Operator SPBU Sinaksak Diamankan Polisi, Dikarenakan Distribusi BBM Bersubsidi Pake Jerigen.

SIMALUNGUN//Sindo7.id - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Simalungun berhasil menindak kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 14211275 Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. 

Informasi ini disampaikan oleh Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, Sabtu (17/5/2025).

Penindakan dilakukan oleh tim Opsnal Unit II Sat Reskrim Polres Simalungun yang dipimpin oleh IPTU Ivan Rony Purba, S.H., M.H. pada Sabtu (10/5/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Kepolisian Kewilayahan DIAN TOBA 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor Sprin/368/V/OPS.1.3.1./2025 Reskrim tanggal 29 April 2025.

"Tim kami berhasil mengamankan satu unit mobil minibus jenis Kijang Super KF 40 short dengan nomor polisi BK 1956 FW yang melakukan pengisian BBM Pertalite menggunakan jerigen di SPBU Sinaksak," jelas AKP Verry Purba.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa mobil tersebut milik Enjang Rawianto (47), warga Kelurahan Nagur Usang, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Pelaku mengangkut BBM Pertalite menggunakan enam jerigen yang rencananya akan dibawa ke Nagori Naga Rusang, Basalak.

Tim Sat Reskrim mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit mobil minibus Kijang Super KF 40 short dengan nomor polisi BK 1956 FW, enam jerigen yang seluruhnya berisi Pertalite, serta uang pembelian BBM sebesar Rp2.110.000 dengan rincian pembayaran Pertalite Rp2.100.000 dan biaya tambahan Rp10.000.

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan supir kendaraan, Enjang Rawianto, dan operator SPBU yang melakukan pengisian ke dalam jerigen, Anjani HT Balian (25), warga Kelurahan Silenduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.

Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Herison Manullang, S.H., menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polres Simalungun dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. 

"Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Simalungun," ujarnya.

Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi masih menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Simalungun. Praktik pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar menggunakan jerigen seperti ini berpotensi merugikan masyarakat umum yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite harus sesuai dengan peruntukannya. Pembelian menggunakan jerigen untuk kemudian dijual kembali atau digunakan untuk keperluan komersial lainnya merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada pihak berwenang. Laporan masyarakat sangat membantu aparat kepolisian dalam menindak pelanggaran serupa yang masih terjadi di berbagai tempat.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh Polres Simalungun ini menunjukkan profesionalisme Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Simalungun.

Kasus ini akan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

Rdks/Tim krlip (Kbr EA)

Read More

Wartawan gadungan berhasil dibekuk tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng.

JATENG//Sindo7.id  - Empat anggota sindikat wartawan gadungan berhasil dibekuk tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng.

Mereka merupakan sindikat berkedok wartawan yang diduga beranggotakan 175 orang dengan mencari target orang kaya, pejabat dan dokter.

Dari empat orang yang ditangkap, satu merupakan wanita tercatat sebagai warga Bekasi. Mereka masing-masing Herdiyah Mayandini Giatayu (33), Abraham Marturia Siregar (26), Kevin Sitinjak (25), dan Indra Hermawan (30). Mereka ditangkap di rest area daerah Boyolali pada Minggu (11/5/2025) lalu.

"Ini preman berkedok wartawan. Kita melakukan kegiatan penindakan hukum empat pelaku yang beroperasi di wilayah Semarang. Ada tiga kabur," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio di Mapolda Jateng, sabtu  (17/5/2025).

Selain memburu tiga orang yang kabur, Dwi menegaskan ternyata mereka adalah sindikat dengan jumlah anggota sekitar 175 orang. Mereka beraksi di berbagai tempat dan membagi hasil pemerasannya.

"Mereka daerah operasinya di seluruh wilayah Jawa, DKI, Banten kemudian Jateng, Jabar, dan Jatim. Satu kelompok bisa siapkan anggota setiap operasi minimal 10 orang, beberapa kasus bisa kerahkan 70 anggota. Anggota kelompok lainnya sedang kita kejar," imbuhnya.

Dalam menjalankan aksinya, kata Dwi komplotan ini menunggu di sebuah hotel atau penginapan, kemudian jika melihat mobil bagus, mereka pantau siapa yang turun, jika laki-laki dan perempuan, maka ketika mereka keluar hotel akan dicegat dan diperlihatkan foto korban.

Mereka mengaku wartawan dan meminta sejumlah uang dengan ancaman akan mempublikasi foto tersebut. Mereka juga kadang sudah membuntuti korban dulu sebelum beraksi.

"Modus mereka akan stay di penginapan dia lihat mobil datang, kalau mobil bagus maka akan telusuri lihat siapa orang ini. Mereka meminta uang bahkan sampai Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Korban dari semua kalangan, publik figure, ada anggota dewan, dari dokter, akademisi, ada dari pengusaha. Mereka menargetkan orang-orang yang memiliki ekonomi atas. Hasilnya dibagi," ujar Dwi.

Aksi komplotan yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 itu akhirnya terbongkar ketika digelar operasi Aman Candi 2025. Saat ditangkap petugas, mereka mengaku sebagai wartawan bahkan mengaku sebagai wartawan media ternama seperti detik dan Kompas.

"Saat kami lakukan penangkapan ngaku dari detik, kemudian mengaku wartawan Kompas. Mereka juga mengaku jadi wartawan lainnya. Yang kami dapatkan identitas mereka dari Morality News, Mata Bidik, surat kabar Siasat Kota, Gaung Demokrasi," jelasnya.

Saat ini Ditreskrimum Polda Jateng masih memburu para anggota sindikat preman berkedok wartawan itu. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto menegaskan akan membongkar perkara yang meresahkan masyarakat dan wartawan.

"Wartawan merasa tidak nyaman ya dengan perilaku ini. Kami akan lakukan pendalaman, akan bongkar sindikat ini," tegas Artanto.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polda Jateng mengimbau agar korban kejahatan dengan modus wartawan gadungan agar melapor dan akan dirahasiakan identitasnya. 

Rdks/Tim krlip Nsl

Read More

Wali Kota Pematangsiantar, Serahkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan Dr Janry Haposan UP Simanungkalit SSi MSi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pematangsiantar tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Pematangsiantar Formasi Tahun 2024. Penyerahan SK Pengangkatan kepada 69 CPNS Tenaga Kesehatan tersebut bertempat di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jumat (16/05/2025).

Wesly dalam sambutannya menyampaikan hari tersebut merupakan momen penting bagi CPNS Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2024 karena telah menerima SK Pengangkatan CPNS, yang tentunya sudah dinanti-nantikan.

Menurut Wesly, pengangkatan CPNS calon di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar Formasi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB RI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya, untuk pemenuhan kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna, serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil seleksi akhir, katanya, telah terpenuhi 69 formasi kebutuhan tenaga fungsional kesehatan. Sebanyak 68 formasi kebutuhan umum, serta 1 formasi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas.

Pada kesempatan tersebut, Wesly mengucapkan terima kasih kepada Kantor Regional VI BKN Medan yang telah memberikan dukungan dari awal seleksi hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS pada pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemko Pematangsiantar Formasi Tahun 2024.

Wesly juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja PT Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar dalam hal pengelolaan jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

“Kami berharap semoga kerjasama instansi pemerintah dapat meningkatkan dan mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya di Kota Pematangsiantar yang kita cintai ini,” tuturnya.

Secara khusus, Wesly berharap agar para CPNS yang baru menerima SK Pengangkatan dapat memberikan kinerja terbaik serta berkontribusi dalam bidang kesehatan demi Kota Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

“Serta selalu bekerja dengan disiplin, profesionalisme, dan bertanggung jawab,” pesan Wesly.

Sebelumny, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Janry Haposan UP Simanungkalit mengucapkan selamat kepada seluruh CPNS yang telah menerima SK.

“Tentunya ini buah manis perjuangan panjang sehingga lolos menjadi CPNS.

Keberhasilan ini merupakan kerja keras dari saudara-saudari sekalian, dengan melewati fase yang panjang. Yang lulus ini, dari sekian banyak pelamar, yang memang melampaui nilai ambang batas (passing grade). Prosesnya cukup ketat, dengan menggunakan CAT BKN. Jadi hasil ujian langsung kita keluarkan, akuntabel, transparan. Dan terutama no pungli, tidak ada pungutan apapun!” tegasnya.

Janry menambahkan, penetapan dan penyerahan SK CPNS merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyerahan SK CPNS dilaksanakan secepat mungkin, paling lama di bulan Juni.

Ia juga turut mengapresiasi gerak cepat Pemko Pematangsiantar yang selalu berkoordinasi dengan Kantor Regional VI BKN Medan.

Kota Pematangsiantar, lanjutnya, termasuk daerah yang tercepat dalam penyerahan SK CPNS Formasi Tahun 2024.

“Semoga bisa mewujudkan visi misi Wali Kota Pematangsiantar, Kota yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” tandasnya.

Salah seorang CPNS yang menerima SK, Nomelisda Ulina Tarigan SKM mengucapkan terima kasih. Ia mengakui, dalam penerimaan SK CPNS Formasi Tahun 2024 tidak ada dipungut biaya.

CPNS yang ditempatkan di Puskesmas Pardamean Kecamatan Siantar Selatan ini juga mengapresiasi Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah tercepat dalam penyerahan SK CPNS Formasi Tahun 2024.

CPNS lainnya, drg Piter Simamora mengajak para CPNS bekerja giat demi kemajuan Kota Pematangsiantar.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota Wesly Silalahi,” tukasnya.

Turut hadir, Branch Manager PT Taspen Cabang Pematangsiantar, para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar. (Kbr EA)

Rdks/TIM Krlip Sumut

Read More

Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun Gagalkan Penyelundupan 1.905 Kg Narkotika.

SINDO7.id - Puspen TNI,Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun (TBK) berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkotika berskala besar yang dibawa oleh kapal ikan asing berbendera Thailand. Kapal bernama Aungtoetoe 99 tersebut membawa 1.905 kilogram narkotika yang terdiri dari 1.200 kg kokain dan 705 kg sabu-sabu. Penangkapan berlangsung di perairan Selat Durian, Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

Aksi kapal tersebut sempat memicu kecurigaan karena berusaha kabur dengan mematikan lampu dan mempercepat laju pelayaran, menunjukkan indikasi kuat adanya aktivitas ilegal. Tim patroli F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun segera melakukan pengejaran intensif hingga akhirnya berhasil menghentikan kapal pada pukul 00.30 WIB (Rabu 14-05-2024) Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, ditemukan 95 karung mencurigakan yang terdiri dari 35 karung kuning dan 60 karung putih. Setelah dilakukan uji laboratorium oleh tim Bea Cukai Kepri, karung-karung berisi narkotika jenis kokain seberat 1.200 kg dan methamphetamine (sabu-sabu) seberat sekitar 705 kg.

Lima ABK berhasil diamankan dalam operasi ini, terdiri dari satu warga negara Thailand dan empat warga negara Myanmar. Seluruh ABK tidak memiliki dokumen perjalanan maupun perizinan pelayaran yang sah. Fakta-fakta ini menguatkan bahwa kapal Aungtoetoe 99 digunakan sebagai alat penyelundupan narkotika lintas negara, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Saat ini, kapal beserta seluruh ABK telah diamankan di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lanjutan. Operasi ini merupakan hasil sinergi antara TNI AL dan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau. Ke depan, tim juga akan melibatkan anjing pelacak (K9) untuk memastikan tidak ada barang terlarang lain yang terlewat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam memberantas kejahatan narkotika dan memperkuat kolaborasi antarinstansi guna menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa dari ancaman transnasional. 

Rdks/TIM Krlip Nsl.

Read More

TNI Berduka: Panglima TNI Hadiri Upacara Pelepasan Jenazah Prajurit Korban Ledakan Munisi.

JAKARTA//Sindo7.id - Dalam suasana haru dan penuh penghormatan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hadir secara langsung dalam upacara militer pelepasan jenazah empat prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur dalam musibah saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau kedaluwarsa. Upacara digelar pada Selasa (13/5/2025) di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III, Jl. Raya Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Prosesi khidmat ini dipimpin oleh Kapuspalad Mayjen TNI R.D. Epi Setiadi, S.E., M.M., serta dihadiri keluarga besar TNI dan para kerabat almarhum.

Kehadiran Panglima TNI merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan empati dan kepedulian atas gugurnya para prajurit dalam tugas negara. Keempat prajurit yang gugur dalam tugas mulia tersebut adalah Kolonel Cpl Antonius Hermawan, S.T., M.M. yang akan diberangkatkan ke Sleman Yogyakarta, Mayor Cpl Anda Rohanda, diberangkatkan ke Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kopda Eri Dwi Priambodo, menuju Temanggung, Jawa Tengah, dan Pratu Afrio Setiawan, menuju Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Musibah ledakan tersebut terjadi pada Senin, 12 Mei 2025 pukul 09.30 WIB di lokasi pemusnahan amunisi milik Gupusmu III Puspalad, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Insiden tersebut mengakibatkan 13 korban meninggal dunia, terdiri dari 4 personel TNI AD dan 9 warga sipil yang berada di sekitar lokasi.

Dalam keterangan resminya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa TNI sangat berduka dan menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI serta warga sipil. “Kami turut berduka cita atas meninggalnya prajurit terbaik TNI,  serta warga sipil yang ikut menjadi korban, TNI memastikan bahwa seluruh hak Prajurit TNI yang menjadi korban akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti santunan kematian khusus, pensiun, dan beasiswa bagi anak korban. Panglima TNI juga memberikan tali asih kepada keluarga prajurit TNI, dan warga sipil yang pemberiannya diwakili oleh Pangdam III/Siliwangi,” tegasnya.

Lebih lanjut Kapuspen TNI menyampaikan bahwa TNI saat ini telah mengamankan lokasi kejadian dan melakukan sterilisasi untuk menjamin keselamatan masyarakat. Proses investigasi tengah dilakukan oleh tim dari Puspalad bersama pihak terkait guna memastikan penyebab pasti insiden. Lokasi pemusnahan merupakan lahan milik BKSDA yang secara rutin digunakan untuk kegiatan serupa sesuai prosedur keamanan yang berlaku. TNI berkomitmen mengusut tuntas peristiwa ini secara transparan serta akan memperketat pengawasan kegiatan pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Rdks/Tim krlip Nsl S2.

Read More

Hercules Akhirnya Bisa Dipenjara?Kapolda Metro Sebut Omongan 'Jenderal Ompong' Bisa Masuk Pasal Penghinaan.

JAKARTA//Sindo7.id - Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah melontarkan sejumlah pernyataan yang memicu kontroversi, khususnya terkait purnawirawan TNI.

Salah satu pernyataan itu ditujukan kepada Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, di mana Hercules menyebutnya sebagai "jenderal ompong".

Ucapan tersebut merupakan reaksi Hercules terhadap pernyataan Rodon yang sebelumnya menyatakan keinginannya untuk memberantas organisasi masyarakat.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian tengah mendiskusikan apakah pernyataan Hercules bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

"Sejak sebelum adanya laporan, kami sudah membahas apakah pernyataan seperti yang disampaikan Hercules ini dapat termasuk dalam penghinaan atau pencemaran nama baik secara lisan terhadap sosok-sosok yang selama ini dihormati," ujar Karyoto.

Ia menambahkan, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas ucapan tersebut, maka mereka dipersilakan untuk melapor ke polisi.

Karyoto menegaskan bahwa kepolisian akan segera menindaklanjuti jika memang ada laporan resmi yang masuk.

Di sisi lain, Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay menilai bahwa pernyataan dari sosok yang dikenal sebagai mantan preman itu sudah masuk ke ranah hukum, belum lama ini ( 9/5/2025 ).

“Sudah jelas, ini adalah persoalan hukum. Saya sebagai anggota TNI aktif tentu akan bertindak jika menyangkut prajurit saya. Apa yang tadi disampaikan Kapolda memang sudah masuk ranah hukum,” katanya.

Sebelumnya, publik dihebohkan oleh pernyataan Hercules yang menyebut Rodon Pedrason sebagai "jenderal ompong".

Ucapan tersebut dilontarkan Ketum GRIB Jaya setelah merasa tersinggung dengan pernyataan Rodon yang menyinggung soal pemberantasan ormas.

“Kalau saat masih aktif saja beliau tidak berani bilang ‘tumpas’, sekarang sudah pensiun, gigi pun ompong, berani bilang ‘tumpas’. Mau gigit pakai apa?” ujar pria yang dulu dikenal menguasai kawasan Tanah Abang. 

Rdks/Tim kbr-dki.

Read More

Jadi Sorotan Warga, Galian C Ilegal Semakin Menjamur dan HKI Bungkam,SPR Sebut Ini Adalah Dugaan Jaringan Mafia Terorganisir.

PEKANBARU//Sindo7.id - Diduga Kuat Lokasi Tambang Ilegal tanah urug (Galian C) Samping SPBU Muara Fajar di Jalan Taman Buah, RT01/RW07, Kel. Muara Fajar Timur , Kec. Rumbai Barat, Exploitasi lahan Kuari secara membabi buta bekas penambangan dimana-mana. terlihat Satu Unit Alat Berat Excavator dan Dozer sedang beroperasi Loading tanah Urug ke armada transportasi Dump truck tronton, (09/05/2025).

Berdasarkan Informasi dan Penelusuran awak media Galian C tersebut Diduga pemilik lahan Atas Nama Parlin, pengelola Kuari An. Kasmiadi dan Robi. Aktivitas Galian ini sudah berlangsung sekitar 5 (lima) hari, diduga kuat galian C tidak memiliki izin resmi.

Penelusuran Tim awak media, Mobil angkutan tronton membawa tanah tersebut kelokasi penimbunan Infrastruktur Jalan TOL Pekanbaru - Rengat, tepatnya di jalan LKMD Palas.

Maraknya praktik ilegal galian C oleh mafia yang beroperasi tanpa izin resmi semakin mengkhawatirkan. Meskipun Pemerintah telah berupaya mengeluarkan Regulasi dan Penegakan Hukum, banyak pihak menilai bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) masih lemah dalam menindak Mafia Galian C yang merusak lingkungan dan mengancam kesejahteraan masyarakat. 

Menanggapi situasi ini, SPR melontarkan kritik pedas terhadap efektivitas penegakan hukum yang saat ini diterapkan. "Kita masih melihat banyaknya aktivitas galian C ilegal, namun kasus-kasus ini jarang sekali berujung pada penangkapan dan sanksi yang tegas bagi pelakunya," ungkap Randi Ketua Sinergi Pemuda Riau, (09/05/2025).

Dalam banyak kasus, Mafia Galian C sering kali terorganisir dan memiliki jaringan yang kuat, sehingga mempersulit aparat untuk melakukan tindakan. Menurut investigasi yang dilakukan oleh SPR, banyak dari mereka yang beroperasi dengan melibatkan Oknum Aparat Penegak Hukum untuk melindungi praktik ilegal tersebut. "Ini adalah masalah sistemik. Jika aparat penegak hukum tidak berkomitmen untuk menindak tegas, maka mafia akan terus beroperasi," kata Randi. 

Sementara itu, dampak dari galian C ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat semakin meresahkan. Aktivitas ini dikenal menyebabkan kerusakan Lingkungan yang merugikan kehidupan sehari-hari masyarakat. "Masyarakat di sekitar lokasi Galian C sering kali menjadi korban dan kesehatan mereka terancam akibat debu yang dihasilkan, belum lagi jalan rusak akibat dari mobil besar yang lalu lalang." ungkap (DS), seorang warga yang terkena dampak. 

Dari sisi Pemerintah, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh APH dinilai belum memadai. "Kami sudah berupaya mendesak Pemerintah menangani kasus Mafia Galian C, Disini bukan Masyarakat saja yang jadi korban Pemerintah di rugikan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hilang, belum lagi memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas Transportasi Tambang tersebut. Belum ada keseriusan Pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan ini, wajar saya kami menduga ada Oknum yang Terlibat " tambah Randi. 

SPR juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat. 

Isu ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, dan aktor-aktor terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan galian C ilegal demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Saat awak media mencoba konfirmasi melalui no WhatsApp kepada bapak Andit Pihak HKI ,Namun sangat di sayangkan Hingga di Terbitkan Berita Belum da jawaban dari yang bersangkutan. 

Rdks/Tim krlip Riau (TNB)

Read More

11 Guru Tewas di Purworejo Tragedi Transportasi dan Kritik untuk Pemerintah, Keselamatan di Titik Nol.

PURWOREJO//Sindo7.id - Tragedi memilukan terjadi di ruas Jalan Provinsi Magelang–Purworejo, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (7/5/2025).

Kecelakaan melibatkan sebuah dump truk dan bus 3/4 yang mengangkut rombongan guru TK dan SD Tahfidz Qur’an As Syafiiyah, Kabupaten Magelang.

Sebanyak 11 penumpang tewas di tempat, sementara sejumlah lainnya luka berat.

Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Dugaan awal menyebut rem dump truk blong saat melaju di jalanan menurun.

Tak terkendali, truk menabrak bus dan sebuah rumah warga. Selain 11 korban jiwa, enam orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk sopir truk dan penghuni rumah yang tertabrak.

Seluruh korban segera dilarikan ke RSUD R.A.A. Tjokronegoro, Purworejo. Polisi masih melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban, baik yang tewas maupun yang luka-luka.

Tangis dan Doa dari Sekolah

Rombongan bus nahas itu diketahui membawa para guru TK dan SD Tahfidz Qur’an As Syafiiyah yang tengah dalam perjalanan takziah ke keluarga kepala sekolah mereka. 

Seusai kabar duka menyebar, suasana haru menyelimuti sekolah. Doa bersama dilakukan oleh murid dan pengurus, sebagian menangis dalam keheningan.

Bhineke Giandika, anggota komite sekolah, mengungkapkan bahwa keberangkatan guru-guru itu telah direncanakan dalam beberapa kloter.

Ia mengaku awalnya hanya mendengar kabar kecelakaan dari grup WhatsApp, dan baru menyadari skala tragedi setelah muncul informasi salat jenazah di sekolah.

Korban Tewas dan Luka-Luka

Daftar Nama korban meninggal dunia yang telah diidentifikasi:

1.Ayu Salwa Naziatun

2.Siti Nur Rodiyah

3.Aulia Anggi Praktiwi

4.Finna Mukarromah

5.Divya Kreswinnanda

6.Suvita

7.Naely Nur Sa’diyah

8.Naqi Umi Rohmah

9.Hesti Nurngaini Rahayu

10.Nely Suraya

11.Mila Mudianawati

Sementara dua lainnya yang turut menjadi korban luka adalah Isna Hayati dan Melani Septiani Putri.

Saksi Mata dan Lokasi Rawan

Iskandar, warga sekitar, menyebut bahwa lokasi kejadian memang dikenal rawan kecelakaan. “Sudah sering kejadian di situ. Jalannya turunan tajam,” ujarnya.

Ia juga membenarkan bahwa korban tewas adalah penumpang bus, sementara penghuni rumah yang tertabrak mengalami luka-luka.

Kritik untuk Pemerintah: Keselamatan di Titik Nol

Tragedi ini membuka kembali kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah soal keselamatan transportasi. 

Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, pemangkasan anggaran keselamatan oleh Kementerian Perhubungan sangat membahayakan nyawa publik.

Ia menyoroti dua kejadian beruntun: kecelakaan bus ALS di Padang Panjang (12 tewas) dan kecelakaan di Purworejo ini.

“Pemotongan anggaran untuk keselamatan akan memperbanyak korban. Pemerintah jangan tutupi masalah ini,” tegas Djoko.

Menurutnya, sejak dihentikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan dan program Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), pengawasan terhadap angkutan umum nyaris tak berjalan.

Tanpa dana, tidak ada pembinaan, pengawasan, ataupun evaluasi sistem keselamatan.

KNKT: Indonesia Darurat Transportasi

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebut 84% penyebab kecelakaan adalah kelelahan sopir dan kegagalan sistem rem.

Kondisi kerja pengemudi bus dan truk di Indonesia disebut sangat buruk minim waktu istirahat, tanpa regulasi perlindungan, dan tanpa standar kesehatan yang memadai.

KNKT juga mencatat bahwa kecelakaan lalu lintas terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 tercatat 150.491 kecelakaan, dan meskipun 2024 sedikit menurun menjadi 145.599, tingkat fatalitas tetap tinggi.

Desakan untuk Menteri Perhubungan

Djoko menyerukan agar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi segera memulihkan anggaran keselamatan. Ia juga mendorong Direktorat Keselamatan Transportasi Darat untuk diaktifkan kembali. 

“Keselamatan tak bisa ditawar. Jangan jadikan nyawa warga sebagai angka statistik semata,” ujarnya.

Tragedi Purworejo ini menjadi pengingat keras bahwa keselamatan transportasi darat bukan sekadar soal teknis kendaraan, melainkan cermin dari keseriusan negara melindungi warganya.

Bila anggaran terus dipangkas, siapa yang bisa menjamin bahwa tragedi serupa tak akan kembali terulang.

Rdks/Tim krlip Nsl

Read More

Pria Tewas Gantung Diri Diduga Masalah Ekonomi, di Jalan Nagur Kota Pematang Siantar-Sumut.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id-Dikarenakan Masalah ekonomi, seorang pria, tewas gantung diri di rumah kontrakan, Jl. Nagur, Gg. Kresek, Kel. Martoba, Kec. Siantar Utara, Pematangsiantar.

Personel Polsek Siantar Utara bersama Tim Inafis Sat Reskrim Polres merespon laporan masyarakat dengan turun melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) temuan mayat gantung diri di Jl. Nagur, Gg. Kresek itu, Selasa (6/5/2025)  

Kapolres AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak melalui Kapolsek Siantar Utara AKP Jahrona Sinaga menyebutkan korban gantung diri itu bernama Wira Gunawan, 41, warga Jl. Meranti, Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara.

Menurut Kapolsek Siantar Utara, pertama mengetahui kejadian itu saksi Reni Silalahi, 43, selaku pemilik rumah kontrakan korban.

Ketika saksi datang ke rumah kontrakan pada pukul 08:30 untuk meminta uang sewa rumah kontrakan kepada korban, saksi memanggil korban sambil membuka pintu yang tidak terkunci dan melihat korban seperti sedang berdiri menghadap ke kamar. Saksi kembali memanggil, namun korban tidak menjawab.

Kemudian, saksi melihat ke arah atas dan melihat ada sesuatu yang melilit leher korban. Melihat itu, saksi memanggil para tetangga seraya terduduk, karena tubuhnya lemas.

Setelah mendengar panggilan saksi, warga sekitar segera mendatangi rumah abang kandung korban, Wira Syaputra, 49, dan memberitahukan kejadian itu kepada kakak ipar korban, Nurhayati serta selanjutnya Nurhayati memberitahukan kejadian itu kepada suaminya Wira Syaputra.

Mendapat informasi adanya penemuan mayat itu, personel Polsek Siantar Utara bersama Tim Inafis Sat Reskrim Polres datang untuk melakukan olah TKP dan menemukan korban masih tergantung di kosen pintu bagian tengah rumah dekat kamar tidur menggunakan kain sarung warna biru.

Sesuai keterangan saksi, keluarga dan warga sekitar, korban tinggal sendiri di rumah kontrakan itu dan anak korban mau datang melihat korban dan korban tidak pernah bermasalah di kelurahan itu. Menurut saksi dan warga sekitar, akhir-akhir ini korban terlilit masalah ekonomi.

Berdasarkan keterangan itu, keluarga menolak menyerahkan jenazah korban untuk pelaksanaan autopsi, karena keluarga menerima dengan ikhlas korban tewas akibat terlilit masalah ekonomi.

Kemudian, dengan adanya surat pernyataan tidak melakukan autopsi dan lengkap bermeterai, pihak Polsek Siantar Utara menyerahkan jenazah korban kepada keluarga untuk membawanya ke rumah neneknya untuk penyemayamannya di Jl. Singosari, Kel. Martoba, Kec. Siantar Utara.

Menurut Kapolsek Siantar Utara, dari hasil olah TKP Polsek Siantar Utara bersama Tim Inafis Sat Reskrim Polres tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

“Keluarga sudah membuat pernyataan tidak melakukan autopsi dan korban tewas kemungkinan akibat terlilit masalah ekonomi sesuai keterangan saksi dan warga sekitar,” imbuh Kapolsek Siantar Utara.

Rdks/Tim Kbr PS ( E-Ops )

Read More

Kapolda Sumut Melayat ke Rumah Duka Korban Tawuran di Belawan, Sampaikan Belasungkawa Mendalam.

 

MEDAN,//Sindo7.id - Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga almarhum MS, remaja yang meninggal dunia diduga akibat luka tembak saat insiden tawuran di wilayah Belawan. 

Di tengah duka mendalam keluarga, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., hadir secara langsung untuk menyampaikan belasungkawa dan dukungan moril kepada orang tua korban.

Didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumut, Irjen Whisnu tiba di rumah duka yang berlokasi di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Lingkungan II, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Senin (5/5/2025). Dalam suasana yang penuh keprihatinan, Kapolda menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian almarhum.

“Saya atas nama pribadi, keluarga besar Polda Sumatera Utara, menyampaikan turut berdukacita yang sebesar-besarnya atas wafatnya adek kita yang terkena peluru. Kami memahami kesedihan yang dialami keluarga, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketabahan,” ucap Kapolda dengan penuh empati.

Kapolda juga menyempatkan diri berbincang dengan keluarga, mendengarkan penuturan mereka secara langsung, serta menegaskan bahwa pihaknya akan menangani insiden ini secara terbuka, profesional, dan humanis. 

Kehadiran jenderal bintang dua ini di rumah duka diharapkan menjadi penyejuk hati bagi keluarga korban serta masyarakat sekitar. 

Kapolda juga menyampaikan bahwa jajaran kepolisian di Sumut tidak akan membiarkan situasi konflik meluas, dan terus mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional.

“Kami tidak ingin ada lagi korban jiwa, baik dari masyarakat maupun petugas. Tawuran bukan budaya kita. Kami terus berupaya menjaga keamanan, namun juga akan mengevaluasi secara menyeluruh agar hal seperti ini tidak kembali terjadi,” tutup Kapolda.

Masyarakat yang hadir turut menyambut positif langkah Kapolda Sumut yang hadir langsung ke tengah keluarga korban.

Rdks/Kbr Mdn ( Thg Tim )

Read More

Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Mangihut Rajagukguk, (DPRD - BATAM) Terus menerus Menjadi Sorotan Masyarakat Kepri.

BATAM,//Sindo7.id - Dugaan kasus penggelapan dan penipuan dalam jual beli pasir hasil pengerukan (dredging) yang menyeret nama Anggota DPRD Batam dari Fraksi PDI Perjuangan, Mangihut Rajagukguk, terus menjadi sorotan. 

Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam telah menerima laporan resmi dari pelapor melalui kuasa hukumnya dan kini tengah mendalami kasus tersebut. Tak hanya kuasa hukum pelapor, masyarakat yang mengatasnamakan sebagai penjaga marwah partai juga sudah melayangkan laporan beberapa hari sebelumnya.  

Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyampaikan bahwa pimpinan dewan telah mengetahui adanya polemik tersebut, awalnya melalui pemberitaan dari media. Kamaluddin menyatakan bahwa langkah pimpinan akan bergantung sepenuhnya pada hasil kajian resmi dari BK.

"Informasi awal kami dapat dari media. Setelah itu, pelapor juga telah menyampaikan surat resmi melalui pengacaranya ke BK," kata Kamaluddin, Senin (5/5/2025). 

Kami belum tahu duduk persoalan secara lengkap. Jika hasil dari BK sudah ada, baru bisa kami simpulkan apakah ada pelanggaran etik atau tidak," tegasnya.

Kamaluddin juga menegaskan bahwa pimpinan DPRD akan bersikap objektif dan menunggu proses internal berjalan sesuai aturan. Ia meminta publik untuk bersabar menantikan kejelasan hasil pemeriksaan dari BK.

Sementara itu, pada Minggu (4/5/2025) sore, Mangihut Rajagukguk memenuhi panggilan klarifikasi kedua dari DPC PDI Perjuangan Batam. Pemeriksaan tertutup itu berlangsung di Kantor DPC sekitar pukul 15.300 WIB dan baru selesai pada malam hari. Pemeriksaan terhadap kader baru partai moncong putih itu berjalan 3 jam lebih. 

Usai pemeriksaan, Mangihut memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Dengan wajah lelah Ia membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dan mengklaim telah memberikan klarifikasi langsung kepada Ketua DPC PDI-P Batam, Nuryanto.

"Kita sudah memberikan klarifikasi tentang masalah yang lagi viral. Detailnya sama pak Ketua (Nuryanto)," ujar Mangihut singkat.

Ia juga menyebut bahwa dalam proses jual beli pasir tersebut, tidak ada uang yang berpindah tangan antara dirinya dan pihak lain.

"Pokoknya kita pastikan tidak ada kita memberikan uang. Selanjutnya, menunggu arahan dari partai," ucap Mangihut sambi buru-buru masuk ke mobil yang menunggunya.

Menurutnya, pimpinan DPRD belum bisa menyampaikan kesimpulan apa pun sebelum menerima hasil kajian dari BK. Ia memperkirakan laporan tersebut kemungkinan baru akan diterima pada Selasa atau Rabu pekan ini.

Rdks/Tim krlip Kepri

Read More

Brigjen TNI Kristomei Sianturi Menjelaskan, Penyesuaian Rotasi Jabatan Pati TNI: Letjen Kunto Tetap di Pangkogabwilhan I

JAKARTA,//Sindo7.id - (Puspen TNI),Panglima TNI secara resmi menetapkan kembali jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya direncanakan untuk mengisi jabatan sebagai Staf Khusus KSAD. Dengan penyesuaian tersebut, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi TNI yang terkait dalam rangkaian rotasi tersebut.

“Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” ujar Brigjen Kristomei dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/5/2025).

Kapuspen TNI menegaskan bahwa seluruh proses mutasi jabatan di lingkungan TNI murni berdasarkan kebutuhan organisasi, Tour of duty/tour of area, dan telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Setiap keputusan dilakukan secara profesional, obyektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI.

Rdks/Tim krlip Nsl S2.

Read More

Budaya Wisuda, Kepala Sekolah PAUD, TK, SD Dan SMP Disurati.

SUBULUSSALAM,//Sindo7.id - Menyoal pelaksanaan wisuda siswa yang sudah membudaya, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) Kota Subulussalam surati Kepala Sekolah PAUD, TK, SD dan SMP se-Kota Subulussalam.

Satuan Pendidikan (SP) di setiap jenjang diminta tidak membuat acara wisuda atau seremonial sebagai kegiatan wajib yang membebani orang tua/wali peserta didik.

Menyampaikan salinan suratnya kepada Awak media, tanggal 2 Mei 2025, No.420/162/75.102/2025, perihal Pelaksanaan Kegiatan Wisuda di Satuan Pendidikan, Plt. Kepala DPK Subulussalam, Nasrul Padang, S.Pd, SD sebut fenomena budaya wisuda yang dilaksanakan SP menengah dan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud, Riset dan Teknologi No. 14 tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada SP Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, kepala sekolah di setiap SP diminta mendukung program pemulihan ekonomi.

Selain itu, mengurangi beban orang tua menyekolahkan anak ke jenjang lebih lanjut dan tidak menjadikan kegiatan wisuda atau seremonial bersifat wajib yang membebani orang tua/wali peserta didik.

Lalu melibatkan komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik pada setiap SP, sesuai amanat Peraturan Mendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Selain itu, bersama pengawas pembinaan memantau SP di wilayah kerjanya.

Menanggapi berita media ini, ‘Pembebanan Siswa Baru, LAKI Minta Ketegasan Dinas PK’, Kamis (1/5), Nasrul tegaskan jika sifatnya pengutipan tidak resmi dan membebani orang tua/wali, tidak dibenarkan.

Ditambahkan, dalam surat yang dikirim tersebut sudah tersurat dan tersirat semua pesan yang intinya tidak membebani para orang tua/wali peserta didik.

Rdks/Tim kbr Mdn Thg

Read More