Korem 031/Wira Bima Gelar Penyuluhan Kesehatan Kanker dan Tumor.

PEKANBARU//Liputan Sindo7.id - Korem 031/Wira Bima menggelar kegiatan penyuluhan kesehatan tentang kanker dan tumor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia, bertempat di Aula Makorem 031/Wira Bima, Selasa (4/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Danrem 031/Wira Bima yang diwakili Kasiper Kasrem 031/WB Kolonel Inf Ferdinand, serta Ibu Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcabrem 031 PD XIX/Tuanku Tambusai. Penyuluhan ini diikuti oleh prajurit, anggota Persit, dan PNS Korem 031/Wira Bima.

Dalam sambutannya, Kasiper Kasrem 031/WB menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan kesehatan merupakan bagian dari pembinaan personel dalam rangka menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan prajurit beserta keluarga. Ia menekankan pentingnya deteksi dini serta penerapan pola hidup sehat sebagai langkah preventif terhadap penyakit kanker dan tumor.

Materi penyuluhan disampaikan oleh narasumber dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia yang memaparkan jenis-jenis kanker dan tumor, faktor risiko, tanda-tanda awal, serta upaya pencegahan dan penanganan sejak dini. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar serta diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan diri dan keluarga guna mendukung kesiapan tugas, serta mewujudkan prajurit yang sehat, tangguh, dan profesional. 

Rdks Tim krlip Riau HT (*Red)

Read More

Kodim 1710/Mimika Gelar Aksi Bersih Pasar Sentral Timika.

TIMIKA//Liputan Sindo7.id - Kodim 1710/Mimika menggelar aksi bersih-bersih sampah di Pasar Sentral Timika, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir, dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambang, ST., MT.

Aksi tersebut melibatkan personel gabungan TNI di wilayah Timika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mimika, serta didukung oleh pelajar dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan ‘perang terhadap sampah’ sebagai wujud kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pembersihan difokuskan di area Pasar Sentral Timika, meliputi los pedagang, akses jalan, dan saluran air di sekitar pasar. Para peserta bergotong royong membersihkan sampah organik dan anorganik yang menumpuk.

Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia berharap aksi bersih-bersih ini dapat dilakukan secara rutin dan menjadi contoh bagi masyarakat, guna menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman. (Pendim 1710/Mimika) 

Rdks MS7 (Tim krlip Timk P-2)

Read More

PUD Pasar dan DPRD Sepakat Perjuangkan Tenggat Waktu untuk Pedagang Pasar Sambas

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Para pedagang Pasar Sambas menyatakan penolakan untuk mengosongkan lapak dagangan mereka mulai Rabu (4/2/2026). Mereka menilai kebijakan pengosongan pasar dilakukan secara mendadak sehingga tidak memberi waktu yang cukup bagi pedagang untuk mempersiapkan relokasi maupun kelangsungan usaha ke depannya.

Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan pedagang dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kota Medan dan jajaran Direksi PUD Pasar Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (3/2/2026).

Para pedagang mengeluhkan sosialisasi yang baru dilakukan beberapa hari sebelumnya, sehingga mereka merasa kebijakan itu terlalu terburu-buru dan tidak berpihak pada nasib pedagang kecil.

Menanggapi keluhan itu, anggota Komisi III DPRD Medan, Agus Setiawan, meminta PUD Pasar Kota Medan untuk tidak serta-merta menggusur pedagang. Ia menegaskan sebanyak 355 pedagang Pasar Sambas harus mendapatkan solusi yang manusiawi, termasuk pemberian tenggat waktu agar tetap dapat berjualan setidaknya hingga menjelang Lebaran.

Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, menyampaikan pihaknya telah menyurati Pengadilan dan Polrestabes Medan guna menyampaikan aspirasi pedagang. 

Menurutnya, PUD Pasar sepakat bahwa pengosongan pasar tidak bisa dilakukan secara instan karena para pedagang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mencari tempat usaha yang layak.

Dalam rapat tersebut, para pedagang juga menolak rencana relokasi ke enam pasar lain yang disebut-sebut menjadi alternatif. Mereka menilai kondisi pasar-pasar tersebut tidak layak. 

Menanggapi hal itu, Anggia menegaskan bahwa PUD Pasar tidak pernah menetapkan keenam pasar tersebut sebagai lokasi relokasi, melainkan hanya menyebutnya sebagai pasar terdekat dari Pasar Sambas. 

Rdks MS7 (Tim krlip Mdn)

Read More

Read More

Wapang TNI Dorong Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R memberikan pengarahan kepada jajaran Pangdam, Danrem, dan Dandim dalam rangka percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bertempat di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (3/2/2026). Pengarahan tersebut menekankan soliditas, fokus kinerja, dan integritas jajaran TNI dalam mendukung program strategis nasional Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Panglima TNI menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih Presiden Republik Indonesia kepada jajaran TNI atas progres pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terus meningkat di berbagai wilayah. “Saya laporkan jumlahnya 562 unit, dan berdasarkan laporan terakhir telah meningkat menjadi sekitar 620 unit. Presiden Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran atas capaian tersebut,” ujar Wakil Panglima TNI.

Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada TNI dalam mendukung program unggulan Presiden merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional. “Program unggulan Presiden yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat saat ini adalah program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan TNI dipercaya untuk mendukung langsung pelaksanaannya,” lanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Panglima TNI menekankan agar percepatan pembangunan terus dijaga melalui penguatan koordinasi lintas satuan, percepatan pelaksanaan di lapangan, serta penyelesaian kendala secara cepat dan bertanggung jawab.

TNI berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional, solid, dan berintegritas dalam mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Rdks MS7 (Tim krlip Nsl S2)

Read More

Panglima TNI Hadiri Rakornas 2026, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas.

BOGOR//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pelaksanaan program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rakornas 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas Tahun 2045” dan diikuti oleh 4.011 peserta yang terdiri atas jajaran Kabinet Merah Putih, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta Forkopimda se-Indonesia. Presiden RI menegaskan bahwa pembangunan nasional hanya dapat berjalan efektif melalui koordinasi yang solid dan kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi besar transformasi bangsa yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi merupakan fondasi utama kemandirian dan kesejahteraan nasional. “Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden juga meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan layak huni. Mengakhiri pengarahan, Presiden mengajak seluruh unsur kepemimpinan nasional untuk mengesampingkan perbedaan politik dan fokus bekerja demi kepentingan rakyat.

TNI menegaskan kesiapan untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui penguatan sinergi lintas sektor, menjaga stabilitas nasional, serta berperan aktif dalam menyukseskan program prioritas demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Rdks Tim krlip Nsl S2 

Read More

Danrem 031/Wira Bima Silaturahmi dengan Datuk Engku Raja Lela Putra, Kerajaan Pelalawan.

PEKANBARU// Sindo7.id - Komandan Korem (Danrem) 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., melaksanakan silaturahmi dengan Datuk Engku Raja Lela Putra, tokoh adat Kerajaan Pelalawan, Sabtu (31/1/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud komitmen Korem 031/Wira Bima dalam mempererat hubungan antara TNI dan tokoh adat di wilayah Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, Danrem 031/WB menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi yang harmonis antara TNI, pemerintah daerah, serta tokoh adat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, tokoh adat memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sinergi antara TNI dan tokoh adat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di wilayah Pelalawan dan Provinsi Riau secara umum,” ujar Danrem.

Datuk Engku Raja Lela Putra menyambut baik silaturahmi tersebut dan mengapresiasi perhatian serta komitmen Korem 031/Wira Bima dalam menjalin hubungan yang erat dengan Kerajaan Pelalawan dan masyarakat adat. Ia berharap kebersamaan dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus dijaga dan ditingkatkan ke depannya.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat soliditas seluruh elemen masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya kondisi wilayah Pelalawan yang aman, harmonis, dan sejahtera.(*Red)

Read More

Acara Rakornas Tahun 2026 di Hadiri Ribuan Peserta, "Pemerintah Pusat dan Daerah Seluruh Indonesia."

BOGOR//Liputan Sindo7.id - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diikuti oleh 4.011 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan, resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin, 2 Februari 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Kab. Bogor, Jawa Barat.

 

Indonesia, menurut Presiden dibangun atas pengorbanan besar rakyat, sehingga seluruh pemimpin wajib mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan bangsa dan negara. 

 

“Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan,” lanjutnya.

 

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi, dan menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Pemerintah pun akan segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini.

 

Selain pengelolaan sampah, Presiden Prabowo juga memperkenalkan gagasan proyek “gentengisasi” sebagai bagian dari upaya memperindah lingkungan permukiman. Presiden menilai penggunaan atap seng yang meluas membuat kawasan menjadi panas dan kurang estetis. 

 

Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan arah besar pembangunan nasional melalui strategi transformasi bangsa. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju modern dengan tolok ukur utama peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika dan ketegangan global yang semakin kompleks. Presiden menilai situasi dunia saat ini dipengaruhi konflik ideologis, geopolitik, serta ketidakpastian global yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, bahwa berdasarkan hasil pengamatannya dalam berbagai pertemuan internasional di Eropa, termasuk World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, terdapat peningkatan kekhawatiran para pemimpin dunia terhadap eskalasi konflik global yang berpotensi mengancam stabilitas internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan prinsip nonblok. Presiden menekankan bahwa sikap tersebut harus diiringi dengan penguatan kemandirian nasional dan kesiapan negara dalam menjaga keselamatan rakyat, mengingat realitas hubungan internasional saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kepentingan strategis global.

Dan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sebanyak 60 juta orang telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini. 

Dari program MBG, 1 juta lapangan pekerjaan tercipta.

'MBG kita sudah sampai 60 juta (penerima) hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026, paling lambat. 

Dengan kondisi sekarang saja hari ini MBG telah, ada dapur SPPG yang sudah operasional 22.275 dapur operasional, dalam proses penilaian dan pengajuan 13.829. 

Dengan 22 ribu saja sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta. 22 kali 5 orang yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta," kata Prabowo dalam taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Prabowo menambahkan bahwa 22.275 dapur SPPG itu membutuhkan pemasok tomat, sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya di tiap desa. Di setiap dapur bisa menimbulkan 10 sampai 20 orang pemasok.

"Itu nanti di ujungnya kalau kita sampai 82 juta (penerima MBG) kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja saudara-saudara," ujarnya.

Prabowo menekan kita semua paham bahwa rakyat butuh pekerjaan. Tapi lapangan pekerjaan itu tidak akan tercipta jika hanya teriak-teriak, mencela, dan menghardik.

"Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG," tuturnya.

Prabowo juga menyinggung adanya tuduhan untuk menjelekkan bangsa. Prabowo meminta jangan merusak seluruh bangsa jika tidak suka dengan beberapa orang.

"Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2 (atau) 3 orang, jangan merusak seluruh bangsa, kalau tidak suka sama Prabowo silakan, 2029 bertarung," tuturnya.

Read More

Dugaan NIK Ganda dan SHM Kilat 10 Hari, "Kronologi Awal Sengketa SHM 477 di Deli Serdang."

DELISERDANG// Sindo7.id - Sengketa lahan di Jalan Medan–Binjai Km 16, Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, membuka kembali dugaan serius terkait rekayasa dokumen pertanahan, penyalahgunaan administrasi desa, hingga penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

Kasus ini bermula dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 477 atas nama Bintang Sitorus, yang kemudian beralih kepada Sihar Sitorus (lahir 1966), dengan luas tanah mencapai 11.888 meter persegi.

Dalam dokumen permohonan SHM 477, Bintang Sitorus tercatat sebagai warga Tanjung Pinang, Kota Palembang, dengan KTP Nomor 02500*******0010. Namun dalam pengajuan sertifikat, yang bersangkutan mengaku bertempat tinggal di Jalan Sei Berantas No. 47A, Lingkungan II, Desa Babura, Medan Sunggal.

Pengakuan domisili tersebut menjadi dasar penerbitan Surat Penguasaan Fisik Tanah seluas 11.888 m² tertanggal 30 Januari 2007, yang diketahui Kepala Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang.

Ironisnya, sebelum surat penguasaan fisik diterbitkan, Kepala Desa Sei Semayang telah lebih dulu mengeluarkan Surat Keterangan Tanah pada 23 Januari 2007, dengan luas awal 10.660 m², juga atas nama Bintang Sitorus.

Berkas tanah tersebut kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang pada 9 Februari 2007. Hanya dalam waktu 10 hari kerja, tepatnya pada 19 Februari 2007, SHM Nomor 477 resmi terbit atas nama Bintang Sitorus.

Proses penerbitan yang sangat cepat ini menimbulkan tanda tanya, mengingat pada saat itu belum ditemukan Nomor Objek Pajak (NOP), PBB, BPHTB, maupun PPh atas tanah dimaksud.

Pada 31 Desember 2008, SHM 477 dijual kepada Sihar Sitorus (lahir 1966) melalui Akta Jual Beli Nomor 54 yang dibuat di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang, SH.

Balik nama sertifikat di BPN Deli Serdang kemudian dilakukan pada 3 Februari 2010, sehingga SHM 477 resmi tercatat atas nama Sihar Sitorus (1966).

Muncul Nama Lain dan Sewa-Menyewa

Permasalahan kembali mencuat ketika pada 30 April 2012, muncul Perjanjian Sewa-Menyewa antara Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus (lahir 1968) dengan HM Barkah, Direktur PT Haryo Setia Budi, atas objek SHM 477.

Padahal, sertifikat tersebut tercatat atas nama Sihar Sitorus (1966). Perbedaan identitas dan tahun lahir ini kemudian menjadi sorotan karena diduga melibatkan dua NIK berbeda untuk satu kepentingan lahan.

Berdasarkan perjanjian sewa tersebut, PT Haryo Setia Budi melakukan penimbunan lahan, yang belakangan diketahui berada di atas tanah milik Legiman Pranata, berdasarkan SK Bupati Tahun 1974 atas nama Djamaluddin, yang telah dibeli Legiman secara sah di hadapan notaris pada 31 Januari 2000.

Akibat aktivitas penimbunan yang terus berlanjut, Legiman Pranata mengurus Nomor Objek Pajak (NOP) yang kemudian terbit pada 10 Mei 2012, disertai tagihan SPPT PBB tahun 2006 hingga 2012. Seluruh kewajiban pajak tersebut dilunasi.

Pada 14 Juni 2012, Legiman mendaftarkan permohonan sertifikat ke BPN Deli Serdang. Saat proses pengukuran dan penerbitan peta bidang berjalan, perusahaan kembali melakukan penimbunan, bahkan menggunakan limbah B3.

Situasi ini berujung pada kesepakatan sewa menyewa antara Legiman Pranata dengan Ir. Khairul Malik Hasibuan pada 1 Agustus 2012.

Sebelumnya, pada 18 Juni 2012, seorang petugas keamanan PT TG bernama Musliudin melaporkan Legiman Pranata ke kepolisian. Legiman kemudian diperiksa (BAP) di Polrestabes Medan pada 12 Oktober 2012.

Meski demikian, proses administrasi pertanahan di BPN Deli Serdang tetap berjalan. Hasilnya, pada 26 Desember 2012, terbit SHM Nomor 655 atas nama Legiman Pranata, dengan luas 8.580 m².

Plang, Rapat BPN, dan Gugatan PTUN

Namun pada 30 Januari 2013, Dr. Sihar PH Sitorus memasang plang bertuliskan kepemilikan SHM 477 di atas lahan yang telah bersertifikat SHM 655. Plang tersebut kemudian dicabut.

Sihar PH Sitorus lalu menyurati BPN Deli Serdang pada 26 April 2013, yang berujung pada rapat klarifikasi di Kantor BPN Deli Serdang pada 7 Mei 2013, melibatkan seluruh pihak terkait.

Menariknya, setelah lebih dari empat tahun berlalu, Sihar Sitorus (1966) melalui kuasa hukumnya kembali menggugat BPN Deli Serdang melalui Perkara Nomor 98/G/PTUN-MDN/2017, yang didaftarkan pada 14 Desember 2017.

Dalam perkara tersebut, BPN Deli Serdang tidak mengajukan banding dan tidak memberitahukan Legiman Pranata sebagai pemilik SHM 655, meski tanahnya dijadikan objek sengketa.

Hingga kini, sengketa SHM 477 masih menyisakan banyak pertanyaan hukum: mulai dari penerbitan sertifikat super kilat, alamat domisili yang dipersoalkan, hingga dugaan penggunaan NIK ganda.

Kasus ini menjadi potret buram tata kelola pertanahan dan penegakan hukum agraria, sekaligus ujian bagi negara dalam memastikan keadilan bagi pemilik hak yang sah.

By - Legiman  (TIM/Red)

Read More

Bumdes Bintang Terang Desa Perayun Kabupaten Karimun Genjot PAD Dari Program Ketahanan Pangan.

KARIMUN//Liputan Sindo7.id - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Terang Desa Perayun Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau berusaha memanfaatkan penyertaan modal Desa sebesar 94 juta rupiah lebih dari anggaran DD tahun 2025 yang difokuskanuntuk usaha perkebunan cabe rawit yang rencananya akan menanam sebanyak 8.000 pohon cabe rawit jenis lokal/kampung, demikian menurut Hendra Gunawan selaku Direktur BUMDes Bintang Terang kepada awak media Sindo7 di PERAYUN, Minggu, 01/02/2026.

Hendra Gunawan juga berharap selain melaksanakan program Nasional ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintah, program ini sangat sesuai dengan kondisi sekarang ini khususnya bagi desa Perayun yang masih memiliki potensi besar untuk pertanian yang didukung lahan pertanian yang cukup luas, "Kita coba libatkan masyarakat yang benar-benar mau jadi petani,lahan masih luas tergantung kemauan kalau kita mau maju bersama, karena hanya dengan pertanian mandiri kita mampu menghasilkan kebutuhan akan pangan dari masyarakat," Demikian menurut Gunawan kepada media ini.

Sementara itu Ulul Hidayat selalu Plt. Kepala Desa Perayun mewanti-wanti agar program ketahanan pangan yang dikelola fihak BUMDes Bintang Terang mampu memberi sumbangan PAD bagi Desa Perayun," Kita berharap masyarakat Perayun mendukung setiap program positif BUMDes, jangan masyarakat belum apa-apa sudah berprestasi negatif setiap pengelolaan keuangan oleh BUMDes,"demikian menurut Ulul Hidayat pada kesempatan memberikan sambutan pada acara tanam perdana bibit cabe rawit BUMDes Bintang Terang Desa Perayun, Minggu, 01/02/2026 di Perayun. 

Pada kesempatan yang sama Marzuki mewakili Camat Kundur Utara pada kata sambutannya senada yang disampaikan Plt Kades Perayun Ulul Hidayat, "Mari bersama kita dukung program ketahanan pangan Nasional ini 

dengan pola pikir yang positif dan silahkan mengritik asal sifatnya untuk kemajuan bersama, " Demikian Marzuki dihadapan para undangan yang hadir dan sekaligus melakukan tanam bibit cabe bersama warga, tokoh masyarakat dan Kadus, RT dan RW. 

Rdks MS7 (Sdr)

Read More

Musda Golkar di Sumut Sedang Berlangsung, "Sempat Pecah Keributan dan Menyita Perhatian Publik."

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Suasana Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sumatera Utara mendadak memanas. Keributan pecah di lokasi depan Hotel JW Marriott Medan, Minggu (1 Februari 2026), dan langsung menyita perhatian publik.

Awal dari ketegangan terjadi di area luar lokasi Musda. Adu mulut antar peserta dan simpatisan tak terhindarkan, hingga situasi nyaris tak terkendali. Sejumlah pihak terlihat berusaha melerai, sementara aparat keamanan langsung bersiaga untuk mencegah kericuhan meluas.

Aktivitas di sekitar lokasi sempat terganggu, membuat warga dan pengguna jalan di kawasan pusat kota Medan ikut was-was. Video dan foto kejadian pun cepat beredar luas di media sosial dan memicu beragam reaksi publik.

Atas kejadian ini menyoroti panasnya kontestasi politik internal, dan Terpantau dari  koder golkar ada yang bawa Kayu dan Petasan. Dari ratusan simpatisan hingga kader terlibat keributan, bersamaan dengan hari pembukaan musda XI. Langsung suasana  memanas dan ratusan orang yang beratributkan pohon beringin berwarna kuning turun ke jalan bahkan ada massa yang membawa benda tumpul. Berikut tembakan-tembakan petasan dilepaskan di sekitar lokasi persimpangan empat jalan putri hijau medan.

Dari sejumlah oknum yang diduga provokator dipukul mundur petugas kepolisian dari berbagai sudut lokasi. Hingga pukul 15.00 WIB, suasana kembali kondusif, akses jalan yang sebelumnya diblokade para simpatisan Golkar kembali normal.

Belum diketahui secara pasti pemicu utama keributan, namun kuat diduga insiden ini berkaitan dengan dinamika internal dan tarik-menarik kepentingan dalam Musda Golkar Sumut yang berlangsung ketat.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi dilaporkan mulai kondusif. Aparat masih berjaga dan proses Musda disebut tetap berlanjut. 

Rdks MS7 (Kbr Mdn PT)

Read More

Danrem 031/Wira Bima pantau lansung kegiatan penumbangan sawit +-400 an Ha di kawasan TNTN yang telah diserahkan untuk di hijaukan kembali (Reforestasi)

PEKANBARU// Sindo7.id - Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., memantau secara langsung kegiatan penumbangan pohon kelapa sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), sebagai bagian dari upaya pengurangan deforestasi dan pengembalian fungsi kawasan hutan konservasi.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen TNI AD, khususnya Korem 031/Wira Bima, dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memulihkan ekosistem hutan yang selama ini mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan.

Danrem 031/WB menegaskan bahwa langkah penertiban dan penumbangan sawit di kawasan TNTN bukan semata tindakan penegakan, tetapi juga bagian dari upaya menyelamatkan hutan sebagai warisan lingkungan bagi generasi mendatang.

“Kawasan TNTN memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Upaya pengurangan deforestasi ini harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar,” ujar Danrem.Kamis 29/1/26.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung upaya pemulihan kawasan hutan dengan tidak lagi melakukan aktivitas yang merusak lingkungan serta bersama-sama menjaga kelestarian TNTN.

Korem 031/Wira Bima akan terus bersinergi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum guna memastikan proses pemulihan kawasan TNTN berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan. 

Rdks MS7 (Tim krlip Riau HT *)

Read More

Operasi Keselamatan Toba 2026, "Polda Sumut Akan Gelar Mulai Pada Tanggal 2 Februari Selama 14 Hari."

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Polda Sumatera Utara menyatakan kesiapan penuh dalam menyelenggarakan Operasi Keselamatan Toba 2026 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Latihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) sebagai langkah awal mematangkan perencanaan dan kesiapan personel di lapangan.

Kegiatan Lat Pra Ops digelar pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Aula Catur Prasetya Mapolda Sumut. Acara ini dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan, jajaran pejabat utama Polda Sumut, serta perwakilan satuan kerja dan kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara guna menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan operasi.

Dalam arahannya, Wakapolda Sumut menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Toba tidak boleh dianggap sebagai kegiatan seremonial semata. Ia meminta seluruh personel menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Selain itu, Wakapolda juga mengingatkan pentingnya penguasaan aturan hukum dan pelaksanaan penindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dinilai penting mengingat setiap tindakan petugas di lapangan dapat menjadi sorotan publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Operasi Keselamatan Toba 2026 mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, serta represif secara selektif dengan sasaran utama pengguna jalan, kendaraan, serta angkutan umum. Sebanyak 2.023 personel dikerahkan untuk melaksanakan sosialisasi keselamatan, pemeriksaan kendaraan, ramp check, hingga penindakan pelanggaran, dengan tujuan menekan potensi kecelakaan dan kemacetan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Rdks MS7 (Tim krlip SM).

Read More

Oknum Anggota DPRD Pelalawan di Duga Menggunakan Ijazah Palsu, Akhirnya Berurusan Kepihak Kepolisian.

PANGKALAN KERINCI// Sindo7.id -  Pascaditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah milik orang lain oleh Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan bernama Sunardi, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Korps Bhayangkara untuk menjalani pemeriksaan, Jumat (30/1/2026).

Oknum anggota Dewan dari Partai Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka yang tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/06/I/RES.1.9/2026/Satreskrim yang dikeluarkan pada 26 Januari 2026, setelah penyidik Korps Bhayangkara ini menemukan alat bukti yang cukup dalam proses penyidikan.

Terlihat, oknum anggota Dewan yang mengenakan kemeja hitam ini, masuk kedalam ruangan unit III yakni tindak pidana korupsi (Tipidter) Polres Pelalawan, sekitar pukul 10.30 WIB.

Tersangka langsung dimintai keterangan terkait penggunaan ijazah milik orang lain sebagai syarat formil yang menghantarkannya duduk sebagai anggota legislatif Negeri Seiya Sekata ini.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelalawan, AKBP John Louis Letedara SIK ketika dikonformasi melalui Kasi Humas Iptu Thomas Bernandes Siahaan SSos, membenarkan adanya pemeriksaan oknum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan berinisial S, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah milik orang lain.

"Ya, setelah penyidik Sat Reskrim Polres Pelalawan menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, disertai dengan hasil gelar perkara, sehingga status hukum oknum anggota DPRD Pelalawan yang sebelumnya terlapor, dinaikkan menjadi tersangka," terang Thomas Bernandes Siahaan SSos kepada awak media, Jumat (30/1/2026) saat ditemui di kantor Polres Pelalawan.

Rdks MS7/Kbr C-Abrt

Read More

Wakasatgas PRR TNI Tekankan Akselerasi Huntara dan Sinergi Daerah Tangani Dampak Bencana.

PUSPEN TNI// Sindo7.id - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mendorong percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta meminta pemerintah daerah menyusun strategi aktif untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan. Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan kunjungan di tiga kabupaten di Sumatera Utara pada Rabu (28/1/2026) kemarin.

Dalam diskusi tersebut, para bupati atau perwakilannya memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sedang berjalan. Wakasatgas mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi, sekaligus memberikan saran, solusi praktis, serta arahan koordinasi lintas instansi guna mempercepat penyelesaian di lapangan.

Berdasarkan data, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 133 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebar di empat desa, yakni Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa. Di Desa Simarpinggan, sebanyak 186 unit telah selesai dibangun dengan pendanaan Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, telah rampung 88 unit yang didanai BNPB.

Di Desa Simatohir, direncanakan 134 unit huntara dan saat ini telah selesai 78 unit. Adapun di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, direncanakan pembangunan 245 unit huntara yang didanai Kementerian PUPR, dengan target 145 unit rampung pada Februari 2026. Untuk huntara mandiri di Tapanuli Selatan, dari target 133 unit, telah selesai dibangun 64 unit yang didanai BNPB.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi agar di setiap lokasi huntara dilengkapi tempat ibadah, taman bermain, serta tambahan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih. Menanggapi hal tersebut, Wakasatgas memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat terkait.

Sementara itu, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Tengah direncanakan sebanyak 106 unit dan seluruhnya telah rampung, terdiri dari 67 unit rusunawa, 15 unit huntara di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Muara Sibuntuon.

Dalam diskusi juga diusulkan pemanfaatan lahan eks PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap). Wakasatgas mengarahkan agar bupati menyampaikan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR dengan tembusan kepada pejabat terkait.

Selain itu, dibahas pula penanganan pascabencana di Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana pembangunan huntara belum berjalan meski lahan telah disiapkan. Permasalahan pembangunan jalan dan jembatan akibat bencana juga disampaikan, yang belum masuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakasatgas meminta Dirjen Bina Marga menindaklanjuti agar dapat dimasukkan dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. 

Rdks MS7 (Tim krlip Nsl S2)

Read More

Polres Rokan Hilir Musnahkan Hampir 4 Kg Sabu, Ribuan Ekstasi dan Happy Five

ROKAN HILIR//Liputan Sindo7.id - Polres Rokan Hilir melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di Mapolres Rokan Hilir, Jumat (30/1/2026) pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu seberat 3.989,72 gram (3,98 kg), ekstasi sebanyak 3.495 butir, serta Happy Five (HS) sebanyak 10.000 butir.

Kegiatan pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Rokan Hilir Jhonny Charles, BBA, MBA, perwakilan DPRD Rokan Hilir, Pengadilan Negeri, BNN, Dinas Kesehatan, jajaran Forkopimda, pejabat utama Polres Rohil, serta disaksikan oleh media dan pihak terkait lainnya.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus narkotika tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Polres Rokan Hilir yang didukung penuh oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti hampir 4 kilogram sabu tersebut secara langsung telah menyelamatkan banyak generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Kapolres berharap sinergi dan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam upaya pemberantasan narkotika.

Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara memasukkan sabu ke dalam air mendidih yang telah dicampur cairan pembersih lantai, kemudian diaduk hingga larut sebelum akhirnya dibuang. Proses tersebut disaksikan langsung oleh para undangan dan tersangka sebagai bentuk transparansi.

Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang sitaan yang telah disisihkan dan sebagian dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah memperoleh penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan barang bukti, menghindari penumpukan barang sitaan, serta menegaskan komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba.

Melalui pemusnahan barang bukti tersebut, Polres Rokan Hilir menegaskan komitmennya dalam menyelamatkan masyarakat dari ancaman narkotika serta mendukung terwujudnya Indonesia bebas narkoba.

Rdks MS7 (Tim krlip Nsl S2)

Read More

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Dukung Sinergi BUMD Kota Dumai dalam Pengembangan Usaha Kepelabuhanan

DUMAI//Liputan Sindo7.id - Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIX/Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M. menghadiri rapat bersama Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai yang digelar pada Kamis (29/1/2026) pukul 09.00 WIB di Hotel The Zuri, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

Rapat tersebut turut dihadiri Dandim 0320/Dumai Letkol Arm Herman Santoso, S.E., S.Hub.Int., S.H.I., Direktur Utama PT Pelabuhan Dumai Berseri Lukman, serta jajaran manajemen PT Pelabuhan Dumai Berseri (Perseroda) dan PT SMG.

Dalam paparannya, Ketua BUMD Kota Dumai menyampaikan rencana pengembangan usaha PT Pelabuhan Dumai Berseri (Perseroda) melalui penyediaan satu unit kapal tunda berkapasitas 3.000–3.500 HP yang akan dioperasikan pada pelabuhan eksisting di Kawasan Industri Dumai. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan, Perseroda menjalin kerja sama dengan Koperasi Angkatan Darat melalui perjanjian jasa penghubung bisnis kapal tunda. Selain itu, PT Pelabuhan Dumai Berseri (Perseroda) juga mengajak kerja sama Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD) di bidang angkutan penyeberangan Roro Dumai–Batam.

Menanggapi paparan tersebut, Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M. menyampaikan bahwa keberadaan Kodam XIX/Tuanku Tambusai bertujuan memperkuat struktur organisasi di wilayah Riau serta mendukung pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa Koperasi Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang baru dibentuk siap menjalin kerja sama dengan PT Pelabuhan Dumai Berseri melalui PUSKOPAD sebagai wujud sinergi kelembagaan yang saling mendukung.

Rapat ditutup dengan sesi foto bersama dan berakhir pada pukul 11.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar 

Rdks MS7 (Tim krlip Riau HT*)

Read More

Pemanggilan Terhadap Menteri PKP ke Hambalang, Presiden Prabowo Akselerasi Program Rumah Bersubsidi

BOGOR// Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (29/01/2026) sore untuk membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan. Lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta jalan-jalan utama, sehingga diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian.

Presiden Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, salah satunya dengan menyediakan rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi.

Rdks MS7 (Tim krlip Nsl S2).

Read More

Panglima TNI Lantik 260 Perwira Prajurit Karier Progsus TA 2026.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto melantik dan mengambil sumpah 260 Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Program Khusus (Progsus) Tahun Anggaran 2026 dalam upacara Prasetya Perwira yang dihadiri Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono bertempat di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).

Para Perwira Remaja yang dilantik merupakan lulusan dari berbagai lembaga pendidikan strategis nasional, yaitu Universitas Pertahanan, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), serta Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, dimana  kegiatan tersebut turut di hadiri pula oleh pimpinan Unhan, STIN, Poltek SSN dan PPI Curug.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menegaskan bahwa para Perwira Remaja telah melalui proses pendidikan dan pembinaan yang komprehensif untuk membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI. “Para Perwira Remaja telah digembleng di lembaga pendidikan sehingga memiliki jati diri TNI, Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional,” ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI berpesan bahwa tantangan tugas TNI ke depan akan semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. “Untuk menghadapi dinamika perkembangan tersebut, TNI terus melakukan upaya dan mengembangkan diri sehingga mampu beradaptasi dengan situasi dunia saat ini,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI berharap para Perwira Remaja yang baru dilantik dapat menjadi generasi perwira yang mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat dan memperkokoh TNI sesuai dengan visi dan misi TNI Prima, yakni TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Rdks MS7/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Wakapolri Turut Tegaskan, "Polri Sudah Sah Konstitusi Langsung di Bawah Presiden, dan PP Polri Tetap Komitmen Tegak Lurus Jaga Marwah Institusi."

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan kondisi ideal yang sah secara konstitusi dan telah memperoleh dukungan politik dari lembaga legislatif.

“Kapolri telah menyampaikan secara tegas di DPR RI bahwa kondisi ideal saat ini adalah Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara sah dalam konstitusi, serta telah mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif,” tegas Wakapolri di hadapan jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Pepabri, serta purnawirawan TNI AD, AL, dan AU, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026, Kamis (29/01).

Wakapolri menambahkan, secara konstitusional, yuridis, sosiologis, dan filosofis, posisi Polri berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari organisasi purnawirawan demi menjaga stabilitas dan marwah institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PP Polri Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan komitmen PP Polri untuk tetap tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Ia juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh purnawirawan Polri agar tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Selain itu, Ketua PP Polri menyampaikan bahwa organisasi PP Polri terus mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kepengurusan yang kini mencakup tingkat pusat, 34 daerah, 359 cabang, hingga 1.566 ranting di seluruh Indonesia.

PP Polri juga mencatat pencapaian penting berupa kepemilikan penuh aset strategis Gedung Tribrata dan Hotel Sutasoma, serta penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan audit sebagai upaya memperkuat kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Menutup sambutannya, Ketua PP Polri menegaskan kembali doktrin “Sekali Bhayangkara, Tetap Bhayangkara” sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara. 

(Tim krlip Nsl S2)

Read More