Iklan

BERITA TERKINI

Nasibnya Ayah' Kandung, Dibakar Oleh Anaknya Sendiri Dan Melawan Saat Diamankan Dari Team Polres Belawan Atas Kejadian Tersebut Palaku Harus di Lumpuhkan Dengan Tembakan.

BERITA TERKINI

Kapolri Terima Audiensi Menteri Imipas, Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba.

BERITA TERKINI

Ketum Lingkar Nusantara (LISAN) Turut Angkat Bicara, Untuk Mendesak Perselisihan Pelaku Usaha Yang Sudah Jadi Korban Kerugian Di Pasar Malam Deli Serdang, Dapat Diselesaikan Secepatnya.

BERITA TERKINI

Penandatanganan Program Pencegahan Korupsi 2025 - 2026 Sebagai Prioritas Pemerintah Pusat Dengan KPK Yang Diluncurkan Oleh KSP.

BERITA TERKINI

BUMD - PT. BPJ Dengan Pelaku Usaha UMKM Deli Serdang Belum Ada Titik Temu Sampai Saat ini, dan Abaikan Hasil RDP di Komisi II DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Selasa, 17 Juni 2025

‎Danrem 031/WB Pimpin Sidang Parade Penerimaan Calon Bintara PK Pria TNI AD TA 2025.



‎PEKANBARU Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, memimpin secara langsung Sidang Parade Penerimaan Calon Bintara PK Pria TNI AD Tahun Anggaran 2025 di Subpanda Pekanbaru, yang berlangsung di Gedung Kharudin Nasution Makorem 031/WB, Selasa 17/6/25.


‎Sidang parade ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses rekrutmen prajurit TNI AD. Para peserta yang mengikuti sidang parade sebelumnya telah melewati berbagai tahapan seleksi awal, meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, kesegaran jasmani, dan litpers.

‎Dalam amanatnya, Danrem 031/WB menekankan bahwa proses seleksi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

‎ “Pilihlah calon-calon yang terbaik, yang memenuhi syarat dan memiliki semangat serta motivasi tinggi untuk menjadi prajurit TNI AD. Jangan ada titipan, karena kualitas calon prajurit sangat menentukan kualitas TNI di masa depan,” tegas Brigjen TNI Sugiyono. 

‎Danrem juga mengingatkan bahwa seorang prajurit harus memiliki integritas, disiplin, fisik yang prima, dan wawasan kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, seluruh panitia seleksi diminta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

‎Kegiatan sidang parade ini diikuti oleh 885 peserta dari wilayah Provinsi Riau yang bersaing untuk mendapatkan kesempatan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya di tingkat pusat.

‎Pelaksanaan sidang berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat, mencerminkan komitmen TNI AD dalam menjaring prajurit-prajurit terbaik dari daerah.


Rdks/Krlip Riau (P-003)

Dandim 1710/Mimika Sambut Kunker Wakasad di Kabupaten Mimika.



TIMIKA//Sindo7.id - Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S. Sos., M. Han., M.A. menyambut kedatangan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R, S.Sos beserta rombongan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja bertempat di Bandara Mozes Kilangin, Kab. Mimika, Selasa (17/6/2025).


Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya dalam keterangannya menyampaikan, kedatangan Wakasad beserta rombongan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di wilayah Kabupaten Mimika. “Kedatangan Wakasad ke Kabupaten Mimika merupakan agenda kunjungan kerja untuk meninjau dan melihat langsung satuan-satuan TNI yang berada di wilayah Kab. Mimika,” ungkapnya.


Kunjungan ini mencerminkan komitmen pimpinan TNI AD dalam memperkuat soliditas satuan, serta memastikan kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit di wilayah.


Turut hadir, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M,  Waaspers Kasad Bid Renpers, Brigjen TNI Ade Rony Wijaya, S.E., M.M,  Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits W.R Pelamonia, Bupati Kab. Mimika, Johannes Rettob, Forkompinda Kab. Mimika, dan para Dansat TNI-Polri wilayah Timika. 


Rdks/Tim krlip Timk P-2.

TNI Dukung Kejagung Dalami Peran Marcella Santoso terkait Konten Negatif terhadap UU TNI.


JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan dukungan penuhnya kepada Kejaksaan Agung dan seluruh aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas tindak pidana korupsi dan praktik penyebaran informasi menyesatkan.


Hal ini disampaikan menanggapi pengakuan Marcella Santoso, yang video pernyataan maafnya diputar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Dalam pengakuan tersebut, Marcella Santoso menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan mendalam terkait perannya yang mengakibatkan beredarnya konten-konten, postingan provokatif, penggiringan opini, informasi yang tidak benar, termasuk isu yang menyerang pribadi pejabat tinggi negara, terkait seruan Indonesia Gelap dan petisi RUU TNI, pimpinan institusi penegak hukum, bahkan Presiden Republik Indonesia.


Menyikapi isi Konferensi Pers Kejaksaan Agung yang salah satunya membahas penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar lebih dari Rp 11 triliun, serta pengakuan Marcella Santoso bahwa ia turut membuat postingan opini negatif mengenai Revisi UU TNI, TNI tentu akan mendukung sepenuhnya proses penyidikan tersebut. TNI berkomitmen terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membantu mengungkap dan mendalami siapa saja yang terlibat maupun berjejaring dengan Marcella Santoso dalam upaya penggiringan opini negatif tentang Undang-Undang TNI.


Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa TNI akan mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dan penegak hukum lainnya dalam menindak tegas para pihak yang terlibat, demi menjaga wibawa hukum dan kepercayaan publik serta mengungkap siapa-siapa aktor di belakang pembentukan opini negatif.


“TNI akan selalu mendukung langkah tegas aparat penegak hukum. Segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah kepercayaan publik, merusak citra institusi negara, ataupun mengganggu stabilitas nasional, akan dihadapi dengan sikap profesional, terukur, dan berdasarkan hukum. Kami mendukung penuh pengungkapan aliran dana, jaringan buzzer, dan pihak mana pun yang terlibat,” ungkapnya.


Mayjen TNI Kristomei Sianturi juga menambahkan bahwa TNI akan mengedepankan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya, untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang sengaja menyesatkan opini publik dengan motif apa pun.


Sebagai benteng pertahanan negara, TNI memastikan akan terus mendukung setiap upaya penegakan hukum demi terwujudnya stabilitas nasional. TNI juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, kritis, bijak, tidak mudah percaya pada opini yang menyesatkan serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.


Rdks/Tim krlip Nsl S2.

Pemkab Simalungun Melaksanakan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029.



SIMALUNGUN//Sindo7.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.



Secara resmi Musrenbang tersebut dibuka oleh Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih ditandai dengan pemukulan gonrang, berlangsung di Balei Harungguan Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Selasa (17/6/2025).


Dalam sambutannya, Bupati berharap Musrenbang ini dapat menjadi forum sinergitas  dan cerminan dalam mewujudkan prioritas pembangunan di Kabupaten Simalungun yang saling berkaitan dan diterjemahkan menjadi uraian dan kegiatan prioritas selama kurun waktu 5 tahun ke depan.


Bupati menyampaikan, pembangunan di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat tercapai dengan baik sebagaimana visi Kabupaten Simalungun "Bersama Semangat Baru Simalungun Mewujudkan Simalungun Maju".


Bupati menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tidak hanya untuk memenuhi amanat undang-undang, melainkan juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan aktual, mengakomodir berbagai harapan dan aspirasi masyarakat serta sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Pemkab Simalungun.


Percepatan pembangunan daerah harus didukung oleh tiga pilar pembangunan, yaitu pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat.  “Saya berharap ketiga pilar ini mampu bersinergi dan berkolaborasi mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan sehingga dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat,”ujar Bupati.


“Mari kita semua bersinergi dan mengoptimalkan segala upaya dengan memberdayakan semaksimal mungkin potensi yang ada. Berikanlah sumbangsih pemikiran serta perhatian yang konstruktif dan inovatif dalam merumuskan dan menjalankan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Simalungun,”pungkas Bupati.


Gubsu, diwakili Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumut, Rajali dalam sambutannya antara lain menyampaikan, sesuai dengan arah dan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah menetapkan 8 asta cita, 8 Program hasil terbaik, dan 17 program prioritas Nasional dalam rangka mencapai sasaran utama yaitu trisula pembangunan yang meliputi pertumbuhan Tinggi berkelanjutan,penurunan kemiskinan dan sumber Daya Manusia berkulaitas.


Pemprov juga menetapkan 9 Target sasaran utama yang juga menjadi indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029. Untuk itu kepada Pemkab Simalungun diharapkan agar mempedomaninya dan memuat nya dalam dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029.


Melalui Pelaksanaan Musrembang RPJMD Kabupaten Simalungun ini diharapkan dapat melahirkan arah Pembangunan Kabupaten Simalungun 5 tahun ke depan benar-benar yang disusun secara partisiaptif berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bersinergi terhadap arah pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provsu dan RPJM Nasional tahun 2025-2029.


Sebagai narasumber dalam Musrenbang tersebut adalah Dirjen Bangda Kemendagri melalui aplikasi zoom meeting meyajikan tema “Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahin 2025-2029”, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri melalui aplikasi zoom meeting menyajikan tema “Mekanisme Review RPJMD Tahun 2025-2029”.


Selanjutnya, Kabid Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbang Prov. Sumut, Oktovis Siska Yanti, melalui aplikasi zoom meeting menyajikan tema “Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah Mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah”. 


Selain itu, juga sebagai narasumber adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar menyajikan tema “Stabilitas Makro Ekonomi, Pengendalian inflasi daerah dan digitalisasi ekonomi di Kabupaten Simalungun”. 


Sementara itu, Kadis PUPR Prov. Sumut, Topan Obaja Putra Ginting menyajikan tema “Peningkatan Infrastruktur jalan dan irigasi dalam rangka peningkatan swasembada pangan di Kabupaten Simalungun, dan Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun, Ronald S Tambun menyajikan tema “Rancangan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029”.


Sebagai moderator adalah Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Debora DPI Hutasoit dan Asisten Administrasi umum, Akmal H Siregar.


Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan berita acara Musrenbang RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 oleh Bupati, mewakili Gubsu, Wakil Bupati Karo, Wakil Ketua DPRD Simalungun, Sekda, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar, Kepala BPS Simalungun, Asisten Administrasi Umum dan Plt Kadis Perindag serta Camat  Gunung Maligas. 


Rdks/Tim kbr SM

Prabowo Tetapkan 4 Pulau Yang Disengketakan Sah Milik Provinsi Aceh.



JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Presiden Prabowo menegaskan bahwa empat pulau yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sah milik Aceh. 



Keputusan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Dalam konferensi pers itu hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. 


"Pemerintah dibimbing langsung oleh Pak Presiden, tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika empat Pulau di Sumatra Utara dan di Aceh," kata Prasetyo.


"Berdasarkan laporan, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh," tegas Prasetyo


Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 bahwa empat Pulau yang menjadi sengketa itu menjadi wilayah administratif Sumut. Namun, keputusan Mendagri ini menjadi polemik di masyarakat. 


Merespon polemik ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun telah menggelar rapat. Bahkan, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan, kementeriannya dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini, tidak saja menimbang faktor geografis, tetapi juga ada data fakta historis, politis dan juga data-data sosial dan kultural. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2 

PMS Minta Wesly Usulkan Perda Muatan Lokal Berdasarkan Kearifan Lokal Simalungun.


PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Dari DPC Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Pematangsiantar agar Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) Muatan Lokal Berdasarkan Kearifan Lokal Simalungun. Permintaan tersebut disampaikan pengurus DPC PMS Kota Pematangsiantar yang diketuai Alex H Damanik, yang juga anggota DPRD Kota Pematangsiantar, saat beraudiensi dengan Wesly, di rumah dinas Wali Kota Pematangsiantar, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Senin (16/06/2025) sore.



Dari Pengurus DPC PMS Kota Pematangsiantar yang mengenakan pakaian adat Simalungun juga mengharapkan kolaborasi PMS dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.  


Wakil Sekretaris DPC PMS Kota Pematangsiantar Dr Risjunardi Damanik menjelaskan, dalam Perda Muatan Lokal tersebut akan ada kurikulum muatan lokal yang bertujuan melestarikan dan mengembangkan budaya Simalungun; mengenal dan mencintai alam, sosial, dan budaya dan spritual Simalungun di Kota Pematangsiantar; meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai ciri khas, potensi, keunggulan, dan kearifan lokal Simalungun; serta penguatan pendidikan karakter anak dalam mengenal dan mencintai budaya Simalungun di Kota Pematangsiantar. 


Menurut salah seorang pengurus DPC PMS Kota Pematangsiantar Akri Saragih, Wesly Silalahi bukan sosok yang asing bagi  masyarakat etnis Simalungun. Ia mengaku salut dengan Wesly yang masih fasih berbahasa Simalungun dan turut membangun GKPS di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba. Untuk itu, ia berharap Perda Muatan Lokal Berdasarkan Kearifan Lokal Simalungun dapat menjadi salah satu prioritas Wesly dalam memimpin Kota Pematangsiantar.


Di momentum silaturahmi tersebut, DPC PMS Kota Pematangsiantar juga menyampaikan akan menggelar syukuran untuk Wesly sebagai Wali Kota Pematangsiantar. 


Wali Kota Wesly Silalahi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada para pengurus DPC PMS Kota Pematangsiantar yang sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemko Pematangsiantar.


Wesly juga merespon positif usulan Perda Muatan Lokal, dan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk DPRD Kota Pematangsiantar.


Terkait rencana syukuran yang akan digelar DPC PMS Kota Pematangsiantar, Wesly menyatakan siap mendukung kegiatan tersebut.


Menutup pertemuan, Wesly mengucapkan terima kasih kepada DPC PMS Kota Pematangsiantar atas masukan-masukan yang telah disampaikan. 


"Teruslah berperan aktif dalam mendukung program-program pembangunan di Kota Pematangsiantar, demi mewujudkan Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," tandasnya,


Turut hadir dalam pertemuan ini, sejumlah pengurus DPC PMS Kota Pematangsiantar seperti, Hasudungan Purba Siboro, Esra Eduward Sinaga, Anton Suradi Haloho, Abitsen Damanik, Rammel Damanik, Yusri Edwin Damanik, Ferry W Purba, Jamanner Damanik, serta pengurus DPP PMS Indra Jayanti Damanik, Friado Damanik, Evra Sassky Damanik, dr Rajin Saragih, dan Roy Freddy Siregar. 


Rdks/Tim krlip Sum

Kaskoopsud II Pimpin Upacara Bendera 17-an, Tekankan Profesionalisme dan Kesiapan Tugas.



MAKASSAR//Sindo7.id - Penkoopsud II. Kepala Staf Komando Operasi Udara II (Kaskoopsud II) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, S.Sos., memimpin Upacara Bendera 17-an Bulan Juni 2025 di Lapangan Apel Makoopsud II, Makassar, Selasa (17/6/2025).


Upacara tersebut diikuti oleh Inspektur Koops Udara II Marsma TNI Hermawan Widhianto, S.E., M.M. serta seluruh Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS Koops Udara II.


Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsekal Madya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., dalam amanat yang dibacakan Kaskoopsud II mengatakan, tantangan global saat ini seperti krisis energi, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan iklim, turut mempengaruhi sektor pertahanan negara.


"Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat turut membawa ancaman terhadap tatanan sosial, khususnya generasi muda yang rentan terhadap konten tidak layak melalui media sosial," tegas Pangkoopsudnas.


Pangkoopsudnas menyampaikan, guna mendukung kebijakan pemerintah jajaran Koopsudnas untuk lebih aktif mendukung program strategis nasional, seperti swasembada pangan, hilirisasi SDA dan energi serta pembangunan kekuatan pertahanan udara yang modern dan tangguh.


Mengakhiri amanatnya Pangkoopsudnas menyampaikan lima penekanan utama, yakni peningkatan keimanan, penguatan jati diri prajurit, keselamatan terbang dan kerja, bijak dalam menyikapi informasi serta mempererat sinergi antar instansi TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya. "Saya minta seluruh personel Koops Udara Nasional dan jajaran untuk bersama-sama mendukung mewujudkan TNI AU yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis.


Upacara berlangsung khidmat sebagai refleksi semangat pengabdian prajurit Koops Udara II dalam menjaga kedaulatan udara nasional dan menjawab tantangan zaman secara adaptif dan profesional.


Rdks/Tim krlip Mkssr l.

Empat Pulau Sah Milik Aceh, Begini Respons Gubernur Mualem



JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang diperebutkan sah milik Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berterima kasih kepada Prabowo atas putusan tersebut.

Mualem mengatakan dengan putusan tersebut maka tidak ada lagi masalah untuk ke depannya.


"Pada hari ini, mungkin suatu sejarah walaupun kecil mungkin sejarah juga antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, tidak ada masalah lagi. Berdasarkan keputusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan pada Aceh," kata Mualem dalam jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).


Mualem berharap putusan Prabowo terkait 4 pulau tersebut tak ada pihak yang dirugikan, termasuk Pemprov Sumut. Ia berharap setelah putusan ini kondisi tetap aman dan damai.


"Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara, yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI, itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi keresahan, aman, damai, antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," ucap Mualem.


Dalam kesempata itu, Mualem juga mengucapkan terima kasih kepada Menseneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmada, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya. Mualem kembali menegaskan harapan menjaga NKRI.


"Untuk itu juga bagi rakyat Aceh juga terima kasih kepada Bapak Presiden, yang kita sayangi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Juga Bapak Mendagri Pak Tito, dan juga Wakil Ketua DPR Pak Dasco, dan Mensesneg Pak Pras, dan juga Bapak Gubernur Sumatera Utara, sekalian dengan Menseskab, terima kasih semuanya," ujar Mualem.


"Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi, aman, damai, rukun tetangga kepada kita semua, dan NKRI kita sama-sama jaga," imbuhnya.


Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumut dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.


Mensesneg Prasetyo mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat terbatas pada Selasa (17/6), membahas sengketa polemik 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.


"Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh," kata Prasetyo.


Prasetyo mengatakan berdasarkan dokumen dan data pendukung telah diambil keputusan. Pemerintah mengambil keputusan 4 pulau tersebut sah milik Pemprov Aceh.


"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh," ujarnya. 


Rdks/Tim krlip Nsl

Dinkes Pematangsiantar Kirim Tim Spesialis Anak dan Obgyn untuk Pendampingan ke Puskesmas.



PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengirimkan tim spesialis anak dan tim spesialis Obstetri Gynekologi (Obgyn) untuk memberikan pendampingan ke puskesmas-puskesmas. Tujuannya, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap anak, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.



Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar drg Irma Suryani MKM melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr Fitri Sari Saragih MKes di sela-sela kegiatan pendampingan di Puskesmas Raya dan Puskesmas Kartini, Selasa (17/06/2025) menerangkan, 

puskesmas sebagai salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama  (FKTP) merupakan ujung tombak dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat. Salah satu ciri masyarakat sehat yakni, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Selaras dengan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. 


Diterangkan Fitri, pelayanan kesehatan masa hamil ditujukan kepada semua ibu hamil. Pelayanan kesehatan ini harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan berkualitas. Sehingga dapat mendeteksi masalah atau penyakit dan dapat ditangani secara dini. 


"Setiap ibu hamil diharapkan dapat menjalankan kehamilannya dengan sehat, bersalin dengan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat," sebutnya. 


Lebih lanjut Fitri menerangkan, peningkatan kesehatan ibu dan anak difokuskan pada upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, Angka Kematian Bayi (AKB) lahir, angka kematian neonatal, dan peningkatan cakupan vaksinasi. Dalam 30 tahun terakhir, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah mampu menurunkan AKI, yang pada 2020 AKI di Indonesia sudah mencapai 230 per 100 ribu kelahiran (KH). 


Sedangkan secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir, yaitu 2023 dan 2024, AKI telah menurun. Di tahun 2023 AKI di angka 132 per 100 ribu KH. Sedangkan pada tahun 2024 menjadi 92 per 100 ribu KH.


Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2023 sebesar 6,2 per 1.000 KH dan menjadi 4,2 per 1.000 KH pada 2024. 


"Berada jauh di atas target nasional, yaitu AKI 183 per 100 ribu KH dan AKB 16 per 1.000 KH," sebut Fitri. 


Kegiatan pendampingan oleh dokter spesialis, lanjut Fitri, akan dilaksanakan di seluruh puskesmas di Kota Pematangsiantar. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, puskesmas mampu menambah wawasan dan kompetensi tenaga kesehatan dan jejaring, serta mengawal ibu hamil agar terjaga kehamilannya.


"Juga agar persalinan lancar serta bayi yang dilahirkan sehat. Ini semua dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak," tukasnya. 


Masih kata Fitri, pembinaan yang dilakukan tim spesialis obgyin dan spesialis anak yaitu dengan melakukan praktek penanganan ibu dan bayi. Serta dijelaskan kondisi ibu hamil dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dokter puskesmas atau bidan ketika mengetahui kondisi ibu/bayi. 


Kegiatan pembinaan ini tidak hanya pemberian materi, tetapi sistem On the Job (OJT) training. Sehingga ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir dengan risiko bisa terlayani oleh dokter spesialis. 


Rdks/Tim kbr Ps

TNI Bantu Evakuasi dan Dukung Penanganan Ancaman Bom di Pesawat Saudi Airlines SV5276.



JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Dari Team TNI merespons cepat informasi pengalihan pendaratan darurat pesawat Saudi Airlines SV5276 rute Jeddah–Jakarta ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 11.19 WIB. Pengalihan dilakukan setelah pilot menerima email berisi ancaman teror bom.


TNI segera melakukan kordinasi dengan seluruh aparat terkait, seperti Kepolisian dan unsur keamanan bandara, untuk memastikan penumpang dan awak pesawat dalam keadaan aman.


Sebanyak 442 orang penumpang dan 18 awak pesawat telah berhasil dievakuasi dengan aman ke lokasi isolasi sementara di Gedung G1 bandara. Saat ini sterilisasi menyeluruh terhadap penumpang, barang bawaan, dan pesawat terbang terus dilaksanakan.


Langkah-langkah penanganan yang dilakukan TNI, Kopasgat TNI AU langsung mengerahkan satu SST (Setingkat Peleton) untuk mendukung proses pengamanan bandara;  TNI AD menyiagakan tim Jihandak dari Yonzipur 1/DD dan satu SST dari Yonif 121/MK sebagai pasukan cadangan dalam mendukung upaya sterilisasi dan pengamanan perimeter; Koordinasi intensif dilakukan antara TNI, Polri, otoritas bandara, serta aparat intelijen dan keamanan lainnya; TNI AU juga mempersiapkan dukungan pesawat militer sebagai antisipasi bila diperlukan untuk mengevakuasi penumpang dari Bandara Kualanamu ke Jakarta.


Dalam keterangannya di Mabes TNI Cilangkap,  Jakarta Timur,  Selasa  17 Juni 2025, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa  Panglima  TNI telah memberikan perintah penanganan segera untuk mengamankan penumpang dan pesawat dari  kemungkinan terburuk.  “Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah memerintahkan satuan jajaran TNI untuk memberikan dukungan penuh kepada otoritas keamanan dan penerbangan sipil dalam menjamin keselamatan seluruh penumpang, serta memastikan kondisi pesawat dan penumpang benar-benar aman dari segala bentuk ancaman,” ujar Kapuspen TNI.


TNI terus memantau situasi secara ketat dan memastikan bahwa upaya penanganan dilakukan secara profesional, cepat, aman dan terkoordinasi dengan baik.


Rdks/Krlip Nsl S2 

Senin, 16 Juni 2025

Jaga Keutuhan NKRI, TNI Tindak Tegas Kelompok Egianus Kogoya di Papua Pegunungan, 2 Anggota OPM Tewas.


YAHUKIMO PAPUA//Sindo7.id - Puspen TNI, Prajurit TNI, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan dengan menggelar operasi penindakan yang terencana, terukur dan  proporsional terhadap Kelompok Egianus Kogoya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap III Ndugama di Kampung  Aleleng, Distrik Tangma, Kab. Yahukimo, Senin (16/6/2025). 


Langkah tegas ini merupakan respon atas tindakan brutal Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap III Ndugama yang sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena, sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. TNI hadir untuk menghentikan teror dan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat.


Operasi dilaksanakan pada Senin, 16 Juni 2025 sekitar pukul 00.15 WIT, setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan empat anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di KP. Aleleng yang mengakibatkan dua anggota OPM tewas di tempat dan tidak ada korban jiwa maupun luka di pihak TNI.


Dari lokasi kejadian, aparat TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya, 1 pucuk pistol Revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT (Baofeng), 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. 


Dalam keterangannya di Mabes TNI, Cilangkap, Selasa 17 Juni 2025, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi ini menjadi bukti nyata TNI hadir di Papua untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.


"Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali kepangkuan Ibu Pertiwi untuk  membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI," ujar Mayjen TNI Kristomei Sianturi.


TNI akan terus mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial, seraya membuka pintu dialog dan rekonsiliasi bagi siapa pun yang ingin kembali berkontribusi positif bagi bagi kemajuan Papua yang aman, damai, dan sejahtera.


Rdks/Tim krlip Nsl 

Walikota Pematangsiantar, Terima Kunjungan Silaturahmi Kepala BNN Yang Baru Di Rumah Dinasnya.



PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar Mushab Aulia Arief Hasibuan SSos bersilaturahmi dan memperkenalkan diri kepada Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn. Silaturahmi Mushab Aulia Arief dan jajaran dengan Wesly bertempat di rumah dinas Wali Kota Pematangsiantar, Senin (16/06/2025).



Mushab Aulia Arief mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Wesly kepada mereka. Mengawali pertemuan, Mushab memperkenalkan diri  sebagai Kepala BNN Kota Pematangsiantar yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Ia meminta agar kerjasama antara BNN Kota Pematangsiantar dengan Pemko Pematangsiantar bisa semakin ditingkatkan. 


Tak kalah penting, Mushab mengundang Wesly agar dapat menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka Pematangsiantar, Kamis (26/06/2025).


Pada pertemuan ini, turut disampaikan mengenai pelaksanaan tes urine yang telah dilaksanakan oleh BNN Kota Pematangsiantar dengan Pemko Pematangsiantar. Ke depan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan.


Di kesempatan tersebut, Wesly juga mengajak BNN Kota Pematangsiantar untuk semakin meningkatkan kerjasama dengan Pemko Pematangsiantar. Kata Wesly, kegiatan tes urine agar tetap dilanjutkan untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di Kota Pematangsiantar. 


Rdks/Tim krlip SM 


Bakamla RI Babel dan Pemprov Babel Tingkatkan Koordinasi Pengamanan Laut



BABEL//Sindo7.id - Kepala Stasiun Bakamla RI Bangka Belitung Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, melaksanakan kunjungan kerja atau courtesy call ke Kantor Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel), pada Senin (16/6/2025).



Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Gubernur Prov. Babel Dr. (H.C) Hidayat Arsani, S.E., dan Wakil Gubernur Prov. Babel Hellyana, S.H. Tujuan kunjungan tersebut guna memperkenalkan diri dan memperkuat sinergi antara Stasiun Bakamla RI Babel dengan Pemerintah Provinsi setempat untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Provinsi Kep. Bangka Belitung.


Dalam kesempatan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas Letkol Bakamla Yuli Eko di Negeri Serumpun Sebalai. Gubernur Provinsi Kep. Babel turut berpesan agar Stasiun Bakamla Bangka Belitung dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan, keselamatan dan sumber kekayaan alam yang ada di Prov. Kep. Bangka Belitung.


"Jangan sampai di selundupkan secara illegal, serta semoga silahturahmi ini dapat terus ditingkatkan sehingga terjalin sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Stasiun Bakamla Bangka Belitung", ujar Gubernur Bapak Hidayat.


Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung siap mendukung program kerja yang dilaksankan oleh Bakamla RI khususnya tentang pembangunan National Maritime Security System (NMSS) dan rencana pendirian Akademi Bakamla yang diharapkan dapat dibangun di Prov. Kep. Bangka Belitung.


"Dalam kunjungan ini, bukan hanya tentang tugas, tapi juga tentang membangun koneksi dan mempererat silaturahmi antara Stasiun Bakamla RI Babel dengan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan keamanan dan keselamatan di perairan Prov. Kep. Bangka Belitung," ungkap Kepala Stasiun Bakamla RI Bangka Belitung.


Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd

Rdks/Tim krlip Nsl S2