Dandim 1710/Mimika Tinjau Kondisi Wilayah dan Gelar Komsos di Kampung Kekwa

TIMIKA//Liputan Sindo7.id - Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos., M.Han., M.A., memimpin langsung kegiatan patroli wilayah di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Minggu (23/11/2025). Kegiatan yang melibatkan personel Kodim tersebut merupakan bagian dari tugas pemantauan wilayah sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat.

Patroli ini bertujuan untuk melihat secara langsung situasi serta kondisi sosial masyarakat di wilayah binaan. Dandim menegaskan bahwa pemahaman dan penguasaan wilayah merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas aparat kewilayahan. “Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat, mengingat sebagai aparat kewilayahan, penguasaan wilayah adalah pondasi penting dalam pelaksanaan tugas,” tegas Dandim.

Setibanya di Kampung Kekwa, Dandim 1710/Mimika bersama rombongan disambut hangat oleh masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, Dandim turut melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) untuk menjalin dialog dan mendengarkan berbagai aspirasi warga. Masyarakat menyampaikan rasa syukur serta terima kasih atas perhatian dan kehadiran Dandim beserta jajarannya.

Melalui kegiatan patroli yang dirangkaikan dengan Komsos ini, Kodim 1710/Mimika berharap hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat semakin kuat sehingga dapat mendukung upaya menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Mimika. (Pendim 1710/Mimika)

Rdks/Tim kbr Tmka P-2 

Read More

Dandim 0317/TBK Hadiri Pembukaan Focus Group Discussion, "Membangun Negara Melalui Sektor Transportasi di Karimun."

KARIMUN//Liputan Sindo7.id - Komandan Kodim 0317/TBK Letkol Inf Andit Franata, S.I.P. menghadiri kegiatan Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Negeri melalui Sektor Transportasi” yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Karimun di Gedung Nasional, Jl. Yos Sudarso, Tanjung Balai Karimun, Senin, 24 November 2025.

FGD yang dimulai pukul 07.50 WIB tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari sektor transportasi nasional, di antaranya Bupati Karimun H. Ing Iskandarsyah, perwakilan Direktorat Angkutan Udara, otoritas bandara, serta manajemen maskapai Lion Air Group, Citilink, dan Tirta Air Jet.

Acara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Danlanal TBK, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Karimun, perwakilan Polres Karimun, KSOP, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta berbagai instansi pemerintah dan swasta.

Dalam sambutannya, Bupati Karimun H. Ing Iskandarsyah menegaskan pentingnya sektor transportasi sebagai pilar pembangunan nasional, khususnya bagi Kabupaten Karimun yang berada di wilayah strategis perbatasan. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan transportasi merupakan kebutuhan untuk memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah.

“Jika Karimun kuat, NKRI pun kuat,” ujar Bupati sebelum membuka FGD secara resmi.

Dandim 0317/TBK Letkol Inf Andit Franata, S.I.P. hadir sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor transportasi dan konektivitas wilayah. Dalam konteks pertahanan wilayah, transportasi yang kuat dan terintegrasi dinilai sangat penting untuk menunjang mobilitas, stabilitas keamanan, dan ketahanan daerah.

Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, doa, laporan panitia, sambutan Bupati, coffee break, diskusi panel, serta penyampaian gagasan strategis terkait pengembangan transportasi, termasuk digitalisasi layanan, keselamatan, dan pemerataan infrastruktur.

Kegiatan FGD berakhir pada pukul 12.32 WIB dalam keadaan aman dan lancar. (Sdr)

Rdks/Tim kbr Kepri P2-BTM (sdr)

Read More

TNI Bantu Penyelamatan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon

Liputan khusus SindoPrajurit0 TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa berperan aktif dalam upaya penyelamatan dan penguatan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Satgas Operasi Merah Putih dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Brigjen TNI Edi Saputra, S.I.P., M.Han., yang sehari-hari menjabat sebagai Danrem 064/Maulana Yusuf, dengan Wakil Komandan Satuan Tugas (Wadansatgas) Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro selaku Danlanal Banten.

Komandan Satuan Tugas Operasi Merah Putih, Danrem 064/MY, menjelaskan bahwa alat angkut yang digunakan yaitu KAPA K-61 milik Satuan Korps Marinir telah direncanakan jauh jauh  hari. “Sejumlah uji simulasi dilaksanakan untuk memastikan kendaraan mampu mengangkut kandang berisi satwa lebih dari satu ton tersebut tanpa risiko berlebih,” ujarnya di Banten, Minggu (23/11/2025).

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam program konservasi nasional, sekaligus bukti nyata sinergi antara TNI dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Yayasan Badak Indonesia (YABI), Taman Safari Indonesia, serta para ahli konservasi dan tim medis. Di bawah koordinasi Dansatgas dan Wadansatgas, seluruh elemen bekerja dalam satu alur operasi yang sistematis dan terencana.

Badak  jantan yang diberi nama Mustofa  tersebut kini telah berhasil dipindahkan dari Gardu Buruk Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menuju Kandang Rawat (Paddock) Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Proses translokasi tersesebut di bawah kendali dan pengawasan Satgas Operasi Merah Putih.

Dalam operasi tersebut, personel TNI tidak hanya memperkuat pengamanan kawasan dan pengawasan lapangan, tetapi juga berperan dalam mobilisasi logistik, koordinasi taktis, serta penyediaan sarana transportasi laut untuk mendukung kelancaran proses translokasi satwa langka tersebut. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dengan pengawasan melekat dari Dansatgas dan Wadansatgas.

Keterlibatan TNI dalam operasi ini merupakan wujud komitmen institusi dalam mendukung upaya pelestarian satwa endemik Indonesia, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan populasi Badak Jawa yang kini terancam punah dapat terus dipertahankan demi warisan alam Indonesia di masa mendatang. 

Rdks/Krlip Nsl S2 

Read More

Wali Kota Wesly dan Ketua TP PKK Ny Liswati Serahkan Kambing kepada Pemenang Lomba PKK Tingkat Sumut .

PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7.id - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi menyerahkan bantuan berupa kambing kepada pemenang Lomba Dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025. Penyerahan hadiah yang merupakan hibah dari PT Bank Sumut tersebut, berlangsung di halaman Kantor TP PKK Kota Pematangsiantar, Jalan Porsea Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Minggu (23/11/2025) siang. 

Hadiah diserahkan kepada Kecamatan Siantar Barat yang meraih juara 1 Kategori Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test; Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat sebagai juara 3 Kategori Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (Aku Hatinya PKK); serta Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara yang menjadi juara 3 Kategori Tertib Admisnistrasi. Setiap pemenang menerima hadiah dua ekor kambing. 

Wali Kota Wesly Silalahi dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar ia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada kecamatan dan kelurahan yang telah berhasil meraih prestasi membanggakan di Lomba HKG PKK Tingkat Provinsi Sumut. 

Wesly juga mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Sumut yang telah memberikan dana hibah kepada TP PKK Kota Pematangsiantar. Menurutnya, dukungan Bank Sumut sangat bermanfaat bagi program-program TP PKK Kota Pematangsiantar. 

"Semoga kerjasama yang baik ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Kota Pematangsiantar," kata Wesly.

Apresiasi juga disampaikan Wesly kepada Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar dan jajaran yang telah bekerja, membimbing, dan menggerakkan kader PKK sehingga mampu menunjukkan hasil nyata.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, pemberian hadiah bantuan berupa kambing merupakan salah satu bentuk dukungan nyata untuk penguatan ketahanan pangan keluarga serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Saya berharap bantuan yang diberikan hari ini dapat dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat di kecamatan dan kelurahan masing-masing," sebut Wesly.

Wesly mengajak agar kegiatan tersebut dijadikan momentum sebagai penyemangat untuk terus berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

"Semoga upaya ini membawa Pematangsiantar menjadi kota yang semakin Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," pungkasnya.

Camat Siantar Barat Herwan AR Saragih SH yang mewakili pemenang lomba mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Wesly Silalahi, Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi beserta jajaran yang selalu mendorong para camat dan lurah agar tetap bekerja keras, semangat, dan pantang menyerah dalam kegiatan Lomba HKG PKK Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2025.

"Terima kasih juga Bank Sumut yang telah memberikan bantuan kepada PKK Kota Pematangsiantar, yang kemudian disalurkan kepasa kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat," kata Herwan.

Herwan juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pendamping dan stakeholder lainnya, kepala puskesmas dan jajarannya, para lurah, dan seluruh kader PKK. 

Ia berharap di tahun mendatang Kota Pematangsiantar dapat meraih Juara Umum Lomba HKG PKK Provinsi Sumut. 

Penyerahan bantuan kambing diserahkan langsung oleh Wesly bersama Ny Liswati.

Turut hadir, mewakili PT Bank Sumut, jajaran TP Kota Pematangsiantar, Kecamatan, dan Kelurahan. 

Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim kbr PS

Read More

Dugaan Pungli SIM Yang Viral di Medsos, Satlantas : Itu Tidak Benar, Semua Sudah Sesuai Ketentuan Peraturan.

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Dari Satlantas Polrestabes Medan mengklarifikasi terkait video yang viral di media sosial (medsos) terkait permintaan pengembalian berkas oleh seorang pemohon layanan perpanjangan SIM.

Lokasi kejadianya di mobil SIM keliling kawasan Komplek Asia Mega Mas Medan, pada September 2025 lalu.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP I Made Parwita melalui Kanit Regident Satlantas Polrestabes Medan, AKP Riris Sitorus dalam keterangannya dikutip pada Minggu (23/11/25) mengatakan pihaknya ada menerima laporan seorang pemohon SIM yang meminta pengembalian berkas.

Berdasarkan prosedur, pemohon SIM itu telah ditempatkan pada antrian kedua sesuai pembagian jalur layanan yang berlaku.

"Pemohon kemudian meminta agar berkas tersebut segera dikembalikan," ucapnya

didampingi Kasi Humas Polrestabes Medan, AKP Halason Sihotang dan Kasubnit 3 Regident, Dr Irnawan Sinulingga SH MH.

Riris menegaskan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada anggotanya hingga viral di medsos tidak benar.

"Seluruh proses pelayanan telah dijalankan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku," terangnya.

Bahkan sebut Ririn, dalam proses perpanjangan SIM, baik SIM A maupun SIM C, setiap pemohon wajib melalui pemeriksaan psikologi dan kesehatan sebagai standar pelayanan.

"Terhadap pemohon SIM tersebut, petugas telah memberikan bantuan untuk mempercepat proses administrasi agar pemohon dapat segera melakukan pengambilan foto dan menerima kembali berkasnya," jelasnya.

Oleh karena itu ditambahkan Kanit Regident, pihaknya (Sat Lantas Polrestabes Medan) berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai prosedur kepada seluruh masyarakat khususnya bagi pemohon SIM.

Sementara itu Kasi Humas, AKP Halason Sihotang menambahkan jika saat ini pihaknya sedang mencermati berbagai pemberitaan informatif yang beredar dan diramu melalui medsos.

Perlu disampaikan sebut Kasi Humas, bahwa klarifikasi resmi sudah diberikan melalui Satlantas Polrestabes Medan.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi terhadap setiap informasi yang muncul di medsos. Apabila ke depan terdapat perkembangan yang berkaitan dengan aspek disiplin maupun kepentingan organisasi, tentu akan kami tindaklanjuti secara terbuka dan profesional. Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada personel serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap AKP Halason Sihotang.

Perlu diketahui, beredar di medsos video seorang pria meminta kepada petugas perpanjangan SIM di dalam mobil agar dikembalikan berkasnya.

Yang bersangkutan juga membuat narasi yang isinya "Buat masyarakat Sumut khususnya Kota Medan, yang memperpanjang SIM A dan C, menurut aturan Undang-undangnya biaya cetak SIM C 75k dan SIM A 80k diluar biaya kesehatan 30k dan psikotes 100k (jika sudah ada surat tersebut dari luar maka tidak ada biaya tersebut).

Jangan mau diperas atau dibodohi dari oknum polisi atau calo.

Rdks/Tim kbr Mdn

Read More

Wamentan RI Kunjungi Kabupaten Karo, Waka Polres Tanah Karo Hadiri Rangkaian Acara.

TANAH KARO, SUMUT//Liputan Sindo7.id -  Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Karo pada Minggu, 23 November 2025. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolres Tanah Karo, KOMPOL Gering Damanik, S.H., yang mewakili Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla.

Rombongan Wamentan RI tiba di Rumah Dinas Bupati Karo sekitar pukul 12.00 WIB dan disambut Forkopimda setempat.  Rombongan bergerak menuju Jambur Pemkab Karo, lokasi utama kegiatan yang dimulai pukul 13.20 WIB dan dibuka oleh protokol.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Ketua Komite II DPD RI Dr. Badikennita Br Sitepu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Dr. Yudi Sastro, SP, MP, Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. Antonius Ginting, Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert B. Panjaitan, jajaran pejabat Pemkab Karo, camat, kepala desa, penyuluh, kelompok tani, hingga peserta yang mencapai sekitar 700 orang.

Diawali menyanyikan Lagu Indonesia Raya, doa, serta prosesi penabalan marga “Sitepu” kepada Wamentan RI sebagai bentuk penghormatan adat Karo. Acara kemudian berlanjut ke sesi Talkshow “Petani On Stage”, yang dipandu oleh Ketua Komite II DPD RI. Dalam sesi tersebut, dibahas sejumlah program pertanian, termasuk penyaluran hadiah Lomba Petani Kreatif berupa beras, traktor, dan pupuk kepada petani dari beberapa kabupaten.

Dalam sambutannya, Wamentan RI menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Karo atas penyematan marga dan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh sektor pertanian di Kabupaten Karo. Ia menyatakan siap memenuhi kebutuhan bibit dan alat mesin pertanian (alsintan) yang telah diajukan Bupati Karo serta menekankan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan swasembada pangan.

Usai melaksanakan kegiatan Wamentan RI meninggalkan Rumah Dinas Bupati Karo menuju Kota Medan pada pukul 15.26 WIB. Seluruh rangkaian kunjungan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Rdks/Tim kbr Tk

Read More

Polres Tanah Karo Sosialisasi Ops Zebra Toba 2025 di Simpang Letnan Mumah Purba Kabanjahe.

KABANJAHE, KARO - Polres Tanah Karo melalui Satuan Lalu Lintas menggelar kegiatan sosialisasi Operasi Zebra Toba 2025 di Simpang Jalan Letnan Mumah Purba, Kabanjahe, pada hari ini Sabtu(22/11). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit Patroli Sat Lantas Polres Tanah Karo, Ipda Herwansyah, yang juga bertindak sebagai narasumber utama dalam penyampaian edukasi kepada pengguna jalan.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Lantas memberikan imbauan terkait pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas, mulai dari penggunaan helm SNI, kelengkapan kendaraan, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, hingga larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Masyarakat dan pengendara yang melintas tampak antusias menerima penjelasan dan brosur keselamatan yang dibagikan petugas.

Ipda Herwansyah menegaskan bahwa Ops Zebra Toba 2025 tidak semata-mata bertujuan melakukan penindakan, tetapi lebih mengedepankan tindakan edukatif dan preventif.

“Kami ingin menumbuhkan kesadaran berlalu lintas melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama. Bila masyarakat tertib, angka kecelakaan dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.

Selain memberikan sosialisasi, petugas juga melakukan pengecekan ringan terhadap kelengkapan kendaraan dan memberikan teguran simpatik kepada pengendara yang belum mematuhi aturan, tanpa tindakan represif.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan budaya tertib berlalu lintas di Tanah Karo, sekaligus mendukung terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan kondusif selama pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2025. Polres Tanah Karo berkomitmen untuk terus melakukan edukasi berkelanjutan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Rdks/Tim kbr Tk

Read More

Wapres - RI (Gibran Rakabuming Raka) Dapat Sambutan Luar Biasa, "Setelah Tegaskan Indonesia Dengan Afrika Selatan Bebas Visa."

AFRIKA SELATAN//SINDO7.id - Suasana ruang pertemuan di Hotel Saxon, Johannesburg, mendadak riuh oleh tepuk tangan para delegasi ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan kabar yang telah lama ditunggu.

Gibran mengumumkan bahwa Indonesia dan Afrika Selatan telah sepakat memberlakukan bebas visa.

Pengumuman itu disampaikan Gibran saat berpidato di hadapan ratusan peserta Indonesia–Africa CEO Forum, Jumat (21/11/2025) waktu setempat.

Dalam pidatonya dengan berbahasa Inggris tersebut, Gibran memulai dengan menyinggung kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Jakarta pada 22 Oktober lalu.

Kunjungan itu, yang disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Menurutnya hal itu menjadi penanda kuat semakin eratnya hubungan kedua negara. Dari pertemuan itulah kesepakatan bebas visa disimpulkan.

“Kunjungan Presiden Ramaphosa beberapa minggu lalu mencerminkan kerja sama yang erat antara kedua negara,” ujar Gibran.

“Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk. Jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua tidak ada lagi visa,” katanya yang segera disambut tepuk tangan panjang para delegasi.

Gibran kemudian menekankan bahwa kesepakatan bebas visa bukan hanya mempermudah mobilitas warga negara, tetapi juga memperkuat fondasi kerja sama perdagangan dan investasi.

Di hadapan para CEO dan pemimpin bisnis Afrika, ia juga menggarisbawahi bahwa sektor pertanian dan energi menjadi fokus utama kolaborasi kedua negara dalam waktu dekat.

“Pertemuan kedua presiden juga untuk mendorong perdagangan dan investasi di bidang pertanian dan energi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan ambisi Indonesia untuk memperluas investasi di Afrika Selatan.

Dan menurutnya, negara tersebut memegang posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk ke pasar Afrika yang lebih luas.

Kemudian di saat bersamaan, Indonesia menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, teknologi manufaktur, dan akses pasar kawasan ASEAN.

“Indonesia juga berkomitmen memperluas investasi luar negeri di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah mitra strategis dan pintu gerbang kami ke pasar Afrika,” ujar Gibran.

Selain itu ia menambahkan, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia–Afrika Selatan adalah contoh konkret bagaimana pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan beriringan dalam mengembangkan kemitraan ekonomi.

Langkah itu diperkuat oleh penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai industri strategis antara kedua negara, yang digadang-gadang membuka peluang kolaborasi baru di bidang teknologi, manufaktur, dan energi.

Rdks/Tim krlip Nsl

Read More

PH-Bermohon Membebaskan Julham Situmorang Eks Kadis Perhubungan Pematangsiantar, "Yang Dituntut 4.5 Tahun Penjara."

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Eks Kepala Dinas Perhubungan Pematangsiantar, Julham Situmorang, melalui nota pembelaannya meminta majelis hakim membebaskannya dari dakwaan dalam perkara dugaan pungutan liar retribusi parkir di Rumah Sakit Vita Insani (RSVI) senilai Rp48,6 juta.

Permohonan itu dibacakan penasihat hukumnya, Wilter A. Sinuraya, di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat (21/11/2025) sore.

“Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Julham Situmorang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan,” ujar Wilter dalam pledoinya.

Klaim Tidak Ada Kerugian Negara

Tim kuasa hukum juga meminta majelis hakim yang dipimpin Muhammad Kasim menjatuhkan putusan onslag van alle rechtsvervolging, karena menurut mereka perbuatan yang didakwakan bersifat administratif, bukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, kata Wilter, tidak ada unsur paksaan, kerugian negara, maupun keuntungan pribadi yang diperoleh Julham. Ia menyebut dana retribusi parkir yang dipersoalkan telah dikembalikan ke kas daerah sebelum tutup buku, dan Inspektorat Pematangsiantar juga disebut sudah menyelesaikan proses administratif terkait persoalan itu.

“Pemidanaan tidak memiliki dasar hukum. Unsur Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU Tipikor tidak terbukti,” tegasnya.

Penasehat hukum lain, Imanuel, menilai Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan adanya unsur kesengajaan atau mens rea.

“Aristoteles membedakan justitia distributiva dan justitia correctiva — pemidanaan hanya layak dikenakan pada perbuatan yang memiliki niat jahat. Dalam perkara ini, mens rea tidak pernah terbukti,” katanya dalam persidangan.

Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut Julham dengan pidana empat tahun enam bulan (4,5 tahun) penjara dan denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan apabila denda tidak dibayar.

Jaksa menilai Julham terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan daerah terhadap retribusi parkir di RSVI.

Julham didakwa melanggar:

Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999

yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda replik dan duplik, sebelum hakim menjadwalkan putusan. (PN-M)

Rdks/Tim Krlip SUM

Read More

Wali Kota Wesly Ambil Sumpah/Janji Muliadi sebagai Dirum Perumda Air Minum Tirta Uli.

PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7.id - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn memimpin Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Wali Kota kepada Muliadi SE MM sebagai Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Uli Masa Jabatan 2025-2030. Pengambilan sumpah/janji dan penyerahan SK wali kota berlangsung di Ruang Rapat Kantor Perumda Air Minum Tirta Uli, Jalan Porsea Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Jumat (21/11/2025) pagi.

Wesly dalam arahan tertulisnya menyampaikan, Perumda Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar memiliki visi menjadi perusahaan umum daerah yang maju dengan kualitas pelayanan prima, sehat, dan ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan misi meningkatkan kemampuan tata kelola perusahaan untuk menjamin pendistribusian air minum aman kepada masyarakat Kota Pematangsiantar dan sekitarnya secara baik dan berkesinambungan.

"Pada hari ini saya menyerahkan Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Air Minum Tirta Uli Masa Jabatan 2025-2030, sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Umum atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah," katanya.

Dirum yang baru diharapkan mampu bertugas dengan baik dan melakukan inovasi kebaruan di perusahaan.

"Bekerjasamalah untuk mengambil langkah terobosan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, dan juga membuat Perumda Air Minum Tirta Uli dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar," pesan Wesly, seraya berharap dirum yang baru dilantik untuk dapat benar-benar mengemban amanah dengan baik. 

Lebih lanjut Wesly mengatakan, berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dua tahun terakhir dinyatakan hasil kinerja Perumda Air Minum Tirta Uli adalah “Baik” dan termasuk kategori perusahaan yang sehat.

"Besar harapan saya, semoga Perumda Air Minum Tirta Uli Pematangsiantar semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kota Pematangsiantar. mendapatkan pelayanan air layak minum adalah hak dari warga, pemerintah melalui Perumda Air Minum Tirta Uli berkewajiban memberikan hak warga tersebut," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP dalam laporannya menerangkan dasar hukum pengangkatan dan penyerahan SK Wali Kota Pematangsiantar tentang Pengangkatan Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2025-2030, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang BUMD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkaatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/100.3.3.3/3441/VIII-2025 Tanggal 15 Agustus 2025 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 001/100.3.3.3/2613/VI/2025 tentang Panitia Seleksi Calon Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli Masa Jabatan 2025-2030 dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Uli Masa Jabatan 2025-2029; 

Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.2/7764/Keuda, perihal Pertimbangan atas Penetapan Calon Direktur Umum Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar; Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900.1.13.2/707/2025 Tanggal 18 November 2025 perihal Penerusan Pertimbangan atas Penetapan Calon Direktur Umum Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar; Kontrak Kinerja antara KPM dengan Direktur Umum Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2025-2030; dan SK Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/100.3.3.3/3596/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2025-2030.

Sari menerangkan, maksud dan tujuan pelaksanaan seleksi Dirum Perumda Air Minum Tirta Uli untuk memenuhi unsur pengurusan BUMD oleh organ BUMD sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 29 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1) dan (2).

"Tujuan kegiatan seleksi adalah untuk menjaring calon Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2025-2030 sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana amanat dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor  37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah," sebutnya.

  

Peserta yang mengikuti seleksi calon Direktur Umum, katanya, sebanyak 9 orang dan yang lanjut untuk wawancara akhir sebanyak 5 orang. Uji kelayakan dan tahapan seleksi administrasi hingga wawancara dilaksanakan di Kota Pematangsiantar sedangakan pelaksanaan kepatutan dilaksanakan di Kota Medan.

Rangkaian acara pengambilan sumpah/janji di antaranya Penandatanganan Kontrak Kinerja oleh Muliadi; pengangkatan sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan dirum oleh Wesly; serta penyerahan SK Wali Kota Pematangsiantar kepada Dirum. Di acara tersebut, Wesly dan Muliadi mengenakan pakaian adat Simalungun.

Turut hadir, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematangsiantar Zainal Siahaan SE MM, sejumlah pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, jajaran Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Uli, jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Uli, jajaran Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PHJ), dan lainnya. 

Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim kbr PS

Read More

Konsolidasi DPW PWMOI Terakhir Bersama DPD Kota Pekanbaru, Siap Berkolaborasi Sukseskan Pelantikan Se-Riau

PEKANBAEU//Liputan Sindo7.id - Untuk memantapkan pelaksanaan pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) se Provinsi Riau pada bulan Desember 2025 nanti, Tim Konsolidasi DPW PWMOI Riau adakan konsolidasi penutup dengan DPD PWMOI Kota Pekanbaru, Kamis (20/11/2025).

Dalam konsolidasi terakhir di caffe Mie Tarempah Berkah, jalan Ahmad Yani Pekanbaru, ketua Tim Konsolidasi DPW PWMOI, Nurhayati menyampaikan dan menyerahkan hasil selama konsolidasi kepada ketua DPW PWMOI Riau, bahwa kita melakukan konsolidasi ke seluruh DPD PWMOI, yakni 8 DPD dan terakhir adalah DPD Kota Pekanbaru, dengan total 9 DPD.

Dimana selama kita lakukan konsolidasi, semua DPD PWMOI menyambut dengan sangat antusius dan semangat kedatangan kita didaerah-daerah, dan mereka sangat ingin mengibarkan bendera PWMOI di daerahnya masing-masing.

Dari 9 DPD tersebut, 4 DPD sudah punya SK, yaitu, DPD Kota Pekanbaru, DPD Kuansing, DPD Siak dan DPD Dumai, serta 5 DPD lagi masih surat mandat, yaitu Rohil, Pelalawan, Tembilahan, Meranti dan Kampar.

"Dan terakhir komunikasi kita, 5DPD tersebut dalam minggu segera mengurus SK nya," ujar Nurhayati yang juga bendahara DPW PWMOI Riau.

"Tambah satu DPD lagi yang akan ikut pelantikan, tetapi dengan sesuatu hal dan keadaan yang tidak dapat kita lakukan konsolidasi kesana, yaitu DPD Bengkalis, tetapi, mereka akan segera mengurus SK nya juga untuk bisa dilantik dibulan Desember nanti, dan hanya Kabupaten Rohul dan Inhu yang belum ada DPD kita," terang Nurhayati.

Ketua DPW PWMOI Riau yang ikut hadir dalam konsolidasi DPW PWMOI terakhir, H. Rio Kasairy mengucapkan terima kasih kepada Tim Konsolidasi DPW PWMOI yang telah berjibaku untuk membesarkan dan mengibarkan bendera PWMOI diseluruh Kota/Kabupaten se Riau dengan menjalin silaturahmi dan tatap muka langsung dengan pengurus DPD Kota/Kabupaten se Provinsi Riau.

"Konsolidasi yang kita lakukan ini adalah dalam rangka pelantikan DPW, DPD PWMOI se Riau, selain itu meminta keseriusan kawan-kawan di daerah agar segera mengurus SK, karena masih berupa surat mandat, tapi Alhamdulillah semua kawan-kawan didaerah bagai gayung bersambut dan siap untuk mengurus SK nya, sehingga DPD-DPD tersebut siap untuk dilantik dibulan Desember nanti," ujar Rio.

Rio juga menegaskan, bahwa untuk periode DPW PWMOI sekarang, kita sedikit berbeda dengan periode sebelumnya, banyak hal dan banyak kegiatan yang akan kita lakukan, karena kita membukan kran untuk kepada seluruh kawan-kawan, baik di DPW dan juga DPD, sepanjang itu hal yang positif dalam membesarkan organisasi dan yang lebih utama yaitu koordinasi, karena kita ingin satu komando dan kompak, sehingga dengan kompak tersebut, kita bisa besar.

Ditempat yang sama, Ketua DPD PWMOI Kota Pekanbaru, Aprianto mengucapkan terima kasih kepada Tim Konsolidasi DPW PWMOI dan juga Pengurus DPW PWMOI yang hadir dalam konsolidasi terakhir sekaligus penutup dari rangkaian konsolidasi oleh Tim Konsolidasi dalam rangka menjalin silaturahmi dan komunikasi langsung tatap muka untuk persiapan pelantikan DPW, DPD PWMOI se Provinsi Riau dibulan Desember nanti.

"Dan dari penyampaian panitia pelantikan tadi, kita DPD PWMOI Kota Pekanbaru sebagai tempat atau tuan rumah pelaksanaan pelantikan nanti, kami siap dan berkolaborasi dengan panitia pelantikan untuk menyelenggarakan pelantikan nanti," ujar Aprianto.

Seperti yang disampaikan oleh ketua DPW tadi, PWMOI periode sekarang sedikit berbeda dengan periode sebelumnya, kita akan lakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mensejahterakan anggota, tapi tetap dengan satu komando dan saling berkoordinasi.

"Dengan satu komando dan berkordinasi, maka kita menjadi kompak, sehingga organisasi kita (PWMOI) menjadi besar dan kita, seluruh pengurus dan juga anggota bisa sejahtera," pungkas Aprianto.

Dalam konsolidasi terakhir tersebut, turut hadir juga Zul Iman selaku sekretaris DPW, Hendra selaku Humas DPW, Haristio Citra Wardeni selaku Ketua Bidang OKK DPW didampingi Sekretaris Bidang OKK DPW, Sadrial. Sementara dari DPD, hadir Pembina DPD PWMOI Pekanbaru, Indra Piliang, Sekretaris DPDDaeng Johan dan Bendahara DPD serta beberap orang pengurus DPD PWMOI Kota Pekanbaru.

Sumber : Humas DPW PWMOI Riau 

Rdks/Tim krlip Riau HT & Hms 

Read More

Cinta Berujung Tragedi: Dosen Untag Tewas Tanpa Busana, Seorang Polisi Terseret.

SEMARANG//Liputan Sindo7.id - AKBP Basuki resmi ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) selama 20 hari oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah setelah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri karena tinggal satu atap dengan dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Dwinanda Linchia Levi (DLV), tanpa ikatan pernikahan sah. Keputusan ini berlaku sejak 19 November hingga 8 Desember 2025 dan dijatuhkan usai gelar perkara internal yang dipimpin AKBP Hendry Ibnu Indarto serta diawasi Itwasda, Biro SDM, dan Bidkum Polda Jateng. Kutipan berita terkait dikumpulkan oleh wartawan sindo7.id (Kamis 20/11/2025).

DLV (35) sebelumnya ditemukan meninggal tanpa busana di kamar 210 sebuah kos-hotel di Jalan Telaga Bodas Raya, Gajahmungkur, Semarang, pada Senin (17/11/2025). Hasil autopsi lisan menyebut korban mengalami pecah jantung akibat aktivitas berlebihan. Temuan lain yang memicu sorotan publik adalah data administrasi yang menunjukkan AKBP Basuki dan korban tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK) di perumahan Kedungmundu, Tembalang.

Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengungkap AKBP Basuki telah berkeluarga, sementara korban masih lajang. Ia membenarkan adanya hubungan asmara keduanya. 

“Yang jelas mereka ada komunikasi dan intens. Dan hubungan asmara itu ya memang benar. Menurut pengakuan yang bersangkutan dari tahun 2020,” ujarnya.

Selain melanggar kode etik karena tinggal bersama tanpa pernikahan sah, kasus ini menarik perhatian luas setelah ratusan mahasiswa Untag menggeruduk Polda Jateng menuntut kejelasan penyebab kematian dosen mereka. Mereka menyoroti sejumlah kejanggalan, mulai dari kondisi korban, hubungan dengan AKBP Basuki, hingga dugaan hilangnya barang pribadi korban.

Kabid Propam Kombes Pol Saiful Anwar menegaskan penempatan khusus terhadap AKBP Basuki merupakan langkah awal agar pemeriksaan berjalan profesional dan transparan. Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio memastikan penyelidikan juga diarahkan untuk mengetahui ada tidaknya unsur tindak pidana. 

“Iya, kami tarik kasus ini ke Polda Jateng. Kami sedang bekerja melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kasus ini ada dugaan tindak pidana atau tidak,” tegasnya.

Selanjutnya, AKBP Basuki akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri, yang kemungkinan dapat berujung pada sanksi berat seperti demosi hingga PTDH, bergantung hasil sidang. Sementara itu, penjelasan lengkap terkait hasil autopsi masih menunggu gelar perkara resmi. (S2)

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Satgas PKH Bongkar Tambang Timah Ilegal, Panglima TNI Turun ke Lokasi.

BANGKA TENGAH//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau dua lokasi tambang timah ilegal yang berhasil disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (19/11/2025).

Dalam peninjauan tersebut, dilaporkan bahwa Satgas PKH Halilintar berhasil menertibkan kegiatan tambang ilegal di dua titik, yakni di Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Besar. Berdasarkan hasil digitasi citra, kawasan tambang di Desa Lubuk Lingkuk diketahui berada di dalam kawasan hutan dengan luas bukaan mencapai 262,85 hektar.

Di hadapan awak media, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa operasi penertiban ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. "Tim Penertiban Kawasan Hutan setelah mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, terus melanjutkan kegiatan dan pada hari ini, kita menemukan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pelanggaran hukum yang akan kita tindaklanjuti," kata Menhan di lokasi tambang ilegal, Rabu (19/11/2025).

Awalnya, wilayah tersebut hanya memiliki izin untuk penambangan pasir kuarsa. Namun dalam perkembangannya, ditemukan adanya kandungan timah di area berizin tersebut sehingga memicu aktivitas penambangan ilegal yang tidak sesuai dengan peruntukan awal perizinan.

Sementara menanggapi temuan tersebut, Menteri ESDM menegaskan bahwa izin pengelolaan pasir kuarsa akan kembali ditarik ke pemerintah pusat. “Bahwa ini izinnya pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini izinnya itu kita limpahkan ke daerah, tapi dengan kejadian begini saya pulang langsung membuat aturan untuk izin pasir kuarsa ditarik lagi ke pusat supaya tertib, supaya kekayaan kita dapat kita kelola dengan baik,” jelas Menteri ESDM.  

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More