Wabup Kabupaten Samosir Terima Pengelolaan Sementara IPLT.

SAMOSIR//Sindo7.id - Kementrian Pekerjaan Umum (PU)  resmi menyerahkan pengelolaan sementara Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) kepada  Pemkab. Samosir. Pengelolaan sementara diserahkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Deva Kurniawan Rahmadi kepada Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk dalam acara seremoni yang digelar di Lobby Lantai 2 Kantor Bupati Samosir, 13/06/2025). 

Turut hadir Kasubbag Umum dan Tata Usaha Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Marlina Rumiris, Kadis PUTR Rudimanto Limbong, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho, Kabid Aset Ondy P. Limbong.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyambut baik serah terima pengelolaan sementara IPLT. Dengan pengelolaan sementara yang diberikan kepada Pemkab. Samosir, Ariston menyampaikan pemanfaatannya akan dioptimalkan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami dari Pemkab. Samosir sangat berterima kasih dengan penyerahan pengelolaan sementara IPLT. Akan kami manfaatkan seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih dengan keberadaan mobil tinja yang memang dibutuhkan masyarakat" kata Ariston 

Ditambahkan Ariston, selama pengelolaan sementara, Pemkab. Samosir akan menjaga dan merawat fasilitas dan infrastruktur yang ada karena sebagai daerah pariwisata IPLT sangat dibutuhkan untuk penataan lingkungan yang lebih baik. IPLT Samosir yang diserahterimakan senilai Rp. 11,7 M terdiri dari Bangunan gedung instalasi, sarpras pendukung dan 1 unit mobil tinja. 

Melihat luas wilayah dan kebutuhan masyarakat yang tersebar ditiap Kecamatan, Wakil Bupati Samosir meminta perhatian dan bantuan kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara untuk penambahan 2 unit mobil pengangkut tinja agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik. 

" Mobil pengangkut tinja sangat kami  butuhkan, kami butuh 2 atau minimal satu unit lagi   agar semua masyarakat terlayani dengan baik, sehingga kenyamanan lingkungan terjamin di masyarakat" ucap Ariston.

Kepala Balai  Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Deva Kurniawan Rahmadi meminta fungsi IPLT dimanfaatkan dengan baik, memastikan pengelolaan air limbah domestik dengan memperhatikan kualitas lingkungan. Dalam pengelolaannya diminta agar Pemkab. Samosir dapat memastikan BOP dan SDM yang handal.

"Butuh kerjasama kita dalam pengelolaan IPLT ini. Kami akan tetap meninjau pemanfaatan secara berkala dan akan dievaluasi kedepan" kata Deva

Kadis PUTR Rudimanto Limbong menjelaskan unit pelaksana teknis IPLT sudah dibentuk dan sudah menempatkan personil pengelola dari masyarakat sekitar. "Operasional IPLT sudah dianggarkan sebesar 500 juta rupiah. Pemkab. Samosir juga menganggarkan 1 Milyar untuk melanjutkan peningkatan infrastruktur jalan yang sudah ada" terang Rudimanto. 

Rdks/Tim krlip SM

Read More

Kapolres Bersama Bupati Bagikan Bansos, Dalam Rangka Hut Bhayangkara.

BENGKULU SELATAN//Sindo.id - Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Bhayangkara Ke-79 Tahun 2025.

Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilzan, SIK, MH bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Bengkulu Selatan, didampingi Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin, Dandim 0408 BSK dan Kadis Ketahanan Pangan, secara simbolis menyerahkan paket Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan, Jum’at (13/06/2025).

Bertempat di Mako Polres Bengkulu Selatan, dalam kesempatan tersebut Kapolres mengatakan, kegiatan ini adalah inti dari tugas Kepolisian, yakni Polri untuk Masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Jelang Hari Bhayangkara Ke 79, kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu meringankan beban warga masyarakat,” tegas Kapolres.

Melalui kegiatan sosial ini, kami berharap hubungan antara Polri dan masyarakat akan semakin erat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program-program Polri menjelang HUT Bhayangkara yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, imbuhnya.

Senada, Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin menyambut baik atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dirinya mendukung penuh kegiatan Kepolisian yang menunjukkan kepedulian dan kehadiran Polri untuk masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Polri semakin kompak dan selalu menjaga silahturahmi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.  

Rdks/Tim (BKL)

Read More

Dandim 1710/Mimika Tinjau Ketahanan Pangan Di Lahan Percontohan Petani Binaan.

TIMIKA//Sindo7.id - Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos,. M.Han,.M.A. didampingi Pasiter dan Babinsa setempat melakukan peninjauan ke lahan percontohan ketahanan pangan Kodim 1710/Mimika milik Kelompok Tani "Mandiri" yang merupakan binaan Kodim berlokasi di Kel. Wonosarijaya, Distrik Wania, Kab. Mimika, Jumat (13/06/2025). Peninjauan ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui sampai sejauh mana program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di wilayah Kodim 1710/Mimika dengan pendampingan Babinsa.

Pada kesempatan tersebut, Dandim 1710/Mimika mengamati berbagai jenis tanaman yang ditanam di lahan percontohan Kodim 1710/Mimika sekaligus mendengarkan penjelasan detail dari Pak Samin selaku Ketua Kelompok Tani "Mandiri" mengenai teknik budidaya, pemilihan varietas unggul, hingga pengelolaan pasca panen yang diterapkan di lahan tersebut serta upaya optimalisasi lahan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan produktivitas pertanian.

"Program ketahanan pangan ini sangat penting bagi masyarakat Kab. Mimika khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan, kunjungan ini akan menjadi bekal berharga bagi saya pribadi dan Kodim 1710/Mimika dalam mengembangkan program ketahanan pangan di wilayah Kab. Mimika," kata Dandim.

Dandim 1710/Mimika juga mendengarkan pengalaman dan kendala yang dihadapi para petani dalam menjalankan program ketahanan pangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan membantu dalam merumuskan strategi yang tepat sasaran. 

Rdks/Tim krlip Timk 

Read More

DPRD Minta Dishub Tindak Tegas, Parkir Liar Didepan Mall Suzuya Kota Siantar.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Alex H Damanik, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) menindak tegas keberadaan oknum juru parkir (jukir) di depan Suzuya Merdeka Mall. Pasalnya, ruas Jalan Merdeka tersebut telah disepakati bukan sebagai lahan parkir resmi, tuturnya kamis (12/06/2025).

"Kita dari dewan sudah merekomendasikan kepada Dishub agar tempat itu ditutup, atas adanya kebocoran retribusi parkir (yang berimbas kepada PAD). Kalau masih ada jukir ditemukan di lapangan, itu merupakan oknum,"tegaskan nya.

Alex, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD, menekankan perlunya sinergi Dishub dan aparat kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan ini, ucapnya.

"Kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Dan pihak Dishub harusnya kerja sama dengan teman-teman dari kepolisian untuk membuat persoalan itu menjadi clear," tambahnya.

Berdasarkan pantauan team Awak media sindo7.id saat investigasi ke lapangan, beberapa jukir berompi oranye masih terlihat aktif mengatur parkir kendaraan di kawasan tersebut, bertolak belakang dengan klaim Dishub bahwa penertiban telah dilakukan.

Seperti diketahui, kawasan parkir di badan Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, kerap menimbulkan kemacetan, terutama di depan Suzuya Merdeka Mall. Selain mengganggu arus lalu lintas, praktik pungutan liar (pungli) di lokasi tersebut juga menjadi sorotan publik.

Kepala Dishub Pematangsiantar, Julham Situmorang, sebelumnya telah menyatakan bahwa area parkir yang membentang tak jauh dari SMP Negeri 1 adalah ilegal. Ketetapan tersebut mulai berlaku sejak 5 Juni 2025.

"Ya, kita sudah buat imbauan di sana agar tidak parkir di depan mall. Tanggal 5 Juni (mulai berlaku) aturan itu," katanya belum lama ini.

Julham menyebutkan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD kepada Pemko Pematangsiantar, sebagai bagian dari penertiban kawasan demi menjaga estetika kota, kelancaran lalu lintas, dan iklim investasi, tutupnya.

Rdks/Tim kbr (PS)

Read More

Rifai Resmi Pimpin DPD PAN Bengkul.if Selatan

BENGKULU SELTAN //Sido7.id  - Setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai kini juga mengemban amanah baru sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bengkulu Selatan. Penunjukan ini dilakukan langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Bengkulu dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kader, disaksikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN, Yandri Susanto yang juga menjabat menteri desa PDTT.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PAN sekaligus Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, secara simbolis menyerahkan tongkat kepemimpinan DPD PAN Bengkulu Selatan kepada Rifai. Momen ini menandai awal dari sinergi politik antara pemimpin daerah dan partai yang diharapkan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Tak hanya Rifai, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, juga menyatakan secara resmi bergabung dengan PAN, memperkuat barisan kepemimpinan di tingkat daerah. Bergabungnya Yevri disambut baik oleh seluruh jajaran PAN, sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi politik di Bengkulu Selatan, Rabu (11/06/2025).

Yandri Susanto dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Rifai atas pelantikannya sebagai Bupati sekaligus sebagai Ketua DPD PAN. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan PAN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Senada, Helmi Hasan turut menyampaikan harapannya agar Rifai mampu menjalankan amanah sebagai kepala daerah dengan baik, sekaligus membawa DPD PAN semakin solid dan progresif.

Menanggapi kepercayaan yang diberikan, Rifai mengucapkan terima kasih kepada Helmi Hasan dan seluruh jajaran DPW PAN. Ia berkomitmen untuk memajukan PAN di Bengkulu Selatan serta bersinergi erat dengan DPW dan DPP demi kepentingan masyarakat luas.

“Insya Allah kami akan menjalankan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga PAN semakin kuat dan solid di Bengkulu Selatan,” ujar Rifai. 

Rdks/Tim krlip (BKL).

Read More

Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall Segera Dimulai.

 

JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto hari ini menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, Kamis (12/06/2025).

Infrastruktur vital sepanjang 500 kilometer ini akan melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman abrasi dan dampak perubahan iklim ekstrem.  

Proyek ambisius yang telah direncanakan sejak 1995 ini akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.  

Pembangunan tahap awal, yang difokuskan di Teluk Jakarta, diperkirakan akan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.

 

Pengumuman tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kunci pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC).  

Konferensi yang dihadiri lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara ini menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan membangun infrastruktur berkelanjutan.  

Giant Sea Wall bukan hanya proyek infrastruktur semata, melainkan juga simbol tekad Indonesia untuk melindungi warganya dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Rdks/Tim krlip Nsl (S2)

Read More

Indo Defence 2024, Panglima TNI Bahas Kerjasama Militer Dengan Panglima Negara Sahabat.

JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Courtesy Call (CC) dari pejabat militer negara sahabat, secara berturut-turut dari Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Arab Saudi, Air Chief Marshal Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, dilanjutkan dari Iran, Commander of the Iranian Army Ground Forces BG Kyomars Heydari Panghaleh.

Rangkaian CC dalam Indo Defence ini, Panglima TNI juga bertemu dengan Vice Chief Of Defence Forces Headquarters Timor Leste General Calisto Santos Coli, Deputy Commander In Chief Of the Royal Cambodian Armed Forces General Mak Sarun, dan United Nations Command Deputy Commander Canada, Ltg Derek Macaulay, di sore harinya, bertempat di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, (12/06/2025).

Panglima TNI menyambut hangat kedatangan para pejabat militer negara sahabat,  "saya mengucapkan selamat datang di Indonesia dan  terima kasih atas kesediaan bertemu dengan saya disela-sela kegiatan Indo Defence Expo dan Forum 2024", Ucap Panglima TNI.

Indo Defence 2024 ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan kerja sama militer, "TNI sangat berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama militer, latihan bersama, dan program peningkatan kemampuan prajurit", jelas Panglima TNI.                 

Diskusi yang produktif dalam pertemuan yang berlangsung hari ini, untuk terus meningkatkan interaksi, kolaborasi dan kerja sama serta diplomasi antara TNI dan Angkatan Bersenjata negara-negara sahabat guna menjaga stabilitas perdamaian dunia, ini sesuai dengan tema Indo Defence 2024 Expo& Forum " Defence Partnerships For Global Peace and stability".

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Masyarakat yang Duduki Hutan Konservasi TNTN "Merasakan Kepedihan Batin" Atas Kehadiran Satgas PKH: Nasib Ribuan Warga Gak Jelas...!

KEMBANG BUNGA RIAU//Sindo7.id - kedatangan Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ke Dusun  Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan., Atas Kehadiran rombongan Tim Satgas. Dari beberapa perwakilan warga menyampaikan agar pemerintah pusat berikan pertimbangan Dasar kemanusiaan beserta talai kasih dikedepankan untuk langkah keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya, tutur dari perwakilan warga pada hari Rabu (11/06/2025). 

Kedatangan Satgas PKH untuk melakukan pemasangan plang penguasaan kembali kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang selama belasan tahun telah hancur disulap menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal. 

Kedatangan Tim Satgas PKH ke kawasan TNTN itu telah dinantikan warga selama berjam-jam, sejak pagi tadi. Mereka menunggu rombongan dari Jakarta tiba menggunakan helikopter, setelah transit lebih dulu di Lanud Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. 

Namun, warga kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan pimpinan Satgas PKH. Apalagi, sempat muncul kabar bahwa Ketua Pengarah Satgas PKH yakni Menteri Pertahanan, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsuddin dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan ikut dalam kunjungan lapangan ke TNTN. Namun faktanya, tak ada seorang pun pejabat setingkat menteri yang hadir ke lokasi. 

"Percuma saja datang dari Jakarta. Tapi kami tak bisa mengetahui nasib kami. Nasib kami menjadi tak jelas, apalagi kami diminta pindah (relokasi) dari sini," kata Ardi, warga setempat. 

Meski tidak bisa bertemu langsung dengan pimpinan Satgas PKH, namun masyarakat sempat berdialog singkat dengan Wakil Komandan Satgas PKH, Brigjend TNI Dody Triwinarto. Namun, warga mengaku tidak puas karena tidak ada keputusan yang bisa disepakati. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh kutipan sumber berita ini oleh team Awak media, Sindo7.id Dari Pihak  Satgas PKH yang datang ke TNTN hanya dari unsur Pelaksana, bukan dari level Pengarah. Tampak hadir Ketua Pelaksana Satgas PKH yakni, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah,  Wakil Ketua 1 Satgas PKH yakni Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon, Wakil Ketua 2 Satgas PKH  yakni Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada dan Wakil Ketua 3 Satgas PKH yakni Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari. 

Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penerbitan Kawasan Hutan. Satgas PKH terdiri atas dua unsur pokok, yakni Pengarah dan Pelaksana. Posisi Pengarah Satgas PKH diemban oleh pejabat setingkat menteri yakni diketuai oleh Menteri Pertahanan. Ada 3 orang Wakil Ketua Pengarah Satgas PKH yakni Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri. Sejumlah menteri di antaranya Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN dan Kepala BPKP menjadi Anggota Pengarah Satgas PKH. 

Kedatangan Tim Satgas PKH ke TNTN ini menjadi sorotan utama. Alasannya, tindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH akan menentukan masa depan TNTN yang kadung hancur lebur bersalin rupa menjadi kebun sawit. Pada sisi lain, ada ribuan warga yang sudah bermukim dan mengelola kebun sawit di TNTN tanpa izin. 

Relokasi Mandiri Hingga Agustus 2025

Sebelumnya diwartakan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menerbitkan pengumuman resmi terkait masa depan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau. Satgas PKH menyatakan warga yang tinggal di kawasan TNTN untuk segera melakukan relokasi secara mandiri. 

Pengumuman Satgas PKH tersebut tertera dalam spanduk yang terpasang di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Pelalawan yang berada dalam kawasan TNTN. Lokasi pemasangan spanduk pengumuman akan dikunjungi oleh Tim Pengarah Satgas PKH pada Selasa (10/6/2025). 

Ada lima poin utama pengumuman resmi yang disampaikan Satgas PKH. Yakni, Satgas PKH menegaskan bahwa hutan konservasi TNTN merupakan tanah negara. 

"Hutan konservasi TNTN adalah tanah negara. Oleh karena itu, segala aktivitas di dalam kawasan hutan ini seperti tinggal, berkebun, mendirikan rumah dan membakar atau bentuk kegiatan lain yang mengubah fungsi hutan dinyatakan melanggar hukum," Atas  pengumuman Satgas PKH Lebih Awal.

Rdks/Tim krlip Riau ( kbr CA )

Read More

Anehnya...!!! Sudah Masuk "Proses Tender tapi Anggota Dewan Tak Tahu Kantor DPRD Siantar akan Dibangun."

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Dari Pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar telah menganggarkan pembangunan Gedung Kantor DPRD dengan pagu anggaran Rp7 miliar. Proyek ini didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD TA 2025. Proyek tengah ditenderkan lewat LPSE Pemko Pematangsiantar.

Anehnya, anggota DPRD Pematangsiantar tak tahu gedungnya akan dibangun. Anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Tongam Pangaribuan, mengaku belum mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan gedung kantornya. Bahkan anggaran yang dialokasikan ia juga tidak tahu.

"Belum tau, belum ada informasi terkait masalah itu. Kami juga belum tau kapan pelaksanaannya dan berapa anggarannya belum tau," ucapnya di depan Gedung Harungguan DPRD Pematangsiantar, Rabu (11/6/2025).

Bahkan politisi NasDem itu balik bertanya kepada wartawan Mistar soal anggaran pekerjaan pembangunan. "Emang anggarannya berapa rupanya di LPSE? Saya belum tau perkembangannya terkait pembangunan (kantor DPRD)," katanya.

Dilihat di LPSE, proyek ini memiliki kode 10030639000 dengan nama tender adalah Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Pematangsiantar. Gedung kantor akan dibangun pada kompleks perkantoran DPRD.

Proyek itu diketahui berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Sayangnya, Kepala Dinas PUTR Kota Pematangsiantar, Sofian Purba, belum memberikan keterangan resminya. Mistar telah berupaya mengonfirmasi melalui panggilan seluler dan pesan singkat ke ponsel pribadinya namun sampai berita ini naik belum ada jawaban.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pematangsiantar, Santo Simanjuntak, enggan berkomentar banyak. Dia menyebut, seluruh pihak dapat mengakses tahapan proyek rencana pekerjaan di LPSE.

"Setiap orang bisanya melihat dan terbuka bagi siapa saja," katanya melalui pesan singkat kepada team wartawan sindo7. ( Dep-s ) 

Rdks/Tim kbr (PS)

Read More

Wabup dan Ketua DPRD Labura beri kain songket untuk Kapoldasu.

LABURA//Sindo7.id - Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Dr H Samsul Tanjung ST MH dan Ketua DPRD Rimba Bertuah Sitorus SE MM memberikan kain songket kepada Kapoldasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Fabruanto SIK MH, Rabu (11/06/2025).

Penyerahan kain tersebut dilakukan kedua petinggi Labura tersebut saat acara di pendopo rumah dinas Bupati Labuhanbatu seusai menyambut kedatangan Kapoldasu dan istri yang melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Labuhanbatu di Rantauprapat.

Di Mapolres Labuhanbatu, Kapoldasu sempat memberikan arahan kepada anggotanya yang antara lain menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan soliditas serta sinergitas antara Polri, TNI, Pemkab dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Menurut orang pertama di jajaran Poldasu itu, keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan, tidak terlepas dari kerjasama yang baik antarinstansi.

"Semua itu butuh dukungan serta kordinasi dengan TNI, pemerintah, kejaksaan dan elemen masyarakat. Polisi tidak dapat bekerja sendiri untuk menciptakan situasi kondusif," katanya.

Selanjutnya Kapolda dan rombongan bergerak menuju pendopo rumah dinas Bupati Labuhanbatu untuk mengikuti rangkaian acara lain, termasuk penyerahan cinderamata dari Wabup dan Ketua DPRD Labura berupa kain songket.

Rdks/Tim krlip (SM).

Read More

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Berpotensi dilengserkan tanpa melibatkan Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA//Sindo7.id - Gibran Rakabuming Tetap Saja Menjadi Sorotan Dikalangan Tokoh Politik Papan Atas, Terkait dengan pemazulan pemimpin negara bisa terjadi tanpa melibatkan pasangannya.

Hal itu pernah terjadi di era Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, membantah narasi, pemakzulan terhadap Gibran harus sepaket dilakukan dengan Presiden, ungkapnya Rabu (11/06/2025).

Mahfud menyinggung soal lengsernya Presiden kedua RI, Soehart  dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Dalam peristiwa tersebut, lengsernya kedua mantan pemimpin itu, tidak diikuti oleh wakilnya.

Adapun dua Wakil Presiden saat itu adalah BJ Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur.

Justru, BJ Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai Presiden ke-3 RI dan Megawati menjadi Presiden ke-5 RI menggantikan Gus Dur.

"Kalau di dalam pengalaman, apakah bisa presiden dan wakil presiden jatuh secara terpisah? Kan sudah terjadi dua kali kan, Pak Harto jatuh Habibie yang naik, Gus Dur jatuh Bu Mega yang naik, itu bisa."

"Kan banyak orang yang bilang (Prabowo dan Gibran dimakzulkan) satu paket karena daftarnya ke KPU untuk Pemilu satu paket," katanya Mahfud MD.

Mantan Menkopolhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam Pasal 7A UUD 1945.

Dia juga menambahkan bahwa pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Terkait pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat 'Presiden dan/atau Wakil Presiden'.

Dia mengatakan adanya penambahan frasa 'dan/atau' membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden.

"Presiden dan/atau Wakil Presiden itu kan menandakan bisa diberhentikan dalam jabatannya kalau terjadi lima hal (pelanggaran hukum)," jelas Mahfud. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

KPK Lelang Aset Milik Koruptor Hari Ini, Ada Mobil hingga Rumah.

JAKARTA//Sindo7.id - KPK mulai menggelar lelang barang rampasan dari koruptor hari ini. Lelang dilaksanakan serentak di 13 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Periode Juni ini, KPK bekerja sama dengan 13 KPKNL kembali menggelar lelang barang rampasan. Lelang dilakukan secara serentak, dengan total aset yang dijual sejumlah 81 lot,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).

Barang bergerak yang dilelang ada 44 lot berupa kendaraan, perhiasan hingga barang mewah lainnya. Lelang berlangsung sejak pukul 10.00 waktu server aplikasi lelang.

“44 lot, di antaranya kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, sepeda, alat elektronik, perhiasan, dan berbagai barang mewah lainnya,” kata dia.

“Kemudian untuk barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, ruko, dan bangunan lainnya, sejumlah 37 lot. Aset-aset rampasan tersebut berasal dari 32 perkara yang ditangani KPK,” tambahnya.

Budi menjelaskan, seluruh hasil lelang akan disetorkan ke kas negara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Uang hasil lelang yang disetorkan itu juga sebagai wujud komitmen KPK dalam optimalisasi kerugian keuangan negara.

“Sebagai wujud komitmen KPK dalam optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi,” sebutnya.

Secara rinci, lelang berlangsung 2 hari, yaitu:

– Rabu (11/6/2025), untuk 12 daerah, yakni

1)- KPKNL Jakarta III (22 Lot)

2)- KPKNL Bandung (8 Lot)

3)- KPKNL Bogor (5 Lot)

KPKNL Yogyakarta (4 Lot)

4)- KPKNL Palembang (3 Lot)

5)- KPKNL Pekanbaru (2 Lot)

KPKNL Dumai (1 Lot)

KPKNL Tangerang I (1 Lot)

6)- KPKNL Surabaya (1 Lot)

7)- KPKNL Purwokerto (1 Lot)

8)- KPKNL Bekasi (1 Lot)

Peserta diimbau membaca seluruh ketentuan yang tersedia di situs resmi untuk menghindari kesalahan teknis atau administratif. Untuk informasi lengkap dan resmi, kunjungi situs resmi KPK atau KPKNL 

Kamis (12/6/2025), yakni KPKNL Pekalongan, Jawa Tengah (1 lot).

Rdks/Tim krlip Nsl

Read More

BUPATI SAMOSIR TERIMA KEPUTUSAN DPRD SAMOSIR TENTANG REKOMENDASI LKPJ 2024

SAMOSIR//Sindo7.id - DPRD Kabupaten Samosir memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2024 dalam rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Samosir.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua Sarhockhel Tamba dan Osvaldo Simbolon setelah dinyatakan sah dan Korum. Turut hadir, Forkopimda Kabupaten Samosir, Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak, Para SAB, para asisten Sekdakab. Samosir, pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir, Rabu (10/06/2025).

Setelah ditandatangani, Keputusan tersebut diserahkan Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon kepada Bupati Samosir Vandiko T. Gultom.  

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi  pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Samosir yang telah memutuskan untuk merekomendasi LKPJ 2024. Kata Vandiko, Poin-poin rekomendasi yang disampaikan DPRD adalah hasil pemikiran dan ide yang berharga, dalam upaya bersama untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat menuju Kabupaten Samosir yang lebih baik, lebih sejahtera dan bermartabat.

Tambah Vandiko, poin-poin rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Samosir sesuai dengan amanat pasal 22 ayat 6 Permendagri Nomor 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa hasil rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota ditindaklanjuti oleh kepala daerah. "Terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Samosir. Rekomendasi ini secara garis besar adalah bagaimana mempercepat kemajuan Kabupaten Samosir melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. demikian halnya dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dan peningkatan pendapatan asli daerah," kata Vandiko.

Lebih lanjut disampaikan, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan perencanaan dan anggaran serta dasar penyusunan kebijakan strategis pada tahun berjalan dan tahun berikutnya yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Diperlukan sinergi dari para stakeholder sehingga ide dan hasil pemikiran tersebut dapat terealisasi serta dapat memberi dampak bagi masyarakat Kabupaten Samosir.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menegaskan agar rekomendasi yang diberikan DPRD dapat segera ditindaklanjuti, demi pembangunan kabupaten Samosir yang lebih baik kedepan. Nasip juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah menghadiri seluruh tahapan pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Samosir 2024. 

Rdks/Tim kbr (SM).

Read More