Polisi Selidiki Tewasnya Wartawan di Kamar Mandi Kos di Medan, Korban Ditemukan Luka - Luka.

MEDAN //Liputan Sindo7.id - Polsek Medan Baru selidiki tewasnya oknum wartawan di kamarmandi kos-kosannya, melalui Kanit Reskrim, Iptu Paul M Tambunan, yang juga hadir di ruang jenazah mengungkapkan jika pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian oknum wartawan tersebut, tuturnya Sabtu (06/09/2025).

“Untuk sementara ini masih kita lakukan penyelidikan, tadi kita sudah olah tkp di tempat kosnya, cctv sudah kita ambil dan untuk beberapa orang saksi juga tengah kita mintai keterangan,” ujarnya.

Selain itu, dirinya turut mengungkapkan jika saat ini pihak nya masih menunggu pihak keluarga datang ke Medan untuk meminta persetujuan dilakukannya otopsi.

“Kalau soal otopsi itu tergantung keluarga, dan sampai saat ini kita masih menunggu keluarga yang dalam perjalanan dari Simalungun menuju medan,” Terangnya.

Setelah beberapa jam berada di ruang transit jenazah rumah sakit adven, selanjutnya jenazah nico pun di bawa petugas kepolisian dengan ambulance ke rumah sakit bhayangkara tingkat II medan. 

Oknum Wartawan tersebut bernama Nico Saragih yang tewas di kamar mandi kosnya di Jalan Pasundan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Jumat (5/9/2025) pagi.

Selanjutnya korban di temukan kekasihnya, dalam keadaan luka-luka di kepala dan di kaki serta ditangan. Penyebab tewasnya pria yang berprofesi jurnalis tersebut tetap masih kita tindaklanjuti prosesnya, tegaskannya.

Lanjut kekasih korban (Ica), kejadian tersebut tidak dipahaminnya mengetahui begitu jelas apa yang terjadi dengan Nico pada saat berada di dalam kamar mandi.

“Begitu aku masuk ke kamar mandi dan liat kondisinya sudah berdarah gitu, aku langsung minta tolong penghuni lain untuk bawa dia ke klinik. Tapi karna kondisinya cukup parah, di rujuk lah ke rumah sakit adven,” terangnya.

Namun tidak tertolong lagi, dikarenakan akibat luka yang cukup parah di bagian kepala, akhirnya Nico pun meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Adven, (kbr Mdn-PS).

Rdks/Tim kbr Mdn

Read More

Prof.Dr. Sutan Nasomal Buka Suara Agar Presiden Perintahkan, "Kementerian Komnas HAM Team" Bela Rakyat Untuk Keadilan di Hukum.. !!!

JAKART//Liputan Sindo7.id - Dari Berbagai aneka kejadian peristiwa protes demi dilakukan rakyat terjadi dimana mana tidak saja di Ibukota Jakarta saja melainkan di berbagai daerah juga terjadi protes, yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah, karena memang harus didengar dievaluasi kinerja aparatur pemerintah bahkan pihak pihak yang mengatakan dari rakyat fungsi jobnya para aparatur. 

Akibatnya terjadi banyak korban baik tewas luka luka ringan sedang bahkan cacat dibuatnya atas terjadinya peristiwa demo yang terjadi selama seminggu belakangan ini ujar Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi media onlen cetak dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta via telpon selulernya 2/9/2025. "Berkaitan kejadian peristiwa ini ini terjadi berbagai korban baik dari aparat sendiri maupun masyarakar. "

Supaya terlaksananya hukum yang sebagaimana mestinya Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto agar membentuk team yang saling membahu dengan memerintahkan para menteri yang membidangi bekerjasama dengan Komnas HAM RI mendata mengevaluasi menangani permasalahan ini. 

Tandas Prof Dr Sutan Nasomal SH MH.      Menurutnya kaitan kejadian peristiwa ini sebaiknya memang terhadap para korban di pihak kalangan SIPIL seperti misalnya,masyarakat dst. Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH juga ikut turut berduka cita kepada para korban baik dari Mahasiswa dan Masyarakat. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini.

PROF DR SUTAN NASOMAL : KOMNAS HAM JANGAN BUNGKAM KARENA TERJADI PENANGKAPAN LEBIH DARI 3000 ORANG. 

Masyarakat yang mendapatkan kekerasan penganiayaan oleh oknum petugas keamanan harus segera melaporkannya ke pihak KOMNAS HAM. Sebaiknya masing masing ketua BEM mengevaluasi mendata pihak korban dari mahasiswa atau dari masyarakat yang mengalami kekerasan ringan atau berat di saat terjadi aksi demo. PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH menilai hampir di semua daerah terjadi aksi demo dan ada saja kekerasan terjadi oleh perbuatan beberapa oknum petugas keamanan. Bila perlu masing masing ketua BEM bekerja sama dengan LSM membuat posko pengaduan untuk Masyarakat.

Informasi Sementara :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menangkap 3.195 orang dari massa yang terlibat aksi demonstrasi ricuh.

“Untuk data sementara yang dihimpun dari Polda jajaran sebanyak 387 orang telah dipulangkan, 55 orang telah ditetapkan tersangka, dan 2.753 dalam tahap pemeriksaan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Trunoyudo memperincikan sebaran pengamanan tersebut sebagai berikut:

1. Polda Metro Jaya: 1.240 orang.

2. Polda Jawa Timur (Jatim): 709 orang; 173 telah dipulangkan, 485 dalam tahap pemeriksaan, dan 51 ditetapkan tersangka.

3. Polda Jawa Tengah (Jateng): 653 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

4. Polda Jawa Barat (Jabar): 147 orang; 23 telah dipulangkan dan 124 dalam tahap pemeriksaan.

5. Polda Bali: 138 orang, 38 telah dipulangkan dan 100 dalam tahap pemeriksaan.

6. Polda Kalimantan Barat (Kalbar): 91 orang; 86 telah dipulangkan dan 5 dalam tahap pemeriksaan.

7. Polda Sumatera Selatan (Sumsel): 63 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

8. Polda DI Yogyakarta: 60 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

9. Polda Sumatera Utara (Sumut): 50 orang; 48 telah dipulangkan dan 2 dalam tahap pemeriksaan karena positif narkoba.

10. Polda Jambi: 17 orang dan saat ini telah dipulangkan.

11. Polda Banten: 15 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

12. Polda Sulawesi Barat (Sulbar): 6 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

13. Polda Papua Barat Daya: 4 orang yang saat ini ditetapkan tersangka.

14. Polda Sulteng: 1 orang dan saat ini telah dipulangkan.

15. Polda NTB: 1 orang dan saat ini telah dipulangkan.

Belum jelas ada berapa orang yang meninggal dari Mahasiswa dan Masyarakat akibat mendapatkan kekerasan dari pihak oknum penjaga keamanan selama menjalankan Aksi Demo di Jakarta dan daerah lainnya

Juga belum ada data yang jelas ada berapa mahasiswa dan Masyarakat yang masih berada di RS karena mengalami kekerasan penganiayaan berat oleh perbuatan oknum petugas keamanan.

Bila KOMNAS HAM bungkam maka pihak LSM atau LBH bisa membuka posko pengaduan untuk di investigasi kembali bekerjasama dengan masing masing Ketua BEM. Bila perlu Raport Merah oknum petugas keamanan yang melakukan tindakan kekerasan secara detil di umumkan di semua media nasional. Apalagi tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat bahwa hukum jangan tajam kebawah dan tumpul keatas.

Data Sementara Korban Meninggal dalam peristiwa aksi demo :

1. Affan Kurniawan

Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas setelah dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (28/8) malam.

2. Saiful Akbar

Saiful Akbar (46), Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, meninggal dunia di RS Grestelina setelah peristiwa kebakaran gedung DPRD Makassar pada Jumat (29/8).

3. Muhammad Akbar Basri

Muhammad Akbar Basri atau Abay, staf Humas DPRD Makassar, juga menjadi korban jiwa dalam peristiwa kebakaran gedung DPRD. Ia meninggal di lokasi kejadian pada Jumat malam dan sempat dibawa ke RS Bhayangkara.

4. Sarina Wati

Selain Abay, staf DPRD Makassar lainnya, Sarinawati (26), juga meninggal akibat kebakaran.

5. Rusdamiansyah

Di Makassar, korban jiwa lain adalah Rusdamiansyah atau Dandi (25), driver ojek online (ojol). Dandi tewas dianiaya saat demo ricuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah dituduh anggota intelijen oleh massa aksi.

6. Rheza Sendy Pratama

Korban berikutnya adalah Rheza Sendy Pratama, mahasiswa semester V Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Ia meninggal dalam kericuhan di depan Markas Polda DIY, Ring Road Utara, Minggu pagi (31/8).

7. Sumari

Seorang tukang becak bernama Sumari (60), yang sehari-hari mencari nafkah dengan mangkal di kawasan Pasar Gede, meninggal dunia di tengah memanasnya bentrokan antara aparat kepolisian dan massa di sekitar Bundaran Gladak, Solo, Jumat malam (29/8).

Rasa Cinta dan Perduli Mahasiswa kepada Negara Indonesia sangat tinggi. Sehingga aksi demo ini terjadi karena perlunya pemerintah pusat dan daerah di kritik serta di nasehati. Agar tidak mengorbankan Masyarakat untuk segelintir kelompok.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH Meminta dan Mohon bantuannya LSM dan LBH agar mendata korban yang ditangkap dan korban yang meninggal atau di rawat akibat cidera berat. 

Narasumber : PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH

Rdks/Tim redaksi 

Read More

Jetro Sibarani Minta Propam Polda Riau Segera Periksa 3 Oknum Anggota Polri.

PEKANBARU Liputan Sindo7.id - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Riau melakukan pemeriksaan terhadap Bie Hoi selaku korban atas perkara dugaan pelanggaran kode etik 3 oknum anggota Polri. Dimana, oknum polisi tersebut diduga kuat tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas Bilyet Deposito Bank BPR Fianka Rezalina Fatma a/n Bie Hoi dan Halim Hilmy.

Pantauan awak media, Bie Hoi memenuhi panggilan penyidik Propam Polda Riau sejak pukul 09.00 pagi hingga sore hari. Ia didampingi oleh keluarga dan tim pengacara Jetro Sibarani, SH., MH., Jetro Sitorus, SH, dan Efrat Sibarani, SH yang tergabung dalam Law Firm Jet Sibarani. Jumat (29/8/25).

Usai pemeriksaan, kepada awak media, Bie Hoi menyampaikan, “Hari ini saya memenuhi panggilan penyidik Propam Polda Riau untuk menindaklanjuti laporan kami atas dugaan pelanggaran kode etik 3 oknum anggota Polri. Tadi, ada sekitar 15 pertanyaan dari penyidik, dan semua sudah kami sampaikan dengan baik. Saya berharap, pihak Propam Polda Riau segera menyelesaikan perkara ini secepatnya dan profesional,” ujar Bie Hoi di halaman Mapolda Riau.

Sementara itu, Jetro Sibarani, SH., MH., selaku pengacara Bie Hoi dan Halim Hilmy menjelaskan, kasus ini berawal dari terbitnya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh 3 oknum polisi. Ia menduga, ketiga oknum polisi tersebut tidak menjalankan SOP dalam melaksanakan tugas.

“Klien kami sama sekali tidak pernah membuat surat laporan kehilangan di kantor polisi manapun. Oleh karena itu, kami berharap kepada penyidik Propam Polda Riau segera memanggil dan memeriksa masing-masing oknum polisi tersebut. Kuat dugaan, ketiga oknum polisi ini tidak melakukan tupoksi secara profesional dalam menerima dan membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang,” tegas Jetro Sibarani.

Ditambahkannya, “Kita semua disini tidak tau apa motif dan tujuan dari ketiga oknum polisi tersebut mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang terlihat asli tapi palsu (aspal-red). Namun kami percaya, Kabid Propam Polda Riau beserta penyidik dapat mengusut secara tuntas tindakan/prilaku oknum-oknum anggota polri yang tidak menjalankan tupoksinya secara professional dan bertanggungjawab,” tegas Jetro Sibarani.

Terakhir, ia juga menyampaikan, adapun ketiga oknum polisi yang mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang adalah; Aipda RW saat bertugas di Polresta Pekanbaru, Aipda BS di Polsek Senapelan, dan Aiptu RH di Polresta Pekanbaru. Masing-masing surat laporan kehilangan tersebut dikeluarkan pada tahun 2022. 

Rrdks/Tim krlip Riau HT (*)

Read More

Warga Siantar Barat Memberikan Apresiasi, "Kepada Andika Prayogi Sinaga" (Anggota DPRD P.Sianatar) Terkait Perbaikan Jalan Rusak.

PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7.id - Warga Memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Andika Prayogi Sinaga (Anggota DPRD-Kota Pematangsiantar), terkait keluhan aspirasi warga dari kecamatan Siantar Barat, khusus warga kelurahan teladan, sudah mendapatkan realisasi perbaikan jalan, ucap seorang warga kepada awak media,pada hari Rabu (27/08/2025).

Dimana Andika Prayogi Sinaga anggota DPRD Kota Pematangsiantar, mendapat masukan aspirasi terkait jalan rusak, dari warga yang tinggal di persimpangan Jalan Enggang-Kasuari, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat. Keluhan Aspirasi warga yang disampaikan langsung oleh Jonner Damanik mewakili warga,  kepada Andika Prayogi Sinaga saat Reses Pertama -Tahun 2025. Untuk Daerah Pemilihan I (Siantar Barat dan Siantar Utara) di Lapangan Kayu, Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Rabu (18/06/2025) dibulan yang sudah lewat.

“Kata Yogi dari hasil keluha warga untuk perbaikan jalan rusak, yang saya tindak lanjuti, dan berlanjut pekerjaan sedang berlangsung dengan proses perbaikan, cara bergotong royong, pada hari ini Rabu (27/08/2025), dari pantauan awak media di lokasi. turun hadir lurah teladan beserta jajarannya, untuk mewakili Pak Camat Siantar Barat. Kegiatan ini sekaligus menindak lanjuti laporan aspirasi warga juga ini, dan kita kerjakan bersama-sama, jelaskan Yogi yang dampingi langsung Istri Indah Lestari.

Tambahkannya, dan akan berlanjut tidak hanya jalan rusak, yang kita perbaiki, berikut Lampu Penerangan Jalan nya juga, akan segera kita perbaiki, agar pada malam hari visibilitas keselamatan pengguna jalan semakin terhindar dari bahanya dan terlebih keamanan lingkungan bisa terjaga." Tutup Yogi. 

Rdks/Tim krlip SM (Aps)

Informasi Pelayanan publik 

(0821-2193-0001)

Read More

Polres Simalungun Dengan Sigap Tangani Karhutla, Wujud Kehadiran Negara Jaga Lingkungan dan Kamtibmas di Simalungun.

 

SIMALUNGUN//Liputan Sindo7.id - Kepolisian Resor (Polres) Simalungun melalui jajaran Polsek Purba kembali menunjukkan kesigapan dan profesionalisme dalam menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat. Kali ini, langkah cepat dilakukan menyikapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terdeteksi melalui sistem hotspot Lancang Kuning di wilayah hukum Polsek Purba.

Kebakaran terjadi di kawasan perbukitan Dusun Sihalpe, Nagori Sihalpe, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun. Peristiwa ini diketahui sejak Minggu, 24 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai ±100 hektare.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada Selasa, 26 Agustus 2025 pukul 22.30 WIB, menjelaskan bahwa Polri berkomitmen hadir di tengah masyarakat dalam setiap persoalan, termasuk penanganan bencana alam seperti karhutla. “Polsek Purba bersama pemerintah nagori langsung turun ke lokasi melakukan pengecekan, memastikan kondisi aman, serta mencegah kebakaran meluas. Kehadiran Polri ini adalah bukti bahwa negara hadir memberikan perlindungan bagi masyarakat,” ujar AKP Verry.

Menindaklanjuti laporan adanya hotspot, Bhabinkamtibmas Polsek Purba Aipda Tommy C.H. Siburian, bersama Pangulu Nagori Sihalpe, Kepala Dusun III, dan perangkat desa, langsung melakukan pengecekan lapangan pada Selasa, 26 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.

Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa api yang semula melahap dua perbukitan di wilayah tersebut telah padam. Namun, sisa kayu dan semak belukar yang terbakar masih mengeluarkan asap. “Kondisi ini kami pantau ketat untuk memastikan tidak ada titik api baru yang muncul. Kami juga memberikan imbauan kepada warga agar lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ungkap Aipda Tommy.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, lahan yang terbakar mayoritas adalah lahan masyarakat yang tidak terkelola dan dipenuhi semak belukar. Kondisi tersebut membuat api cepat menyebar ketika kebakaran terjadi. Meski demikian, kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material besar, namun menimbulkan kerusakan vegetasi di area seluas ±100 hektare.

Pangulu Nagori Sihalpe, Bapak Andi Winariadi, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Polsek Purba. “Kami sangat berterima kasih kepada Polri yang cepat tanggap turun ke lapangan. Kehadiran Bhabinkamtibmas membuat masyarakat merasa tenang dan yakin bahwa permasalahan ini bisa ditangani bersama,” ucapnya.

Dalam penanganan karhutla, Polsek Purba tidak hanya bergerak sendiri. Sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah desa, serta masyarakat setempat menjadi kunci dalam memastikan api tidak kembali membesar. Kepala Dusun III Nagori Sihalpe kecamatan haranggaol Horison menyebut keterlibatan langsung warga dalam memberikan informasi awal sangat membantu. “Begitu masyarakat melihat asap, mereka langsung melaporkan. Tindakan cepat ini sangat penting untuk mencegah kebakaran semakin luas,” ungkapnya.

Selain itu, Polsek Purba juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar tidak melakukan praktik pembakaran lahan, baik untuk membuka kebun maupun membersihkan semak. Hal ini sesuai dengan instruksi Kapolres Simalungun agar seluruh Polsek meningkatkan patroli wilayah rawan karhutla.

AKP Verry Purba menegaskan bahwa Polres Simalungun akan terus meningkatkan pemantauan titik api melalui aplikasi Lancang Kuning serta patroli bersama instansi terkait. “Kami tidak ingin kebakaran ini terulang. Polri mengajak semua pihak berperan aktif menjaga lingkungan. Upaya pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan saat api sudah meluas,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Polri akan menindak tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan. “Jika terbukti ada pelanggaran hukum, tentu akan diproses sesuai aturan. Namun, langkah utama tetap mengedepankan pencegahan dan penyadaran kepada masyarakat,” ungkap AKP Verry.

Kehadiran Polsek Purba dalam penanganan karhutla di Nagori Sihalpe kecamatan haranggaol Horison menunjukkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga berperan aktif melindungi lingkungan hidup serta memberikan rasa aman bagi warga sekitar.

Dengan adanya kolaborasi aparat, pemerintah desa, dan masyarakat, kebakaran yang sempat menghanguskan ratusan hektare lahan akhirnya dapat dikendalikan. Situasi pun kembali kondusif, dan warga diimbau terus meningkatkan kewaspadaan demi mencegah kebakaran serupa di masa mendatang.

Kbr-(EVA ARiTONANG).

Read More

Perusahaan Produksi Es Krim Pematangsiantar, "Dilaporkan Ke-Disnaker Usai Karyawannya Diminta Buat Surat Pengunduran diri.

PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7.id -  Perusahaan es krim, PT Huang Chang Chung dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Pematangsiantar. Laporan itu usai beberapa karyawannya diberhentikan dengan pekerja diminta untuk membuat surat pengunduran diri.

Perwakilan karyawan PT Huang Chang Chung, Sukoso Winarto menilai pimpinan perusahaan memaksa mereka mengundurkan diri. Penyerahan surat resign itu dilakukan di salah satu warung kopi.

Menurutnya, para karyawan sudah bekerja dengan perusahaan distribusi es krim bermerek Aice itu dari sejak merintis hingga ke penjualan [skala besar] sampai seperti saat ini. Sukoso mengatakan, ia datang ke kantor Disnaker ingin memperjuangkan keadilan buruh.

"Ada kehilangan yang dituduhkan secara semena-mena. Sopir dan helper [asisten] dituduh menghilangkan barang-barang yang akan diantarkan. Padahal kejadiannya tidak begitu," ucap Sukoso.

Parahnya, kata dia, selama ini perusahaan tidak memenuhi pengupahan pekerja di Kota Pematangsiantar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara (UMP-Sumut) tahun berjalan. Di mana, UMK Pematangsiantar yang mengacu UMP Sumut sebesar Rp 2.992.559.

"Mereka [karyawan] dapatnya tidak segitu. Oleh karena itu, kita meminta seluruh dokumen perusahaan harus diperiksa oleh pemerintah setempat," ujar Sukoso.

Sementara itu, pihak PT Huang Chang Chung melalui seorang perempuan penerjemahnya mengatakan pihaknya memperlakukan para pekerja seperti keluarga sendiri.

"Saya tidak pernah mengancam karyawan saya. Saya percaya sama hati. Kita percaya Indonesia itu negara hukum. Saya berani duduk di sini dan saya berani bertanggung jawab," tutur manajemen perusahaan.

Terpisah, Kadisnaker Robert Sitanggang menyebut saat ini pihaknya memberikan waktu untuk kedua belah pihak melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

"Kita minta terlebih dahulu kedua belah pihak melengkapi berkas-berkas. Untuk selanjutnya tahapan klarifikasi-mediasi. Nanti kita lihat [titik temunya] bagaimana," ujarnya Senin (25/08/2025).

Rdks/Tim kbr (PS)

Read More

Mabes Polri Instruksikan Jajarannya, "Untuk Lindungi Wartawan Saat Bertugas Agar Jangan Ada Kasus Kekerasan Kedepannya."

JAKARTA//LIPUTAN Sindo7.id - Mabes Polri melalui Karopenmas (divisi humus), Menyampaikan Media merupakan mitra strategis Polri. Wartawan juga salah satu sumber utama dari informasi, dan literasi bagi masyarakat. 

Dari seluruh jajaran untuk melindungi kerja wartawan (jurnalis), yang bertugas selama menjalankan tugasnya, khususnya saat momen peristiwa. Hal itu menyusul terjadinya aksi kekerasan aparat terhadap jurnalis yang belakangan terjadi.

“Meminta kepada seluruh jajaran melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang objektif dan profesional serta bekerja sama dalam setiap aktivitas,” tutur Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Trunoyudo menyampaikan, media merupakan mitra strategis Polri. Wartawan pun menjadi salah satu sumber utama informasi dan literasi bagi masyarakat.

“Media sangat berperan besar dalam memberikan informasi kinerja Polri secara profesional serta program-program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan masyarakat serta program strategis lainnya,” tutupnya. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

H Faidil Siregar. SAg, Buka Suara Dan Menyatakan Sikap "Selaku Mantan Ketua DPD-BKPRMI P. Santar Menyesatkan."

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Dirinya Bersikap Dan Menyatakan, Dengan Atas Nama Ketua Terpilih Berikut Sebagai ketua Tim Formatur terpilih ahmad khoir Parinduri S.Hi, sangat menyanykan terkait tutur stetmen Akhy h. Faidil Siregar tentang ketua wilayah tidak layak menjadi ketua umum DPW karena tidak paham AD/RT. Saya sebagai ketua umum terpilih dan sebagai ketua tim formatur memohon maaf kepada ketua UMUM DPW BKPRMI SUMUT, tentang pernyataan akhina faidil Siregar. 

Perlu saya sampaikan saya sebagai mantan bendahara umum DPD BKPRMI kota pematangsiantar, periode sebelumnya mengetahui proses musda VIII Sampai menghasilkan keputusan ketua terpilih dan tim formatur. 

"Itu semua di jalankan dan di tanggung jawab pun oleh H faidil siregar, tanpa ada intervensi oleh DPW BKPRMI SUMUT."

Kekecewaan H faidil siregar muncul setelah rapat formatur terakhir yg di hadiri oleh seluruh tom formatur yg tidak menghendaki H faidil siregar menjadi ketua MPD, dan itu hasil rapat formatur terakhir. Walaupun rapat formatur pertama ia memintak menjadi ketua MPR Dengan dalil wajib dan otomatis karena amanah AD/ART BKPRMI  dan terkesan intimidatif, namun tim formatur memang tidak menghendaki beliau dan saya sudah bertanya terjemahan pasal tersebut (pasal 22 AD dan pasal 19 ART BKPRMI) . 

Kepada sekretaris umum DPW akhi mujhirul iman dan sudah mengkonfirmasi ke ketua 1 bidang organisasi DPP BKPRMI Akhi Hy. Munawar bahwa terjemahan pasal tersebut seluruh mantan mantan ketua umum DPD BKPRMI diberikan gak yg sama untuk menjadi ketua MPD atas dasar itulah formatur memilih tidak akhi H. Faidil Siregar. 

Disini kekecewaan akhi H faidil siregar dan yang sangat disayangkan tidak lebih awal berkomunikasi dengan saya selaku ketua umum terpilih dan ketua tim formatur yang berkewenangan menyusun komposisi pengurus BKPRMI kota pematang siantar periode 2025-2030, tapi H.faidil siregar membuat opini yang sesat padahal ini persoalan internal formatur hasil dari MUSDA VIII, yang juga beliau bagikan dari formatur. 

Dan itu sangat meresahkan kader kader BKPRMI dan mantan mantan ketua umum BKPRMI di kota pematang siantar karen menganggap akhi H faidil siregar tidak memiliki jiwa besar dan contoh yang baik, dan sampai hari ini hasil berita acara rapat formatur belum disampaikan kepada DPW BKPRMI sumut. 

Rdks-Tim

Read More

Peristiwa Kecelakaan Tunggal, Hantam Trotoar Pembatas Jalan dan Pengemudi Mobil BB 1140 YF Belum Dapat di Temukan.

MEDAN//Sindo7.id - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan kantor PDAM Tirtanadi, Minggu (24/8/2025) dini hari. Satu Unit mobil SUV merek DFSK S560 berwarna putih dengan nomor polisi BB 1140 YF terbalik usai menabrak pembatas jalan hingga menghantam ruko.

Informasi dihimpun di lokasi, mobil tersebut melaju dari arah Masjid Raya sekitar pukul 03.00 WIB. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, pengemudi kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan trotoar, lalu menghantam tiang trotoar sebelah kiri, sebelum akhirnya menabrak ruko dan terbalik di badan jalan.

Ditempat terpisah, Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP I Made Parwita membenarkan peristiwa itu. “Pengemudi mobil diduga kabur. Saat diperiksa, petugas menemukan handphone dan kunci mobil yang tertinggal di dalam kendaraan,” ujarnya kepada wartawan.

Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan mobil ke Mapolsek Medan Kota guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, identitas pengemudi masih dalam pencarian pihak kepolisian. 

Rdks/kbr-mdn (Thg P)

Read More

Lintas Dumai-Duri Jadi Sorotan Publik Terkait Maraknya Ilegal Penampungan Inti dan CPO Kelapa Sawit.

PEKANBARU RIAU - Reporter Channel youtuber TV MS7 Dengan Media SINDO7.id Tim, melaporkan dari lokasi kejadian, dari Pantauan saat ini. Menjamurnya Gudang-gudang yang di duga transaksi atau penadah Crude Palm Oil atau CPO, berikut Pengoplosan Kernel Sawet menjadi perhatian utama publik yang akan merusak mutu sebenarnya.

Pasalnya Gudang-gudang Tersebut diduga kuat untuk proses transaksi supir tengki dan truk yang sudah bermuatan, berikut aktivitas pencampur cangkang sawit, setelah Inti sawit yang murni diturunkan, agar muatan tetap seperti awalnya dan kembali didalam gudang di timbang untuk memastikan kilogramnya sesuai dengan surat dari pabrik, ungkap warga yang berada di lokasi dan tidak bersedia namanya disebut. 

Di tempat terpisah, warga (Ss) menyampaikan kepada Wartawan media sindo7.id dan reporter TV-MS7 NASIONAL, adanya dugaan gudang -gudang tersebut bermitra dengan pihak APH di wilayah hukum Polda Riau, dikarenakan bengitu beraninya dan Menjamurnya Gudang-gudang Tersebut seperti usaha yang di legalkan berjalan di lintas Dumai-Duri, katanya (ss).

Senada, udah penampungan tersebut dan transaksi dalam gudang dengan supir tengki yang bermuatan CPO (crude palm oil) baik dengan truk yang bermuatan inti sawit, sepertinya sedikitpun tidak ada lagi takutnya.

Atas kejadian ini warga setempat meminta agar pihak aparat penegak hukum, dan pemerintahan terkait dapat bertindak secara tegas, khusus Polda Riau berikut Kapolri harus bersikap dan memberikan perhatian khusus, dikarenakan Yang terjadi saat ini, bisa merusak produksi inti sawit dan SOP, ungkapnya.  

Sebelum berita ini diterbitkan/diturunkan, dari team Awak media berusaha untuk adakan konfirmasi tapi tidak ada sambutan, dikarenakan dihalangi penjaga pos didepan gudang. Berikut berdalih boos tidak ada baik dengan penanggung jawabnya, hanyalah pihak penjagaan menyampaikan kami hanyalah digaji selainnya kami kurang paham, dari salah satu penjaga pos gudang yang merasa kebal hukum dan terkesan arogan. 

Rdks/Tim krlip Riau HT

Read More

Noel Usai Resmi' di Tetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK, Langsung Minta Maaf Kepada Presiden.

JAKARTA//SINDO7.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel meminta maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto seusai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Hal itu disampaikan Immanuel Ebenezer saat hendak berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).

Pertama saya mau meminta maaf kepada Presiden Prabowo, kedua kepada anak dan istri saya dan ketiga saya meminta maaf kepada rakyat Indonesia, kata Noel.

Diberitakan sebelumnya, Noel telah ditetapkan menjadi tersangka bersama 10 orang lainnya atas kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pakai Rompi KPK, Immanuel Ebenezer Menangis saat Pertama Kali Muncul ke Publikasi

Total ada sebelas orang yang mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro Diperbarui 22 Agu 2025.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Menangis saat Digelandang KPK

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Menangis saat Digelandang KPK. 

* KPK rilis kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3, seret Wamenaker Noel.

* Noel dan 10 tersangka lain ditangkap, terlihat emosional saat digiring.

* Kasus terkait dugaan pemerasan perusahaan pengurus sertifikat K3. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merilis kasus dugaan korupsi terkait pemerasan perusahaan yang mengurus sertifikat K3. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaaan, Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel.

Dari Hasil Liputan Sindo7.id  saat berada di Gedung KPK, Jumat (22/8/2025), para tersangka mulanya turun dari lantai atas dengan menuruni anak tangga. Tampak semua sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Mereka berjalan pelan. Total ada sebelas orang.

Immanuel Ebenezer Menyeka Air Mata

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Menangis saat Digelandang kpk 

Noel berjalan paling depan di antara tersangka lainnya. Sepanjang menuruni anak tangga, wajahnya terlihat murung. Noel juga tampak menyeka air mata. Sementara tersangka yang lain, menunduk.

Sebelum jumpa pers dimulai, para tersangka diperlihatkan ke awak media. Setelah beberapa saat momen tersebut diabadikan, Noel dan sepuluh tersangka lainnya kembali digiring ke dalam ruangan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer

Saat akan kembali masuk ke dalam, Noel yang berdiri di posisi tengah berjalan perlahan. Dia tampak lebih tenang. Kemudian tangan kanannya mengepal. 

Dan dia sempat tersenyum ke arah awak media.

Kronologi OTT KPK

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Fitroh mengatakan dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan.

Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Fitroh. OTT KPK tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker Immanuel Ebenezer.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam  Sebelum Penetapan :  

Sebelumnya Pihak dari KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan korupsi berupa pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan ini KPK menetapkan dan menahan 10 orang sebagai tersangka, salah satunya adalah IEG (Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029).

Para tersangka diduga melakukan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Akibat pemerasan yang dilakukan, masyarakat harus membayar Rp6.000.000 dari harga yang seharusnya hanya Rp275.000. Hasil pemerasan yang dilakukan para tersangka sejak tahun 2019 sampai saat ini telah mencapai Rp81 M.

KPK menyayangkan korupsi yang terjadi di sektor ketenagakerjaan, karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian negara, sehingga kualitas sistem tata kelolanya seharusnya menjadi kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional, bukan justru dipersulit dan berpotensi pada terhambatnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025. (S2). 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Warga Desa Sei Sebesi-Kepri Curiga Keadaan Rumah Kosong dan Langsung Menggerebeknya Ternyata, "Oh Ternyata di Jadikan Sebagai Markasnya Transaksi Narkoba.

KARIMUN//Sindo7.id - Warga Desa Sei Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menggerebek satu unit rumah kosong yang di curigai sarang peredaran narkoba. Kamis, (21/08/2025), dari hasil kutipan informasi wartawan media sindo7.id (sdr).

Dari hasil pantauan aksi tersebut, warga berhasil menyaksikan adanya tiga pria didalamnya di duga sedang menjalankan aktivitas transaksi narkoba dan langsung melaporkan kepihak aparat penegak hukum terdekat, 

Dari hasil pemeriksaan aparat penegak hukum, ternyata salah satunya diduga seorang oknum anggota TNI AD aktif berinisial CH (38). Sementara dua lainnya adalah GU (33) dan EM (25). langsung membuat heboh masyarakat setempat.

Ditempat terpisah Kapolres Karimun, AKBP Robby Topan Manusiwa, menjelaskan bahwa awal mula pengungkapan kasus ini, berasal dari kecurigaan warga di rumah kosong tersebut.

“Masyarakat setempat mencurigainya keadaan rumah kosong tersebut, digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba. Mereka kemudian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan tiga orang yang membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi,” kata Robby.

Senada, Kecurigaan warga tersebut terbukti benar. Saat digerebek ternyata ditemukan sejumlah barang bukti berupa sabu, pil ekstasi, alat hisap sabu, hingga timbangan digital. Warga kemudian menyerahkan ketiga pelaku ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

“Setelah diamankan, para pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek setempat,” kata Robby.

Polres Karimun kini telah berkoordinasi dengan Kodim 0317/TBK untuk menangani kasus hukum yang melibatkan oknum anggota TNI tersebut.

“Untuk oknum anggota TNI, kami sudah serahkan ke pihak Kodim agar diproses sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

Rdks/Tim kprwl Kpri P-2 (kabiro-Sdr)

Read More

DPP SPKN - Frans Sibarani Penuhi Panggilan Dirkrimsus Polda Riau atas Laporan Perjalanan Dinas dan Makan Minum DPRD Riau Tahun 2024-2025.

PEKANBARU//Sindo7.id - Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Kamis, 21 Agustus 2025 penuhi panggilan Dirkrimsus Polda Riau atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun anggaran 2024 - 2025.

Panggilan tersebut dihadiri langsung oleh Sekjend DPP-SPKN Frans Sibarani untuk memberikan keterangan dan dokumen terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023-2024 dan Kegiatan Makan dan Minum pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2025 bersumber dari Dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 - 2025, yang dilaporkan pihaknya ke Ditreskrimsus Polda Riau.

Frans Sibarani menyebutkan, pemanggilan tersebut berdasarkan laporan DPP-SPKN dengan surat laporan Nomor: 140/Lap-DPP-SPKN/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025 kemarin.

"Hari ini kami memenuhi panggilan Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau terkait laporan dugaan korupsi perjalanan dinas dan makan minum di Sekretariat DPRD Provinsi tahun anggaran 2023 - 2025," ujar Frans kepada media, Kamis (21/8/2025).

Selanjutnya, Frans Sibarani juga menyebutkan adapun pemangilan hari ini guna kepentingan pengumpulan bahan keterangan dokumen atas informasi dari DPP SPKN, yang segera akan ditindak lanjuti oleh Subdit lll Ditreskrimsus Polda Riau dengan No B1722/Vlll/ RES.3.3/2025/Ditreskrimsus.

Frans Sibarani selaku sekjen DPP SPKN menyebutkan praktek perjalan dinas dan makan minum diduga adalah bisnis politik meyakini potensi korupsinya kuat dan besar, "Maka untuk itu kami dari DPP SPKN akan tetap mendorong pihak Polda untuk dilakukannya penyelidikan terkait kwitansi, tiket, stempel, tanda tangan, honor, sewa gedung, yang mencurigakan serta menjurus pemalsuan dokumen, atau bodong".

"Praktek dugaan korupsi perjalanan dinas dan makan minum di DPRD Riau ini akan tetap kita kawal," sebutnya lagi mengakhiri keterangan.

Berita sebelumnya dengan judul, DPP-SPKN Laporkan Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum Setwan DPRD Riau Rp40,1 Miliar ke Polda Riau. "Gubernur Riau Pusing Akibat Defisit Anggaran"

Laporan dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran makan minum tahun anggaran 2025 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau resmi dilaporkan DPP-SPKN ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani dengan surat laporan Nomor: 140/Lap-DPP-SPKN/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025.

Ia mengatakan, total anggaran yang dipersoalkan yakni anggaran Kegiatan Makanan dan Minuman di Sekretariat DPRD Riau dengan pagu mencapai Rp40.142.436.000 dengan rincian, yakni:

1.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp220.800.000,-

2.Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan Rp380.000.000.-

3.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp115.000.000,-

4.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.449.386.000.-

5.Belanja makanan dan minuman untuk bulan Januari 2025 Rp199.650.000,-

6.Belanja makanan dan minuman Rapat (Fasilitasi Pelaksana tugas Badan musyawarah) Rp110.400.000,-

7.Belanja makanan dan minuman jamuan tamu (Wakil ketua DPRD) untuk bulan Januari 2025 Rp196.500.000,-

8.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu (Wakil ketua DPRD) untuk bukan Pebruari 2025 Rp196.500.000,-

9.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu Rp7.174.200.000,-

10.Belanja makanan dan minuman  jamuan tamu (Ketua DPRD) Bulan Januari 2025 Rp198.000.000,-

11.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu (Ketua DPRD) untuk bulan Pebruari 2025 Rp198.000.000,-

12. Belanja makanan dan minuman Aktivitas lapangan Rp 2.870.400.000.-

Menurut Frans, berdasarkan data dokumen yang dirangkum tim DPP-SPKN maka patut diduga pada kegiatan tersebut terjadi tindak pidana korupsi. "Ini bukan sekedar kejahatan biasa tetapi kejahatan ter-sistim yang dibungkus melalui kegiatan makanan dan minuman pada Sekretariat DPRD Riau. Bisa disebut item kegiatan tersebut hanya 'Modus'," ujarnya.

Disisi lain, Sekjen DPP-SPKN mengatakan, Gubernur Riau Pusing Tujuh Keliling Akibat Defisit, Sementara DPRD Riau Menikmati Anggaran Makan Minum yang enak dengan anggaran mencapai 40 Miliar dalam DPA Pada Tahun 2025.

"Katanya efesiensi anggaran di saat gentingnya keuangan Riau namun faktanya dalam kegiatan DPRD Riau ada kegiatan makan enak," sindirnya.

Anggaran  makan minum dalam DPA  sampai 40 Milyar pada tahun 2025 sebenarnya kegiatan makan minum di DPRD Riau ini makan apa dan minum apa hingga mencapai 40 milyar, belum lagi nanti dari APBD-P tahun 2025 pasti nambah lagi, ucapnya.

Dikatakan Frans lagi, Gubernur Abdul Wahid pernah sampaikan dalam rapat sampai bingung tuju keliling, akibat defisit Rp3,7 Triliun anggaran,  duitnya dari mana. Bahkan di Nolkanpun kegiatan tidak akan bisa bayar, sebut Gubernur Riau. Namun  fakta di lapangan kegiatan perjalan dinas, Makan minum DPRD Riau kok ratusan milyar, jalan jalannya entah kemana dan apa hasilnya? ditambah lagi anggaran makan minumnya, ucap Frans sibarani.

Kami menyakini dalam anggaran makan minum 40 Milyar di dalam DPA diduga telah terjadi korupsi yang di bungkus dengan jamuan tamu dan kegiatan lapangan, tegas Frans.

Kesimpulan kami anggaran perjalanan dinas yang sudah kami sorot sebelumnya dan makan minum adalah anggaran ATM politik termasuk praktik koruptif terselubung yang dibungkus dengan rapi, terangnya.

Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani  meminta Polda Riau melalui Ditreskrimsus Polda Riau agar mengambil langkah tegas atas laporan ini. Kwitansi kwitansi kegiatan perjalanan dinas dan  makan minum di kroscek jangan sampai ada kwitansi fiktif .

Dan berharap agar laporan ini mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum demi mencegah terulangnya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Lagi kata Frans, adapun laporan yang sudah kami sampaikan ke-Polda Riau adalah bentuk dari kontrol sosial, agar perilaku korupsi tidak berkelanjutan. Karena kami tahu bahwa tahun anggaran 2025 masih berjalan. Artinya anggaran makan minum tahun 2025 dalam DPA masih permulaan dan belum valid karena masih dalam berjalan. Namun kami akan tetap kawal hingga kegiatan ini selesai, tandas Frans Sibarani._

Berita sebelumnya berjudul, DPP SPKN - Soroti DPRD Provinsi Riau Terkait Anggaran 120 Miliar tahun 2023-2024 Menjadi Temuan.

Dugaan korupsi di Sekretariat dewan (Sekwan) DPRD Riau sepertinya sudah menggurita. Pasalnya, perkara dugaan korupsi SPPD Fiktif di Sekwan DPRD Riau belum tuntas alias sedang bergulir. Kini muncul lagi dugaan korupsi pada kegiatan di Sekwan DPRD Riau Tahun Anggaran 2023-2024.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) Frans Sibarani kepada beberapa awak media saat jumpa Pers di Pekanbaru, Jumat (13/6/2025).

Dikatakan Frans Sibarani, berdasarkan data yang diperoleh tim Investigasi DPP-SPKN,  bahwa penggunaan anggaran belanja tahun 2023-2024 diduga adanya pemborosan anggaran dan terkesan dipaksakan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Miris dan anehnya lagi kata Frans Sibarani, seratusan  item kegiatan di Sekwan DPRD Riau tahun 2023 kembali muncul pada kegiatan tahun 2024, alias copy paste, hanya saja besar anggarannya sedikit berbeda, ucapnya.

Diuraikannya, Anggaran belanja di Sekwan DPRD Riau tahun 2023 sebesar Rp43.904.005.602 dengan item pekerjaan 110 kegiatan. Selanjutnya anggaran belanja di Sekwan DPRD Riau Tahun 2024  dengan pagu anggaran sebesar Rp76.694.003.284 dengan 156 item pekerjaan. Maka anggaran belanja selama dua tahun anggaran tersebut mencapai Rp120 M, urainya.

Lagi kata Frans Sibarani, secara khusus kami menyoroti anggaran Perjalanan dinas di DPRD Riau tahun 2023-2024, kita sedang mengumpulkan data-data (Pulbaket) setelah berkas selesai, kami akan laporkan ke KPK.

"Anggaran dalam perjalanan dinas tersebut ditengarai pemborosan anggaran. Maka patut diduga perilaku korupsi sudah menggurita" ucapnya.

Menurutnya, meski adanya dugaan korupsi, DPP-SPKN selaku kontrol sosial tetap mengedepankan azas "praduga tidak bersalah". Maka kami telah melayangkan surat konfirmasi kepada Sekretariat DORD Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 359/Konf-DPP-SPKN/VI/2025, tanggal 11Juni 2025.

Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekwan DPRD Riau Tahun Anggaran 2023 dan 2024, terang Frans Sibarani.

"Dalam surat konfirmasi yang kami layangkan, turut kami uraikan secara rinci seluruh item kegiatan dan besar pagu anggaran nya," kata Frans Sibarani.

Menurut Frans Sibarani, apa yang kami lakukan merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi sosial kontrol masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, paparnya.

Kami meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau memberikan penjelasan secara rinci dan terbuka terhadap dugaan tersebut setelah diterimanya surat konfirmasi.

"Tanpa mengurangi apresiasi atas capaian yang telah dilakukan, kami tetap berhak mencari, memiliki, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," papar Sekjen DPP-SPKN ini.

Ia menegaskan, apabila dalam jangka waktu dekat tidak ada tanggapan resmi, DPP-SPKN akan melaporkan dugaan korupsi  tersebut kepada KPK untuk memeriksa PPK dan KPA dari pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Riau tahun 2023/2024. Kami juga meminta kepada APH di provinsi Riau untuk merespon masalah ini secara positif jangan dianggap angin lalu karena ini persoalan uang negara yang bersumber dari uang rakyat, harap Frans Sibarani.

Secara terpisah, Syarial Abdi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Riau yang dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp nya, namun hingga berita ini dilansir belum memberikan jawaban. 

Rdks/Tim krlip Riau HT 

Read More