Editorial Meet and Greet Puspen TNI Bersama Media.

JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kemitraan strategis antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan media massa, Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI) menggelar kegiatan Editorial Meet and Greet bersama para Pemimpin Redaksi (Pemred) dari berbagai media nasional, bertempat di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Acara ini menjadi momentum dalam membangun komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berkelanjutan antara Puspen TNI selaku institusi yang menyampaikan informasi resmi TNI dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan ini juga menjadi wadah dialog untuk membahas dinamika pemberitaan seputar pertahanan dan keamanan nasional.

Sejumlah tokoh media ternama dari berbagai platform media cetak, televisi, daring, hingga radio hadir dan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap penguatan kolaborasi informasi bersama TNI. Kehadiran mereka mencerminkan kesamaan visi untuk terus menjaga kualitas dan integritas pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan peran penting media dalam membangun citra dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI. “Media adalah partner. Media juga berperan sebagai evaluator, sebagai kontrol, sebagai pengkritik, sekaligus menjadi corong yang menyampaikan apa yang kami kerjakan,”ungkapnya

Sementara itu, perwakilan dari media yang diwakili oleh Pemred Kompas menyampaikan apresiasinya atas kemitraan yang telah terjalin. “Saya mewakili media ingin berterima kasih atas kerjasama selama ini antara media dengan TNI, kami berharap juga ke depan ada kerjasama yang lebih erat lagi antara media dengan TNI.” katanya. 

TNI menyadari bahwa untuk menjadi kekuatan pertahanan yang modern, adaptif, dan profesional, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk media. Harapannya, media dapat terus menjadi mitra aktif dalam membangun narasi positif dan mengedukasi masyarakat mengenai peran dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara.

Sinergi antara Puspen TNI dan media diharapkan akan terus tumbuh melalui kolaborasi yang berkelanjutan dalam bentuk penyebarluasan informasi yang faktual, inspiratif, dan mencerminkan semangat TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Profesional yang siap menghadapi tantangan zaman.

Rdks/Tim krlip Nsl 

Read More

Ketua Komisi IV DPR-RI Prihatin Maraknya Beras Oplosan Dan Minta Ditindak Tegas.

JAKARTA//Sindo7.id - Komisi IV DPR-RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto prihatin maraknya peredaran beras oplosan dan minta ditindak tegas pelakunya.

“Beras oplosan, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi, ya. Saya rasa harus ditindaklah gitu, supaya ada efek jera gitu,” tuturnya saat ditemui di Kompleks DPR di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Karena itu Komisi IV DPR bakal memanggil pihak Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (16/7/2025) besok, untuk dimintai keterangan soal maraknya beras oplosan di minimarket maupun di supermarket.

“Kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok ditanyain sama kita. Besok, ya,” ujar Titiek.

Ia menuturkan, keberadaan beras oplosan makin mempersulit Indonesia mengejar target swasembada pangan. Para petani pun akan merugi dengan beras-beras tersebut.

“Kita semua ini lagi pengin swasembada, pengin meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng, lah semuanya, supaya tertib gitu,” ucapnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan, terdapat 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu.

Beberapa merek menjual kemasan 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Banyak juga yang mengeklaim sebagai beras premium, ternyata mutunya biasa saja dan masih banyak lagi kecurangan yang ditemukan Sstgas Pangan pada peredaran beras oplosan.  

Rdks/Krlip Nsl S2

Read More

Kapolri Menegaskan Komitmen Polri, Dan Fokus Menanam Jagung Untuk Program Swasembada Pangan.

MEDAN SUMUT//Sindo7.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program Swasembada Pangan, salah satu program prioritas Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jika TNI fokus pada penanaman padi di berbagai wilayah, maka Polri mengambil peran dengan menanam jagung.

“Di lapangan, Polri berfokus menanam jagung. Kami juga melakukan penanaman serentak, sementara rekan-rekan dari TNI menanam padi,” ujar Kapolri saat berada di Polda Sumut, Jumat (11/7/2025).

Kapolri menyebut, sinergitas antara TNI–Polri menjadi kunci dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini bukan hanya untuk mencapai swasembada, namun juga membawa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

“Programnya ini jelas, harapannya kita tidak hanya mampu swasembada, tapi juga ke depan sesuai harapan Pak Presiden, bisa jadi salah satu lumbung pangan dunia,” tambahnya.

Program ini menjadi bagian dari Asta Cita yang dikawal bersama oleh seluruh jajaran TNI–Polri, dengan pola kerja kolaboratif di lapangan. 

Rdks/Tim krlip (SM)

Read More

Polda Metro Jaya, Usai Gelar' Perkara Meningkatkan Status Perkara Tudingan Ijazah Mantan Presiden Ke-7 Ke Penyidikan.

JAKARTA//Sindo7.id - Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

Peningkatan status perkara itu berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Teradap LP pertama yang pelapornya adalah Ir HJW, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (11/7/2025).

Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani enam laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Laporan Jokowi itu terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah.

Sementara itu, lima laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari polres ke Polda Metro Jaya. Objek perkara dalam lima laporan tersebut adalah penghasutan.

“Lima laporan terbagi dua. Yang tiga LP sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga naik ke tahap penyidikan. Dan dua laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi,” ujar Ade Ary.

Meski begitu, Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tetap akan menentukan kepastian hukum terhadap dua laporan terkait kasus penghasutan. 

Untuk diketahui, Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025). Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Dalam kronologi yang disampaikan Jokowi saat membuat laporan, terdapat lima nama. Mereka adalah Roy Suryo Notodiprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Eggi Sudjana, Tifauzia Tiasumma, dan Kurnia Tri Royani.

Kendati demikian, terlapor dalam perkara ini masih dalam penyelidikan karena memerlukan pembuktian dalam proses penyelidikan.

Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menerima barang bukti dari Jokowi berupa satu buah flashdisk berisi 24 tautan video YouTube dan konten dari media sosial X, fotokopi ijazah beserta print out legalisirnya, fotokopi sampul skripsi, serta lembar pengesahan. 

Dalam kasus ini, Jokowi menjerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terlepas dari itu, Polda Metro Jaya kini juga menangani sejumlah laporan lain terkait kasus serupa. 

Secara keseluruhan, termasuk laporan yang melibatkan Presiden Jokowi maupun laporan lainnya, setidaknya terdapat dua objek perkara yang sedang diselidiki, yaitu pencemaran nama baik dan penghasutan, serta penyebaran berita bohong.

Rdks/Tim krlip DKI (jkt)

Read More

SPPG untuk Anak Bangsa: Kapolri Groundbreaking 29 Unit di Sumut.

MEDAN SUMUT//Sindo7.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, menghadiri prosesi groundbreaking pembangunan 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jajaran Polda Sumatera Utara, Jumat sore (11/7/2025). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan realisasi program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu dari delapan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Acara yang digelar di Mapolda Sumut ini diawali dengan penyambutan hangat berupa pengalungan stola oleh perwakilan anak-anak TK, disusul persembahan tarian dari siswa-siswi Yayasan Kemala Bhayangkari. 

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Sumut dan seluruh Polres yang telah berkomitmen mendukung program strategis tersebut.

“Saat ini sudah beroperasi dua  SPPG dan lima lainnya dalam tahap akreditasi di Sumut. Total yang sudah beroperasi, terakreditasi, dan sedang dibangun mencapai sekitar 36 SPPG. Sejak Juli kemarin, kita telah membangun kurang lebih 139 SPPG dan hingga hari ini tercatat 190 unit, mendekati target nasional sebanyak 200 SPPG hingga akhir tahun,” ujar Kapolri.

Selain groundbreaking di Polda Sumut, seremoni serupa juga dilakukan secara virtual untuk 28 SPPG di jajaran Polres. Kapolri menekankan pentingnya memastikan manfaat SPPG benar-benar dirasakan langsung oleh penerima manfaat, terutama anak-anak dari usia dini hingga SMA, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Yang paling utama adalah bagaimana SPPG ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. SPPG juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar,” tambah Kapolri.

Usai acara groundbreaking, Kapolri beserta rombongan meninjau langsung sejumlah fasilitas baru di kompleks Polda Sumut, seperti gedung Dit Samapta, GOR badminton, serta lapangan basket menggunakan golf car. 

Sementara itu, Ketua Umum Bhayangkari dan rombongan meninjau Lahan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), bioflok, gudang pupuk organik, serta UMKM Kemala Kemala Jeges.

Kegiatan dilanjutkan pada pukul 18.30 WIB dengan kunjungan ke SPPG Polrestabes Medan. Kapolri dan Ketua Umum Bhayangkari meninjau langsung fasilitas, mendengarkan testimoni ucapan terima kasih dari Kapolrestabes Medan serta perwakilan penerima manfaat, dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada petugas SPPG.

Melalui langkah nyata ini, diharapkan SPPG tak hanya memenuhi kebutuhan gizi generasi muda, tetapi juga menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan target pembangunan SPPG yang hampir tercapai, optimisme pun tumbuh bahwa program makan bergizi gratis dapat berjalan maksimal demi masa depan bangsa.

Rdks/Tim krlip (SM)

Read More

Gugatan Ijazah Jokowi GUGUR, Pen Solo Terima Eksepsi Jokowi Cs.

SOLO//Sindo7.id - Gugatan ijazah Jokowi yang dilayangkan Muhammad Taufiq yang mengatasnamakan kelompok bernama Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) gugur setelah Pengadilan Negeri (PN) Solo menerima eksepsi para tergugat yakni Jokowi, KPU Solo, UGM dan SMA Negeri 6 Surakarta.

Sidang dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt digelar secara daring pada Kamis (10/7/2025) pukul 14.00 WIB, dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim yang diketuai Putu Gede Hariadi. 

Majelis hakim menyatakan menerima eksepsi kompetensi absolut dari para tergugat, yakni Presiden Jokowi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. 

"Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dua, tiga, dan empat," ujar kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, saat ditemui usai sidang. 

Pengabulan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat dua, tiga dan empat. Menyatakan, PN Solo tidak berwenang mengadili atas perkara ini.  

"Yang kedua menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 506.000," jelas Irpan. 

Dengan adanya putusan sela ini, maka persidangan di PN Solo soal tudingan ijazah palsu tidak berlanjut pemeriksaan pokok perkara. 

"Maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kecuali banding," jelasnya.  

Gugatan yang dilayangkan sebelumnya menuding bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk pencalonan presiden adalah palsu.

Satu lagi perkara ijazah Jokowi tengah berlangsung di PN Sleman.

Penggugatnya seorang advokat asal Makassar, Ir Komardin.

Ir Komardin  menggugat Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan hingga pembimbing akademik saat Joko Widodo berkuliah ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Dia menuntut ganti rugi hingga Rp 1.000 triliun karena dianggap membuat gaduh dan berdampak pada nilai tukar rupiah.

Gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn. Tanggal registrasi pada 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Diperkirakan vonis perkara ini juga tidak akan jauh beda dari vonis PN Solo.

Sehari sebelumnya, 9 Juli 2025, Bareskrim Polri juga menggelar gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang hasil menyebutkan laporan Roy Suryo Rismon Sianipar Cs tidak terbukti...

Rdks/Tim krlip Nsl

Read More

Wakil Gubernur Sumut Bersama Wakil Bupati Deli Serdang, "Sambut Kedatangan Panglima TNI di Bandara Kualanamu."

DELI SERDANG//Sindo7.id - Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya Bsc bersama Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS menyambut kedatangan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Kamis 10 Juli 2025. 

Panglima TNI juga bersama Kabaharkam Polri, Komjen Pol Dr Fadil Imran. Dan Turut menyambut kunjungan Panglima TNI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, dan lainnya.

Kedatangan Jendral Agus Subiyanto ke Kabupaten Deli Serdang adalah untuk melaksanakan panen raya di lahan ketahanan pangan Kodam I/BB di Kecamatan Pantai Labu. 

Dan Komitmen TNI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diwujudkan dalam upaya swasembada pangan demi tercapainya kemandirian pangan nasional. Salah satunya adalah panen raya di Lahan Ketahanan Pangan Kodam I/Bukit Barisan, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Kamis, 10 Juli 2025.

Lahan padi yang dipanen mencapai luas 80 hektare (Ha), dengan padi varietas Ciherang Hijau yang memiliki potensi hasil panen antara 6 hingga 7 ton per hektare. Hasil panen padi tersebut akan didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Sumatera Utara.

"Ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan negara. Sebab, negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan sangat rentan terhadap tekanan dan intervensi asing," kata Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, pada panen raya yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya BSc dan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan. 

Rdks/Tim kbr Ds

Read More

TNI Hormati Keputusan Pemerintah Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani sebagai Dirut Perum Bulog.

JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan pemerintah sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap profesionalisme prajurit TNI aktif dalam mendukung tugas-tugas strategis nasional.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, serta tunduk pada kebijakan negara. “Penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil hanya dapat dilakukan atas permintaan instansi yang membutuhkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penugasan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).

Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis. 

Kapuspen TNI juga menambahkan bahwa Panglima TNI, sudah memerintahkan untuk prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 Kementerian/lembaga sebagaimana diatur dalam Undang Undang TNI untuk segera mengundurkan diri atau pensiun. 

Terkait status Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani, “Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2 , UU no 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga  yang diperbolehkan sesuai Undang undang TNI, harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran,” pungkasnya.

Saat ini Mayjen TNI Ahmad Rizal sedang melaksanakan penugasan sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Rdks/Tim krlip Nsl 

Read More

TNI Tegaskan Guru dan Nakes di Yahukimo Profesional, Tak Terlibat Satgas TNI.

PAPUA//Sindo7.id - Puspen TNI, Kejadian penyerangan terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua, yang terjadi dua kali dalam kurun waktu 21–22 Maret 2025, yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata OPM wilayah Yahukimo.

Penyerangan pertama terjadi pada 21 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIT, dilakukan oleh 10–15 orang pelaku. Sementara penyerangan kedua terjadi pada 22 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIT, oleh 8 orang pelaku. Dalam insiden kedua ini, seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen ditemukan meninggal dunia. Peristiwa ini sangat disesalkan oleh semua pihak, khususnya TNI yang selama ini aktif membantu membangun kehidupan masyarakat Papua, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Rosalia bersama enam rekannya, yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan, menjadi korban penyerangan di Distrik Anggruk, yang dikenal sebagai salah satu distrik di Kabupaten Yahukimo yang selama ini aman. Rosalia Rerek Sogen adalah seorang yang berdedikasi  tinggi dan mengabdikan diri di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Alumnus Program Studi Matematika FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang ini dikenal sebagai pribadi yang tenang, cerdas, dan sederhana. 

Sejak dikontrak secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada 2021, Rosalia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab di daerah yang sebelumnya dikenal aman. Berasal dari Larantuka Lewotala, NTT, sosok Rosalia meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati para sahabatnya, yang mengenangnya sebagai guru tanpa tanda jasa.

Rosalia tewas dalam insiden penyerangan brutal oleh Kelompok bersenjata (OPM) pada 21 Maret 2025, bersama enam rekannya, 3 orang mengalami luka berat dan 3 lainnya luka ringan. Semua pihak termasuk TNI, Pemerintah daerah, sahabat, dan rekan sejawat turut berduka atas  insiden yang mengakibatkan meninggalnya Rosalia dan mengenangnya sebagai simbol pengabdian dan ketulusan di garis depan pendidikan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa para tenaga profesional tersebut tidak memiliki keterlibatan maupun keterkaitan organisasi dengan aparat TNI yang tergabung dalam Satgas TNI. “Para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Anggruk maupun distrik lainnya di Kabupaten Yahukimo adalah tenaga profesional yang tidak berafiliasi dengan satuan tugas TNI. Mereka adalah warga sipil yang bekerja secara profesional, berdedikasi tinggi, dan murni bertugas untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” tegas Kapuspen TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (7/7/2025).

Yayasan Serafim bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo juga menegaskan bahwa para guru dan tenaga kesehatan yang ditempatkan di 33 distrik adalah tenaga profesional. Mereka telah mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ketat dan dinyatakan layak untuk ditempatkan di wilayah tugas masing-masing. Penugasan mereka bersifat murni untuk pelayanan publik dan tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas militer.

Penyerangan terhadap para tenaga pengajar dan kesehatan ini bukan hanya bentuk kekerasan terhadap individu, tetapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang menjadi ancaman serius terhadap upaya pemerintah dan TNI dalam membangun sumber daya manusia dan percepatan pembangunan di Papua. TNI bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan maksimal kepada para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas mulia tanpa rasa takut.

Rdks/Tim krlip Nsl 

Read More

Prajurit TNI Lumpuhkan Tokoh OPM Enos Tipagau di Intan Jaya

PAPUA//Sindo7.id (Puspen TNI), Dalam suatu operasi terukur yang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Juli 2025, di Kampung Baitapa, Distrik Baitapa, Kabupaten Intan Jaya, satuan gabungan TNI kembali melumpuhkan tokoh separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), Enos Tipagau, yang diketahui menjabat sebagai Komandan Batalyon Kodap VIII Soanggama.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, aparat TNI melakukan pengejaran ke arah ketinggian yang digunakan sebagai jalur pelolosan. Pada pukul 07.16 WIT, prajurit TNI berhasil melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target, yang mengakibatkan Enos Tipagau tewas di lokasi. Tidak ada korban dari pihak TNI maupun masyarakat sipil.

Enos Tipagau tercatat dalam daftar pelaku kekerasan bersenjata di Intan Jaya. Ia bertanggung jawab atas serangkaian aksi brutal, seperti penembakan warga sipil termasuk petani, pekerja bangunan, dan tokoh agama lokal. Bahkan, kelompoknya kerap membunuh masyarakat asli Papua yang mendukung kehadiran negara, tanpa ragu sedikit pun.

Selain itu, kelompok Kodap VIII Soanggama di bawah kepemimpinan Enos Tipagau juga melakukan pembakaran rumah warga, honai adat, sekolah, dan puskesmas. Mereka menyandera warga serta tenaga kerja proyek infrastruktur, menyiksa, menjadikan mereka tameng hidup, hingga membunuh secara kejam untuk menimbulkan propaganda ketakutan. Tidak hanya itu, mereka juga sering melancarkan serangan mendadak ke pos TNI/Polri dengan melibatkan remaja dan anak muda sebagai tameng tempur.

Dalam setiap aksinya, kelompok ini menyebarkan propaganda provokatif, hoaks, dan video manipulatif untuk membakar sentimen anti-pemerintah dan memecah belah persatuan bangsa. “Tindakan biadab mereka bukan hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga menghancurkan masa depan masyarakat Papua itu sendiri,” tambah Kapuspen TNI.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi operasi meliputi enam anak panah, satu busur panah, dua unit telepon genggam, satu speaker, satu noken, satu kalung, dan satu bendera Bintang Kejora. Tidak ada korban dari pihak aparat maupun warga sipil dalam operasi ini. TNI berharap tewasnya Enos Tipagau menjadi momentum penting dalam melemahkan jaringan teror bersenjata Kodap VIII Soanggama, sekaligus membuka ruang damai dan percepatan pembangunan di tanah Papua.

Dalam keterangannya di Cilangkap Jakarta Timur,  Sabtu 5 Juli 2025, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari konsistensi TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya .“Operasi ini dilakukan secara terukur, berdasarkan informasi dari masyarakat yang akurat. Tindakan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi rakyat Papua dari aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata yang kerap menebar teror terhadap masyarakat sipil,” tegas Kapuspen TNI.

Lebih lanjut Kapuspen TNI menegaskan  bahwa  keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas . “TNI tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap warga sipil dalam setiap operasi di wilayah Papua,” tegas Kapuspen TNI 

TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama sama membangun Papua  demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera.

Rdks/Tim krlip Nsl 

Read More

Letjen TNI Novi Helmy Prasetya Kembali Berdinas di TNI Usai Selesaikan Penugasan di BUMN.

JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyampaikan bahwa Letjen TNI Novi Helmy Prasetya akan kembali berdinas aktif di lingkungan TNI setelah menyelesaikan penugasan di luar struktur TNI. Penugasan Letjen TNI Novi Helmy sebelumnya sebagai Direktur Utama Perum Bulog merupakan bagian dari dukungan TNI terhadap kebijakan pemerintah, yang dilaksanakan atas permintaan resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendapatkan persetujuan Panglima TNI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,  Pasal 47 bahwa prajurit TNI yang ditugaskan di luar 14 instansi yang diatur undang-undang TNI  tersebut harus mengundurkan diri/pensiun dini dari dinas aktif. Dalam proses tersebut, Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI.

Atas dasar kepentingan organisasi,  pembinaan personel dan pertimbangan keputusan Letjen TNI Novi Helmy tersebut, Panglima TNI bersurat ke Menteri BUMN per tanggal 5 Juni 2025 perihal permohonan persetujuan penarikan personel TNI atas nama Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog.   Sebagai respons, Kementerian BUMN memberikan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang menyetujui pengakhiran penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan pengembalian yang bersangkutan ke institusi TNI.

Dalam keterangannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur  Kamis, 3 Juli 2025 Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan alasan terkait kembalinya Letjen TNI Novi Helmi berdinas di TNI, " Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI, atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel sehingga  TNI menerima kembali  Letjen TNI Novi Helmy Prasetya  yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI. Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi."

Perum Bulog menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letjen TNI Novi Helmy Prasetya. Tercatat beberapa capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai pondasi ketahanan pangan nasional.

TNI menegaskan komitmennya terhadap profesionalisme, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dukungan terhadap program-program strategis nasional melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi tinggi, baik di dalam struktur militer maupun dalam mendukung kementerian/lembaga sesuai permintaan,  yang diatur dalam undang undang. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Presiden Hadiahi Penghargaan Nugraha Sakanti Kepada Divisi Humas Polri dan Enam Satker Lainnya.

JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja di jajaran Polri dalam upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Penghargaan itu diberikan sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 49 TK Tahun 2025.

“Menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada kesatuan di lingkungan kepolisian sebagai penghargaan atas jasanya di bidang tugas kepolisian yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara,” bunyi ketetapan Presiden Prabowo yang dibacakan saat upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/25).

Satker yang mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti adalah Itwasum, Baintelkam, SSDM, Divisi Humas, Propam, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Selatan. 

Presiden Prabowo juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 50/TK/Tahun 2025 mengenai tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya dianugerahkan ke tiga anggota Polri yang dinilai menunjukkan kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa melebihi panggilan tugas. Mereka yang dapat penghargaan tersebut yaitu Kapolres Kota Besar (Kombes Pol) Leonard Marojahan Sinambela, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rina Lestari, serta Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Didik Darmanto. Ketiganya dianggap memberi sumbangsih penting untuk kemajuan dan pengembangan Polri juga menjalankan tugas tanpa catatan pelanggaran selama masa dinas.

Presiden Prabowo kemudian mengimbau seluruh anggota kepolisian agar profesional dalam menjalankan tugasnya dan menjadi polisi yang bersih serta membela rakyat. Hal itu disampaikan saat menghadiri Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara yang berlangsung di Pelataran Monumen Nasional, Jakarta.

“Bangsa dan negara kita membutuhkan kepolisian yang tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat. Polisi yang berada di tengah rakyat, membela rakyat, melindungi rakyat, khususnya mereka yang paling lemah, paling tertindas, dan paling miskin,” jelas Presiden Prabowo, Selasa (1/7/25).

Diketahui, penganugerahan Nugraha Sakanti ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dan enam pemimpin Satker lainnya. Divisi Humas Polri sendiri telah memberikan kontribusi nyata untuk memajukan institusi dan bangsa Indonesia melalui transparansi serta penyebarluasan informasi.

Divisi Humas Polri pun memiliki pataka Sahityadharma Narawata yang bermakna sebagai Tugas untuk menyampaikan kebaikan sebagai tanggung jawab moral untuk menguatkan citra institusi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas tugas Kepolisian. Atas hal itu, segala kerja-kerja Divisi Humas Polri selalu dipegang teguh demi menjadi garda terdepan penyebaran informasi.

Di masa kepemimpinan Irjen Pol. Sandi Nugroho, Divisi Humas Polri pun telah melakukan banyak transformasi dan inovasi. Beberapa di antaranya  adalah Portal Humas Polri Presisi, Perkap Kehumasan, Police Tube dan Humas Pintar Presisi Polri yang baru saja dicetuskan.

Beberapa inovasi itu diluncurkan menjelang Hari Bhayangkara ke-79 dan bertujuan guna menyampaikan kebaikan Polri serta memuliakan profesi kepolisian. Berbagai transformasi dan inovasi pun dipastikan akan terus digaungkan demi kemajuan Polri Untuk Mewujudkan Asta Cita dan mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo pun mengakui pelaksanaan tugas Polri belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, Polri akan terus melakukan perbaikan diri dan inovasi.

“Polri berkomitmen untuk selalu berpegang pada keyakinan bahwa setiap kritik dan saran dari masyarakat adalah wujud dukungan dan energi bagi kami agar terus tumbuh, beradaptasi, serta melakukan pembenahan yang berkelanjutan demi satu tujuan mulia, menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat,” jelas Kapolri. 

Rdks/Krlip Nsl S2

Read More

Jaksa Agung: Polri Jadi Garda Terdepan Wujudkan Keamanan dan Ketertiban

JAKARTA//Sindo7.id - Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menyampaikan ucapan selamat bagi Polri di usia ke-79. Diketahui, Hari Bhayangkara ke-79 jatuh pada 1 Juli 2025.

“Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, beserta jajaran mengucapkan Selamat Memperingati Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025,” ujar Burhanuddin, Senin (30/6/25). 

Diharapkannya, Polri akan terus mengayomi dan jadi pelundung bagi masyarakat. Hal itu pun tercermin dari tema yang diusung dalam HUT Bhayangkara ke-79 ini, yakni Polri Untuk Masyarakat.

“Dengan mengusung tema Polri Untuk Masyarakat, tema ini menegaskan tegak dan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus hadir bersama rakyat, memberikan pelayanan yang terbaik, serta menjadikan pelindung dan pengayom bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Polri ke depan diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, diharapkan terus menjaga profesionalisme dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Ditambahkannya, Polri juga tentunya diharapkan terus berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan pengabdian yang tanpa henti, Polri juga terus mengedepankan integritasnya.

“Mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, dan berkehadilan. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia, Jayalah Bhayangkara untuk Indonesia Emas,” ungkap Jaksa Agung. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Jelang 1 Juli, Kodim 1710/Mimika Dengan Polres Mimika Gelar Patroli Bersama.

TIMIKA//Sindo7.id - Guna mengantisipasi kalender Kamtibmas jelang 1 Juli yang merupakan kalender tahunan untuk wilayah Papua, personel Kodim 1710/Mimika bersama Polres Mimika menggelar Patroli Gabungan TNI-Polri di seputaran Kota Timika dari sejak kemarin tetap siga patroli keamanan, (senin 30/06/2025) sampai dengan dini hari, Selasa (01/07/2025) dari hasil pantauan perwakilan, wartawan media sindo7.id

Kegiatan diawali dengan apel pengecekan dilanjutkan kegiatan patroli bersama dengan kekuatan personel dari Kodim 1710/Mimika, Polres Mimika dan Yon B Brimob Timika.

Saat dikonfirmasi, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos., M.Han,.M.A menjelaskan bahwa apel gabungan ini dilaksanakan guna mengantisipasi kalender Kamtibmas 1 Juli 2025 untuk menciptakan Kabupaten Mimika yang aman dan kondusif. “Dalam menghadapi kalender Kamtibmas tahun ini, kami aparat TNI Polri akan menggelar patroli rutin agar situasi di wilayah tetap kondusif," ungkap Dandim.

Beliau juga menambahkan, pihaknya bersama Kepolisian telah memetakan beberapa lokasi yang intens untuk dilakukan patroli guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Saya meminta kepada seluruh personel yang terlibat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan menjalankan protap sesuai tupoksi dan standar operasional prosedur," pungkasnya.

Trdks/Tim krlip Timk P-2 

Read More

Warga Sagulung Apresiasi Lagu Yang di Ciptakan Oleh Kapolsek Sagulung. Untuk Ingatkan Tugas Pokok Polri'.

BATAM SAGULUNG//Sindo7.id - Warga Sagulung Apresiasi Ciptaan Lagu Oleh Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi P. Tambunan, S.I.P., M.A.P., yang sangat dekat dengan warga dan selalu berikan pelayanan humanis selalu, ucap salah satu warga (PS) yang berkunjung. 

Sambung warga, dari lirik lagu sangat instrumental buat polri' dan mudah-mudahan kedepannya bisa semakin humanis berikut prima hadir untuk pelayanan masyarakat secara keseluruhan di NKRI, yang kita cintai bersama seperti lirik lagu tersebut, "yang pertama kali saya dengar lagu ini dari ciptaan pak Kapolsek di canel," https://youtu.be/ITOw86F38iI?si=IhO6t31jOv0cTh6K, Pungkasnya.

Senada, "Polsek Sagulung saat ini buka catatan sejarah baru untuk polri', atas terciptanya Lagu untuk kepentingan masyarakat demi kehidupan yang Madani secara umum kedepannya, terlebih di hari penyambutan HUT Bhayangkara Yang Ke 79 lahirnya lagu buat ingatkan tugas pokok polri dan semakin terdepan berikut jayalah selalu porli menuju Indonesia emas." Untuk tetap hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai garda terdepan, tambahkannya. (PS)

Dan pada hari ini, kami yang hadir selaku warga Sagulung menjadi saksi nyata atas terciptanya Lagu dari karya pak Kapolsek Sagulung Yang luar biasa, untuk edukasi pelayanan polri untuk kepentingan masyarakat demi keadilan dimata hukum, kepada Wartawan Sindo7id. Senin (30/06/2025).

Penulis: Toko Masyarakat dan Ketua Marga Tuan Ringo Sekota Batam (Pinondang Situmorang).

Rdks/Tim krlip Kepri P2-BTM

Read More

"SINERGI HEBAT” DANKORMAR DAN GUBERNUR JABAR SATUKAN VISI BANGUN GENERASI KESATRIA.

JAKARTA//Sindo7.id - Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta)  Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menerima kunjungan kerja Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, di Admiral Room, Gedung Utama Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 40, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Senin (30/06/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Dankormar didampingi oleh Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., Inspektur Korps Marinir (Ir Kormar) Brigjen TNI (Mar) Ahmad Fajar, S.M., Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Ena Sulaksana, S.E., serta para Asisten Dankormar. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., serta jajaran kepala badan dan sekretaris dinas dari Pemprov Jabar.

Dalam sambutannya, Dankormar menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan Gubernur Jawa Barat beserta rombongan. “Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mempererat silaturahmi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Korps Marinir. Korps Marinir siap dan akan selalu hadir di setiap palagan, mendukung dan membantu bangsa serta masyarakat Indonesia,” ujar Dankormar.

Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi pun menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. Beliau menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dengan Korps Marinir dalam membangun Jawa Barat, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Salah satu fokus kerja sama adalah pembinaan pelajar dan generasi muda Jawa Barat agar memiliki visi dan karakter kesatria yang nasionalis.

Menutup kegiatan, Dankormar kembali menegaskan komitmen Korps Marinir untuk berkolaborasi dalam mencetak generasi muda berkualitas. “Mari kita bersama-sama berkolaborasi membangun Indonesia yang lebih baik, khususnya Jawa Barat, melalui generasi penerus bangsa,” pungkasnya. 

Rdks/TIM Krlip Nsl S2 

Read More

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD.

JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kembali menggelar sidang perkara korupsi koneksitas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) dengan agenda pembacaan putusan terhadap tiga terdakwa: Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah (Alm), Agustinus Soegih, dan Tafieldi Nevawan, kutipan sumber berita ini disampaikan kemeja redaksi Sindo7.id-pada hari Minggu (28/06/2025).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, proses hukum dinyatakan gugur karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Sementara itu, terdakwa Agustinus Soegih dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun, denda sebesar Rp 650 juta subsider 6 bulan penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 39.622.938.300 subsider 6 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Tafieldi Nevawan divonis 7 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara, dan uang pengganti sebesar Rp1.643.437.500. subsider 2 tahun penjara.

Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh tim penuntut koneksitas yang terdiri dari unsur Oditur Militer, Jaksa Penuntut Umum, dan penyidik Polisi Militer TNI AD di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL).

Kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan terhadap dugaan penyalahgunaan dana TWP AD Tahun Anggaran 2019–2020 oleh pihak internal dan eksternal TNI. Agustinus Soegih, selaku Direktur PT Indah Berkah Utama (PT IBU), diduga melakukan kerja sama tidak sah dengan pihak Direktorat Keuangan TWP AD yang kala itu dipimpin oleh Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah.

Menanggapi putusan tersebut, dalam keterangannya di Cilangkap Jakarta Timur, Sabtu 28 Juni 2025, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI berkomitmen penuh mendukung proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. “TNI menghormati setiap proses hukum yang berlaku dan mendukung langkah-langkah aparat penegak hukum dalam menindak segala bentuk pelanggaran, guna menimbulkan efek jera, termasuk korupsi. Ini adalah bagian dari upaya institusi TNI untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik,” ujar Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Rabu (25/6/2025).

Kapuspen TNI juga menambahkan bahwa institusi TNI akan terus memperkuat sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Majelis Hakim koneksitas dalam sidang ini terdiri dari Marsma TNI Mirtusin, S.H., M.H. (Ketua Majelis), Brigjen TNI Arwin Makal, S.H., M.H., dan Laksma TNI Tituler Fasal, S.H., M.H. Sementara tim penuntut merupakan gabungan dari Oditur Militer Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam penegakan hukum dan penguatan tata kelola keuangan di lingkungan TNI.

Rdks/Hms Puspen TNI 

Read More

Polri' Kembali Jadi Sorotan Tajam Publik, Dan Wakil Ketua Komisi III-DPR "Ahmad Sahroni Prihatin."

JAKARTA//Sindo7.id - Polri terus mendapat sorotan tajam publik karena dinilai lambat dalam merespons laporan masyarakat. Terbaru, seperti kejadian pilu yang dialami masyarakat di Bekasi.

Seorang istri berinisial D, 26 tahun, memilih mengadu ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) karena frustrasi lantaran polisi tidak menindaklanjuti aduannya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku prihatin dengan kejadian ini. Menurutnya, kejadian ini menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran Polri di lapangan.

Bendahara Umum NasDem ini meminta Polri untuk belajar dari Damkar. Menurutnya Damkar tidak pernah mengeluh dan selalu responsif dalam menerima aduan masyarakat.

"Kita harus jujur melihat realitasnya. Ketika dibutuhkan, Damkar hadir dengan cepat, tanggap, dan empatik. Ini pelajaran penting. Polri harus dengan rendah hati mengamati dan mencontoh hal-hal baik yang dilakukan teman-teman Damkar, khususnya dalam hal respons cepat, humanisme, dan keandalan dalam pelayanan publik," kata Sahroni, lewat tutur sapahnya dengan Kabiro DKI Sindo7.id Sabtu (28/06/2025).

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

OTT KPK di Mandailing Natal: Profil PT Dalihan Natolu Grup yang Kantornya Disegel.

PADANGSIDIMPUAN//Sindo7.id - PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor perusahaan tersebut di Jalan Teratai, Padangsidimpuan, 

Penyegelan dilakukan dalam rangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait proyek jalan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Perusahaan konstruksi yang selama ini mengklaim menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme itu, kini terseret dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat enam orang, termasuk pimpinan DNG, terjaring pada Kamis malam (26/6/2025).

Profil Singkat PT Dalihan Natolu Grup (DNG)

- Nama Resmi: PT Dalihan Natolu Grup (DNG)

- Alamat Kantor Pusat: Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut)

- Pimpinan: Muhammad Akhirun Piliang (berdasarkan data dari Gapensi Sumut)

- Bidang Usaha: Konstruksi jalan, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya.

Rekam Jejak Proyek dan Sertifikasi

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Proyek (Sispro) Kementerian PUPR dan situs Indokontraktor, DNG tercatat memiliki legalitas dan pengalaman di sejumlah proyek strategis, antara lain:

- Kode SI003: Proyek konstruksi jalan raya dan landasan pacu - bersertifikasi LPJK Kementerian PUPR

- Kode SI004: Proyek jembatan, jalan layang, dan terowongan-bersertifikasi LPJK

- Kode BG009: Proyek konstruksi gedung non-publik , memiliki lisensi umum KBLI 41019

Perusahaan ini juga mengklaim telah mengerjakan lebih dari 100 proyek, dengan penerapan standar mutu ISO 9001, sistem manajemen anti-suap ISO 37001, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Namun, ironi muncul ketika proyek terbarunya, jalan Simpang Pagur-Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer dengan nilai kontrak Rp12,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024-justru menjadi sumber mencuatnya kasus ini.

Keterlibatan DNG dalam OTT KPK

Dalam operasi yang berlangsung Kamis malam tersebut, KPK menemukan indikasi kuat keterlibatan DNG dalam dugaan praktik suap dan manipulasi proyek. Berikut poin-poin pentingnya:

1. Penyegelan Kantor DNG:

Kantor DNG di Padangsidimpuan dipasang segel bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”. Hal ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan menjadi aktor penting dalam skema suap proyek jalan.

2. Penangkapan Direksi dan Pihak Terkait:

Salah satu pimpinan DNG, berinisial K, turut diamankan bersama lima tersangka lainnya, termasuk seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Pemprov Sumut berinisial RN serta mantan kepala daerah berinisial SP.

3. Modus Dugaan Korupsi:

Praktik korupsi diduga melibatkan mark-up anggaran dan penggunaan material berkualitas rendah, yang merugikan proyek di bawah Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah I Sumut.

Kontradiksi Antara Reputasi dan Realita

Di situs resminya, PT DNG menyatakan komitmen terhadap integritas dan kualitas proyek. Salah satu kutipan yang ditampilkan menyebutkan:

"Kami menjunjung tinggi profesionalisme dan standar kualitas sesuai pedoman Gapensi."

Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya. Beberapa kontradiksi mencolok antara klaim dan fakta di antaranya:

Sertifikat ISO Dipertanyakan:

- Klaim kepemilikan sertifikasi ISO 37001 sebagai bentuk komitmen anti-suap tampak tidak sejalan dengan penangkapan direktur perusahaan dalam dugaan kasus suap.

- Sumber Dana Rawan Korupsi:

Proyek Simpang Pagur–Banjar Lancat didanai dari DAK 2024, salah satu jenis anggaran yang kerap disorot karena lemahnya sistem pengawasan di daerah.

Kronologi dan Perkembangan Terbaru

- 27 Juni 2025, pukul 22.00 WIB: Empat tersangka telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dua lainnya menyusul pada dini hari.

- 28 Juni 2025: KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk membeberkan identitas para tersangka serta kronologi dugaan korupsi.

- Langkah Lanjutan: Penyegelan kantor DNG memungkinkan KPK menyita dokumen penting, mulai dari laporan keuangan hingga arsip digital komunikasi proyek.

Artikel ini disusun berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber media terpercaya dan didukung teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Informasi akan terus diperbarui sesuai perkembangan penyidikan. 

Rdks/Tim krlip (SUM)

Read More

Kejati Sumut Berikan Penerangan Hukum Berikut Menghindari "Jeratan Hukum UU ITE," Dan Dinas Kominfo Sumut Apresiasi.

MEDAN//Sindo7.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kegiatan penerangan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan, Kamis (26/6/2025).

Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Achmad Yazid Matondang mengharapkan materi yang diberikan oleh narasumber Kejati Sumut dapat bermanfaat bagi ASN.

Adapun materi yang disampaikan Kejati Sumut pada ASN Dinas Kominfo Sumut yaitu pencegahan tindak pidana korupsi dan bijak menggunakan media sosial, guna menghindari jerat hukum UU ITE. “Diharapkan materi yang diberikan dapat mengoptimalkan tugas pelayanan ASN Dinas Kominfo Sumut,” kata Achmad Yazid Matondang.

Selain itu, Yazid juga menekankan pada masa perkembangan dunia siber, ASN dituntut paham mengenai aturan main yang ada. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi suatu senjata ampuh untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti maraknya prostitusi, perjudian di dunia maya, pembobolan ATM lewat internet dan pencurian data-data perusahan melalui internet, yang semuanya termasuk dalam kejahatan penyalahgunaan transaksi elektronik 

Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah, demi terciptanya masyarakat elektronik yang menjunjung tinggi moral dan etika, begitu pula dengan ASN. Apabila teknologi dan informasi tidak digunakan dengan tepat, maka akan bisa menjadi bumerang atau menjerat secara hukum.

“Diharapkan materi yang diberikan pada penerangan hukum ini bisa jadi panduan dalam menjalankan tugas pembangunan sumatera utara yang semakin kompleks. karena pada hakikatnya aturan ini bukan semata-mata membatasi kebebasan masyarakat, akan tetapi dibuat untuk mengatur, menertibkan, dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab,” ucap Yazid. 

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut Andre Wanda Ginting mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada masyarakat dan pembangunan ekonomi.

“Kami hadir ke mari meningkatkan kesadaran terhadap regulasi yang telah berlaku sehingga kita dapat menciptakan kerja yang lebih terbuka, akuntabel dan transparan,” kata Andre. 

Rdks/Tim kbr (Mdn)

Read More