Kompetisi Jurnalistik Kementerian Perhubungan di Perpanjang Hingga 15 April 2024

Jakarta - sindo7 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengundang jurnalis di seluruh Indonesia untuk mengikuti kompetisi jurnalistik dengan tema "Transportasi Maju Menghubungkan Indonesia.

 Kompetisi ini telah dibuka sejak Januari 2024. Sejatinya kompetisi akan berakhir pada 15 Maret 2024 namun melihat animo peserta dan agar peserta memiliki waktu lebih untuk mengirimkan karyanya, maka kompetisi ini diperpanjang hingga 15 April 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo menyampaikan, kompetisi jurnalistik ini diharapkan dapat memotivasi jurnalis untuk terus menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur transportasi di tanah air.

"Media massa memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan pada masyarakat serta sebagai jembatan bagi peran instansi. Kami mengapresiasi dan mendukung profesionalisme para jurnalis," tuturnya.

Kompetisi ini dapat diikuti oleh seluruh insan jurnalis di Indonesia baik media cetak, media elektronik maupun media online, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun kategori yang dilombakan yakni, kategori straight news, features, dan opini untuk media cetak dan online; kategori straight news dan features untuk media televisi; dan kategori photo features dan photo essay untuk foto jurnalistik.

Penilaian karya jurnalistik melibatkan sejumlah kalangan seperti: pakar transportasi, praktisi komunikasi, asosiasi media, dan internal Kementerian Perhubungan. Akan ada tiga pemenang pada setiap kategori dengan total hadiah mencapai Rp 300 juta. Adapun hadiah masing-masing kategori sebesar Rp 15 juta bagi juara I, Rp 10 juta bagi juara II dan Rp 5 juta bagi juara III. Untuk pajak ditanggung oleh pemenang.

Di samping itu, Kemenhub akan menyediakan perjalanan liputan ke obyek-obyek transportasi dalam rangka Indonesia Sentris bagi pemenang pertama pada setiap kategori.

Berikut syarat dan ketentuan yang berlaku selengkapnya:

1. Kompetisi ini tidak dipungut biaya.

2. Melampirkan dokumen:

a) Scan KTP

b) Scan Kartu Pers yang masih berlaku (kecuali untuk sub kategori Opini)

3. Setiap peserta dapat mengajukan maksimal 3 karya tulis/foto yang sudah dipublikasikan.

4. Karya yang dikirimkan belum pernah menjadi pemenang lomba sejenis.

5. Karya yang dikirimkan berhak digunakan sebagai bahan publikasi non komersial oleh panitia dengan tetap menampilkan sumber.

6. Keputusan hasil dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

7. Batas akhir pengumpulan karya 15 April 2024.

8. Karya tulisan dapat dipilih sesuai dengan tema yaitu Pencapaian Sektor Transportasi, seperti :

a) Membuka keterisolasian wilayah;

b) Menjaga pemerataan distribusi logistik;

c) Menurunkan polusi dan kemacetan;

d) Mendorong perekonomian masyarakat modern, berdaya saing, efisien dan terintegrasi;

e) Perwujudan transportasi yang Inklusif, dan

f) Peningkatan keselamatan transportasi disertai imbauan kepada masyarakat.

9. Memenuhi kaidah jurnalistik (akurasi data, seimbang, dan jelas).

10. Tidak mengandung unsur SARA.

11. Karya tulis sudah dipublikasikan dalam periode 1 Januari 2023 - 15 April 2024.

12. Melampirkan bukti tayang dengan format scan PDF dan link berita (jika artikel tayang di portal berita).

13. Format penulisan file: Sub Kategori_Judul Karya_Nama Lengkap Peserta_Nomor Telepon/HP.

14. Penyerahan penghargaan akan dilakukan pada tanggal 30 April 2024.

15. Pengumpulan karya melalui https://bit.ly/KJ_KEMENHUB2024

Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun instagram resmi Kementerian Perhubungan di @Kemenhub151.

Rdks Mst-07 KMP.KH

Read More

Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo Mengapresiasi, Pembangunan Telkom Smart Office IKN

Ibu Kota Nusantara - sindo7 

 Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) siap membangun gedung Telkom Smart Office, yang ditandai dengan simbolis peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat, ( 1 Maret 2024).

Hal ini sejalan dengan komitmen Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi di seluruh Indonesia melalui konektivitas, platform, dan layanan digital, khususnya dalam membangun IKN menjadi kota pintar (smart city).

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dalam sambutannya mengapresiasi sekaligus meresmikan dimulainya pembangunan Telkom Smart Office IKN.

Ini akan memperkuat digital

connectivity, memperkuat digital platform, dan memperkuat digital services bagi Nusantara yang kita cita-citakan menjadi sebuah kota yang World Class ICT. Dan saya yakin, kalau Telkom sudah masuk, akan gampang ke situ, menjadi smart city dan menggarap e-government akan jauh lebih mudah. Saya percaya, Telkom percaya,” ungkap Joko Widodo.

Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir mengatakan, IKN merupakan salah satu monumen terwujudnya Indonesia maju dan modern.  Dimana BUMN sebagai agen pembangunan harus turut serta merealisasikan hal tersebut, khususnya pada infrastruktur dasar seperti telekomunikasi, perbankan, transportasi dan sebagainya.

Telkom sebagai BUMN telekomunikasi mengemban tugas untuk menghadirkan layanan konektivitas dan layanan digital yang handal, terhubung ke seluruh Indonesia dan menjadikan IKN sebagai Hub Telekomunikasi Nusantara

sedini mungkin, katanya.Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah mengatakan bahwa digitalisasi bukan sekadar suatu kebutuhan, tetapi menjadi katalisator utama dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. Groundbreaking Telkom Smart Office IKN ini merupakan wujud dukungan Telkom dalam mengembangkan ekosistem digital di wilayah IKN.

TelkomGroup memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan IKN dengan infrastruktur digital yang lengkap, baik Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Services.

Pada aspek Digital Connectivity, Telkom menyediakan infrastruktur konektivitas yang andal dengan backbone fiber optik dan jaringan akses yang luas, berbasis fixed broadband, seluler 4G dan 5G Telkomsel, satelit, dan WiFi. Telkom juga menyediakan Digital Platform yang dapat yang dapat menjadi Enabler digitalisasi di IKN melalui penyediaan Data Center, layanan cloud computing, cyber security, dan Internet-of Things (IoT). Telkom mendukung layanan dan aplikasi smart city, e-government, dan layanan publik digital. Selanjutnya beragan Digital Services disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga dan pemerintahan IKN.

Lebih lanjut Ririek menambahkan, “Telkom meyakini pembangunan IKN bukan sekedar memindahkan pusat administrasi pemerintahan, melainkan tentang menjadikan IKN sebagai role model pembangunan kota dan mempercepat langkah transformasi ekonomi nasional.

Untuk itu,Telkom mendukung pembangunan world-class ICT di IKN dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak.”

Telkom Smart Office IKN dibangun di atas lahan seluas 5.368 meter persegi dengan dua tahap pembangunan, yakni Shelter TSO dan TSO Ultimate.

Pada tahap 1, pembangunan Shelter TSO merupakan pembangunan hub yang menghubungkan seluruh layanan telekomunikasi di IKN dengan target operasi di bulan Juli 2024. Hub ini akan mengamankan berbagai kebutuhan layanan telekomunikasi di IKN, salah satunya untuk mendukung penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT ke-79 RI nanti.

Selanjutnya pada tahap 2, pembangunan TSO Ultimate merupakan tahapan pembangunan gedung berikut dengan fasilitas yang lebih lengkap yang akan dimanfaatkan sebagai kantor

TelkomGroup serta sebagai pusat kegiatan yang akan menjadi kunci penghubung digital di kawasan IKN KIPP 1A.

Groundbreaking TSO IKN pada hari ini merupakan sebuah momen penting dalam perjalanan TelkomGroup. Pembangunan TSO IKN ini merupakan bukti dari dedikasi kami untuk masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara. Semoga dengan kolaborasi semua pihak, kami berharap dukungan Telkom dapat berkontribusi untuk mempercepat digitalisasi IKN di berbagai aspek,” tutup Ririek.

Rdks Mst-007 T. Ringo 

Read More

Kapolri Tekankan Persatuan - Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri

Jakarta - sindo7 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024. 

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024. 

Hari ini adalah rangkaian kegiatan Rapim TNI-Polri yang kemarin telah dibuka Bapak Presiden di Cilangkap. Tentunya masing-masing melaksanakan Rapim untuk tindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden, kata Sigit. 

Pada Rapim Polri, Sigit mengungkapkan bahwa, ada beberapa agenda penting yang harus diamankan oleh personel kepolisian. Mulai dari tahapan Pemilu yang masih berjalan, kesiapan pengamanan Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, event internasional hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia. 

Lebih dalam, Sigit menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal itu adalah modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Meskipun dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, kata Sigit, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045. 

Menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju Visi Indonesia Emas 2045. Yang saat ini kita rasa, kita sudah melihat angka-angkanya, on the track dibandingkan negara lain. Indonesia saya kira angkanya sudah sangat bagus, ujar Sigit. 

Dengan adanya tren positif itu, Sigit menyebut, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu mempertahankan hal tersebut. Mengingat, Indonesia bisa terus bertumbuh di saat negara lain menghadapi resesi. 

Ini harus dipertahankan, beberapa negara menghadapi situasi resesi termasuk beberapa negara maju. Tapi Indonesia bisa dalam kondisi yang baik. Ini jadi modal yang tentunya harus kita pertahankan bersama," ucap Sigit. 

Oleh karena itu, Sigit mengingatkan untuk tidak larut dalam perbedaan yang berpotensi melahirkan polarisasi masyarakat. Yang paling terpenting saat ini, kata Sigit adalah, bersinergi serta bekerjasama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah baik. 

Tentunya tugas kita semua untuk mengawal ini. Karena sulit dan tidak mudah. Namun kita yakin kalau kita semua bersatu, seluruh stakeholder dengan seluruh masyarakat,  kita jaga jangan sampai terjadi polarisasi, seluruh kementerian/lembaga, utamanya polisi, bisa menjaga stabilitas kamtibmas, kita yakin pencapaian ini bisa tercapai pada waktunya," papar Sigit. 

Disisi lain, Sigit akan mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menyiapkan pengamanan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri.

Kita tetap memiliki tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Karena sebentar lagi kita masuk Bulan Ramadan di bulan Maret dan ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya harus mampu kita amankan," tutur Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, aparat kepolisian juga menyiapkan pengamanan dalam menghadapi Event Internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara. Serta, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia. 

Alhamdulillah, sampai sekarang, hari ini berbagai dinamika yang ada kita bisa kelola. Memang ramai di medsos dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait hasil. Namun demikian semuanya dalam kondisi yang terkendali, terukur dan tentunya saya harapkan menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga, tutup Sigit.

Redaksi Sindo 7 MST 

Read More

Kemendagri Lakukan Asistensi Wujudkan Tata Kelola Barang Milik Daerah Berkualitas

Jakarta – sindo7

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mewujudkan tata kelola barang milik daerah (BMD) yang berkualitas. Upaya ini seperti yang dilakukan Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan BMD dengan menggelar Rapat Asistensi Penatausahaan BMD.

Dalam sambutannya, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Yudia Ramli mengatakan, BMD merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, perlu kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi secara menyeluruh dari unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan BMD.

“Lemahnya penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya di The Jayakarta SP Jakarta Hotel, Kamis (22/2/2024).

Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Yudia mengatakan, Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 8 area intervensi yang salah satunya menyangkut pengelolaan BMD.

Yudia mengungkapkan, beberapa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah (Pemda) dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hal itu salah satunya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang tidak dibuat oleh Pemda. Selain itu, pencatatan BMD tidak sesuai dengan kodefikasi BMD. Kemudian ada pula BMD yang tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Tak hanya itu, inventarisasi yang dilakukan Pemda belum sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD. Kemudian kartu inventaris ruangan tidak diperbarui, barang rusak berat masih tercatat di Pemda dan tidak dilakukan penghapusan, serta tanah milik Pemda belum bersertifikat atas nama Pemda. Persoalan lainnya yakni Pemda belum menyampaikan laporan BMD semesteran dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemda, dan Pemda perlu mengambil langkah strategis sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Kemendagri melalui Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuda telah menyiapkan sistem aplikasi e-BMD yang nantinya terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Sistem ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, sehingga Pemda lebih mudah dan cepat dalam penatausahaan BMD.

Dalam kesempatan itu, Yudia juga menyerahkan secara simbolis user id dan password sistem aplikasi e-BMD kepada 5 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, para peserta yang hadir juga dibekali pemahaman terkait sistem aplikasi e-BMD oleh narasumber dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Universitas Indonesia (UI).

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bidang Aset Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

MST.rdks 007

Read More