Kakorlantas Dorong Jajaran Gencarkan Program Polantas Menyapa & Senyum Polisi.

JAKARTA//Sindo7.id - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mendorong jajarannya memperkuat pelayanan publik yang responsif dan humanis, dengan menggencarkan program ‘Polantas Menyapa’ dan ‘Senyum Polisi’.

Ia menegaskan kedua program tersebut merupakan bentuk transformasi pelayanan publik Polri dalam bidang lalu lintas.

“Melalui ‘Polantas Menyapa’ dan semangat ‘Senyum Polisi’, kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Polantas bukan sekadar pengatur lalu lintas, tetapi juga sahabat masyarakat. Interaksi yang hangat, edukatif, dan membangun kesadaran bersama adalah pondasi pelayanan berbasis empati,” ujar Kakorlantas, Rabu (16/7/2025).

Ia mengatakan kedua program ‘Polantas Menyapa’ dan ‘Senyum Polisi” adalah bentuk interaksi dua arah antara polisi lalu lintas dan masyarakat untuk menciptakan harmoni, kedisiplinan, dan keselamatan di jalan raya 

Program ‘Polantas Menyapa’ merupakan pendekatan komunikasi langsung dan menyentuh,

di mana anggota polisi lalu lintas tidak hanya menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga aktif menyapa pengguna jalan secara simpatik.

Sementara slogan ‘Senyum Polisi adalah Marka Utama Lalu Lintas’ menekankan pentingnya sikap ramah dan humanis,

yakni memperlakukan sesama pengguna jalan dengan kesadaran, empati, dan rasa hormat dari setiap personel di lapangan.

Kakorlantas menambahkan, interaksi dua arah tersebut bukan hanya bentuk komunikasi, tetapi juga bagian dari edukasi. Misalnya pada program ‘Polisi Menyapa’, 

masyarakat diberi ruang untuk bertanya, memberi saran, bahkan menyampaikan keluhan.

Oleh sebab itu, program tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang sejajar, bukan instruktif satu arah.

Implementasi di berbagai daerah menunjukkan dampak positif. Misalnya, saat jam sibuk di perempatan padat,

kehadiran Polantas yang menyapa dan tersenyum kepada pengendara membantu menurunkan tingkat stres pengguna jalan.

Di beberapa wilayah, interaksi ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan imbauan keselamatan secara langsung, dari hati ke hati.

Melalui langkah-langkah ini, Polantas mengedepankan nilai-nilai Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi arah kebijakan Polri saat ini. 

Kehadiran Polantas yang menyapa dan bersenyum bukan hanya simbol pelayanan, tetapi juga ajakan moral agar pengguna jalan saling menghormati,” ungkap Kakorlantas.

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Kodim 1710/Mimika Gelar Sidang Jabatan, Wujudkan Manajemen Organisasi Yang Efektif.

TIMIKA//Sindo7.id - Kodim 1710/Mimika menggelar sidang jabatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan manajemen organisasi dan pembinaan satuan. Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S. Sos., M. Han., M.A. memimpin langsung jalannya Sidang. Sidang jabatan ini bertujuan untuk memastikan penempatan personel yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan satuan. Rabu (16/7/2025).

Sidang jabatan ini dihadiri oleh para Perwira Staf dan Danramil jajaran Kodim 1710/Mimika. Dalam sidang tersebut, dibahas berbagai aspek terkait jabatan dan penempatan personel untuk mengoptimalkan kinerja satuan.

Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S. Sos., M. Han., M.A. menyampaikan bahwa sidang jabatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja satuan. "Sidang jabatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap personel ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga tugas-tugas satuan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien," ujarnya.

Sidang jabatan ini juga menjadi momentum penting dalam memantapkan manajemen organisasi Kodim 1710/Mimika, sekaligus sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya sidang jabatan ini, Kodim 1710/Mimika berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia. 

Rdks/Tim Tmka 

Read More

Antisipasi Beras Oplosan, Pemko dan Satgas Pangan Segera Gelar Operasi Bersama.

MEDAN//Sindo7.id - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Pemko Medan akan segera melakukan operasi terkait ketersediaan dan kesesuaian standar beras di Kota Medan. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti adanya temuan Menteri Pertanian RI sejumlah merek beras oplosan.

"Terkait beras oplosan, kita bersama Satgas Pangan akan melakukan operasi ke lapangan. Kita akan memastikan semua beras yang beredar merupakan beras yang sesuai standar dan regulasi yang ditetapkan," kata Kadis DKP3 Medan, Gelora Ginting, Rabu (16/7/2025).

Dijelaskannya, selama ini Pemko Medan telah melakukan operasi ke pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar modern.

"Sejauh ini kita belum menemukan adanya beras oplosan di Kota Medan. Kita sudah melakukan operasi secara acak dan belum ada ditemukan," tuturnya. 

Meski begitu, sambung Gelora, Pemko Medan siap menerima laporan dari masyarakat apabila menemukan adanya beras oplosan di pasaran.

"Nantinya laporan itu akan kita tindak lanjuti dengan langsung mengecek ke lapangan. Mulai dari tingkat pedagang, distributor, hingga ke pangkalnya," ujarnya.

Gelora menyebut DKP3 Kota Medan sering melakukan pengecekan beras medium guna memastikan stabilitas harga.

“Untuk beras oplosan memang lebih banyak terjadi pada kategori beras premium. Ke depan beras premium di pasar-pasar modern ini juga tidak akan luput dari operasi yang akan kita lakukan," ucapnya.  

Rdks/Tim krlip SM

Read More

Gubsu Turut Hadir Mediasi Perselisihan Gedung Sekolah Yang Kenak Segel.

DELI SERDANG//Sindo7.id - Gubernur Sumut Bobby Nasution menghadiri proses mediasi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Al-Washliyah soal gedung sekolah yang disegel. Dalam mediasi itu, Bobby meminta agar sekolah tetap digunakan.

"Mungkin kalau boleh kami bersaran dari Pemerintah Provinsi, itu gedung harus digunakan," ujar Bobby di Aula Desa Petumbukan, Deli Serdang, Rabu (16/7/2025).

Bobby kemudian menyampaikan saran agar sekolah dipakai bergantian. Saat itu, Bobby bertanya kepada Kadis Pendidikan Deli Serdang Yudy Hilamawan apakah hal itu bisa dilakukan.

Kepada Bobby, Yudy menyebut hal itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, Bobby mengatakan baiknya gedung sekolah tetap digunakan secara bersama-sama.

"Toh tanahnya punya Al-Washliyah, bangunannya punya Pemkab Deli Serdang," sebut Bobby.

"Boleh digunakan bersama. Bisa dibagi dua," sambungnya.

Terkait proses hibah yang sedang dilakukan Pemkab Deli Serdang, Bobby mengatakan hal itu bisa terus dilakukan. Di saat proses hibah berjalan, gedung sekolah dapat digunakan bersama.

"Hibahnya berjalan, gedungnya kita kelolaan bersama," ujar Bobby.

Rdks Tim kbr Ds

Read More

Wesly Apresiasi Kegiatan KPK, Acara Sosialisasi Survei Penilaian Integritas di Pemko Pematangsiantar.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menyambut baik kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Sosialisasi digelar di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Rabu (16/07/2025) pagi.

Wesly dalam sambutannya menyampaikan SPI oleh KPK RI bertujuan mengukur tingkat atau risiko korupsi di suatu instansi berdasarkan perspektif responden internal, eksternal, dan eksper serta memberikan rekomendasi atas hal-hal pokok yang harus dilakukan guna meningkatkan integritas organisasi. 

Melalui kesempatan tersebut, Wesly memerintahkan agar setiap pimpinan perangkat daerah dan unit kerja untuk melakukan upaya pencegahan korupsi yang efektif, melalui pencegahan: terjadinya pemberian gratifikasi/suap/pemerasan; penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan;

risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran; proses merit sistem dan pelaksanaan disiplin pegawai tidak sesuai ketentuan; korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa; ketidakjelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan dan memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan; serta ASN yang tidak menjunjung tinggi kejujuran/integritas dan disiplin.

"Saya mengajak seluruh peserta yang hadir dapat menjadi pribadi antikorupsi dan menggerakkan lingkungan dan unit kerjanya untuk berbudaya integritas tinggi dan antikorupsi, serta melakukan upaya-upaya terbaik dalam lingkup pekerjaannya untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pematangsiantar yang kita cintai ini," katanya.

Sebelumnya, Inspektur Kota Pematangsiantar Herri Okstarizal SH MH CGCAE CGRE dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut sebagai ajang Sosialisasi Pelaksanaan SPI Tahun 2025 oleh KPK RI; monitoring kepatuhan pengiriman data populasi SPI 2025; tindak lanjut hasil SPI 2024; ruang dan waktu pimpinan memberikan bimbingan dan arahan sebagai bagian dari proses meningkatkan integritas organisasi di Kota Pematangsiantar. 

Dari KPK RI, hadir Wahyu Dewantoro Susilo dan Timotius Hendri Partohap. Keduanya merupakan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Shetto Risky Prabowo selaku Pengolah Data dan Informasi, Afifah Ratna Dewi Tenaga Ahli SPI, serta Afrilian Dimas Wardhana Tenaga Ahli KPK.

Kegiatan tersebut dirangkai Penandatanganan Pakta Integritas dan Kode Etik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Inspektur Herri Okstarizal, Plt Sekretaris DPRD, Plt Kasatpol PP, dan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih.

Kemudian Penandatanganan Piagam Audit oleh Inspektur Herry Okstarizal dan Wali Kota Wesly Silalahi. Serta Penandatanganan Berita Acara oleh Inspektur Herri Okstarizal, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, dan Wali Kota Wesly Silalahi.

Sosialisasi diikuti pimpinan OPD dan para camat. 

Rdks/Kbr Ps

Read More

Kodim 1710/Mimika dan Polres Mimika Gelar Patroli Gabungan, Jaga Stabilitas Keamanan Wilayah.

TIMIKA//Sindo7.id - Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah, Kodim 1710/Mimika dan Polres Mimika menggelar patroli gabungan di beberapa titik strategis di wilayah Mimika. Kegiatan ini merupakan implementasi sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selasa malam (15/7/2025).

Patroli gabungan ini melibatkan personel dari Kodim 1710/Mimika dan Polres Mimika, menyasar beberapa lokasi yang dianggap rawan gangguan keamanan.

Pasiops Kodim 1710/Mimika, Kapten Inf Akhmad Zaini menyampaikan bahwa patroli gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. "Kami bersama Polres Mimika berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah dan mencegah potensi gangguan keamanan, kami berharap dengan adanya patroli gabungan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas," ujarnya.

Patroli gabungan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat Mimika yang merasa lebih aman dan nyaman dengan kehadiran TNI dan Polri di lapangan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah. 

Rdks/Tim kbr Mika 

Read More

Editorial Meet and Greet Puspen TNI Bersama Media.

JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kemitraan strategis antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan media massa, Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI) menggelar kegiatan Editorial Meet and Greet bersama para Pemimpin Redaksi (Pemred) dari berbagai media nasional, bertempat di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Acara ini menjadi momentum dalam membangun komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berkelanjutan antara Puspen TNI selaku institusi yang menyampaikan informasi resmi TNI dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan ini juga menjadi wadah dialog untuk membahas dinamika pemberitaan seputar pertahanan dan keamanan nasional.

Sejumlah tokoh media ternama dari berbagai platform media cetak, televisi, daring, hingga radio hadir dan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap penguatan kolaborasi informasi bersama TNI. Kehadiran mereka mencerminkan kesamaan visi untuk terus menjaga kualitas dan integritas pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan peran penting media dalam membangun citra dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI. “Media adalah partner. Media juga berperan sebagai evaluator, sebagai kontrol, sebagai pengkritik, sekaligus menjadi corong yang menyampaikan apa yang kami kerjakan,”ungkapnya

Sementara itu, perwakilan dari media yang diwakili oleh Pemred Kompas menyampaikan apresiasinya atas kemitraan yang telah terjalin. “Saya mewakili media ingin berterima kasih atas kerjasama selama ini antara media dengan TNI, kami berharap juga ke depan ada kerjasama yang lebih erat lagi antara media dengan TNI.” katanya. 

TNI menyadari bahwa untuk menjadi kekuatan pertahanan yang modern, adaptif, dan profesional, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk media. Harapannya, media dapat terus menjadi mitra aktif dalam membangun narasi positif dan mengedukasi masyarakat mengenai peran dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara.

Sinergi antara Puspen TNI dan media diharapkan akan terus tumbuh melalui kolaborasi yang berkelanjutan dalam bentuk penyebarluasan informasi yang faktual, inspiratif, dan mencerminkan semangat TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Profesional yang siap menghadapi tantangan zaman.

Rdks/Tim krlip Nsl 

Read More

Ketua Komisi IV DPR-RI Prihatin Maraknya Beras Oplosan Dan Minta Ditindak Tegas.

JAKARTA//Sindo7.id - Komisi IV DPR-RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto prihatin maraknya peredaran beras oplosan dan minta ditindak tegas pelakunya.

“Beras oplosan, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi, ya. Saya rasa harus ditindaklah gitu, supaya ada efek jera gitu,” tuturnya saat ditemui di Kompleks DPR di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Karena itu Komisi IV DPR bakal memanggil pihak Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (16/7/2025) besok, untuk dimintai keterangan soal maraknya beras oplosan di minimarket maupun di supermarket.

“Kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok ditanyain sama kita. Besok, ya,” ujar Titiek.

Ia menuturkan, keberadaan beras oplosan makin mempersulit Indonesia mengejar target swasembada pangan. Para petani pun akan merugi dengan beras-beras tersebut.

“Kita semua ini lagi pengin swasembada, pengin meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng, lah semuanya, supaya tertib gitu,” ucapnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan, terdapat 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu.

Beberapa merek menjual kemasan 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Banyak juga yang mengeklaim sebagai beras premium, ternyata mutunya biasa saja dan masih banyak lagi kecurangan yang ditemukan Sstgas Pangan pada peredaran beras oplosan.  

Rdks/Krlip Nsl S2

Read More

Wali Kota (Wesly), Berharap Jangan Ada Jurnalis di Kota Pematangsiantar Tuai Masalah saat Jalankan Tugas

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Para jurnalis diharapkan profesional dalam menjalankan tugas dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sehingga jangan sampai ada jurnalis yang menuai masalah saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir Ali Akbar, di acara pembukaan Sosialisasi dan Pelatihan Dasar Jurnalistik yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, di Hotel Batavia, Jalan Gereja, Selasa (15/07/2025).

Wesly dalam sambutan tertulisnya menerangkan, keberadaan media siber di Indonesia, termasuk di Kota Pematangsiantar merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber, lanjutnya, memiliki karakter khusus, sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai UU  Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, Pemko 

Pematangsiantar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selama ini telah menjalin kemitraan dengan sejumlah media, termasuk media siber dan SMSI.

"Kemitraan, kerjasama, sinergitas, dan kolaborasi yang terjalin selama ini diharapkan bisa berkelanjutan dan berkesinambungan demi pembangunan di Kota Pematangsiantar yang kita cintai," tukasnya.

Masih kata Wesly, SMSI sebagai organisasi para pengusaha media siber diharapkan mampu menjadi wadah yang menaungi dan mewakili perusahaan media siber. Khususnya dalam meningkatkan profesionalisme anggota, serta menjaga kualitas dan kredibilitas media siber. Atau dengan kata lain, media-media siber yang berada dalam organisasi SMSI dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, serta menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan berintegritas. 

Wesly berharap pelatihan dasar jurnalistik yang digelar SMSI dapat memberikan pengetahuan ataupun pencerahan kepada para jurnalis tentang dasar-dasar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, serta pemahaman terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Menjadi harapan kita bersama, jangan sampai ada di Kota Pematangsiantar, jurnalis yang menuai masalah saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Selamat terus menulis, selamat berkarya, dan selamat menjalankan tugas jurnalistik," pungkasnya.

Sosialisasi dan Pelatihan Dasar Jurnalistik tersebut menghadirkan narasumber Muhammad Syafi'i Sitorus SH MIKom dari Komisi Informasi Provinsi Sumut dan ahli pers Rizal Rudi Surya.

Di akhir acara, diserahkan suvenir kepada Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing SSTP MSi.

Turut hadir, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar Muqorobin, Ketua SMSI Provinsi Sumut Erries Julieta Napitupulu dan jajaran, Ketua SMSI Kota Pematangsiantar-Kabupaten Simalungun Rivay Nicholson Bakkara dan jajaran, mewakili Polres Pematangsiantar dan Polres Simalungun, serta mewakili Kodim 0207/Simalungun, juga jurnalis dan mahasiswa peserta pelatihan. 

Rdks/Tim kbr PS

Read More

Pemprov-Riau, Pelayanan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Ke Lingkungan sekolah.

PEKANBARU//Sindo7.id - Melalui Dari Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas terselenggaranya Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang untuk pertama kalinya diadakan di lingkungan sekolah. 

Program ini resmi dimulai di Sekolah Rakyat, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dan disambut antusias oleh siswa dan guru.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto, yang akrab disapa Ibeng, turun langsung meninjau pelaksanaan kegiatan. 

Ia mengungkapkan rasa bangganya atas sinergi antara Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Karya Wanita Rumbai yang menjadi pelaksana kegiatan ini.

“Ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Pemeriksaan kesehatan gratis seperti ini penting dilakukan secara rutin, terutama di sekolah, karena kesehatan anak adalah investasi masa depan,” ujar Ibeng.

Dalam pelaksanaan perdana ini, sebanyak 100 siswa tingkat SMP mendapatkan layanan kesehatan menyeluruh. Pemeriksaan meliputi aspek fisik seperti penglihatan (mata), pendengaran (telinga), kesehatan kulit, gigi, hingga pemeriksaan laboratorium seperti kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, serta deteksi dini penyakit seperti malaria.

Menariknya, program ini tidak hanya berhenti pada proses pemeriksaan. Jika dalam screening ditemukan indikasi gangguan kesehatan, siswa akan langsung diarahkan untuk menjalani tindak lanjut di puskesmas terdekat. 

“Kalau dari hasil pemeriksaan ada gejala atau potensi penyakit yang perlu penanganannya, kita tidak akan menundanya. Langsung kita arahkan untuk mendapat perawatan lebih lanjut,” jelas Ibeng.

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan preventif dan promotif ke seluruh lapisan masyarakat dimulai dari sektor pendidikan. Sekolah menjadi lokasi strategis karena mampu menjangkau kelompok usia produktif secara efektif.

Ini adalah bagian dari program nasional. Pelaksana utamanya adalah pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan ujung tombaknya adalah puskesmas-puskesmas yang ada di tiap wilayah,” terang Ibeng.

Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan di Sekolah Rakyat Rumbai akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mereplikasi program serupa. Diharapkan, dengan adanya program ini, kesehatan siswa dapat terpantau sejak dini dan kualitas pendidikan pun ikut meningkat karena anak-anak sehat akan lebih fokus dan produktif dalam belajar, tahapan perdana pelayanan hari ini Senin (14/7/2025).

“Kalau anak-anak sehat, semangat belajar mereka juga meningkat. Ini investasi jangka panjang bagi generasi Riau ke depan,” tutup Ibeng.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini juga disambut positif oleh para guru dan orang tua siswa. Mereka merasa terbantu dengan adanya layanan langsung di sekolah tanpa perlu mengantar anak ke fasilitas kesehatan. 

“Kami berharap program ini terus berkelanjutan dan menjangkau seluruh sekolah, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok desa,” ujarnya. 

Rdks/Tim krlip Riau (HT)

Read More

Presiden-RI Buka Perjalanan Sejarah Baru ,"Jadi Tamu Kehormatan Upacara Hari Nasional Prancis Ke75." (Bastille Day)

PRANCIS//Sindo7.id - Prabowo Subianto mencatatkan sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day. Undangan resmi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menempatkan Indonesia dalam deretan negara-negara mitra strategis yang pernah mendapat kehormatan serupa dalam sejarah panjang Bastille Day.

“Sejak pertama kali digelar secara resmi pada tahun 1880, Bastille Day bukan hanya perayaan Revolusi Prancis dan simbol semangat kebebasan, tetapi juga menjadi ajang diplomasi internasional,” Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Selasa (15/5/2025).

Tradisi mengundang pemimpin dunia sebagai tamu kehormatan dalam parade Bastille Day dimulai secara simbolik pada akhir abad ke-20.

Tamu kehormatan biasanya diberikan tempat di podium utama bersama Presiden Prancis dan tokoh penting negara tuan rumah, serta dapat menyertakan partisipasi simbolis militer dari negara tamu.

Kehadiran Prabowo mengikuti jejak para pemimpin dunia yang pernah menjadi tamu kehormatan di Bastille Day.

Sebelumnya, Bastille Day telah menjadi panggung kehormatan bagi sejumlah tokoh besar dunia, seperti Presiden Nelson Mandela (1996), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva (2005), dan Presiden Donald Trump (2017). Selain itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong (2018) hingga Narendra Modi (2023) pernah menjadi tamu kehormatan pada acara besar tersebut.

Undangan kepada Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan Bastille Day menjadi momen puncak dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Prancis dan Indonesia, sekaligus memberikan warna serta harapan baru bagi kerja sama strategis kedua negara ke depan. 

Rdks/ Tim krlip Intrns

Read More

Pemprov Riau Mulai Sikapi Langkah Tegas, Untuk Warga Yang Tinggal Dikawasan Konservasi TNTN

PEKANBARU//Sindo7.id - Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem TNTN, sembari tetap menjunjung tinggi hak dasar masyarakat yang terdampak.

Melalui Dari Lanjutan Pihak Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah-langkah tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menata ulang kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Salah satu langkah yang tengah dijalankan adalah imbauan kepada sekolah-sekolah di dalam kawasan konservasi agar tidak lagi menerima siswa baru.

Tutur Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa imbauan ini bertujuan untuk membatasi aktivitas permukiman di wilayah yang seharusnya steril dari pembangunan. Ia juga mendorong agar masyarakat mulai menyekolahkan anak-anaknya ke luar kawasan TNTN, sebagai bagian dari upaya penertiban jangka panjang.

“Sudah kita antisipasi supaya jangan mendaftar ke sana lagi, tapi bisa mendaftar ke sekolah yang berada di luar. Kan tidak semua desa ini masuk dalam kawasan hutan, dusun-dusunnya saja yang masuk,” ujar Wahid, belum lama ini 

Kendati demikian, Pemprov tetap memberikan ruang bagi siswa yang saat ini masih menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Mereka diperbolehkan untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus, guna menghindari gangguan terhadap proses belajar dan memastikan hak anak atas pendidikan tetap terjamin.

“Yang kita amankan sekarang ini di Taman Nasionalnya, untuk di luar areal ini belum,” tambah Wahid.

Data sementara menunjukkan masih ada sejumlah sekolah negeri yang beroperasi di dalam TNTN. Wakil Komandan Satgas Penanganan Kawasan Hutan (PKH), Brigjen TNI Dodi Triwinarto, menyebut setidaknya lima sekolah teridentifikasi berada di zona konservasi. Di antaranya SDN 019 Sei Dolik, SDN 020 Toro Jaya, SDN 021 Kualo Onangan, dan SMPN 6 Ukui yang semuanya berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, serta SDN 030 Kesuma Makmur di Desa Bukit Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.

“Di sana ada dibangun sekolah, baik sekolah negeri di tingkat SD maupun SMP. Kenapa dibangun sekolah? Karena orang tuanya bekerja di situ,” ujar Dodi. Ia mencatat, populasi penduduk yang tinggal di kawasan tersebut berkisar antara 4.000 hingga 5.000 jiwa.

Satgas saat ini tengah melakukan pendataan lanjutan terhadap sekolah-sekolah jarak jauh atau filial yang diduga masih beroperasi di dalam kawasan TNTN. Proses ini penting untuk memetakan secara akurat aktivitas pendidikan yang berlangsung di area yang semestinya dilindungi dari alih fungsi lahan.

Pemahaman dan dari Pihak Bupati Pelalawan melalui Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) TNTN pelan-pelan sudah mendata. Ada 380 personel yang kita libatkan dan sudah enam minggu hidup dan tinggal di situ. Sehingga kita terus mendapat laporan mengenai data yang ada di sana, terang Dodi.

Dari Penertiban sekolah ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai kawasan konservasi. Selain permukiman dan lahan pertanian ilegal, aktivitas pendidikan yang tak sesuai dengan peraturan juga menjadi perhatian.

“Kita coba lakukan pendekatan dengan prinsip dialog, humanis, dan persuasif. Sejauh ini hampir 1.000 hektare lahan sudah kita pulihkan,” tutup Dodi, terkait sumber berita disampaikan kemeja redaksi pada hari Senin (14/07/2025).

Rdks/Tim krlip Riau HT

Read More

Pokir-DPRD Pematangsiantar dari Hasil Reses Pertama Tahun 2025, Di Terima Oleh Wali Kota ( Wesly )

Pematangsiantar//Sindo7.id - Wesly Silalahi SH MKn (Wali Kota), menerima penyerahan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Hasil Reses I DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2025. Penyerahan Pokok-pokok Pikiran berlangsung dalam Rapat Paripurna V DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2025, di Ruang Sidang DPRD, Senin (14/07/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sidang dibuka Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MT dan Frengky Boy Saragih ST. Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses DPRD Kota Pematangsiantar disampaikan secara tertulis kepada Wesly. Namun sebelumnya, perwakilan setiap daerah pemilihan (dapil) menyampaikan pengantar. Disebutkan, reses berlangsung 16-18 Juni 2025 di masing-masing dapil.

Dapil 1 meliputi Kecamatan Siantar Utara dan Siantar Barat diwakili Ilhamsyah Sinaga. Dapil 2 Kecamatan Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari diwakili Aprial M Rizaldi Ginting SH. Serta Dapil 2 dengan Kecamatan Siantar Timur, Siantar Selatan, Siantar Marihat, dan Siantar Marimbun diwakili Hendra PH Pardede.

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga berharap Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses DPRD tersebut dapat menjadi bahan perbaikan, percepatan, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Pematangsiantar atas pelaksanaan reses pertama Tahun 2025.

"Semoga melalui penyampaian Pokok-pokok Pikiran ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan sesuai tema pembangunan, dan diharapkan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pematangsiantar," kata Wesly.

Wesly menerangkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 ayat 1 dan 2 menyebutkan: penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

"Dengan demikian, penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya penyusunan rancangan awal  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar," jelas Wesly.

Kemudian, usulan permasalahan pembangunan tersebut akan dijabarkan ke dalam program kegiatan perangkat daerah sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi perangkat daerah. Uraian kewenangan, tugas, dan fungsi perangkat daerah telah dituangkan dalam kamus usulan dan memuat target perencanaan pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Oleh karena itu, sinkronisasi antara kamus usulan dan Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan tujuan utama kegiatan ini supaya proses perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, sampai monitoring dan evaluasi dapat berjalan lancar dan target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal," tukasnya.

Masih kata Wesly, Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Proses penginputan pokok pikiran  melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan validasi dan verifikasi terkait usulan pokok pikiran sesuai lokasi yang ditunjuk.

"Kami berharap usulan permasalahan yang tertuang dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD  akan selaras dengan kamus usulan yang telah ditetapkan sesuai kewenangan program dan kegiatan perangkat daerah. Sehingga upaya anggota DPRD dalam mengakomodir aspirasi masyarakat yang diwakili dapat sinergis dengan visi dan misi pemerintah daerah," pungkasnya.

Rapat Paripurna V DPRD Kota Pematangsiantar turut dihadiri para anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, asisten, staf ahli, sejumlah pimpinan OPD, serta camat.

Rdks/Tim kbr PS

Read More