Oknum Anggota DPRD Pelalawan di Duga Menggunakan Ijazah Palsu, Akhirnya Berurusan Kepihak Kepolisian.

PANGKALAN KERINCI// Sindo7.id -  Pascaditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah milik orang lain oleh Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan bernama Sunardi, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Korps Bhayangkara untuk menjalani pemeriksaan, Jumat (30/1/2026).

Oknum anggota Dewan dari Partai Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka yang tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/06/I/RES.1.9/2026/Satreskrim yang dikeluarkan pada 26 Januari 2026, setelah penyidik Korps Bhayangkara ini menemukan alat bukti yang cukup dalam proses penyidikan.

Terlihat, oknum anggota Dewan yang mengenakan kemeja hitam ini, masuk kedalam ruangan unit III yakni tindak pidana korupsi (Tipidter) Polres Pelalawan, sekitar pukul 10.30 WIB.

Tersangka langsung dimintai keterangan terkait penggunaan ijazah milik orang lain sebagai syarat formil yang menghantarkannya duduk sebagai anggota legislatif Negeri Seiya Sekata ini.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelalawan, AKBP John Louis Letedara SIK ketika dikonformasi melalui Kasi Humas Iptu Thomas Bernandes Siahaan SSos, membenarkan adanya pemeriksaan oknum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan berinisial S, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah milik orang lain.

"Ya, setelah penyidik Sat Reskrim Polres Pelalawan menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, disertai dengan hasil gelar perkara, sehingga status hukum oknum anggota DPRD Pelalawan yang sebelumnya terlapor, dinaikkan menjadi tersangka," terang Thomas Bernandes Siahaan SSos kepada awak media, Jumat (30/1/2026) saat ditemui di kantor Polres Pelalawan.

Rdks MS7/Kbr C-Abrt

Read More

Wakasatgas PRR TNI Tekankan Akselerasi Huntara dan Sinergi Daerah Tangani Dampak Bencana.

PUSPEN TNI// Sindo7.id - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mendorong percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta meminta pemerintah daerah menyusun strategi aktif untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan. Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan kunjungan di tiga kabupaten di Sumatera Utara pada Rabu (28/1/2026) kemarin.

Dalam diskusi tersebut, para bupati atau perwakilannya memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sedang berjalan. Wakasatgas mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi, sekaligus memberikan saran, solusi praktis, serta arahan koordinasi lintas instansi guna mempercepat penyelesaian di lapangan.

Berdasarkan data, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 133 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebar di empat desa, yakni Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa. Di Desa Simarpinggan, sebanyak 186 unit telah selesai dibangun dengan pendanaan Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, telah rampung 88 unit yang didanai BNPB.

Di Desa Simatohir, direncanakan 134 unit huntara dan saat ini telah selesai 78 unit. Adapun di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, direncanakan pembangunan 245 unit huntara yang didanai Kementerian PUPR, dengan target 145 unit rampung pada Februari 2026. Untuk huntara mandiri di Tapanuli Selatan, dari target 133 unit, telah selesai dibangun 64 unit yang didanai BNPB.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi agar di setiap lokasi huntara dilengkapi tempat ibadah, taman bermain, serta tambahan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih. Menanggapi hal tersebut, Wakasatgas memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat terkait.

Sementara itu, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Tengah direncanakan sebanyak 106 unit dan seluruhnya telah rampung, terdiri dari 67 unit rusunawa, 15 unit huntara di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Muara Sibuntuon.

Dalam diskusi juga diusulkan pemanfaatan lahan eks PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap). Wakasatgas mengarahkan agar bupati menyampaikan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR dengan tembusan kepada pejabat terkait.

Selain itu, dibahas pula penanganan pascabencana di Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana pembangunan huntara belum berjalan meski lahan telah disiapkan. Permasalahan pembangunan jalan dan jembatan akibat bencana juga disampaikan, yang belum masuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakasatgas meminta Dirjen Bina Marga menindaklanjuti agar dapat dimasukkan dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. 

Rdks MS7 (Tim krlip Nsl S2)

Read More

Polres Rokan Hilir Musnahkan Hampir 4 Kg Sabu, Ribuan Ekstasi dan Happy Five

ROKAN HILIR//Liputan Sindo7.id - Polres Rokan Hilir melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di Mapolres Rokan Hilir, Jumat (30/1/2026) pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu seberat 3.989,72 gram (3,98 kg), ekstasi sebanyak 3.495 butir, serta Happy Five (HS) sebanyak 10.000 butir.

Kegiatan pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Rokan Hilir Jhonny Charles, BBA, MBA, perwakilan DPRD Rokan Hilir, Pengadilan Negeri, BNN, Dinas Kesehatan, jajaran Forkopimda, pejabat utama Polres Rohil, serta disaksikan oleh media dan pihak terkait lainnya.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus narkotika tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Polres Rokan Hilir yang didukung penuh oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti hampir 4 kilogram sabu tersebut secara langsung telah menyelamatkan banyak generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Kapolres berharap sinergi dan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam upaya pemberantasan narkotika.

Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara memasukkan sabu ke dalam air mendidih yang telah dicampur cairan pembersih lantai, kemudian diaduk hingga larut sebelum akhirnya dibuang. Proses tersebut disaksikan langsung oleh para undangan dan tersangka sebagai bentuk transparansi.

Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang sitaan yang telah disisihkan dan sebagian dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah memperoleh penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan barang bukti, menghindari penumpukan barang sitaan, serta menegaskan komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba.

Melalui pemusnahan barang bukti tersebut, Polres Rokan Hilir menegaskan komitmennya dalam menyelamatkan masyarakat dari ancaman narkotika serta mendukung terwujudnya Indonesia bebas narkoba.

Rdks MS7 (Tim krlip Nsl S2)

Read More

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Dukung Sinergi BUMD Kota Dumai dalam Pengembangan Usaha Kepelabuhanan

DUMAI//Liputan Sindo7.id - Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIX/Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M. menghadiri rapat bersama Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai yang digelar pada Kamis (29/1/2026) pukul 09.00 WIB di Hotel The Zuri, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

Rapat tersebut turut dihadiri Dandim 0320/Dumai Letkol Arm Herman Santoso, S.E., S.Hub.Int., S.H.I., Direktur Utama PT Pelabuhan Dumai Berseri Lukman, serta jajaran manajemen PT Pelabuhan Dumai Berseri (Perseroda) dan PT SMG.

Dalam paparannya, Ketua BUMD Kota Dumai menyampaikan rencana pengembangan usaha PT Pelabuhan Dumai Berseri (Perseroda) melalui penyediaan satu unit kapal tunda berkapasitas 3.000–3.500 HP yang akan dioperasikan pada pelabuhan eksisting di Kawasan Industri Dumai. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan, Perseroda menjalin kerja sama dengan Koperasi Angkatan Darat melalui perjanjian jasa penghubung bisnis kapal tunda. Selain itu, PT Pelabuhan Dumai Berseri (Perseroda) juga mengajak kerja sama Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD) di bidang angkutan penyeberangan Roro Dumai–Batam.

Menanggapi paparan tersebut, Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M. menyampaikan bahwa keberadaan Kodam XIX/Tuanku Tambusai bertujuan memperkuat struktur organisasi di wilayah Riau serta mendukung pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa Koperasi Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang baru dibentuk siap menjalin kerja sama dengan PT Pelabuhan Dumai Berseri melalui PUSKOPAD sebagai wujud sinergi kelembagaan yang saling mendukung.

Rapat ditutup dengan sesi foto bersama dan berakhir pada pukul 11.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar 

Rdks MS7 (Tim krlip Riau HT*)

Read More

Pemanggilan Terhadap Menteri PKP ke Hambalang, Presiden Prabowo Akselerasi Program Rumah Bersubsidi

BOGOR// Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (29/01/2026) sore untuk membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan. Lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta jalan-jalan utama, sehingga diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian.

Presiden Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, salah satunya dengan menyediakan rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi.

Rdks MS7 (Tim krlip Nsl S2).

Read More

Panglima TNI Lantik 260 Perwira Prajurit Karier Progsus TA 2026.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto melantik dan mengambil sumpah 260 Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Program Khusus (Progsus) Tahun Anggaran 2026 dalam upacara Prasetya Perwira yang dihadiri Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono bertempat di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).

Para Perwira Remaja yang dilantik merupakan lulusan dari berbagai lembaga pendidikan strategis nasional, yaitu Universitas Pertahanan, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), serta Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, dimana  kegiatan tersebut turut di hadiri pula oleh pimpinan Unhan, STIN, Poltek SSN dan PPI Curug.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menegaskan bahwa para Perwira Remaja telah melalui proses pendidikan dan pembinaan yang komprehensif untuk membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI. “Para Perwira Remaja telah digembleng di lembaga pendidikan sehingga memiliki jati diri TNI, Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional,” ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI berpesan bahwa tantangan tugas TNI ke depan akan semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. “Untuk menghadapi dinamika perkembangan tersebut, TNI terus melakukan upaya dan mengembangkan diri sehingga mampu beradaptasi dengan situasi dunia saat ini,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI berharap para Perwira Remaja yang baru dilantik dapat menjadi generasi perwira yang mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat dan memperkokoh TNI sesuai dengan visi dan misi TNI Prima, yakni TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Rdks MS7/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Wakapolri Turut Tegaskan, "Polri Sudah Sah Konstitusi Langsung di Bawah Presiden, dan PP Polri Tetap Komitmen Tegak Lurus Jaga Marwah Institusi."

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan kondisi ideal yang sah secara konstitusi dan telah memperoleh dukungan politik dari lembaga legislatif.

“Kapolri telah menyampaikan secara tegas di DPR RI bahwa kondisi ideal saat ini adalah Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara sah dalam konstitusi, serta telah mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif,” tegas Wakapolri di hadapan jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Pepabri, serta purnawirawan TNI AD, AL, dan AU, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026, Kamis (29/01).

Wakapolri menambahkan, secara konstitusional, yuridis, sosiologis, dan filosofis, posisi Polri berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari organisasi purnawirawan demi menjaga stabilitas dan marwah institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PP Polri Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan komitmen PP Polri untuk tetap tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Ia juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh purnawirawan Polri agar tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Selain itu, Ketua PP Polri menyampaikan bahwa organisasi PP Polri terus mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kepengurusan yang kini mencakup tingkat pusat, 34 daerah, 359 cabang, hingga 1.566 ranting di seluruh Indonesia.

PP Polri juga mencatat pencapaian penting berupa kepemilikan penuh aset strategis Gedung Tribrata dan Hotel Sutasoma, serta penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan audit sebagai upaya memperkuat kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Menutup sambutannya, Ketua PP Polri menegaskan kembali doktrin “Sekali Bhayangkara, Tetap Bhayangkara” sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara. 

(Tim krlip Nsl S2)

Read More

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Pengurus Dewan Energi Nasional di Istana Negara.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah serta Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan. Keputusan tersebut menjadi landasan hukum dalam pembentukan DEN periode 2026–2030.

Prosesi pelantikan dibagi ke dalam dua klaster, yakni klaster perwakilan menteri dan klaster perwakilan pemangku kepentingan. Dari unsur menteri, turut dilantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Sementara itu, dari unsur pemangku kepentingan, Presiden RI melantik Johni Jonatan Numberi, Muhammad Fadhil Hasan, Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Surono. Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan TNI terhadap sinergi lintas sektor dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional sebagai bagian dari kepentingan strategis bangsa.

Rdks MS7 (Tim krlip Nsl S2)

Read More

Peduli Dengan Generasi Penerus, Babinsa Koramil Mapurujaya Motivasi Anak-Anak Dalam Meraih Cita-Cita

TIMIKA//Liputan Sindo7.id - Menjalin keakraban dan kedekatan bersama warga binaan merupakan tugas pokok sebagai seorang Babinsa. Hal ini dilakukan kepada siapapun termasuk anak-anak, seperti halnya yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Sertu Selamet Jaya Abasi, terlihat ketika Ia sedang bersama anak-anak di wilayah binaan Kp. Pomako, Distrik Mimika Timur  sebagai motivator bagi anak-anak dalam meraih cita-cita sekaligus sebagai wujud kepedulian terhadap generasi penerus bangsa, Rabu (28/01/2026).

Menurut Sertu Selamet, dirinya harus memiliki banyak bekal pengetahuan tentang cara berkomunikasi sosial (Komsos) untuk bisa menjalin sinergitas dan kebersamaan dengan warga masyarakat mulai dari tokoh masyarakat sampai dengan anak-anak yang ada di wilayah binaannya.

“Dengan sedikit canda tawa agar terjalin kedekatan, sembari saya memberikan motivasi dan semangat kepada mereka dalam meraih cita-citanya sebagai generasi penerus bangsa dengan cara memberikan wawasan tentang pengetahuan dan kebiasaan yang baik agar mereka tidak terbawa dengan pergaulan negative," katanya. (Pendim 1710/Mimika) 

Rdks MS7 (Timk P-2)

Read More

Hingga Pagi ini, Pabrik Swallow Masih Terbakar, Warga Dihimbau Cari Jalan Alternatif

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Kebakaran yang melanda PT Garuda Mas Perkasa (GMP) pabrik sandal karet di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, hingga Rabu subuh belum berhasil dipadamkan.

Api diketahui mulai membakar pabrik tersebut pada Selasa (27/1/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Hingga pukul 05.00 WIB petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api yang tersisa di bagian dalam bangunan.

Dari pantauan di lokasi menunjukkan pihak tim pemadam kebakaran Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, serta Kabupaten Deli Serdang terus berjibaku melakukan pemadaman.

Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan secara bergantian untuk melakukan penyiraman dan pengisian ulang air.

Intensitas api dilaporkan mulai menurun dibandingkan kondisi pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB hingga Rabu dini hari pukul 02.00 WIB. Namun, material yang mudah terbakar di dalam pabrik masih cukup banyak sehingga api belum sepenuhnya padam.

 Mobil ambulans masih disiagakan di sekitar lokasi kebakaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Bagi pengguna jalan, dihimbau agar mencari jalan alternatif. Karena lalu lalang kendaraan pemadam kebakaran di sekitar lokasi Jalan KL Yos Sudarso KM 6,5 masih masif.

Rdks MS7 (Tim krlip Sumut)

Read More

TNI Dukung Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh.

JAKARTA// Sindo7.id - Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua I Satuan Tugas (Satgas) menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Wilayah Sumatera, yang dilaksanakan di Ruang Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kemendagri, JI. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Dari data yang telah dipaparkan, pemulihan pascabencana di Sumatera menunjukkan tren positif meski dengan tingkat kemajuan yang berbeda. Di Sumatera Barat, mayoritas wilayah terdampak mulai berangsur pulih, dengan sebagian daerah telah kembali normal dan lainnya berada pada fase mendekati normal.

Upaya percepatan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar serta pemulihan layanan vital seperti listrik, air bersih, BBM, LPG, dan konektivitas, disertai normalisasi sungai sebagai langkah pemulihan dan mitigasi jangka panjang.

Sementara itu, di Sumatera Utara progres pemulihan berjalan signifikan dengan sebagian daerah sudah normal dan mayoritas lainnya mendekati normal, meski beberapa wilayah masih memerlukan perhatian khusus. Di Aceh, proses pemulihan membutuhkan perhatian khusus, ditandai dengan masih terbatasnya daerah yang pulih sepenuhnya dan sejumlah wilayah yang masih dalam tahap pemulihan, sehingga membutuhkan dukungan berkelanjutan dan penanganan terfokus.

Kolaborasi TNI, Pemerintah dan unsur terkait menunjukkan dampak konkret melalui kemajuan yang dirasakan di berbagai wilayah terdampak tersebut. Dengan tren pemulihan yang semakin positif, pemerintah yakin upaya rehabilitasi pascabencana di Sumatera akan terus berkembang secara konsisten, sehingga kondisi sosial dan aktivitas masyarakat dapat kembali pulih sepenuhnya. 

Rdks MS7 (Tim Hms).

Read More

Ratusan Warga Datangi Polres Belawan Terkait Dari Pelaku Tawuran Tangkap Lepas.

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Ratusan warga Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, menggelar aksi demo spontan di halaman Mapolres Pelabuhan Belawan, Senin (26/1/2026) pagi. Aksi ini dipicu keresahan warga akibat maraknya tawuran yang berujung perusakan dan penjarahan rumah warga.

Warga datang berbondong-bondong untuk melapor sekaligus mendesak polisi agar bertindak tegas terhadap pelaku tawuran.

Warga mengaku sudah sangat tidak nyaman dengan kondisi keamanan di lingkungan mereka. Tawuran disebut kerap terjadi, namun respons aparat dinilai minim.

“Seakan polisi sengaja membiarkan tawuran. Posko cuma sampai pukul 01.00 WIB, pukul 02.00 WIB sudah pulang. Begitu tawuran terjadi, petugas tidak ada yang merespons saat dihubungi,” keluh salah satu pendemo di depan kantor Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan dua tuntutan utama. Namun tuntutan itu belum mendapat jawaban lantaran Kapolres Pelabuhan Belawan tidak berada di tempat.

“Tuntutan kami cuma dua, Pak. Pertama, tindak tegas pelaku tawuran yang sudah merusak rumah warga dan membakar meja dagangan. Kedua, lakukan pembinaan kepada pelaku tawuran yang masih bisa dibina,” ujar seorang pendemo di tengah kerumunan massa.

Warga juga menyayangkan tindakan tangkap lepas pelaku tawuran. Hal itu yang membuat para pelaku tidak jera.

"Pelaku tawuran yang sudah ditangkap, dalam waktu kurang dari seminggu sudah gentayangan lagi. Jadi cemmana mau aman kampung kita ini," keluh pendemo.

Sayangnya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi yang hendak ditemui para pengunjuk rasa sedang tidak berada di kantor.

Rdks MS7 (Tim Krlip SUM)

Read More

Camat Medan Maimun Dicopot dari Jabatannya Akibat Main Judol, "Diduga Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah."

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Camat Medan Maimun, AN, dinilai bertindak di luar batas kewajaran. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Medan ini nekat bermain judi online (judol) di duga menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dengan nilai mencapai Rp1,2 miliar. Akibat perbuatannya, AN dicopot dari jabatannya dan kini menjalani sidang disiplin di Inspektorat Kota Medan.

“Iya benar, saat ini yang bersangkutan masih kami periksa,” ujar Inspektur Kota Medan, Erfin F (Senin 26/1/2026).

Erfin menjelaskan, tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan AN pada tahun 2024. “Dananya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang digunakan untuk judi online. Karena itu, kasus ini terus kami dalami,” katanya.

Dan kasus ini bermula ketika KKPD Pemko Medan tidak dapat digunakan pada tahun 2025.

“Karena kartu itu tidak bisa digunakan, saya diperintahkan Pak Wali Kota untuk mencari tahu penyebabnya. Ternyata ada tunggakan di Bank Sumut. Dari situ terungkap bahwa Camat Medan Maimun menggunakan KKPD dan belum melunasi tunggakan sebesar Rp1,2 miliar,” jelas Erfin.

Ia menegaskan, utang tersebut sejatinya merupakan masalah pribadi, namun menjadi pelanggaran berat karena menggunakan fasilitas negara.

“Informasi terakhir, sisa tunggakan sekitar Rp800 juta yang belum dilunasi. Meski itu urusan pribadi yang bersangkutan, pelanggarannya tetap pada penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran disiplin ASN,” ungkapnya.

Terkait sanksi yang akan dijatuhkan, Erfin menyebutkan pihaknya masih menunggu hasil keputusan Tim Ad Hoc.

“Sanksi terberatnya bisa berupa pemecatan. Nantinya rekam jejak yang bersangkutan juga akan menjadi bahan pertimbangan,” tutupnya. 

Kbr MS7 

Read More