Iklan

Kamis, 20 Februari 2025

Tunda Mengikuti Retret Ke Magelang, Bupati Tapanuli Tengah, Yang Di Lantik Bersama Dengan Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Negara.



JAKARTA, Sindo7.id// - Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menunda keberangkatannya untuk mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan mulai Jumat, 21 Februari 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kader partai menunda partisipasi dalam kegiatan tersebut menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025. 



Instruksi Megawati disampaikan melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Megawati mengarahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke Magelang yang direncanakan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Bagi yang sudah dalam perjalanan, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. 



Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan upaya perintangan penyidikan. Hasto ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025, di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur. 



Menanggapi penahanannya, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi tersebut dan akan terus berjuang demi Indonesia. Ia juga berharap penegakan hukum dapat dilakukan tanpa pandang bulu. 


Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada tahun 2020 yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Harun Masiku, seorang caleg PDI Perjuangan yang hingga kini masih buron. Hasto diduga terlibat dalam upaya suap untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW serta menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. 


Situasi ini menambah dinamika politik di Indonesia, khususnya terkait dengan komitmen partai politik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil serta transparan.


Rdks ( Tim lip khusus S2 )


0 komentar:

Posting Komentar