Dukung Ketapang, Kapolres Pematangsiantar cek Lahan Jagung di Kelurahan Tong Marimbun.

PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7 -Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan (Ketapang), Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak S.H. S.I.K. M.H melaksanakan Pengecekan Lahan Jagung di Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsianțar pada Senin 8 September 2025 pagi pukul : 10.30 Wib.

Pengecekan langsung ke lahan jagung ini sebagai bagian dari komitmen Polri khususnya Polres Pematangsiantar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta wujud nyata kepedulian Polri terhadap sektor pertanian sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat secara langsung kondisi dan perkembangan tanaman jagung yang tengah dibudidayakan, serta memastikan bahwa proses penanaman dan pemeliharaan berjalan dengan baik sesuai dengan standar pertanian yang dianjurkan.

Kapolres Pematangsiantar menyampaikan bahwa keterlibatan pihak kepolisian dalam mendukung program ketahanan pangan bukan hanya sekadar bentuk partisipasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan di daerah.

Beliau juga mengapresiasi kerja keras para petani serta personel yang terlibat aktif dalam pengelolaan lahan jagung tersebut.

"Diharapkan, melalui kegiatan ini, semangat untuk mengembangkan sektor pertanian, khususnya tanaman jagung, dapat terus ditingkatkan dan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," Pungkas AKBP Sah Udur Sitinjak.

Tampak hadir Kabag SDM AKP Maralidang Harahap, Kasat Binmas IPTU Maxi J. Manurung, SH, Kapolsek Siantar Marihat AKP Doni Simanjuntak, S.H, Tim Patroli Srikandi serta Para Petani.

Rdks/Tim krlip (Sm-Kbr Ps)

Read More

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗔𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗕𝗘𝗠 𝗦𝗜, 𝗔𝗺𝘀𝗮𝗸𝗮𝗿–𝗟𝗶 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗔𝗷𝗮𝗸 𝗝𝗮𝗴𝗮 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺 𝗞𝗼𝗻𝗱𝘂𝘀𝗶𝗳.

BATAM//Liputan Sindo7. – Suasana hangat terasa di ruang rapat DPRD Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, menerima aspirasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Daerah Kepri, Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut),  Senin (1/9/2025). 

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, Kabinda Kepri, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.

Dalam kesempatan itu, Amsakar mengapresiasi mahasiswa yang memilih menyampaikan aspirasi melalui dialog. Menurutnya, cara ini menunjukkan kedewasaan berpikir sekaligus semangat untuk mencari solusi bersama.

“Saya mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang datang dengan semangat dialog. Ini bentuk kecerdasan dan kedewasaan, sebab setiap persoalan bisa kita bahas bersama dengan kepala dingin,” kata Amsakar.

Menurut Amsakar, forum ini bukan hanya wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara pemerintah dan mahasiswa. Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah representasi suara masyarakat yang perlu didengar.

Amsakar menambahkan, sudah saatnya semua pihak merangkul kebersamaan. Ia mengingatkan para camat, lurah, maupun perangkat pemerintahan lainnya agar hadir memberi solusi, bukan sekadar mempertontonkan kehebatan.

“Yang dibutuhkan warga bukan sekadar tampilan kesan eksklusif, melainkan pelaksanaan jabatan dengan amanah serta kehadiran solusi nyata atas persoalan sehari-hari,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Batam dengan tagline “Batam Rumah Kita” sudah diimplementasikan. Kondisi itu hanya bisa terwujud jika pemerintah, aparat, mahasiswa, dan masyarakat berjalan seiring menjaga kota tetap aman dan kondusif.

“Komunikasi yang dinamis ini harus terus kita pelihara. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami terbuka untuk berdiskusi kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.

Di penghujung pertemuan, Amsakar menyampaikan terima kasih karena Batam tetap kondusif di tengah dinamika nasional. Ia menegaskan, pemerintah selalu terbuka terhadap ide dan masukan mahasiswa demi memperbaiki tata kelola, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

“Batam ini milik kita bersama. Mari kita rawat agar tetap aman, nyaman, dan menjadi rumah untuk semua,” tutupnya

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin mengingatkan bahwa dinamika nasional belakangan ini memunculkan aksi anarkis di sejumlah daerah. Karena itu, ia mengajak mahasiswa di Kepri, khususnya di Batam, untuk menjaga keamanan dan kondusifitas daerah.

“Batam adalah daerah strategis yang menjadi perhatian banyak pihak. Kondusifitas wilayah harus kita jaga bersama agar tetap aman dan menarik bagi investor,” tegas Kapolda. 

Rdks/Tim krlip Kpri P-2

Read More

Polres Simalungun Bentuk Tim Cyber Khusus, Perkuat Pengawasan Kejahatan Dunia Maya dan Penegakan UU ITE.

SIMALUNGUN//Liputan Sindo7.id - Dalam upaya memberikan kenyamanan dan memperkuat kerja sama menjaga kamtibmas di era digital, fungsi Humas Polres Simalungun telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Tim Cyber khusus yang bertugas mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan di dunia maya.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Senin (08/09/2025) sekitar pukul 11.40 WIB menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan respons proaktif terhadap meningkatnya kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Humas Polres Simalungun telah membentuk Tim Cyber guna mengantisipasi kejahatan di dunia maya. Tim ini dibentuk untuk menjawab tantangan keamanan digital yang semakin kompleks di era teknologi  informasi saat ini," ujar AKP Verry Purba saat menjelaskan latar belakang pembentukan tim tersebut.

Tim Cyber yang baru dibentuk ini memiliki fungsi utama sebagai polisi siber yang bertugas menjaga keamanan dunia maya melalui tiga pilar utama: pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap kejahatan siber. Selain itu, tim ini juga berperan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan digital dan Undang-Undang ITE.

"Fungsi polisi siber adalah menjaga keamanan dunia maya melalui pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap kejahatan siber, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan digital dan Undang-Undang ITE," ungkap AKP Verry Purba saat menjelaskan tugas pokok tim cyber.

Ruang lingkup tugas Tim Cyber Polres Simalungun meliputi investigasi kejahatan digital seperti peretasan dan penipuan online, analisis bukti digital melalui forensik siber, dan penggunaan patroli siber untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di ruang digital.

Salah satu fokus utama tim ini adalah melakukan patroli siber untuk memantau aktivitas di ruang digital secara intensif. Melalui patroli siber ini, tim dapat mendeteksi potensi kejahatan sejak dini dan mengawasi penyebaran konten ilegal, ujaran kebencian, atau informasi bohong (hoaks) yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

"Tim ini melakukan patroli siber untuk memantau aktivitas di ruang digital, mendeteksi potensi kejahatan sejak dini, dan mengawasi penyebaran konten ilegal, ujaran kebencian, atau hoaks yang dapat meresahkan masyarakat," ucap AKP Verry Purba saat menjelaskan metode kerja tim.

Aspek edukasi juga menjadi prioritas utama dalam program kerja Tim Cyber Polres Simalungun. Tim ini bertugas mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan cara menghindari kejahatan siber, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi UU ITE.

"Kami akan mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan cara menghindari kejahatan siber, serta meningkatkan kesadaran akan UU ITE. Edukasi ini sangat penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban atau pelaku kejahatan siber," jelas AKP Verry Purba.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Cyber Polres Simalungun akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan Polda Sumatera Utara untuk melaksanakan penegakan hukum siber yang efektif. Koordinasi lintas instansi ini diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam penanggulangan kejahatan siber.

"Polres Simalungun akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan Polda Sumut untuk melaksanakan penegakan hukum siber yang efektif. Kerja sama ini mutlak diperlukan mengingat kejahatan siber tidak mengenal batas wilayah," tegas AKP Verry Purba.

Cara kerja Tim Cyber Polres Simalungun dirancang dengan pendekatan sistematis dan profesional. Dalam menjalankan patroli siber, tim melakukan pengawasan intensif terhadap aktivitas di internet dan media sosial untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum.

"Tim patroli siber melakukan pengawasan intensif terhadap aktivitas di internet dan media sosial. Kami menggunakan sistem untuk mendeteksi dan menganalisis potensi tindak pidana siber secara real-time," ungkap AKP Verry Purba saat menjelaskan mekanisme kerja tim.

Tim ini juga melibatkan ahli bahasa, pidana, dan ITE untuk mengkaji konten yang terindikasi melanggar UU ITE sebelum melakukan penindakan. Pendekatan multi disiplin ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan akurat.

"Kami melibatkan ahli bahasa, pidana, dan ITE untuk mengkaji konten yang terindikasi melanggar UU ITE sebelum melakukan penindakan. Hal ini untuk memastikan objektivitas dan akurasi dalam penegakan hukum," ucap AKP Verry Purba.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Tim Cyber menerapkan pendekatan bertahap yang dimulai dengan memberikan peringatan melalui pesan kepada akun yang terindikasi melanggar ketentuan hukum.

"Kami memberikan peringatan melalui pesan kepada akun yang terindikasi melanggar dan dapat memberikan panggilan klarifikasi jika peringatan tidak diindahkan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki perilakunya," jelas AKP Verry Purba.

Pembentukan Tim Cyber ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya sekaligus meningkatkan kesadaran digital masyarakat Simalungun dalam menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. (E-A) 

Rdks/Tim krlip (Kabiro Eva Aritonang).

Read More

Peringati Maulid Nabi, Panglima TNI Ajak Prajurit TNI Teladani Akhlak Rasulullah SAW.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Kapusbintal TNI Brigjen TNI Tornado mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M yang mengusung tema “Membangun Karakter Personel TNI Prima Melalui Sunnah Rasulullah”, bertempat di Masjid Panglima Sudirman, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (8/9/2025).

Dalam sambutannya yang dibacakan Kapusbintal TNI, Panglima TNI menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebuah seremonial keagamaan saja, melainkan momentum untuk meneladani sosok Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat Islam. “Nabi Muhammad SAW adalah figur yang menjadi super idola bagi setiap generasi Islam sepanjang zaman,” ungkap Panglima TNI.

Lebih lanjut disampaikan, banyak hikmah yang dapat dipetik dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rasulullah merupakan tauladan sempurna dalam berbagai peran, mulai dari imam bagi umatnya, guru dan pendidik bagi murid-muridnya, sahabat yang setia, orang tua yang penuh kasih sayang, hingga pemimpin negara dan panglima perang yang bijaksana.

Panglima TNI berharap nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat diterjemahkan dalam konteks masa kini, baik dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Substansi ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, sejatinya akan membentuk umat yang cerdas, tanggap, tangguh, bermoral, jujur, dapat dipercaya, serta istiqamah dalam iman dan takwa kepada Allah SWT.

Sementara itu, KH. Sumarno Syafi’i, Lc., dalam ceramahnya mengajak kepada para jamaah yang hadir untuk menguatkan keyakinan akhidah seperti yang di contohkan oleh Jenderal Sudirman dalam berjuang, ditengah-tengah situasi yang begitu amat genting dengan kondisi fisik yang amat sulit. “Di tengah-tengah kondisi ekonomi sulit seperti saat ini kalau kita punya keyakinan yang kuat kepada Tuhan, tidak perlu kita jual harga diri karena  masih ada Tuhan yang memberikan perlindungan,” ujarnya.

Rdks/Tim Krlip Nsl S2 (Hms AD).

Read More

AIPTU W. Simatupang Bhabinkamtibmas Polres Simalungun Berikan Kenyamanan dan Gelorakan Siskamling untuk Kerjasama Menjaga Kamtibmas .

SIMALUNGUN, Liputan Sindo7.id -Komitmen Polres Simalungun dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kembali ditunjukkan melalui kegiatan pengecekan Poskamling yang dilaksanakan pada malam hari Minggu, 07-08- 2025. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari upaya membangun sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan, khususnya melalui penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat grassroot.

Kapolsek Dolok Pardamean AKP Surianto Pinem, S.H. saat dikonfirmasi pada Minggu malam (07-09-25) sekitar pukul 23.00 WIB menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari program community policing yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. "Pengecekan Poskamling bukan sekadar rutinitas, namun merupakan wujud komitmen kami untuk membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama," ujar AKP Surianto.

Kegiatan dimulai pada pukul 20.00 WIB dan berlangsung hingga selesai, menunjukkan dedikasi penuh aparat dalam melayani masyarakat bahkan di waktu istirahat. Lokasi yang menjadi fokus adalah Pos Kamling Perempatan  Sipintuangin, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada analisis strategis terhadap titik-titik yang memerlukan penguatan sistem keamanan lingkungan.

AIPTU W. Simatupang selaku Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsek Dolok Pardamean memimpin langsung kegiatan pengecekan ini. Sebagai ujung tombak program community policing, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam membangun jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat. "Tugas saya bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan mereka sendiri," ungkap AIPTU W. Simatupang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, AIPTU W. Simatupang berkolaborasi langsung dengan petugas Poskamling yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat, yaitu Belman Lumbanraja dan Rido Malau. Kedua petugas poskamling ini merupakan representasi dari semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. "Kehadiran Pak Belman dan Pak Rido di poskamling menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan," ucap Bhabinkamtibmas memberikan apresiasi.

Kegiatan poskamling yang dilaksanakan memiliki fokus utama menjaga stabilitas keamanan di seputaran Sipintuangin, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Area ini merupakan kawasan pemukiman yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Melalui pengecekan rutin ini, kami dapat memastikan bahwa sistem keamanan lingkungan berfungsi dengan optimal dan masyarakat merasa terlindungi," ungkap AIPTU W. Simatupang menjelaskan tujuan strategis dari kegiatan tersebut. Pendekatan yang dilakukan tidak bersifat formal semata, namun lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dan kemitraan.

Dalam interaksinya dengan petugas poskamling, Bhabinkamtibmas tidak hanya melakukan pengecekan administratif, namun juga memberikan bimbingan teknis dan motivasi kepada para relawan keamanan. "Saya selalu menekankan kepada teman-teman di poskamling bahwa mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan," ujar AIPTU W. Simatupang.

Belman Lumbanraja selaku petugas poskamling menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran Bhabinkamtibmas. "Kami merasa terbantu dengan kehadiran Pak Polisi, karena beliau tidak hanya datang untuk mengecek, tetapi juga memberikan arahan dan dukungan moral kepada kami," ungkap Belman dengan penuh rasa terima kasih.

Sementara itu, Rido Malau juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program siskamling. "Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan kami siap bekerjasama dengan Polri untuk menjaga kampung halaman," ucap Rido menunjukkan semangat partisipasi masyarakat.

Program pengecekan poskamling ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Polres Simalungun dalam membangun sistem keamanan yang berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh aktivitas masyarakat.

"Siskamling bukan hanya tentang menjaga keamanan fisik, tetapi juga tentang membangun solidaritas sosial dan kepedulian antarwarga," pungkas AKP Surianto menegaskan filosofi dasar program community policing.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Polres Simalungun, melalui personelnya di tingkat paling bawah, terus berupaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan menggelorakan semangat siskamling sebagai wujud kerjasama dalam menjaga kamtibmas. (E.A) 

Rdks/Tim krlip (Kabiro Eva Aritonang).

Read More

𝗣𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻 𝗔𝗽𝗲𝗹 𝗦𝗮𝘁𝗴𝗮𝘀 𝗞𝗲𝗯𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵𝗮𝗻, 𝗔𝗺𝘀𝗮𝗸𝗮𝗿 𝗔𝗷𝗮𝗸 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗴𝗮𝘁 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗪𝘂𝗷𝘂𝗱𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵.

BATAM//Liputan Khusus Sindo7.id - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memimpin apel Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan di Dataran Engku Putri, Minggu (7/9/2025). Sebanyak 918 personel hadir, mulai dari penyapu jalan, sopir armada angkut, hingga petugas retribusi.

Apel tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua DPRD Aweng Kurniawan, Ketua Komisi II Muhammad Yunus Muda, Pjs. Sekda Firmansyah, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dalam amanatnya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang menjaga kebersihan kota. Ia menegaskan, kebersihan merupakan isu penting yang selalu menjadi sorotan masyarakat.

“Batam kota yang hebat, tapi kalau sampah berserakan wajah kita tercoreng. Karena itu, saya minta semua satgas bekerja sungguh-sungguh sesuai aturan,” ujarnya.

Amsakar menekankan, ada dua isu besar yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kebersihan dan banjir. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemko bersama DPRD berkomitmen memberikan dukungan penuh, mulai dari penambahan armada, perbaikan sistem retribusi, hingga peningkatan insentif bagi petugas.

Sebagai langkah konkret, DLH Batam akan menambah armada pada 2026, antara lain 29 compactor Hino, 42 arm roll, 10 dump truck, 132 bin container, dan satu becak motor. Pemko juga membentuk tiga UPT Kebersihan untuk menangani masing-masing tiga kecamatan, serta menyiapkan insinerator 40–60 ton per hari untuk meringankan beban TPA.

Di sisi lain, Amsakar menyoroti rendahnya capaian retribusi sampah. Dari target Rp60 miliar pada APBD-P 2025, baru terkumpul Rp22,9 miliar atau 38 persen. Jumlah itu tidak sebanding dengan total rumah tangga di Batam. Tercatat hanya 140 ribu dari 400 ribu kepala keluarga yang membayar. Karena itu, ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem pemungutan, kinerja petugas, hingga penyediaan kanal pengaduan masyarakat.

Sebagai langkah awal, Amsakar menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan. Pemko juga akan bekerja sama dengan PLN dan PT Moya untuk mengintegrasikan pembayaran retribusi sampah agar lebih transparan dan efisien.

“Tanpa sistem yang tertata, tambahan armada pun tak akan efektif. Mari disiplin memperbaiki pengelolaan sampah,” jelasnya.

Amsakar juga menyinggung pengalamannya menerima tamu dari luar daerah. Banyak pejabat memuji pesatnya pembangunan Batam, namun tetap menyoroti persoalan sampah. “Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk bekerja lebih keras,” tegasnya.

Menutup arahannya, Amsakar menekankan bahwa seluruh langkah ini adalah ikhtiar serius agar Batam tidak hanya maju dalam pembangunan, tapi juga tertata rapi dan bersih. Ia mengajak satgas dan masyarakat membangun semangat bersama.

“Mari kita wujudkan Batam yang bersih, indah, dan membanggakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menegaskan persoalan sampah tidak hanya menyangkut petugas, tetapi juga regulasi dan tata kelola. Ia meminta camat dan lurah lebih sigap serta menekankan pembenahan retribusi agar PAD meningkat dan kesejahteraan petugas ikut terangkat.

“Kebersihan bukan hanya tugas satgas, tapi tanggung jawab bersama. Kalau Batam kotor, investor ragu masuk, ekonomi turun, dan PAD pun tertekan,” tegasnya. 

Rdks/Tim krlip Kpri P-2

Read More

Toba Caldera UNESCO Global Geopark Kembali Mendapatkan Status Green Card.

LIPUTAN KHUSUS Sindo7.id - Status Green Card (kartu hijau) kembali didapatkan Toba Caldera UGGp (UNESCO Global Geopark) dalam satus keanggotaannya dalam jaringan UNESCO Global Geopark.

Status Green Card tersebut diumumkan oleh Setsuya Nakada yang ditunjuk sebagai pimpinan sidang pada Sidang Komite Eksekutif ke-11 Konferensi Global Geopark Network  di Kutralkura, wilayah La Araucania, Chile, pada pukul 11.00 waktu setempat, Sabtu (6/9), atau sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, Minggu (7/9).

Sidang Global Geopark Network dan Konferensi Internasional GGN berlangsung selama 5-12 September 2025 diikuti oleh delegasi dari ratusan negara, juga langsung dihadiri oleh General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS.

Dalam sidang yang merupakan perhelatan terbesar jaringan geopark sedunia ini, Indonesia berhasil mempertahankan 3 UGGp-nya sekaligus, yaitu Toba Caldera, Ciletuh- Palabuhan Ratu dan Rinjani.

Status green card merupakan penilaian tertinggi dalam keanggotaan UGGp. Dengan demikian Toba Caldera Geopark berhak menyandang predikat UGGp hingga empat tahun ke depan sebelum menjalani revalidasi ulang.

GM BP Toba Caldera UNESCO Global Geopark Dr. Azizul Kholis menyampaikan bahwa capaian green card ini merupakan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak. Dukungan datang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah daerah kawasan Kaldera Toba, serta tokoh masyarakat.

"Pencapaian ini kami harapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan Kaldera Toba agar lebih baik lagi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal", kata Azizul. 

Rdks/Tim kbr Smr.

Read More

Serikat Buruh Buka Suara, Terkait Adanya Dugaan PHK Secara Massal di PT.Gudang Garam.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal buka suara dan menanggapi kabar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gudang Garam. 

Dalam pernyataannya, di Jakarta, Iqbal menyebut pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi informasi tersebut.

Namun, ia menilai jika benar terjadi, kondisi itu menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya produksi industri rokok. 

"Dan pihak kami baru aja dapat kabar, telah terjadi PHK buruh di PT Gudang Garam. Kami akan cek dulu duduk kejelasannya," ungkapnya Sabtu (6/9/2025). 

Terkait Video berdurasi 1 menit, 17 detik tersebut yang sudah beredar di media sosial dan memperlihatkan puluhan karyawan berjabat tangan penuh haru saat perpisahan. Iqbal menyebut pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi informasi tersebut.

Namun, ia menilai jika benar terjadi, kondisi itu menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya produksi industri rokok.

Dalam video yang beredar di media sosial dikabarkan adanya PHK massal di pabrik rokok PT Gudang Garam, Tuban, Jawa Timur.

Video berdurasi 1 menit, 17 detik itu memperlihatkan puluhan karyawan berjabat tangan penuh haru saat perpisahan. 

Sejumlah pegawai tampak mengenakan kemeja dengan bordiran logo khas Gudang Garam di saku kemeja.

Menurutnya, ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi tersebut.

Pasokan tembakau yang terbatas, kurangnya inovasi produk rokok untuk menyesuaikan tren pasar, serta tingginya beban cukai, dinilai memperparah daya saing perusahaan.

"Ditambah pajak cukai rokok makin mahal," ujarnya lagi.

Iqbal mengingatkan bahwa gelombang PHK di sektor industri rokok berpotensi meluas.

Ia memperkirakan, selain ribuan pekerja langsung di PT Gudang Garam, ada puluhan ribu pekerja lain yang ikut terdampak, termasuk buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil, hingga pemilik kontrakan.

"Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan," katanya pula.

Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera turun tangan memberikan solusi nyata atas dinamika tersebut.

Iqbal menekankan agar penanganan kasus ini tidak sekadar janji manis seperti yang terjadi dalam kasus PHK massal di Sritex, mengingat pekerja bahkan disebut masih belum mendapatkan hak tunjangan hari raya (THR).

Meski menyoroti pentingnya menyelamatkan industri rokok nasional agar tidak menelan korban PHK lebih banyak, Iqbal menegaskan bahwa kampanye kesehatan tetap harus dijaga.

"Selamatkan industri rokok nasional, selamatkan puluhan ribu buruh yang terancam PHK, sambil tetap dijaga kampanye kesehatan," ujarnya mengakhiri pernyataan.

Hingga kini, pihak Gudang Garam belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar PHK tersebut.

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Bakamla RI dan Kemenhut Amankan Kayu Olahan Ilegal di Batam.

BATAM//Liputan Sindo7.id - Bakamla RI bersama Kementerian Kehutanan berhasil menggagalkan pengangkutan kayu olahan yang diduga ilegal di Dermaga Sagulung, Batam, Sabtu (6/9/2025). Pengamanan ini berawal dari laporan warga yang menginformasikan adanya aktivitas pembongkaran kayu olahan dari kapal KM AAL Delima yang hendak dipindahkan ke truk di dermaga.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bakamla RI melalui unsur KN.Tanjung Datu-301 bersama Polisi Kehutanan (Polhut) dari Kementerian Kehutanan yang sedang melaksanakan Operasi Bersama Yudhistira-II/25, segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Operasi dipimpin langsung oleh Komandan KN.Tanjung Datu-301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., yang memerintahkan pelaksanaan pengecekan muatan kapal.

Hasil pemeriksaan menemukan bahwa berdasarkan manifest tertulis 99 batang kayu Meranti dan 344 batang kayu rimba campuran, kayu olahan tersebut tidak ditempeli ID Barcode, serta tidak disertai dokumen angkut yang sah. Kondisi ini tidak sesuai dengan izin yang dimiliki kapal.

Berdasarkan analisis awal penyidik Polhut Kepri, dugaan pelanggaran meliputi muatan yang tidak sesuai dengan surat angkut, penggunaan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) Kayu Olahan yang seharusnya menggunakan blanko Kayu Bulat, serta indikasi pelanggaran terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, tim gabungan saat ini sedang melakukan penghitungan ulang jumlah kayu di Dermaga Sagulung dan akan mendalami kasus ini dengan menelusuri lokasi tujuan pembongkaran kayu ke pihak pelaku usaha yang memiliki izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).

Rdks/Tim krlip Kepri P2s.-BTM

Read More

Oknum Wartawan Tewas, "Ditemukan Kekasihnya di Kamar Mandi Kos-kosannya Dugaan Sementara atas kematian belum Ada Yang Jelas."

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Menjadi Sorotan berikut pantauan warga setempat, masih penasaran atas kejadian dan peristiwa keadaan oknum wartawan dari salah satu penerbitan perusahaan media yang sekarat di kamar mandi kos-kosannya, dan menjadi sorotan publik, oknum wartawan yang bernama Nico Saragih (38), tinggal di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jumat (5/9/2025).

Keterangan dari pihak kekasihnya saat ditemukan sudah kritis, dan langsung korban dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Advent jln Gatot Subroto Medan, namun nyawanya tak tertolong dan dinyatakan Meninggal dunia.

Dari kutipan sumber informasi awal dihimpun wartawan sindo7.id keterangan warga setempat dan kekasihnya, sebelum dikabarkan Meninggal, korban baru pulang ke tempat kosnya usai berjualan bersama sang kekasihnya (Ica).

Menurut keterangan yang di jelaskan oleh pihak tetangga korban atau warga setempat, selain berprofesi sebagai wartawan, korban juga memiliki usaha warung rokok yang dikelola bersama kekasihnya di Jalan Nibung Raya, Kota Medan.

Ica (kekasih korban) mengaku dirinya tidak mengetahui secara jelas apa yang terjadi dengan korban, saat tengah berada di dalam kamar mandi dan tadi pagi kami pulang ke kos usai berjualan, gitu sampai kos dia (Nico) langsung mandi," ujar Ica, Jumat siang.

"Dan Tiba-tiba aku dengar suara kayak benturan di dinding. Pas aku lihat dia (Nico) sudah dalam kondisi kepala berlumuran darah," katanya.

Atas Peristiwa ini langsung dilaporkan ke Polsek Medan Baru. Saat jenazah korban dilarikan ke RS Bhayangkara Medan untuk keperluan autopsi. Untuk tindakan autopsi belum dilakukan karena pihak keluarga belum datang untuk menandatangani surat persetujuan dikarenakan keluarganya masih dalam perjalanan," ujar seorang teman kekasih nya.

Di tempat terpisah, "Kapolsek Medan Baru, Kompol Hendrik Aritonang, saat dikonfirmas, belum memberikan keterangan resmi atas peristiwa ini." Dan masih tahapan proses penyelidikan, dan berlanjut hingga kutipan informasi di terbitkan belum adanya keterkaitan pembunuhan atau kriminal. (Kbr-Mdn, PS.)

Rdks/Kbr Mdn

Read More

Hasil Rapat DPR-RI, "Setop Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri."

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Dari Seluruh Fraksi DPR-RI, menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025) 

Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR, berupa Komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media," ujar Dasco.

Berdasarkan dokumen yang diterima. Berikut rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah ada pemangkasan.

Gaji Pokok: Rp 4.200.000

Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000

Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000

Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000

Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680

Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680.

Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000

Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000

Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000

Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan

a. fungsi legislasi: Rp 8.461.000

b. fungsi pengawasan: Rp 8.461.000

c. fungsi anggaran: Rp 8.461.000

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Total bruto: Rp 74.210.680

Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): 

Rp 8.614.950

Take home pay: Rp 65.595.730. 

Adapun enam poin hasil rapat konsultasi DPR, yaitu:

1. Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025.

2. Moratorium kunjungan luar negeri terhitung 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan.

3. Pemangkasan sejumlah fasilitas DPR, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.

4. Anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak-hak keuangan.

5. Penonaktifan anggota DPR akan ditindaklanjuti melalui koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR dengan Mahkamah Partai.

6. Memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Dasco menambahkan, DPR berkomitmen memastikan implementasi keputusan ini berjalan konsisten, transparan, dan tidak sekadar menjadi wacana. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Prof.Dr. Sutan Nasomal Buka Suara Agar Presiden Perintahkan, "Kementerian Komnas HAM Team" Bela Rakyat Untuk Keadilan di Hukum.. !!!

JAKART//Liputan Sindo7.id - Dari Berbagai aneka kejadian peristiwa protes demi dilakukan rakyat terjadi dimana mana tidak saja di Ibukota Jakarta saja melainkan di berbagai daerah juga terjadi protes, yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah, karena memang harus didengar dievaluasi kinerja aparatur pemerintah bahkan pihak pihak yang mengatakan dari rakyat fungsi jobnya para aparatur. 

Akibatnya terjadi banyak korban baik tewas luka luka ringan sedang bahkan cacat dibuatnya atas terjadinya peristiwa demo yang terjadi selama seminggu belakangan ini ujar Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi media onlen cetak dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta via telpon selulernya 2/9/2025. "Berkaitan kejadian peristiwa ini ini terjadi berbagai korban baik dari aparat sendiri maupun masyarakar. "

Supaya terlaksananya hukum yang sebagaimana mestinya Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto agar membentuk team yang saling membahu dengan memerintahkan para menteri yang membidangi bekerjasama dengan Komnas HAM RI mendata mengevaluasi menangani permasalahan ini. 

Tandas Prof Dr Sutan Nasomal SH MH.      Menurutnya kaitan kejadian peristiwa ini sebaiknya memang terhadap para korban di pihak kalangan SIPIL seperti misalnya,masyarakat dst. Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH juga ikut turut berduka cita kepada para korban baik dari Mahasiswa dan Masyarakat. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini.

PROF DR SUTAN NASOMAL : KOMNAS HAM JANGAN BUNGKAM KARENA TERJADI PENANGKAPAN LEBIH DARI 3000 ORANG. 

Masyarakat yang mendapatkan kekerasan penganiayaan oleh oknum petugas keamanan harus segera melaporkannya ke pihak KOMNAS HAM. Sebaiknya masing masing ketua BEM mengevaluasi mendata pihak korban dari mahasiswa atau dari masyarakat yang mengalami kekerasan ringan atau berat di saat terjadi aksi demo. PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH menilai hampir di semua daerah terjadi aksi demo dan ada saja kekerasan terjadi oleh perbuatan beberapa oknum petugas keamanan. Bila perlu masing masing ketua BEM bekerja sama dengan LSM membuat posko pengaduan untuk Masyarakat.

Informasi Sementara :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menangkap 3.195 orang dari massa yang terlibat aksi demonstrasi ricuh.

“Untuk data sementara yang dihimpun dari Polda jajaran sebanyak 387 orang telah dipulangkan, 55 orang telah ditetapkan tersangka, dan 2.753 dalam tahap pemeriksaan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Trunoyudo memperincikan sebaran pengamanan tersebut sebagai berikut:

1. Polda Metro Jaya: 1.240 orang.

2. Polda Jawa Timur (Jatim): 709 orang; 173 telah dipulangkan, 485 dalam tahap pemeriksaan, dan 51 ditetapkan tersangka.

3. Polda Jawa Tengah (Jateng): 653 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

4. Polda Jawa Barat (Jabar): 147 orang; 23 telah dipulangkan dan 124 dalam tahap pemeriksaan.

5. Polda Bali: 138 orang, 38 telah dipulangkan dan 100 dalam tahap pemeriksaan.

6. Polda Kalimantan Barat (Kalbar): 91 orang; 86 telah dipulangkan dan 5 dalam tahap pemeriksaan.

7. Polda Sumatera Selatan (Sumsel): 63 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

8. Polda DI Yogyakarta: 60 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

9. Polda Sumatera Utara (Sumut): 50 orang; 48 telah dipulangkan dan 2 dalam tahap pemeriksaan karena positif narkoba.

10. Polda Jambi: 17 orang dan saat ini telah dipulangkan.

11. Polda Banten: 15 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

12. Polda Sulawesi Barat (Sulbar): 6 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

13. Polda Papua Barat Daya: 4 orang yang saat ini ditetapkan tersangka.

14. Polda Sulteng: 1 orang dan saat ini telah dipulangkan.

15. Polda NTB: 1 orang dan saat ini telah dipulangkan.

Belum jelas ada berapa orang yang meninggal dari Mahasiswa dan Masyarakat akibat mendapatkan kekerasan dari pihak oknum penjaga keamanan selama menjalankan Aksi Demo di Jakarta dan daerah lainnya

Juga belum ada data yang jelas ada berapa mahasiswa dan Masyarakat yang masih berada di RS karena mengalami kekerasan penganiayaan berat oleh perbuatan oknum petugas keamanan.

Bila KOMNAS HAM bungkam maka pihak LSM atau LBH bisa membuka posko pengaduan untuk di investigasi kembali bekerjasama dengan masing masing Ketua BEM. Bila perlu Raport Merah oknum petugas keamanan yang melakukan tindakan kekerasan secara detil di umumkan di semua media nasional. Apalagi tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat bahwa hukum jangan tajam kebawah dan tumpul keatas.

Data Sementara Korban Meninggal dalam peristiwa aksi demo :

1. Affan Kurniawan

Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas setelah dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (28/8) malam.

2. Saiful Akbar

Saiful Akbar (46), Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, meninggal dunia di RS Grestelina setelah peristiwa kebakaran gedung DPRD Makassar pada Jumat (29/8).

3. Muhammad Akbar Basri

Muhammad Akbar Basri atau Abay, staf Humas DPRD Makassar, juga menjadi korban jiwa dalam peristiwa kebakaran gedung DPRD. Ia meninggal di lokasi kejadian pada Jumat malam dan sempat dibawa ke RS Bhayangkara.

4. Sarina Wati

Selain Abay, staf DPRD Makassar lainnya, Sarinawati (26), juga meninggal akibat kebakaran.

5. Rusdamiansyah

Di Makassar, korban jiwa lain adalah Rusdamiansyah atau Dandi (25), driver ojek online (ojol). Dandi tewas dianiaya saat demo ricuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah dituduh anggota intelijen oleh massa aksi.

6. Rheza Sendy Pratama

Korban berikutnya adalah Rheza Sendy Pratama, mahasiswa semester V Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Ia meninggal dalam kericuhan di depan Markas Polda DIY, Ring Road Utara, Minggu pagi (31/8).

7. Sumari

Seorang tukang becak bernama Sumari (60), yang sehari-hari mencari nafkah dengan mangkal di kawasan Pasar Gede, meninggal dunia di tengah memanasnya bentrokan antara aparat kepolisian dan massa di sekitar Bundaran Gladak, Solo, Jumat malam (29/8).

Rasa Cinta dan Perduli Mahasiswa kepada Negara Indonesia sangat tinggi. Sehingga aksi demo ini terjadi karena perlunya pemerintah pusat dan daerah di kritik serta di nasehati. Agar tidak mengorbankan Masyarakat untuk segelintir kelompok.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH Meminta dan Mohon bantuannya LSM dan LBH agar mendata korban yang ditangkap dan korban yang meninggal atau di rawat akibat cidera berat. 

Narasumber : PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH

Rdks/Tim redaksi 

Read More

Menang Lelang Rumah dan Lahan, Warga Sekupang Malah Dapat Tanah Kosong

BATAM// Liputan Sindo7.id - Wahyu, warga Sekupang merasa dirugikan setelah memenangkan lelang rumah dan tanah di Perumahan Delta Vila Blok 02 Nomor 1, Sekupang. Objek lelang yang awalnya dijanjikan berupa rumah dan tanah, ternyata di lapangan hanya berupa lahan kosong.

Wahyu menjelaskan, sebelum lelang ia sempat meninjau lokasi bersama rekannya. Berdasarkan denah dan informasi dari pihak terkait, objek yang dilelang adalah rumah dan tanah dengan luas sekitar 168 meter persegi. Keyakinannya semakin kuat setelah berkomunikasi dengan pihak pengacara Bank BNI yang memastikan bahwa objek lelang mencakup bangunan dan tanah.

“Dua hari sebelum lelang, tim pengacara turun langsung memastikan tanah dan bangunan. Mereka pastikan objeknya rumah dan tanah seluas 168 meter persegi. Karena itu saya berani ikut lelang,” ujar Wahyu. 

Ia kemudian memenangkan lelang dengan nilai Rp164 juta. Namun saat proses eksekusi, Wahyu menghadapi masalah. Penghuni yang menempati rumah menolak keluar, hingga akhirnya diketahui bahwa yang dilelang sebenarnya hanya tanah kosong.

“Terakhir eksekusi di lapangan baru ketahuan, memang tanah kosong seluas 168 meter persegi. Saya kembali ke pihak pengacara Bank, tapi mereka tetap ngotot bahwa itu rumah dan tanah. Padahal jelas berbeda dengan kenyataan,” katanya dengan nada kecewa.

Untuk memperkuat keluhannya, Wahyu turut menunjukkan sejumlah dokumen, mulai dari risalah lelang, sertifikat, hingga bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

“Semua surat-surat sudah lengkap, tapi di lapangan justru berbeda. Saya jelas merasa dirugikan,” tegasnya.

Menurut keterangan Bank, lelang ini sudah melalui proses panjang lebih dari dua tahun, termasuk appraisal, aanmaning di Pengadilan Negeri, hingga verifikasi di BPN. Pihak debitur lama bahkan sudah dua kali dipanggil untuk menghadiri proses aanmaning, tetapi tidak pernah hadir.

Masalah lain muncul ketika Wahyu mengurus risalah lelang. Setelah melunasi PBB dan BPHTB, dokumen risalah baru terbit setelah lebih dari sebulan. Dari penelusuran, ternyata pembayaran PBB yang ia lakukan hanya tercatat untuk tanah, bukan tanah dan bangunan seperti yang tertera pada appraisal.

“Di appraisal ada semua foto-fotonya. Jadi ada selisih yang harus dibayar lagi. Saya curiga, kenapa bisa seperti ini? Apakah ada kesengajaan dari pihak Bank?” ucapnya, Selasa (2/9/25).

Wahyu mengaku kerugian yang ia tanggung kini mencapai lebih dari Rp180 juta, termasuk biaya tambahan setelah lelang. 

“Harapan saya uang dikembalikan. Saya tidak mau ribut, tapi kalau disuruh menggugat perdata saya keberatan, karena proses panjang dan biaya mahal. Saya hanya ingin masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Saya merasa ditipu dan terjebak dalam masalah yang bukan kesalahan saya,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank BNI Batam yang nomor kontaknya diberikan Wahyu juga belum menjawab konfirmasi terkait keluhan pembeli lelang tersebut, dan sumber berita masuk kemeja redaksi pada hari, Jum'at (05/09/2025) di jam 11:06 Wib selanjutnya di terbitkan.

Reporter : Rengga Yuliandra

Untuk ulasan dan Pelayanan Publik Kontak Kenomor: 0821 2193 0001

Read More

Hadiri Rapat Forkopimda, Dandim 1710/Mimika: Kita Semua Sepakat Mimika Aman Dan Damai.

TIMIKA//Liputan Sindo7.id - Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S. Sos., M. Han., M.A., menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda di Kabupaten Mimika. Rapat yang berlangsung di Hotel 66 Cendrawasih ini dipimpin Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, S. Sos. M.M., bertujuan menyikapi perkembangan terkini di wilayah Kabupaten Mimika dan memperkuat sinergitas antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Selasa (02/9/2025).

Rapat diawali dengan sambutan Bupati yang mengajak semua pihak waspada dan bersikap bijak supaya Mimika tetap damai. Ia berharap situasi di Jakarta dan daerah lainnya tidak sampai terjadi di Kabupaten Mimika. Senada dengan hal itu, dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Timika, Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan Mimika yang aman dan damai.

Untuk mencapai hal tersebut, Dandim menekankan pentingnya langkah preventif dan preemtif, serta menggarisbawahi bahwa semua pihak memiliki peran yang sama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Mimika. "Kita yang tinggal di Timika dari mana saja asalnya mau OAP (Orang Asli Papua) atau pendatang tujuannya cuma satu yaitu bagaimana caranya kota Timika aman dan damai tanpa terpengaruh isu di luar sana, “ ujar Dandim.

Dandim 1710/Mimika, menekankan bahwa stabilitas keamanan di wilayah Timika harus terjaga dengan baik, aman, dan damai untuk mendukung program-program pemerintah, terutama program yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mimika. 

Rdks/Tim Tmka 

Read More

𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐢𝐦𝐚𝐥𝐮𝐧𝐠𝐮𝐧 𝐒𝐚𝐦𝐛𝐮𝐭 𝐀𝐤𝐬𝐢 𝐔𝐧𝐣𝐮𝐤 𝐑𝐚𝐬𝐚 𝐁𝐄𝐌 𝐒𝐓𝐀𝐈 𝐏𝐁 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚𝐠𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐡 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚𝐧.

SIMALUNGUN//Liputan Sindo7.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi (PB) Perdagangan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Selasa (2/9/2025).

Aksi tersebut disambut langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, yang menerima kedatangan massa dengan penuh keramahan dengan menggunakan Busana Adat Simalungun lengkap.

Bupati bahkan mengajak para peserta aksi untuk berdialog langsung di Kantor Bupati, dan mengijinkan permintaan peserta aksi untuk dapat memasuki Kantor Bupati sebagai bukti ketulusan dan kepercayaan Bupati dalam menyambut mahasiswa dan peserta unjuk rasa tersebut. 

Turut mendampingi Bupati dalam menyambut massa aksi adalah jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) plus Danrem 022 Pantai Timur, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Koordinator aksi, Rifky, menyampaikan enam poin tuntutan kepada Bupati, antara lain: Transparansi Janji Kampanye, Bupati diminta memenuhi janji kampanye dan secara terbuka melaporkan realisasi janji tersebut kepada publik, disertai indikator capaian yang terukur.

Selanjutnya, Fasilitasi Anak Muda Kreatif, Pemerintah diminta menyediakan wadah nyata bagi anak muda melalui program pelatihan, akses modal, ruang berkarya, dan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif.

Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan, 

Bupati diminta untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan strategis menuju kawasan Danau Toba dan antarwilayah.

Menyinggung tentang Kesejahteraan Guru Honorer, Bupati diminta melakukan peningkatan insentif guru honorer, kepastian pembayaran gaji tepat waktu, dan dorongan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK.

Selanjutnya, mengenai Revitalisasi Perpustakaan, agar Pemerintah diminta melakukan revitalisasi perpustakaan secara menyeluruh.

Kemudian terkait Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar lebih tepat sasaran serta dapat mengawasi pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik. 

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan komitmennya untuk memenuhi aspirasi yang disampaikan, dengan menekankan perlunya waktu, mengingat dirinya baru menjabat selama beberapa bulan.

“Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses,” ujar Bupati.

Bupati juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen nya untuk memenuhi semua tuntutan. Pertemuan antara Bupati dengan aksi unjuk rasa diakhiri dengan bersalaman.

Setelah menyampaikan tuntutan kepada Bupati, massa aksi kemudian melanjutkan pergerakan menuju Gedung DPRD Kabupaten Simalungun.

Di hadapan DPRD, mereka kembali menyuarakan aspirasi yang tertuang dalam surat Nomor: 004/BEM STAI-PB/VIII/2025 perihal Surat Pemberitahuan Aksi. 

Adapun tuntutan yang disampaikan di antaranya, Penolakan terhadap anggaran dan tunjangan DPRD Simalungun yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, Desakan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, Efisiensi anggaran dan tunjangan DPR, Audit transparan atas anggaran DPR yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun per tahun dan Reformasi terhadap institusi Polri, khususnya Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara, atas tindakan represif terhadap massa aksi.

Aksi berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi publik sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

Rdks/Tim Kbr SM

Read More

Kabupaten Pelalawan Tetap Jaga Persatuan, dan Keamanan Berikut Kedamaian Daerah Untuk Kemajuan Berbangsa Untuk NKRI.

RIAU, PELALAWAN//Liputan Sindo7.id - Bupati H.Zukri didampingi Wakilnya Husni Tamrin serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pelalawan mengajak seluruh lapisan masyarakat terus menjaga persatuan dan keamanan daerah di tengah situasi nasional yang sedang tidak kondusif.

Himbauan ini disampaikan Bupati H. Zukri Misran, S.M., M.M. sesaat setelah menghadiri acara di Kantor Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Thamrin, S.H., Kapolres Pelalawan AKBP John Letedara, S.I.K., Kejari Pelalawan Siswanto A.S., S.H., M.H., Kepala Pengadilan Agama Dr. Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., Wakil Ketua DPRD Pelalawan Tengku Azriwardi, S.T., perwakilan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Dandim Pelalawan yang diwakili Kapten Infantri Lilik Harianto, tokoh agama, tokoh adat Pelalawan Datuk H. Herman Maskar, Ketua MPC Pemuda Pancasila Pelalawan Rusdianto, serta berbagai unsur masyarakat dan paguyuban di Kabupaten Pelalawan, Senin (01/09/2025). 

Dalam kesempatan ini, Bupati Zukri menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah yang menimpa sebagian anak bangsa beberapa hari terakhir.

"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," ungkap Zukri.

Bupati Zukri juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Pelalawan yang berperan aktif menjaga kondusivitas dan keamanan daerah di tengah situasi nasional yang dinamis.

"Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang telah bersama-sama menciptakan keseimbangan, persatuan, dan keamanan di daerah yang kita cintai ini. Mari kita terus jaga keharmonisan antarumat beragama, antar-suku, dan antarbudaya. Jangan sampai kita terprovokasi atau terpancing isu-isu menyesatkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kita semua adalah garda terdepan menjaga negeri ini. Di tangan kitalah nasib bangsa dipertaruhkan. Mari kita jaga Kabupaten Pelalawan, bangsa, dan negara yang kita cintai," tegasnya.

Melalui momentum ini, pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan toleransi demi terciptanya Kabupaten Pelalawan yang aman, damai, dan harmonis, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa di NKRI.

Rdks/Tim krlip Riau HT

Read More

Ketua DPRD Deli Serdang Mendukung, "Festival Film Pendek 394 Desa atau Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang."

DELI SERDANG//Liputan Sindo7.id - Dari Pihak Panitia Festival Film Pendek 380 Desa  di 14 Kelurahan se-Kabupaten Deli Serdang silahturahmi dengan pimpinan DPRD Deli Serdang. Senin,(1/9/2025)

Seusai pimpinan dan anggota DPRD Deli Serdang menemui aksi damai Mahasiswa, di depan kantor DPRD, dari tim panitia film pendek bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Zakhy Shahri SH dan di dampingi Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih SH Serta Ketua Komisi ll Ilham Pulungan SE, MM 

Pada kesempatan itu ketua panitia Agustinus Limbong ST bersama Sekretaris Jhon.N.L.Tobing S.Th menyampaikan banyak hal, mulai dari hasil audiensi dengan bapak Bupati dr.H.Asri Ludin Tambunan yang di wakili Asisten ll Hendra Wijaya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Atas persetujuan bapak Bupati untuk kita laksanakan festival film pendek ini, membuat kami selaku panitia terus bergerak dan bekerja dan sampai hari ini kami tetap berkoordinasi dengan dinas terkait dan saat ini kami sedang proses membuka pendaftaran peserta sampai tanggal 10 September, lali dilanjutkan technical meeting seluruh peserta dengan panitia bersama dinas terkait, setelah itu peserta baru diperbolehkan memproduksi film masing-masing dengan 3 kategori

1). Budaya 

2). Pariwisata

3). Kuliner

Dengan total hadiah Rp.30.000.000,00- beserta piagam penghargaan dan tropi/piala Bupati 

 "Jelas Agustinus 

*Kami selaku panitia atau penyelenggara festival film pendek tahun ini sangat mengharapkan masukan dan dukungan dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat untuk kesuksesan festival film tahun ini, semoga kedepannya kegiatan seperti ini bisa di agenda Pemerintah daerah setiap tahunnya*

 "Ujar Jhon Tobing

Zakhy Shahri SH selaku ketua DPRD Deli Serdang mengatakan 

Saya secara khusus maupun secara kelembagaan sangat senang dan akan siap mendukung  program panitia dalam melaksanakan kegiatan festival film pendek ini, karena seingat saya Kabupaten Deli Serdang belum pernah membuat kegiatan seperti ini, untuk itu kami juga berharap agar seluruh desa dan kelurahan yang ada di Deli Serdang ini turut serta mengikuti program ini, sebab ini sangat bernilai positif dan memiliki nilai jual untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah kita, baik itu untuk lokal, nasional maupun untuk internasional," Pungkas Zakhy Shahri 

Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih SH, bersama Ketua Komisi II Ilham Pulungan SE, MM juga menyampaikan dukungan dan suportnya kepada seluruh peserta dan penyelenggara 

Kami menginginkan kepada seluruh desa dan kelurahan agar memproduksi durasi film terbaiknya, karena ini menyangkut nama baik desa itu sendiri. Tutupnya.

 

Read More

Aksi Mahasiswa di Batam Hanya Dihadiri 13 Orang.

BATAM//Liputan Sindo7.id - Diduga ada perpecahan di internal koordinator aksi. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di Kota Batam, Senin (1/9/2025), tak berjalan mulus. Gerakan yang awalnya direncanakan bersama beberapa seluruh organisasi mahasiswa itu justru menyisakan kekecewaan. 

Dua perwakilan mahasiswa dari 13 mahasiswa yang aksi, Muryadi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kerakyatan Sumatra dan Andri Syahputra dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam, menyayangkan sikap sejumlah organisasi yang disebut meninggalkan komitmen mereka di tengah jalan.

“Aksi hari ini beda dengan pertemuan yang dilakukan bersama aparat pada hari Minggu kemarin. Gerakan ini awalnya terorganisir, tapi di tengah jalan koordinator aksi ditinggalkan begitu saja,” ujar Muryadi di depan Gedung DPRD Kota Batam.

Hanya 13 Orang Ikut Demo

Dia menyebut, dari lima hingga enam organisasi yang sebelumnya menyatakan siap menjadi penanggung jawab, hanya dua yang benar-benar hadir. “Saya tidak bisa sebutkan secara spesifik, tapi bisa dicek di surat pemberitahuan aksi,” tambahnya.

Menurut kesaksian mahasiswa, jumlah massa yang hadir di titik kumpul sejak pukul 19.30 WIB hanya sekitar 15 orang. Mereka menuding ada upaya memecah belah, baik dari aparat maupun senior mahasiswa sendiri. Sehingga aksi tidak berjalan maksimal.

“Kami diminta untuk tidak berorasi. Kami kooperatif, datang dan menunggu, tapi pihak terkait yang dijanjikan tidak kunjung hadir,” keluh Andri Syahputra.

Ditemui Wali Kota Batam

Meski diwarnai dinamika internal, aksi mahasiswa ini tetap berlangsung tertib. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menerima langsung perwakilan mahasiswa. Wali Kota justru menyampaikan apresiasi.

“Alhamdulillah, eskalasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, ternyata di Batam semua baik-baik saja. Saya ingin menyampaikan terima kasih karena ini juga bentuk apresiasi terhadap gerakan dan kebebasan berekspresi adik-adik mahasiswa,” ujar Amsakar.

Dia juga menyebut mahasiswa sebagai ‘makhluk yang berani memakai atribut yang maha kuasa’, sebuah istilah yang menandakan kemampuan analisis kritis mahasiswa. Pernyataan itu disambut tepuk tangan para hadirin.

Rdks/Tim krlip Kpri P-2

Read More

Wesly Bersama Forkopimda Duduk Bersama Pengunjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Pematangsiantar.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Gelombang unjuk rasa dilaksanakan sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat di Kota Pematangsiantar, Senin (01/09/2025) siang. Walaupun cuaca cukup terik, namun Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Forkopimda rela duduk bersama massa pengunjukrasa di depan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik. Bahkan Wesly dan Forkopimda menandatangani nota kesepakatan dengan pengunjuk rasa. 

Wesly didampingi Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Agus Supriyono SE MHan, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan, menemui pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi mereka. 

Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada pengunjuk rasa kepada Wesly dan Forkopimda yang telah menemui mereka. Bahkan massa meminta foto bersama Wesly dan Forkopimda. 

Massa dari Cipayung Plus dan Koalisi Masyarakat Sipil merupakan kelompok yang pertama datang ke DPRD, setelah sebelumnya mereka berunjuk rasa di depan Mapolres Pematangsiantar. Wesly dan Forkopimda menemui massa setelah disepakati pintu gerbang Kantor DPRD Pematangsiantar yang tadinya ditutup, akhirnya dibuka. Sehingga pengunjukrasa dengan Wesly dan Forkopimda bisa berhadapan langsung.

Isi nota kesepakatan yang ditandatangani tersebut yaitu "Membatalkan tunjangan mewah DPR-RI, menghentikan tindakan represif aparat, Mengesahkan RUU Perampasan Aset, Reformasi Polri secara menyeluruh, Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), serta mencopot Kapolri dan Kapolda Sumut."

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga mengucapkan terima kasih kepada massa yang sudah menyampaikan aspirasi ke DPRD Pematangsiantar. 

"Kami hadir di sini bersama anggota dewan perwakilan setiap fraksi, juga Forkopimda," kata Timbul.

"Terima kasih sudah tertib. Harapan kami, dalam penyampaian aspirasi tetap menjaga kedamaian Kota Pematangsiantar. Siantar kota toleran dan damai," sebut Timbul.

Unjuk rasa mendapat pengamanan dari TNI dan Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pematangsiantar. 

Rdks/Tim kbr PS

Read More

Majelis Sholawat Ahlul Kirom Serukan Persatuan Bangsa di Tengah Dinamika Indonesia

Medan – Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang bergulir di berbagai daerah tanah air, Majelis Sholawat Ahlul Kirom menyampaikan suara penyejuk melalui seruan kebangsaan yang sarat dengan pesan persaudaraan. 

Dengan memohon pertolongan Allah SWT dan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW, majelis ini menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di atas dasar Pancasila, UUD 1945, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pernyataannya, Majelis Sholawat Ahlul Kirom menyampaikan sembilan butir sikap sebagai bentuk keprihatinan sekaligus doa bagi Indonesia. 

Di antaranya menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati, mengajak seluruh anak bangsa tetap menjaga ukhuwah dan persaudaraan, serta mendorong pemerintah agar membuka ruang dialog yang sehat, bijak, dan penuh tanggung jawab demi meredam gejolak sosial.

Di sisi lain, majelis juga menghimbau para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan damai dan konstitusional tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Mereka menolak keras segala bentuk provokasi, kekerasan, maupun adu domba yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Tidak hanya itu, suara kebangsaan ini juga ditujukan kepada para tokoh agama, masyarakat, dan ulama agar berperan aktif memberikan nasihat, bimbingan, serta teladan, sehingga suasana tetap sejuk dan jauh dari konflik. Majelis juga mengingatkan aparat keamanan untuk selalu mengedepankan profesionalisme, bertindak humanis, dan mengutamakan perlindungan terhadap rakyat.

Lebih jauh, Majelis Sholawat Ahlul Kirom meneguhkan keyakinan bahwa doa dan sholawat adalah kekuatan spiritual yang mampu menghadirkan ketenangan hati serta kejernihan berpikir dalam menghadapi persoalan bangsa. 

Sebagai bentuk ikhtiar batin, majelis mengajak seluruh jamaah dan masyarakat luas untuk bersama-sama membaca Shalawat Munjiyat, Shalawat ‘Ashimah, dan Shalawat Badar. Amalan ini dimulai sejak ba’da Maghrib hingga tanggal 3 September, masing-masing dibaca 21 kali, sebagai doa keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bagi Indonesia.

"Semoga bangsa ini dijauhkan dari marabahaya, diberi keselamatan, kedamaian, serta keberkahan oleh Allah SWT," demikian seruan yang disampaikan Majelis Sholawat Ahlul Kirom.

Dengan suara yang teduh, majelis ini berharap Indonesia tetap berdiri tegak sebagai rumah besar bagi seluruh rakyatnya, di mana perbedaan pandangan tidak menjadi alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan dalam merawat persatuan dan perdamaian.

Read More