Iklan

BERITA TERKINI

Nasibnya Ayah' Kandung, Dibakar Oleh Anaknya Sendiri Dan Melawan Saat Diamankan Dari Team Polres Belawan Atas Kejadian Tersebut Palaku Harus di Lumpuhkan Dengan Tembakan.

BERITA TERKINI

Kapolri Terima Audiensi Menteri Imipas, Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba.

BERITA TERKINI

Ketum Lingkar Nusantara (LISAN) Turut Angkat Bicara, Untuk Mendesak Perselisihan Pelaku Usaha Yang Sudah Jadi Korban Kerugian Di Pasar Malam Deli Serdang, Dapat Diselesaikan Secepatnya.

BERITA TERKINI

Penandatanganan Program Pencegahan Korupsi 2025 - 2026 Sebagai Prioritas Pemerintah Pusat Dengan KPK Yang Diluncurkan Oleh KSP.

BERITA TERKINI

BUMD - PT. BPJ Dengan Pelaku Usaha UMKM Deli Serdang Belum Ada Titik Temu Sampai Saat ini, dan Abaikan Hasil RDP di Komisi II DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Senin, 11 Agustus 2025

Pemprov-Kepri Mencatat Jumlah Penerima Manfaat MBG di Seluruh Kepri Sebanyak 516.149 Orang.

 


BATAM//Sindo7.id - Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat terdapat 516.149 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Kepulauan Riau.


Sebanyak 253 Satuan pelayanan MBG disiapkan untuk mendukung program ini, dan telah tersedia sebanyak 91 Satuan Pelayanan Eksisting.


Program MBG di Kepri menjangkau 3.354 sekolah di dengan total peserta didik sesuai target penerima manfaat.


Selain anak sekolah, program ini juga menyasar kelompok ibu hamil dan ibu bersalin. Terdapat 10.834 ibu hamil dan 9.474 ibu bersalin yang menjadi penerima manfaat di seluruh Kepulauan Riau.


Saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batu Hitam, yang terletak di Ranai, Senin (11/8/2025), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memastikan program prioritas Presiden Prabowo ini dapat dijalankan di seluruh Kepri yang terdiri dari banyak pulau.


“Karakteristik wilayah kita yang kepulauan bukan halangan. Kami berkomitmen memastikan program ini berjalan baik dan tepat sasaran, sehingga anak-anak Kepri mendapatkan asupan gizi yang cukup demi masa depan yang lebih sehat dan cerdas,” ujarnya. (Dr) 


Rdks/Tim kprwl Kpri (kbr-K.Rimun SUDARNO)

Jumat, 08 Agustus 2025

Kemerdekaan Pers sebagai Pilar Demokrasi, Kemenko Polkam Tekankan Penguatan IKP di Banten.


SIARAN PERS NO. 309/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

BANTEN//Sindo7.id - Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.


Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam kegiatan “Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 di Provinsi Banten” di Tangerang, Jumat (8/8/2025).



Rapat ini membahas hasil pengukuran IKP di Provinsi Banten tahun 2024, yang menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan yang terjadi di lapangan, seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum bagi jurnalis, serta maraknya media dan pihak yang mengaku pers namun tidak terverifikasi atau tersertifikasi Dewan Pers.


“Kondisi ini dinilai rawan memicu penyebaran informasi yang belum tentu benar (misinformasi), karena pihak-pihak tersebut dapat dengan mudah mempublikasikan berita tanpa proses verifikasi yang memadai dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,” jelasnya.


Deputi Bidkoor Kominfo menyampaikan bahwa IKP harus dimaknai sebagai cermin kualitas demokrasi, karena angka yang diperoleh menjadi tolok ukur seberapa jauh kebebasan pers terjamin dan terlindungi.


“Tantangan yang ada bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita cari solusinya bersama, termasuk menertibkan praktik pemberitaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas sebagai pers,” ujarnya.


Ia berharap agar penguatan kemerdekaan pers di Banten mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, sehingga berkontribusi pada stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.


Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Kemenko Polkam untuk memperbaiki indikator-indikator IKP di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Banten. “Ke depan, Kemenko Polkam akan memfasilitasi koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama jurnalis dan aparat, advokasi perlindungan hukum bagi wartawan, serta mendorong penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi,” jelas Eko menutup sambutannya.


Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten. Turut hadir perwakilan dari Pemprov Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), serta insan pers dari berbagai media nasional dan lokal di wilayah Banten. 


Rdks/Krlip Nsl S2 

Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7-(Agus Putra Situmorang) Lakukan Silaturahmi Kepolres Pematangsiantar.




PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Agenda Kerja Dari Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7.id (Agus Putra Situmorang) Untuk Jalin Silaturahmi dalam upaya mempererat hubungan kemitraan dengan media sindo7.id untuk kedepannya.



Dalam rangkaian acara kunjungan Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7, Jumat (08/08/2025) di Sambut oleh Kasat Narkoba, (Bapak, AKP. IRWANTA SEMBIRING). Dengan penuh keakraban saat pertemuan berlangsung, berikut menyampaikan apresiasi dalam sambutannya, dan pentingnya sinergi antara media SINDO7 dengan polri selaku mitra.


Senada, ia menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara kedua pihak selaku mitra sangat diperlukan terutama untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, terkait pencegahan narkoba kepada generasi muda dan masyarakat, ucap Agus (Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7).


Dari sambutan tutur kata kasat, "kami sangat menyadari bahwa media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar dan edukatif. Oleh karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan rekan-rekan media agar setiap informasi, baik mengenai pengungkapan kasus maupun edukasi terkait obat-obatan terlarang khusus narkoba yang dapat merusak generasi muda, dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat," ujar Kasat.  


AKP IRWANTA Sembiring, berharap agar kedepannya seluruh insan pers dapat bekerja secara profesional. ” saya berharap dengan teman teman jurnalis untuk tetap bekerja secara profesional dengan memberikan informasi pemberitaan di kedepankan yang berimbang, berikut positif dan terlebih mengedukasi masyarakat, tentang narkoba. ” Untuk menjauhi narkoba.” DiKARNAKAN KITA ADALAH MINTRA, Pungkasnya.


Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7 Sangat menyambut baik maksud dan tujuan yang di sampaikan oleh Kasat Narkoba, Bapak AKP. IRWANTA SEMBIRING. Untuk mendukung suksesnya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan narkoba di Pematang siantar. "Dan selalu siap bersinergi dalam pemberitaan, khususnya pengungkapan kasus narkoba," Tutupnya (Agus Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7).


Rdks/Tim krlip SM ( kbr-mnk )

Rabu, 06 Agustus 2025

Dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna Ke-8, Presiden RI Memimpin Langsung dan Apresiasi Jajaran Menterinya.


JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8 pemerintahan Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang tersebut menandai evaluasi capaian 10 bulan pertama pemerintahan yang diisi dengan langkah strategis dan sejumlah prestasi.

 

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran menterinya yang dinilai bekerja solid dan kompak dalam mengawal kebijakan pemerintah.

 

“Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan, ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar,” ucap Presiden.

 

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja kabinet dalam menjalankan program prioritas yang semuanya adalah program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, di antaranya:

 

1. Swasembada pangan: Stok beras nasional saat ini mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

 

2. ⁠Swasembada energi: Meningkatnya jumlah proyek energi nasional. 

 

3. ⁠Makan Bergizi Gratis: Di awal Agustus ini sudah terdapat 17 juta penerima manfaat dari anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari.


4. ⁠Sekolah Rakyat: tahun 2025 ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15 ribu siswa dari anak-anak yang putus sekolah, belum pernah sekolah dan berpotensi putus sekolah.

 

5. ⁠Koperasi Desa Merah Putih: Telah diluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi.

 

6. ⁠Cek Kesehatan Gratis: sampai dengan awal Agustus sudah digunakan oleh lebih dari 17.000.000 warga. Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana untuk membangun rumah sakit di setiap kabupaten.

 

7. ⁠Program 3 Juta Rumah Subsidi: Di bulan September nanti, akan ada peluncuran rumah subsidi secara masif yang disertai dengan dan terobosan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

 

8. Dan lain sebagainya, tutupnya.


Rdks/Tim krlip Nsl S2

Selasa, 05 Agustus 2025

SPBU 14.287.6121 Balai Raja Kecamatan Pinggir-Riau, Jadi Sorotan Tajam Publik Saat ini.



PINGGIR RIAU//Sindo7.id - Warga Setempat dan Konsumen Yang Berada di Lokasi SPBU, Sangat tidak menyangka atas kejadian dugaan mobil yang dibuat untuk langsir bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, Selasa (05/08/2025).


Dari Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis  kasus Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, di wilayah Kabupaten Bengkalis Akibatkan kelangkaan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adanya dugaan kerjasama dengan pihak mafia, ucap seorang warga dilokasi SPBU.


"Dan perlunya dilakukan oleh pihak APH Dalam pengungkapan kejadian dengan perhatian secara khusus, agar dapat terbongkar penjualan BBM  bersubsidi jenis solar. Dengan Modus operandi yang dilakukan adalah membeli solar subsidi dari SPBU menggunakan barcode MyPertamina milik masyarakat yang tertinggal, kemudian menjualnya kembali ke pengecer dengan harga lebih tinggi," ujar salah satu supir truk yang sudah antri berjam-jam.


Informasi yang dikumpulkan oleh wartawan media sindo7.id dari lokasi atas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi disetiap hari ujaran warga di lokasi, atas perbuatan tersebut para pihak berpotensi  dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 56. Para pelaku dapat terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, tegas papar ketua LSM Lka - RI. (HEMAT P TINAMBUNAN)


Dugaan saat ini para pelaku gunakan barcode MyPertamina yang digunakan  untuk meyakinkan Pablik dalam menjalankan aksinya. Temuan aksi tersebut menjadi sorotan masyarakat, agar pihak APH dapat berinteraksi dengan secara khusus untuk mencegah praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat.


Rdks/mst-Krlip (HT)

Kapolri Umumkan Mutasi Besar-Besaran, Daftar Lengkap Kapolda yang Berganti.


JAKARTA//Sindo7.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran dalam tubuh Polri. Sebanyak 61 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) dimutasi berdasarkan dua surat telegram resmi bernomor Kep/1186/VIII/2025 dan ST/1764/VIII/KEP./2025, tertanggal 5 Agustus 2025. 


Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa mutasi ini terdiri dari 34 personel promosi atau flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel yang memasuki masa pensiun.


Salah satu perubahan penting adalah pengangkatan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri, menggantikan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri yang telah pensiun akhir Juni lalu. Selain itu, sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri juga mengalami pergeseran, antara lain: 


Komjen Akhmad Wiyagus diangkat sebagai Kabaintelkam Polri.


Komjen Mohammad Fadil Imran mengisi posisi Astamaops Kapolri.


Irjen Karyoto menempati jabatan Kabaharkam Polri.


Selain Mabes Polri, mutasi juga menyasar posisi Kapolda di tujuh wilayah strategis:


Irjen Asep Edi Suheri – Kapolda Metro Jaya


Irjen Adi Deriyan Jayamarta – Kapolda Sulawesi Barat


Brigjen Djati Wiyoto Abadhy – Kapolda Kalimantan Utara


Irjen Widodo – Kapolda Gorontalo


Irjen Dadang Hartanto – Kapolda Maluku


Brigjen Hengki – Kapolda Banten


Brigjen Marzuki Ali Basyah – Kapolda Aceh


Kapolri menyebut mutasi ini sebagai langkah penyegaran organisasi dan upaya meningkatkan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia.


Rdks/Tim krlip Nsl S2

Selasa, 29 Juli 2025

AKBP Marganda Aritonang Pimpin Pergantian Strategis 8 Pejabat Kunci Polres Simalungun.



SIMALUNGUN//Sindo7.id - Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang.S.H, S.I.K.,M.M., mendemonstrasikan kepemimpinan profesional dalam memimpin langsung upacara serah terima jabatan strategis yang melibatkan delapan posisi penting  dilingkungan Polres Simalungun sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pengaman dan ketertiban masyarakat.



Upacara serah terima jabatan ditubuh struktur kepolisian Resort Simalungun tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang pada Selasa 29 juli 2025 pukul 14 wib hingga selesai dilapangan upacara Mako Polres Simalungun pematang Raya kabupaten Simalungun.



Pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan  dan kesempatan bisa mengikuti acara serah terima jabatan dilingkungan Polres Simalungun," ujar AKBP Marganda Aritonang dalam sambutan pembukaan.


Kasih Humas polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Polri untuk masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang.

Kegiatan serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Perihal mutasi jabatan di lingkungan Polda Sumut,"ungkap AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Selasa 29 juli 2025.


AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya pergantian jabatan sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri."

Pelaksana serah terima jabatan dalam organisasi Polri adalah merupakan suatu hal yang rutin dan biasa sebagai wujud pengembangan dan pembinaan karier personel Polri," ucap Kapolres Simalungun.


Dalam kepemimpinannya AKBP Marganda Aritonang mengawasi pergantian beberapa jabatan strategis.Jabatan Kabag SDM Polres Simalungun diserah terima dari AKBP Gandhi,SH kepada KOMPOL Marnaek Sahala Ritonga,SH.

jabatan Kabag Logistik  berpindah dari KOMPOL Gering Damanik ,SH. kepada KOMPOL Pandapotan Butar - butar,SH.

Ditingkat sektor, Kapolres juga memimpin pergantian empat Kapolsek strategis .

Kapolsek Panei Tongah diserahterimakan dari AKP Halashon Sihotang Kepada AKP Daniel Jani Damanik ,SH.

Kapolsek Purba berpindah dari AkP August B.Manihuruk kepada AKP Edwin Angkasa Simanjuntak.

Kapolsek Tiga balata diserahkan dari AKP Sotarduga Panjaitan ,SH.kepada AKP Suit Purba Dasuha ,SH.

Dan Kapolsek Dolok panribuan beralih dari AKP Ikat Lubis,SH kepada IPTU Ponijan Damanik,SH


Hal ini pada hakekatnya adalah merupakan salah satu proses dinamisasi dalam pembinaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus sebagai upaya penyegaran dalam organisasi yang senantiasa harus dilaksanakan,"tegas AKBP Marganda Aritonang.


Kapolres Simalungun juga mengapresiasikan kinerja para pejabat lama dalam sambutannya," Saya  selaku Pimpinan dipolres Simalungun beserta seluruh staf dan Bhayangkari mengucapkan terima kasih dan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada AKBP Gandhi,SH.KOMPOL Gering  Damanik ,SH., AKP Halashon Sihotang, AKP August B.Manihuruk. AKP Ikat Lubis ,SH. atas prestasi baik yang saudara berikan selama bertugas dipolres Simalungun," ujar AKBP Marganda Aritonang.


Dalam Visinya AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya adaptasi terhadap tantangan masa depan."


Diharapkan melalui proses ini personel polri akan memperoleh ruang penugasan dan pengalaman yang lebih luas lagi dalam menghadapi dinamika gangguan  Kamtibmas yg semakin kompleks diera digital dan perkembangan teknologi yang semakin pesat," ungkap Kapolres.


Upacara yang dipimpin AKBP Marganda Aritonang ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan Polres Simalungun , termasuk Wakapolres Simalungun,  KOMPOL Edi Sukamto ,SH.MH.,para kepala satuan dan 17 Kapolsek sejajaran diwilayah hukum Polres Simalungun.

Kehadiran ibu ketua Bhayangkari cabang Simalungun Ny.Nanik  M .Aritonang beserta jajaran dan pengurus Bhayangkari menunjukkan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Kapolres.


Saya berharap saudara dapat segera beradaptasi dan memahami wilayah hukum polres Simalungun serta mampu membangun komunikasi,koordinasi dan kolaborasi dengan pejabat lainnya baik internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas tanggung jawab saudar," ucap AKBP Marganda Aritonang kepada para pejabat baru.


Dalam penutup sambutannya Kapolres menegaskan harapannya terhadap dinamika baru organisasi.


Dengan adanya pergantian pejabat dilingkungan Polres Simalungun ini hendaknya dapat memberikan warna baru dalam dinamika operasional Polres Simalungun untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum dan mampu membawa perubahan Dengan inovasi-inovasi baru,"pungkas AKBP Marganda Aritonang.


Rdks/Tim-Krlip (Kabiro EVA Aritonang)

Senin, 28 Juli 2025

Kabid Humas Polda Sumut: Belum Dapat Informasi Soal Dugaan Pemerasan Kadishub Julham Situmorang.



MEDAN//Sindo7.id - Terkait Viralnya Pernyataan Terbuka Kadishub Pematangsiantar Julham Situmorang atas dugaan pemerasan oleh oknum Polres Pematangsiantar terhadap dirinya, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol AKBP Ferry angkat bicara.


Kombes Ferry menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai pernyataan tersebut, baik dari internal kepolisian maupun dari laporan masyarakat secara langsung.


“Kami dari Humas Polda Sumut belum mendapatkan informasi resmi terkait kabar yang beredar tersebut,” ujar Kombes Ferry saat dikonfirmasi oleh team Media Sindo7.id , Senin (28/7/2025).


Ia menegaskan bahwa Polda Sumatera Utara sangat terbuka terhadap setiap bentuk pengaduan masyarakat, apalagi jika menyangkut dugaan pelanggaran etik maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. 


Seperti diberitakan sebelumnya, Pernyataan Kadishub Siantar, Julham Situmorang di akun Facebook pribadi miliknya yang menyebut Kanit Tipikor Polres Pematangsiantar, Lizar Hamdani meminta uang sebesar Rp 200 juta agar kasusnya dihentikan.


Julham Situmorang menyampaikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait penetapan dirinya sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan retribusi parkir di RS Vita Insani.


Pernyataan tersebut disampaikan Julham melalui akun Facebook pribadinya pada Senin (28/7/2025). Dalam unggahan tersebut, ia mengungkap adanya dugaan pemerasan oleh oknum aparat kepolisian.


Julham menyebut bahwa Kanit Tipikor Polres Pematangsiantar, Lizar Hamdani, diduga meminta uang sebesar Rp200 juta agar proses hukum atas kasus yang menjeratnya tidak dilanjutkan.


“Permintaan uang tersebut muncul sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka. Nilainya mencapai Rp200 juta, agar perkara ini tidak dilanjutkan,” tulis Julham dalam unggahannya. 


Ia juga mengungkap bahwa dugaan permintaan uang itu diketahui oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, dan beberapa pejabat internal di Dinas Perhubungan.


Pernyataan terbuka Julham sontak memicu perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Ia berharap pernyataannya mendapat tanggapan dari pimpinan institusi hukum dan pemerintahan, agar proses hukum bisa berjalan secara objektif dan adil. 


Rdks/Tim krlip (Sum)

Kadishub Siantar Resmi Ditahan, dan Upayah Penjemputan Paksa Dari Kediamannya.




PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Kadishub Yang Sempat Curhat di FB pribadinya, Akhirnya Dijemput Paksa dari kediamannya dan selama menjabat Kepala dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, (Julham Situmorang) adanya dugaan kuat kasus pungutan liar, yang baru dijemput oleh team personel Polres Siantar, Senin (28/07/2025).


Kapolres Siantar AKBP Sah Udur TM Sitinjak membenarkan penangkapan tersebut.” Tadi pagi anggota kami mengetahui keberadaan tersangka dan membawanya ke Polres,” bebernya kepada wartawan.


Dijelaskan, upaya penjemputan paksa dilakukan, karena tersangka yang kasusnya sudah P21 tanggal 16 Juli 2025 itu, sempat makir  atau tidak memunuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali untuk menjalani proses hukum di Kejaksaan Negeri Siantar. Dengan alasan sakit.


“Selanjutnya, kami menerbitkan surat perintah membawa dan tadi pagi anggota  mengetahui keberadaan tersangka dan membawanya ke Polres Pematangsiantar,” ujar Sah Udur.


Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, Julham Situmorang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Siantar  bersama barang bukti berupa  uang senilai Rp48.600.000 dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) retribusi parkir dari Rumah Sakit Vita Insani Kota Siantar.


Di tempat terpisah,  Kasi Intel Henry Situmorang didampingi Kasai Pidum, Arga Hutagalung  melalui keterangan pers mengatakan, Kejaksaan Negeri  membenarkan sudah menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Siantar.


“Sudah dilakukan penahanan di Rutan Kelas I A Tanjung Gusta Medan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 16 Agustus 2025,” kata Henry Situmorang.


Lebih lanjut dijelaskan, dugaan korupsi bermula Rumah Sakit Vita Insani terkait  izin penutupan sementara trotoar dan area parkir tepi jalan umum untuk keperluan renovasi gedung rumah sakit tahun 2024.


Dan, permohonan tersebut ditindaklanjuti pihak Dishub dengan menerbitkan tiga surat keputusan izin penutupan yang ditandatangani Julham Situmorang tanpa atas nama Walikota


Sementara, dalam surat tersebut, pihak rumah sakit diminta membayar Rp48 juta  sebagai bentuk kompensasi atas penutupan area parkir. Dan, dibayar alam tiga tahap kepada staf  Dinas Perhubungan Tohgom  Lumbangaol. Selanjutnya  diteruskan kepada  Julham Situmorang. Namun, tidak disetorkan ke kas daerah sebagaimana seharusnya


“Tindakan tersebut tidak melalui mekanisme resmi retribusi daerah, tidak tercatat dalam sistem keuangan pemerintah, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Sehinga diduga kuat dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain secara melawan hukum,” kata Henry Situmorang lagi.


Terdakwa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Ancaman  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4  tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.


Subsidair ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5  tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 Juta  dan paling banyak Rp250 juta.


“Kejaksaan Negeri Pematangsiantar berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan sebagai wujud nyata pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Pematangsiantar,” tutup Henry Situmorang.


Dari informasi, beberapa jam sebelumnya, Julham Situmorang melalui FB pribadi memposting, menyatakan kasusnya  dipaksakan. Bahkan, menolak menyerahkan uang Rp200 juta kepada oknum polisi.


Julham  juga menjelaskan,bahwa dirinya tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) meski ada menyatakan dilacak Kanit Tipikor Lizar Hamdani. 


Rdks/Tim kbr PS

Minggu, 27 Juli 2025

Kemenko Polkam-Lanud Hang Nadim Gandeng Media Perkuat Stabilitas dan Ketahanan Informasi di Kepri.



BATAM//Sindo7.id - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Lanud Hang Nadim menggandeng media lokal di Kepulauan Riau untuk memperkuat sinergi komunikasi publik dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan. 



Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Media Engagement antara Kemenko Polkam dan Lanud Hang Nadim, di lantai 1 Hotel Aston Pelita Batam, Minggu (27/7/2025).


Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa peran media sangat vital sebagai salah satu dari tiga pilar utama ruang publik, bersama pemerintah dan masyarakat.


"Transformasi digital tidak boleh menggerus eksistensi media yang kredibel. Kita harus perkuat kolaborasi agar media tetap menjadi saluran informasi yang sehat dan bertanggung jawab," ujar Marsda Eko, dalam sambutannya.


Eko juga mengumumkan perubahan nomenklatur Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam, sebagai bagian dari penyelarasan tugas dan fungsi kelembagaan.


Dalam paparannya, Eko menyoroti tantangan kebebasan pers di Kepri. Berdasarkan sinyalemen dari Dewan Pers, masih banyak persoalan terkait intervensi terhadap jurnalis, akses informasi publik yang terbatas, hingga ketidakpatuhan terhadap kode etik pers dalam pemberitaan kelompok rentan.


Ia juga menggarisbawahi rendahnya tata kelola perusahaan pers yang berdampak pada independensi redaksi dan kesejahteraan wartawan.


"Kami berharap diskusi ini bisa menjadi jembatan solusi bersama. Persoalan kebebasan pers, keterbukaan informasi, hingga profesionalisme media perlu ditangani secara menyeluruh," imbuhnya.


Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menyoroti sejumlah masalah serius berdasarkan catatan Dewan Pers, seperti masih maraknya intervensi terhadap jurnalis di Kepri, dominasi akses informasi oleh kelompok tertentu, serta pelanggaran etika dalam pemberitaan isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual dan kelompok rentan.


Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polkam, Muhammad Burhan menyebut bahwa akses informasi publik di Kepri belum terbuka secara optimal, dengan situs-situs resmi pemerintah yang minim pembaruan dan cenderung hanya menampilkan aktivitas kepala daerah.


"Beberapa jurnalis di daerah juga cenderung mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi, dan ini membahayakan kepercayaan publik. Selain itu, ketergantungan bisnis media terhadap pemerintah atau pihak swasta masih mengganggu independensi ruang redaksi," ungkap Burhan.


Sementara itu, Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung keterbukaan informasi dan membangun kerja sama strategis dengan insan pers.


"Media adalah mitra penting kami dalam menjaga stabilitas keamanan. Di era banjir informasi seperti sekarang, sinergi antara aparat keamanan dan media sangat dibutuhkan agar narasi positif bisa terus berkembang dan menangkal hoaks," jelas Hendro.


Lanud Hang Nadim, lanjut Hendro, selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dengan media lokal dan nasional dalam menyampaikan informasi secara transparan dan seimbang, khususnya di kawasan strategis seperti Batam.


"Kami berharap, ini menjadi forum silaturahmi yang membangun pemahaman dan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan media untuk memperkuat ketahanan informasi serta menjaga semangat kebangsaan di tengah tantangan era digital," imbuh Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani.


Rdks/Krlip kpr PS

Rabu, 23 Juli 2025

Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7, Apresiasi Kajati Sumut Atas Pelantikan Kajari Pematangsiantar Yang Baru.




MEDAN//Sindo7.id - Wakil Pimpinan Redaksi PT.Media Sindo Tujuh Perseorangan Terbatas, (Agus Putra Situmorang) Menyampaikan, "Selamat Bertugas Kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar yang baru." Bapak Erwin Purba SH, pada hari ini Tiba di Kantor Kejari, Jalan Sutomo P.Siantar Rabu (23/07/2025)


Terimakasih kepada Kajari Pematangsiantar sebelumnya, Jurist Precisely Sitepu SH MH, atas dedikasi dan kontribusinya selama menjalankan tugas.


Di acara yang bersamaan Jurist diangkat sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Kajari Pematangsiantar saat ini dijabat Erwin Purba, yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Asisten Intelijen Kejati Papua di Jayapura.


Erwin dilantik sebagai Kajari Pematangsiantar bersamaan dengan pelantikan Jurist sebagai Aspidum Kejati Sumut oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Dr Harli Siregar SH MHum, di Aula Adhyaksa Hall, Jalan Jenderal Besar AH Nasution Kota Medan, Senin (21/7/2025).


SELAMAT DATANG DAN BERTUGAS DI KOTA SIANTAR PAK PURBA, SEHAT DAN SUKSES SELALU.


Rdks/Tim krlip SUM - (Dps)

Selasa, 22 Juli 2025

Danrem 031/WB Hadiri Rapat Evaluasi Karhutla di Provinsi Riau.



‎PEKANBARU//Sindo7.id - Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono menghadiri Rapat Evaluasi Penanganan dan Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Konferensi Pers Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Karhutla, bertempat di Balai Serindit, Jl. Diponegoro, Pekanbaru, Selasa 22/7/25.



‎Rapat dipimpin langsung oleh Menteri LHK RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, serta dihadiri unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya, termasuk Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danlanud RSN, Kabinda Riau, serta para Dandim dan Kapolresta jajaran.

‎Dalam rapat ini dilaporkan bahwa titik api di wilayah Riau terus meningkat dengan dugaan kuat adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan. Riau kini telah ditetapkan dalam status Tanggap Darurat Karhutla.

‎Upaya penanganan dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan heli water bombing, dan patroli udara. Sementara itu, operasi darat akan terus diperkuat oleh jajaran TNI–Polri.

‎Dalam konferensi pers, Kapolda Riau menyampaikan sudah ada 35 laporan polisi dan 44 tersangka terkait tindak pidana Karhutla yang ditangani Polda Riau.

‎Danrem 031/WB menegaskan, TNI siap mendukung penuh upaya penanggulangan Karhutla, baik melalui operasi darat, koordinasi lintas sektor, hingga langkah mitigasi berkelanjutan.

‎Sinergi semua pihak dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan lingkungan.


Rdks/Krlip Riau HT - (Pen031)

Senin, 21 Juli 2025

Bupati Pelalawan Zukri Misran Temui langsung Warga Terdampak TNTN, Siap Cari Solusi Konkret.


PEKANBARU//Sindo7.id - Bupati Pelalawan, Zukri Misran, menemui  warga yang berada di lokasi kantor Gubernur Riau mengatasnamakan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan. Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, ini berlangsung depan kantor Gubernur Riau pada Senin (21/7/2025). 



Dialog tersebut menjadi wadah bagi Zukri untuk mendengarkan langsung tuntutan dan harapan masyarakat yang tengah menghadapi persoalan lahan.


Dalam responsnya, Bupati Zukri Misran menegaskan komitmennya untuk mencarikan solusi terbaik bagi warganya. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya dalam pertemuan ini bukan karena undangan resmi dari pihak manapun, melainkan didorong oleh panggilan hati sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab.


"Saya tidak hadir untuk mereka (instansi atau protokoler), tapi untuk mencarikan solusi apa yang terbaik bagi rakyat. Saya datang ke sini bukan karena diundang, tidak ada yang undang saya, tapi saya datang karena ingin menyelesaikan persoalan ini," ujar Zukri dengan lugas.


Lebih lanjut, Zukri menyampaikan kesiapannya untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat demi mencari jalan keluar dari permasalahan yang berlarut-larut ini. Ia bahkan mempersilakan warga untuk datang ke kediamannya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. 


"Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan datang ke rumah saya. Mau malam ini pun duduk bareng, ayo. Saya terbuka. Kita cari solusi bersama-sama," ajaknya, menunjukkan sikap keterbukaan.


Menurut Bupati, salah satu kunci penyelesaian masalah ini adalah dengan melakukan pendataan yang akurat sebelum aspirasi masyarakat dibawa ke tingkat pusat. Ia menekankan pentingnya data yang lengkap, seperti jumlah warga, lokasi pasti, dan legalitas lahan, agar tidak menjadi kendala saat disampaikan kepada pemerintah pusat. 


"Sekarang kita fokus dulu dengan data. Kalau data belum lengkap, bagaimana bisa kita sampaikan ke pemerintah pusat? Misalnya nanti Gubernur bawa ke Jakarta, ditanya jumlah warga, lokasi, legalitas, tapi tidak bisa jawab itu jadi masalah. Maka kita mulai dari pendataan dulu," ungkapnya.


Zukri juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk rakyat memerlukan langkah konkret, bukan hanya orasi dan aksi semata. Ia menegaskan kesiapannya untuk berbicara langsung kepada pihak tertinggi, termasuk Presiden, asalkan memiliki dasar data yang kuat. 


"Saya tidak mau hanya bicara tanpa data. Kalau datanya lengkap, saya bisa sampaikan langsung, misalnya ke Presiden. Saya ini berani bicara, tapi harus ada dasar," tegasnya.


Sebagai bukti komitmennya, Zukri memaparkan sejumlah langkah nyata yang telah ia lakukan untuk membantu masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan dan permasalahan terkait perkebunan sawit. 


"Masalah pendidikan sudah saya bantu. Anak-anak bisa sekolah. Soal buah sawit, saya bahkan sudah panggil perusahaan, saya marah karena tidak berpihak pada rakyat. Itu bukti saya ingin perjuangkan kalian," jelasnya.


"Saya tidak kenal kalian satu per satu, tapi saya tahu kalian sedang menderita. Dan tidak ada niat saya menyakiti atau menganiaya rakyat saya sendiri," ujarnya lirih, menunjukkan rasa keprihatinan yang mendalam. Bupati kemudian menutup pernyataannya dengan ajakan untuk tetap solid dan bekerja sama.


"Yang penting sekarang kita lengkapi data. Setelah itu, kita duduk bersama. Siapa yang mau datang, ayo datang. Saya tidak menutup pintu. Karena prinsip saya, pemimpin itu hadir untuk rakyat," pungkas Zukri.


Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, turut menekankan bahwa pendataan adalah kunci utama dalam penyelesaian permasalahan bagi warga Toro Jaya, Pelalawan. Syahrial menyatakan bahwa kehadiran Bupati Zukri Misran dalam diskusi ini adalah wujud nyata kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya, menunjukkan komitmen kuat dalam mencari solusi.


Syahrial juga menjelaskan bahwa pemerintah telah merumuskan empat langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan lahan dan relokasi warga di kawasan Toro Jaya.


"Langkah pertama adalah pendataan dan inventarisasi. Ini penting agar kita punya data yang akurat untuk menentukan solusi. Pendataan ini sudah dimulai sejak 20 Juli dan dijadwalkan selesai pada 27 Juli. Kita punya waktu satu minggu lagi untuk menuntaskan tahap ini," tegasnya.


Dalam kesempatan yang sama, Tupal Sirait, warga Desa Kusuma, menceritakan pengalamannya datang ke Toro Jaya sejak tahun 2006, di mana jalan menuju lokasi sudah lebar saat itu dan mereka diminta tinggal oleh Perbatinan. "Kami mohon kebijaksanaan Bapak Gubernur, Bupati, dan semua pihak," harapnya.


Senada dengan itu, Marianto, warga lainnya, menegaskan bahwa aksi mereka bukan bentuk perlawanan, melainkan kebutuhan akan kejelasan. "Kami sangat menghormati Bapak dan Ibu semua, tapi saat ini periuk kami telah diusik. Kami butuh kejelasan, bukan tekanan," pungkas Marianto. 


Rdks/Tim krlip Riau