Panglima TNI Bersama Menhan RI Tinjau Keberhasilan Satgas PKH Tertibkan Tambang Nikel Ilegal di Morowali, Sulteng

MOROWALI//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).

Kunjungan ini merupakan wujud perhatian dan dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam di wilayah nasional. Di hadapan awak media, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

“Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu,” ujar Menhan RI.

Menhan RI juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif. “Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Menhan RI menekankan bahwa langkah penertiban ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa mendatang. “Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan-penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan luar wilayah nasional,” pungkasnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, TNI yang tergabung dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bertugas dalam pengamanan sumber daya alam dan berperan aktif di lapangan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, yang berperan dalam pengawasan strategis serta koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, turut memastikan jalannya operasi berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

𝗥𝗶𝗮𝘂 𝗠𝗲𝗺𝗲𝗰𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿, 𝟰 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗞𝗣𝗞.

PEKANBARU//Sindo7.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam operasi yang berlangsung di Kota Pekanbaru pada Senin (3/11/2025) malam, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. “Ya, salah satunya (Gubernur Riau) dilakukan penangkapan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin malam.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Meski belum ada keterangan resmi terkait peran masing-masing pihak, sumber internal menyebut OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Jika benar terbukti, Abdul Wahid akan menjadi gubernur keempat dari Riau yang berurusan dengan KPK. Berdasarkan penelusuran Beritasatucom,  tiga pendahulunya lebih dahulu pernah tersangkut kasus korupsi di periode berbeda. 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮?

𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗷𝗮𝘀𝗶𝘁 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟭𝟵𝟵𝟴–𝟮𝟬𝟬𝟯)

Saleh Djasit menjadi Gubernur Riau pertama yang ditangani KPK terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2002. Ia dijatuhi hukuman penjara dua tahun oleh Mahkamah Agung pada 2009. Kasusnya bermula saat Pemerintah Provinsi Riau membeli 16 unit mobil damkar tanpa mengikuti prosedur lelang terbuka.

𝗥𝘂𝘀𝗹𝗶 𝗭𝗮𝗶𝗻𝗮𝗹 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟮𝟬𝟬𝟯–𝟮𝟬𝟭𝟯)

Sepeninggal Saleh Djasit, tongkat kepemimpinan beralih ke Rusli Zainal yang kemudian juga terseret kasus korupsi. KPK menjerat Rusli dalam dua perkara, yakni korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dan kasus izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman (IUPHHK-HT) pada 2013. Ia divonis 14 tahun penjara, sebelum kemudian mendapat remisi hingga masa tahanannya berkurang.

𝗔𝗻𝗻𝗮𝘀 𝗠𝗮𝗮𝗺𝘂𝗻 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟮𝟬𝟭𝟰–𝟮𝟬𝟭𝟵)

Annas Maamun, yang akrab disapa “Atuk Annas”, ditangkap KPK pada September 2014 hanya beberapa bulan setelah dilantik sebagai gubernur. Ia terbukti menerima suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Meski sempat mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2020, Annas kemudian kembali terjerat kasus gratifikasi yang membuatnya kembali mendekam di balik jeruji.

𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹 𝗪𝗮𝗵𝗶𝗱

Abdul Wahid lahir di Indragiri Hilir, Riau, pada 21 November 1980. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau pada Februari 2025, berpasangan dengan S. F. Hariyanto sebagai wakil gubernur.

Sebelum terjun ke politik nasional, Abdul Wahid dikenal sebagai aktivis muda NU yang memulai kiprahnya dari bawah. Ia sempat menjadi anggota DPRD Riau, Ketua DPW PKB Riau, hingga akhirnya memenangkan Pilgub 2024. Dalam banyak kesempatan, Wahid dikenal dekat dengan masyarakat dan kerap mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba serta menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

Kini, hanya sembilan bulan setelah dilantik, nama Abdul Wahid kembali mencuat, bukan karena kebijakan atau program, melainkan karena operasi senyap lembaga antirasuah yang menyentuh jantung pemerintahan Riau. Kasus OTT yang menjerat Abdul Wahid kini menambah panjang daftar kepala daerah di Riau yang tersandung kasus korupsi. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Presiden Prabowo Buka Suara Terkait, isu Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh."

JAKARTA/Sindo7.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akhirnya buka suara menanggapi kegaduhan publik terkait isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah mempelajari secara langsung permasalahan tersebut dan tidak menemukan adanya persoalan serius yang perlu dikhawatirkan.

“Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah,” tegas Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Presiden: Jangan Dipolitisasi

Prabowo menekankan agar isu utang proyek strategis nasional tersebut tidak dijadikan alat politik. Ia meminta seluruh pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator, untuk tetap tenang dan fokus menjalankan tugas.

“Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarang. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir,” ujarnya menegaskan.

Menurut Presiden, proyek Whoosh merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dipandang sebagai investasi sosial, bukan semata-mata proyek bisnis. Ia menegaskan bahwa pengoperasian moda transportasi publik di berbagai negara juga tidak diukur dari untung atau rugi, melainkan manfaatnya bagi masyarakat.

“Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung-rugi. Hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Itu namanya public service obligation (PSO),” tutur Prabowo.

Subsidi Negara untuk Rakyat

Prabowo menjelaskan bahwa pengoperasian transportasi publik pada dasarnya menggunakan dana rakyat yang dikembalikan dalam bentuk subsidi agar masyarakat bisa menikmati tarif yang terjangkau.

“Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita disubsidi pemerintah 60 persen. Rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari rakyat, pajak, kekayaan negara,” paparnya.

Namun, Prabowo juga menegaskan pentingnya pengawasan agar dana subsidi tersebut tidak bocor akibat praktik korupsi.

“Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan seluruh penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.

Jokowi Ungkap Latar Belakang Proyek Whoosh

Pernyataan Prabowo ini menyusul komentar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menanggapi isu utang Whoosh yang sempat menjadi sorotan publik. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat tersebut berawal dari kebutuhan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung.

“Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama. Dalam setahun, negara bisa rugi sampai Rp 65 triliun di Jakarta saja. Kalau Jabodetabek dan Bandung, lebih dari Rp 100 triliun,” ungkap Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).

Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta bandara, KRL, dan kereta cepat Whoosh menjadi solusi strategis agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, dan KRL agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” jelasnya.

Keuntungan Sosial, Bukan Komersial

Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dan moda transportasi publik lainnya tidak bisa diukur dari laba semata, melainkan dari manfaat sosial dan lingkungan.

“Transportasi massal itu layanan publik, bukan bisnis. Keuntungan sosialnya besar — mengurangi emisi karbon dan mempercepat waktu tempuh masyarakat,” tegasnya.

Sebagai gambaran, ia mencontohkan subsidi tahunan untuk MRT Jakarta yang mencapai Rp 800 miliar per tahun hanya untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.

“Nanti kalau semua rute sudah selesai, bisa sampai Rp 4,4 triliun per tahun. Itu bukan kerugian, tapi investasi sosial jangka panjang,” ujarnya.

Tentang Whoosh

Kereta Cepat Jakarta–Bandung dengan nama resmi Whoosh merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Proyek ini diresmikan pertama kali pada 2 Oktober 2023 dan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Selain mempercepat waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi sekitar 36 menit, Whoosh diharapkan mampu mengurangi kemacetan di jalur tol serta menekan polusi udara akibat kendaraan pribadi.

Baik Presiden Prabowo maupun mantan Presiden Jokowi sama-sama menegaskan bahwa Whoosh adalah simbol kemajuan infrastruktur Indonesia dan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan.

Rdks/Krlip Nsl S2

Read More

Satpol PP Kota Medan, Tidak Tegas Bangunan Tanpa Izin.

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Dari Satpol PP Kota Medan, terpantau kembali bertindak tegas menertibkan bangunan yang menyalahi aturan. Kali ini, bangunan tanpa izin di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur dibongkar petugas pada Senin (3/11/2025).

Petugas terlihat merobohkan bagian dinding bangunan. Tindakan itu dilakukan karena pemilik bangunan tidak mengantongi izin PBG/SIMB dan tetap membandel meski sudah diberi peringatan berulang kali.

“Langkah ini sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pembangunan yang tetap berjalan meski sudah pernah ditindak,” kata Kasatpol PP Medan, M Yunus.

Pada hari yang sama, tim Satpol PP juga melakukan pemeriksaan ke lokasi pembangunan di Jalan Pematang Pasir Simpang Gang Alfaka II, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati enam pekerja masih beraktivitas memasang batako dan mengangkut material bangunan. Bagian yang sebelumnya telah disegel juga terlihat ditutup kembali.

Menurut keterangan mandor proyek, bangunan tersebut akan dijadikan ruko untuk usaha ritel minimarket. Mereka mengaku menutup segel karena takut bangunan dimasuki maling. Namun alasan itu tak membuat Satpol PP melonggarkan aturan.

“Sudah jelas, tanpa izin tidak boleh ada kegiatan pembangunan. Kami ingatkan agar tidak bermain-main dengan aturan,” tegas salah satu petugas di lapangan.

Pemko Medan memastikan akan terus mengawasi dan menindak setiap pelanggaran pembangunan di seluruh wilayah kota. Masyarakat juga diimbau aktif melaporkan kegiatan pembangunan yang diduga melanggar aturan melalui layanan pengaduan Satpol PP Kota Medan di nomor 0853-7109-3888. 

Rdks/Tim kbr Mdn 

Read More

Polrestabes Medan Grebek Gudang Botot di Jalan H Anif.

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Polrestabes Medan membongkar sebuah gudang barang bekas atau botot yang diduga menjadi sarang utama penadah hasil kejahatan, di Jalan Haji Anif, Kecamatan Percut Sei Tuan, beberapa hari lalu.

Dalam pengungkapan yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, terungkap sedikitnya 159 kasus kejahatan jalanan dan narkoba alias narkoboy yang terkait dengan jaringan tersebut.

"Ini adalah botot milik Samuel, yang kami tangkap karena perannya sebagai penadah. Semua penampung dari jenis kejahatan ini tidak boleh lagi menerima barang-barang hasil kejahatan," ujar Kombes Jean Calvijn di lokasi, Senin (3/11/2025).

Penggerebekan ini merupakan bagian dari strategi Polrestabes Medan untuk memutus mata rantai ekonomi kejahatan. Menurut Jean Calvijn, para pelaku kriminal berani beraksi karena adanya pasar yang pasti untuk menjual barang curian mereka.

"Para tersangka mencuri karena mengetahui pasar untuk menjual hasil kejahatannya, dan barang-barang itu ditampung di botot tertentu. Dengan menindak penadah, pelaku akan kesulitan menjual hasil kejahatannya," jelasnya.

Polisi bahkan melakukan prarekonstruksi di lokasi, yang menunjukkan bagaimana barang curian seperti besi diterima, ditimbang, lalu dibayar tanpa pertanyaan mengenai asal-usulnya.

Dari pengembangan kasus ini, Polrestabes Medan merinci total 159 kasus yang terkuak, di antaranya: Begal: 15 kasus dengan 22 tersangka. Sebanyak 11 di antaranya terpaksa ditindak tegas karena melawan petugas dan berupaya menghilangkan barang bukti. 

Polisi menyita 8 unit sepeda motor, 4 ponsel, klewang, parang, hingga kunci T.

Pencurian Besi/Kayu: 60 kasus dengan 96 tersangka. Barang bukti yang diamankan meliputi tiang dan kabel Telkom, balok kayu, kusen pintu, hingga berbagai peralatan seperti linggis, martil, dan becak motor.

Narkoba: 81 kasus yang melibatkan pompa, barak, dan loket narkoba dengan total 95 tersangka. Petugas mengamankan 32,35 gram sabu.

 Barak-barak narkoba ini ditemukan di sepanjang pinggiran sungai.

Geng Motor dan Tawuran: 3 kasus dengan 6 tersangka, beserta barang bukti senjata tajam seperti cocor bebek, celurit, dan anak panah.

Premanisme/Pemerasan: 1 kasus dengan 1 tersangka.Jean Calvijn menegaskan, pihaknya akan terus menyisir lokasi-lokasi lain yang diduga menjadi sarang kejahatan dan barak narkoba.

Wilayah prioritas seperti Medan Sunggal, Medan Tembung, dan Medan Timur akan menjadi fokus pengawasan intensif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Semua laporan masyarakat terkait tindak pidana harus segera ditindaklanjuti. Pelaku yang berani melawan petugas, merampas barang bukti, atau merusak fasilitas umum akan kami tindak tegas," pungkasnya.

Rdks/Tim kbr Mdn 

Read More

Kades Gemuruh Ari Supriadi Sambangi Warga Terlantar Dari Desa Seberang.

KARIMUN//Liputan Sindo7.id - Masih banyaknya warga masyarakat miskin yang belum memperoleh perhatian pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belakangan ini semakin meningkat,bahkan hidup mereka bagai pengembara yang harus pindah dari satu pulau ke pulau lainnya atau menjadi pekerja Ilegal di negri jiran Malaysia, dengan tujuan mengadu nasib demi kehidupan yang lebih baik. 

Seperti yang terjadi kepada  warga Sei Lakam Barat Kecamatan Karimun,saat ini dalam keadaan terlantar di Desa Gemuruh Kecamatan Kundur  Barat,Senin (03/11/2025).

Hal itu di ketahui dan disambangi langsung oleh Kepala Desa Gemuruh Ari Supriadi Nurfaizal saat mengunjungi warga asal Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun yang kini terlantar di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat.

Kisah haru seorang ibu bersama anak-anaknya yang masih kecil, namun belum bisa bersekolah karena keterbatasan hidup. 

Alhamdulillah, berkat kepedulian Kepala desa Gemuruh Ari Supriadi Nurfaizal bersama warga dan perangkat desa Gemuruh melaporkan keadaan keluarga ini kepada Bupati Karimun Iskandarsyah,"Alhamdulillah bapak bupati merespon  positif laporan tersebut," Demikian Kades Gemuruh Ari Supriadi Nurfaizal Kepada sindo7. id di Kundur Barat. 

Pada kesempatan lain bupati Karimun menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Desa Gemuruh Ari Supriadi Nurfaizal berikut masyarakat Desa Gemuruh yang sudah mengambil berat dan mempunyai inisiatif menyampaikan kepada kami, "Semoga kerjasama yang baik dan tulus keikhlasan seperti ini menjadi contoh bagi kita semua," Kata Bupati Karimun Iskandarsyah, singkat. 

"Semoga keluarga tersebut yang terdiri dari seorang ibu dan tiga orang anak usia sekolah tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten,terkhusus bupati Karimun, sehingga masa depan mereka tidak terimbang-ambing dari satu pulau ke pulau lainnya, " Demikian harapan beberapa warga desa Gemuruh atas respon cepat dari Bupati Karimun,"semoga keluarga ini segera mendapatkan bantuan dan kehidupan yang lebih layak,"tambah mereka. 

Perlu menjadi catatan terkait perhatian dan kepedulian Kades Gemuruh Ari Supriadi Nurfaizal dengan kondisi  warga desa lain yang dalam keadaan terlantar di desanya perlu menjadi contoh bagi Kades-kades yang lain, karena dengan kebijakan satu keluarga dapat terselamatkan dari penderitaan. 

Rdks/Tim kbr (Sdr)

Read More

BREAKING NEWS: Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Dan Turut 10 Orang Diamankan.

JAKARTA//Sindo7.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Riau, hari ini, 3 November 2025. Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring.

“(Abdul Wahid) salah satunya (yang tertangkap),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 3 November 2025.

Fitroh mengatakan, ada beberapa orang yang ditangkap tim tangkap tangan KPK. Totalnya belum bisa dipastikan olehnya saat ini.

KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.

Dan selanjutnya, dari Pihak KPK akan mengumumkan status hukum itu kepada publik. Pihak yang tidak menjadi tersangka akan dilepas. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat pertama Airbus A400M/MRTT Alpha 4001 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Pada tahun 2021, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, Presiden Prabowo Subianto memesan dua pesawat Airbus A400M/MRTT Alpha 4001. Dan kini, salah satu pesawat tersebut telah datang di Tanah Air! 

 

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat pertama Airbus A400M/MRTT Alpha 4001 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 3 November 2025. Sedangkan pesawat kedua akan hadir pada bulan Februari tahun depan.

 

Kehadiran pesawat Airbus A400M/MRTT ini akan menjadi tambahan penting dalam memperkuat kemampuan Tentara Nasional Indonesia, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam menghadapi bencana dan misi kemanusiaan. 

 

Pesawat ini memiliki kemampuan  untuk pengisian bahan bakar udara ke udara (air-to-air refuelling).

 

Selain mempunyai fasilitas pemadam kebakaran, pesawat ini juga dilengkapi dengan 66 tandu medis dan peralatan kesehatan.

 

Dengan kapasitas penumpang 160 orang dan kapasitas angkut hingga 37 ton (atau dua kali kapasitas pesawat Hercules), pesawat ini mampu melakukan penerbangan dengan daya jelajah selama maximal 11 jam tanpa melakukan pengisian bahan bakar, dengan jarak 3.3000 km (dengan beban maksimum) atau 8.900 km (jika tanpa muatan). 

 

Selain itu, pesawat Airbus A400M/MRTT memiliki sistem terintegrasi canggih yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran situasional dan kinerja dalam setiap penerbangan.

 

Dengan kemampuan multirole yang mumpuni, pesawat ini tidak hanya akan memperkuat kesiapan operasional angkatan udara dalam menghadapi berbagai tantangan strategis, tetapi juga memperluas jangkauan Indonesia dalam misi kemanusiaan dan tanggap darurat di kawasan. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Kasdam XIX/TT Tutup Persami Korps Kadet Republik Indonesia di Yonarhanud 13/PBY

PEKANBARU//Liputan Sindo7.id - Kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu (PERSAMI) Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) tahun 2025 di wilayah Kodam XIX/Tuanku Tambusai secara resmi ditutup oleh Kasdam XIX/TT Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M., bertempat di Lapangan Upacara Yonarhanud 13/PBY, Minggu (2/11/2025).

Penutupan ditandai dengan Pelepasan Tanda Peserta Persami dan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Perwakilan Peserta.

Persami KKRI dilaksanakan sejak 31 Oktober 2025 s.d. 2 November 2025 dengan penyajian pembinaan fisik, mental, karakter serta nilai kebangsaan berbasis Pancasila. Kegiatan diisi dengan penyampaian wawasan kebangsaan oleh Koordinator Persami KKRI wilayah Kodam XIX/TT, Aster Kasdam XIX/TT Kolonel Inf Victor Andhika Tjokro, S.I.P., materi Peran Gen Z dalam Bela Negara oleh Kendrick Zang, serta pelaksanaan outbond, PBB/PPM, joyride dan kegiatan bimbingan mental spiritual sebagai fondasi pembentukan ketahanan moral generasi muda.

Kasdam XIX/TT dalam amanat penutupnya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya konkret Kodam XIX/TT dalam membangun generasi muda yang berkarakter Pancasila, disiplin, nasionalis, serta memiliki integritas dan daya juang tinggi.

“Melalui kegiatan ini kita ingin membentuk generasi yang kuat, sehat, percaya diri, berjiwa kebangsaan tinggi, dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukan hanya pintar dalam pengetahuan, namun matang mental, kuat spiritual, dan siap menjawab tantangan zaman,” tegas Kasdam.

Kasdam berharap Persami KKRI menjadi bekal berharga bagi seluruh peserta untuk terus mengembangkan diri, memperluas jejaring, mengasah leadership, dan menjadi role model generasi muda Indonesia yang cinta NKRI.

“Kami ingin para Kadet tumbuh menjadi generasi yang membanggakan, visioner, cinta tanah air, serta mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI dimanapun berada,” tutup Kasdam.

Redks Team 

Read More

Pria Asal Simalungun Diamanakan Polres Pematangsiantar Di Hotel,Miliki Sabu 4,47 Gram.

PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7.id - Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar berhasil menangkap seorang laki laki Asal Kabupaten Simalungun memiliki narkotika jenis sabu berat bruto 4,47 Gram di dalam sebuah kamar Hotel Alexander Graha, Jalan Jalan Saribu Dolok Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, pada hari Selasa 28 Oktober 2025 siang sekira pukul 13.40 WIB.

Laki laki tersebut berinisial BSS (36) warga Jalan Jombit Desa Sondi Raya, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring SH. MH menjelaskan awalnya diperoleh informasi masyarakat bahwa adanya seorang laki laki datang dari Kabupaten Simalungun akan menjual sabu di Kota Pematangsiantar dan sedang menginap di Hotel Alexander Graha jalan Saribudolok, Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar.

Setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Selasa 28 Oktober 2025 siang sekira pukul 13.40 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba melihat sebuah kamar nomor 404 di Hotel Alexander Graha yang dicurigai sesuai diinformasikan masyarakat tersebut dan langsung menangkap seorang laki laki berinisial BSS didalam kamar tersebut.

Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim kbr PS 

Read More

Kegiatan Acara, " Awai Taaruf MTQ Di depan Kontor Kecamatan Mandau Berlangsung Meriah."

MANDAU RIAU//Liputan Sindo7.id - Suasana Terpantau oleh Reporter Sindo7. Keadaan  di halaman kontor Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Tampaknya sangat lain dari hari kemarin dan nuansa islami. Ribuan masyarakat tumpah ruah di jalan untuk menyaksikan Pawai Taaruf Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kecamatan Mandau Tahun 2025, yang digelar dengan meriah dan khidmat, Minggu (02/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai peserta dari kelurahan, desa, sekolah, majelis taklim, organisasi keagamaan, dan instansi pemerintah. Tak hanya masyarakat sipil, seluruh unsur Forkopimcam Mandau juga hadir lengkap — mulai dari Polsek Mandau, Koramil Mandau (TNI), Satpol PP, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Peserta pawai tampil dengan busana islami penuh warna, membawa atribut bertemakan Al-Qur’an seperti miniatur masjid, kaligrafi, dan ornamen bernuansa keislaman. Arak-arakan dimulai dari halaman pos mandaudan berakhir di Lapangan kantor camat mandau, lokasi pembukaan resmi MTQ tingkat kecamatan tahun ini.

Dalam sambutannya, Camat Mandau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut menyukseskan kegiatan tersebut.

> “Kami berterima kasih kepada seluruh peserta, serta kepada jajaran TNI, Polri, dan semua lembaga yang hadir mendukung pelaksanaan pawai taaruf ini. Semoga semangat kebersamaan ini menjadi cermin ukhuwah Islamiyah di Mandau,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Polsek Mandau menegaskan bahwa pihak kepolisian bersama TNI turut mengawal jalannya kegiatan agar berlangsung aman dan tertib. Kehadiran aparat gabungan tersebut membuat masyarakat merasa nyaman selama jalannya pawai.

Rangkaian MTQ Kecamatan Mandau tahun 2025 ini akan berlangsung selama beberapa hari, dengan berbagai cabang lomba seperti tilawah, tahfiz, tafsir, dan kaligrafi Al-Qur’an. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur’an sekaligus mempererat persaudaraan antarwarga.

Dengan penuh semangat dan kebersamaan, Pawai Taaruf MTQ Mandau 2025 menjadi bukti bahwa nilai-nilai keislaman, persatuan, dan kedamaian terus hidup di tengah masyarakat Mandau. 

Rdks/Tim S2-WILLY 

Read More

Polresta Pati Tetapkan Dua Pentolan AMPB Jadi Tersangka Pemblokiran Jalan Nasional.

PATI//Liputan Sindo7.id – Polresta Pati menetapkan dua orang sebagai tersangka atas dugaan pemblokiran Jalan Pantura Pati–Juwana saat aksi massa kelompok kontra AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu) pada Sidang Paripurna Hak Angket Bupati Pati, Jumat (31/10/2025). Aksi tersebut menyebabkan kemacetan total sekitar 15 menit dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Kedua tersangka yaitu S (47) dan TI (49), keduanya berdomisili di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Mereka diduga sengaja menghentikan kendaraan di jalur utama Pantura untuk menghambat arus lalu lintas.

Pemblokiran dilakukan sekitar pukul 18.00 WIB di depan gapura Desa Widorokandang, Kecamatan Pati. Informasi kemacetan diterima Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melalui laporan masyarakat dan pemantauan situasi lapangan.

Sekitar pukul 19.00 WIB, tim dipimpin Aiptu R turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Setelah memastikan adanya tindakan penghambatan arus lalu lintas, tim segera mengamankan kedua pelaku serta kendaraan yang digunakan.

Polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Chevrolet dan satu unit Ford Ranger yang digunakan untuk memblokir jalan, serta satu ponsel dan satu ponsel merek berbeda milik para pelaku. Para tersangka kemudian dibawa ke Mapolresta Pati untuk pemeriksaan lanjutan.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menyebut penindakan dilakukan cepat untuk mencegah gangguan lebih luas. “Pantura adalah jalur nasional. Tindakan menghambat lalu lintas, terlebih di momen situasi politik sensitif, memiliki dampak besar pada masyarakat. Kami bertindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 192 ayat (1) KUHP tentang menghalangi atau merusak jalan umum dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara, atau hingga 15 tahun bila mengakibatkan bahaya besar dan kematian. Selain itu turut dikenakan Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan dengan ancaman pidana hingga 6 tahun, Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHP tentang keikutsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara, serta Pasal 55 KUHP terkait perbuatan dilakukan bersama-sama. Proses penyidikan meliputi gelar perkara, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, hingga penetapan tersangka dan penahanan.

Selain penangkapan tersebut, tiga orang lain turut diamankan karena membawa ketapel, gotri, dan petasan. Mereka adalah M B alias B (23) warga Kecamatan Margoyoso, S alias PJ (38) warga Kecamatan Margoyoso, serta A S alias N (29) warga Kecamatan Wedarijaksa. Ketiganya dilepas karena unsur pidana belum terpenuhi namun masih dalam pendalaman penyidik.

Kapolresta menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif. “Setiap tindakan kami dasarkan asas hukum. Bila ditemukan alat bukti tambahan, tentu akan diproses sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dalam perkembangan terbaru, perkara ini kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kedua tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Polda Jateng, dan seluruh berkas serta barang bukti telah dilimpahkan guna pendalaman dan proses hukum lanjutan.

Polresta Pati memastikan pemberkasan awal telah dilaksanakan dan koordinasi terus dilakukan dengan Polda Jateng serta jaksa penuntut umum. Jajaran kepolisian meningkatkan pengamanan guna menjaga ketertiban dan memastikan proses demokrasi di Kabupaten Pati berjalan aman dan kondusif.

Rdks/Tim Hms pol (Pp)

Read More

Reses II DPRD Toba Dapil V Serap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Silaen.

SILAEN//Liputan Sindo7.id - Dari Anggota DPRD Kabupaten Toba Daerah Pemilihan (Dapil) V menggelar Reses II Tahun 2025 di Aula Kantor Camat Silaen, Jumat (1/11). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat.

Acara dimulai dengan pembacaan tata tertib oleh Lastri Riama Sinurat, dilanjutkan doa bersama dan sambutan Camat Silaen. Dalam sambutannya, Camat menyampaikan capaian beberapa program pemerintah yang berjalan di wilayahnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 736 penerima manfaat dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih memerlukan perluasan ke desa terpencil.

Selain itu, Camat melaporkan kemajuan pembangunan drainase sepanjang 1,9 kilometer di jalur Silimbat–Parsoburan, berdirinya Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa, serta rencana Turnamen Voli Bupati Cup 2026 di Pintu Batu. Ia juga menegaskan pentingnya disiplin kepala desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari unsur legislatif, hadir enam anggota DPRD Kabupaten Toba Dapil V, yaitu Pidel Hutahaean, Robinson Sibarani, Andi Sibarani, Netty Pardosi, Charles Siagian, dan Binsar Gultom.

Dalam arahannya, DPRD menekankan bahwa kegiatan reses menjadi sarana utama untuk menampung kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pidel Hutahaean menyoroti pentingnya kehadiran kepala desa agar aspirasi masyarakat tersampaikan secara utuh.

Sementara Robinson Sibarani menegaskan perlunya perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan urgensi lapangan, serta mengingatkan masih ada beberapa desa di Silaen yang belum sepenuhnya merasakan “arti kemerdekaan” dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Ia juga menyampaikan dukungan DPRD terhadap visi “Toba Mantap” dari Bupati dan Wakil Bupati Effendi–Murphy.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan penting.

Kepala SMP Negeri 4 Siria-ria mengajukan rehabilitasi sekolah, pembangunan pagar, dan pengaspalan jalan menuju sekolah.

Kepala Desa Sigodangtua meminta normalisasi tanggul sungai yang mengairi sawah tiga desa.

Dari Desa Hutagaol Sihujur mengusulkan perbaikan jalan lapen yang kondisinya masih rusak serta aspirasi lainnya yang penting untuk pembangunan di Kecamatan Silaen.

Menanggapi hal itu, DPRD menyatakan seluruh aspirasi akan dipilah berdasarkan skala prioritas untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba melalui mekanisme di DPRD.

Legislatif juga menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan hutan penyangga air agar pembangunan tidak mengorbankan kelestarian alam.

Di akhir kegiatan Robinson Sibarani menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dan menegaskan komitmen DPRD untuk terus berjuang demi pemerataan pembangunan di Kecamatan Silaen.

“Kami siap menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan, datanglah, kami menyambut dengan tangan terbuka.” ujarnya.

Kegiatan reses berlangsung lancar, partisipatif, dan produktif. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim kbr TB 

Read More