Iklan

BERITA TERKINI

Nasibnya Ayah' Kandung, Dibakar Oleh Anaknya Sendiri Dan Melawan Saat Diamankan Dari Team Polres Belawan Atas Kejadian Tersebut Palaku Harus di Lumpuhkan Dengan Tembakan.

BERITA TERKINI

Kapolri Terima Audiensi Menteri Imipas, Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba.

BERITA TERKINI

Ketum Lingkar Nusantara (LISAN) Turut Angkat Bicara, Untuk Mendesak Perselisihan Pelaku Usaha Yang Sudah Jadi Korban Kerugian Di Pasar Malam Deli Serdang, Dapat Diselesaikan Secepatnya.

BERITA TERKINI

Penandatanganan Program Pencegahan Korupsi 2025 - 2026 Sebagai Prioritas Pemerintah Pusat Dengan KPK Yang Diluncurkan Oleh KSP.

BERITA TERKINI

BUMD - PT. BPJ Dengan Pelaku Usaha UMKM Deli Serdang Belum Ada Titik Temu Sampai Saat ini, dan Abaikan Hasil RDP di Komisi II DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Senin, 10 November 2025

Ribuan Massa Aksi Desak Gubernur Sumut Tutup PT Toba Pulp Lestari.




MEDAN//Liputan Sindo7.id - Ribuan massa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Tutup TPL menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatra Utara, Kota Medan, pada Senin, 10 November 2025. Aksi ini bertujuan mendesak Gubernur Sumatra Utara untuk menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berlokasi di Kabupaten Toba, Sumatra Utara.

 

Aksi Damai dan Tuntutan Tegas

 

Aksi dimulai dengan doa bersama dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, termasuk tokoh adat Sumatra Utara yang telah berjuang demi tanah adat di Tano Batak. Para demonstran membawa berbagai atribut seperti gondang Batak, Ulos, serta spanduk dan poster bertuliskan tuntutan, termasuk seruan 'Selamatkan Tanah Batak, Tutup TPL'.

 

Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk memastikan Gubernur segera menutup PT TPL. "Kita ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai gubernur datang menjumpai kita," tegas Rocky dari atas mobil komando.

 

Aksi Kolektif Masyarakat Terdampak

 

Rocky Pasaribu menambahkan bahwa gerakan ini merupakan aksi kolektif dari warga yang merasa menderita akibat intimidasi yang dilakukan oleh PT TPL. Massa aksi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, warga sekitar Danau Toba, dan warga Tapanuli Selatan.

 

Gubernur Belum Menemui Massa

 

Salah satu koordinator aksi, Jon Tarihoran, mendesak Gubernur Bobby Nasution untuk segera menemui mereka. "Bobby Nasution segera hadir di sini. Sejak pagi kami sudah aksi, tapi tak kunjung menemui kami," ujarnya, sambil menyatakan niat untuk mencari Gubernur di dalam kantor.

Sabtu, 08 November 2025

Pelaku Penganiayaan Petugas Penagih Hutang, "Michelle Natalie Angel Gultom Sudah Ketangkap Pihak Team Reskrim Polsek Medan Timur."



MEDAN//Liputan Sindo7.id - Aksi penganiayaan  terhadap seorang petugas penagih pinjaman (perempuan) yang menjadi sorotan publik. Dan peristiwa  terjadi di Jln. Rakyat Gang Barumun, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kamis sore (6/11/2025).


Korban diketahui bernama Michelle Natalie Angel Gultom (22), seorang mahasiswi yang juga bekerja sebagai petugas lapangan di PT Amartha Mikro Fintek. Ia datang bersama rekannya, Kartini, untuk menagih pembayaran dari salah satu nasabah bernama Nuramllyah.


Awalnya penagihan tidak di sambut baik oleh nasabah, pas di TKP pelaku membayarkan angsurannya selanjutnya nasabah Nuramllyah membentak dan memakai korban dengan mengatakan, "Udahlah, pigilah kalian, kan udah kubayar, bukan kau yang kubentak, kan Buk Jum yang kubentak."Cekcok pun tak terelakkan. 


Tak lama berselang, empat orang pria keluar dari rumah dan langsung menyerang korban secara brutal. Korban sempat berusaha merekam kejadian itu, tetapi ponselnya direbut paksa.


Warga sekitar yang melihat kejadian sempat melerai, namun korban sudah lebih dulu mengalami luka dan trauma akibat penganiayaan tersebut.Merasa dirugikan, korban akhirnya membuat laporan ke Polsek Medan Timur.


Menindaklanjuti laporan itu, Unit Reskrim Polsek Medan Timur langsung bergerak cepat. 


Sekitar pukul 17.00 WIB, tim berhasil menangkap salah satu pelaku bernama Suryadani Syahwindri (29), seorang buruh bangunan yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.


Kapolsek Medan Timur, melalui Kanit Reskrim, membenarkan penangkapan tersebut.


"Pelaku sudah kita amankan dan sedang menjalani pemeriksaan. Dari hasil interogasi, dia mengakui perbuatannya bersama tiga orang rekan lainnya, yakni Ilham, Rahmat, dan Farhan, yang saat ini masih kami buru," ujar Iptu Khairul Fazri, Jumat (7/11/2025).

Jumat, 07 November 2025

AMUK-RIAU, "Gelar Aksi Damai dan 5 Tuntutan Orasinya Berikut Massa Minta Pembebasan Gubernur Riau."




PEKANBARU//Liputan Sindo7.id - Dari Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) menggelar aksi unjuk rasa damai di Tugu Kemerdekaan, depan Rumah Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. 


Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Massa menilai langkah KPK tersebut tidak prosedural dan sarat dengan muatan politik.


Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan kepada KPK. Mereka juga menyerukan agar lembaga antirasuah itu tidak dijadikan alat politik untuk menekan Provinsi Riau.


Koordinator aksi, Muhammad Ade, dalam orasinya menyebut bahwa masyarakat Riau menuntut keadilan dan menilai langkah KPK penuh kejanggalan.


“KPK unprosedural karena melakukan operasi tipu-tipu terhadap Gubernur Riau. KPK dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Provinsi Riau ini. Kami sangat percaya, Bapak Gubernur Abdul Wahid tidak terlibat dalam kasus tersebut,” teriak Ade di tengah massa, pada hari Jumat (7/11/2025).



Dalam orasinya, Ade juga menyerukan agar KPK segera membersihkan internalnya dari oknum yang dinilai tidak profesional dan merugikan lembaga itu sendiri.


Setidaknya ada lima tuntutan utama yang disampaikan AMUK, yakni:


1. Menilai KPK unprosedural dalam penetapan tersangka.


2. Meminta agar KPK tidak dijadikan alat politik.


3. Menuntut penghentian kriminalisasi terhadap Provinsi Riau.


4. Mendesak pembersihan internal KPK dari oknum yang tidak kompeten.


5. Meminta pembebasan Gubernur Riau, Abdul Wahid.


Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib. 


Rdks/Tim krlip Riau HT 

Presiden Prabowo Lantik Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.



JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. 

 

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, terhadap institusi Polri, termasuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada. 

 

“Komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila mana diperlukan. Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan,” kata Presiden.

 

Presiden menilai bahwa masyarakat membutuhkan kajian yang objektif dan tajam terhadap berbagai lembaga negara, dan menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi keberhasilan bangsa. 

 

Adapun para pejabat yang dilantik sebagai anggota, yaitu:

1. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota;

2. Mahfud MD sebagai anggota; 

3. Yusril Ihza Mahendra sebagai anggota; 

4. Supratman Andi Agtas sebagai anggota;

5. ⁠Otto Hasibuan sebagai anggota;

6. ⁠Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota;

7. ⁠Tito Karnavian sebagai anggota;

8. ⁠Idham Azis sebagai anggota; dan

9. ⁠Badrodin Haiti sebagai anggota.

10. ⁠Ahmad Dofiri sebagai anggota


Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Michelle Natalie Angel Gultom, Dikeroyok dari Keluarga Nasabahnya, "Saat Tagih Uang Koperasi."



MEDAN//Liputan Sindo7.id - Oknum Karyawan dari  Koperasi Yang bernama Michelle Natalie Angel Gultom, menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pria yang diduga merupakan keluarga salah satu nasabah.


Peristiwa terjadi di Jalan Rakyat Gang Barumun, Kecamatan Medan Perjuangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula ketika Michelle datang ke lokasi untuk melakukan penagihan uang koperasi. Namun, situasi mendadak memanas hingga berujung pada aksi pengeroyokan terhadap korban.


Akibat kejadian tersebut, Michelle mengalami luka lebam di bagian wajah dan langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Medan Timur. Ia berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya.


"Saya sudah membuat laporan ke Polsek Medan Timur Pada Hari Kamis (06/11/2025) dan berharap pelakunya segera ditangkap," ujar Michelle usai membuat laporan.


Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim kbr Mdn

Kamis, 06 November 2025

Forkopimda Sambut Kedatangan Kajari Humbang Hasundutan Donald Togi Joshua Situmorang SH, MH



DOLOKSANGGUL//Liputan Sindo7.id - Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH MH bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) sambut kedatangan Kajari Humbang Hasundutan Donald Togi Joshua Situmorang SH MH, Kamis 6 November 2025 di Kantor Kajari Humbang Hasundutan Doloksanggul.


Penyambutan itu sekaligus pisah sambut Kajari Humbang Hasundutan lama Dr Noordien Kusumanegara dengan Kajari Humbang Hasundutan baru Donald Togi Joshua Situmorang SH, MH. 


Hadir dalam pisah sambut itu, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Parulian Simamora, Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Arthur Sameaputty, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun SH M.AP, Wakil Ketua DPRD Humbang Hasundutan Jessika Avelina Simamora dan Marsono Simamora, Sekda Chiristison Rudianto Marbun M.Pd, Danramil Doloksanggul Kapten Sahat Simanullang, para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tokoh agama dan berbagai komponen masyarakat.  Hadir juga dalam acara itu, orangtua dan mertua Kajari Humbang Hasundutan Donald Togi Joshua Situmorang SH, MH termasuk saudaranya Anggota DPRD Sumatera Utara Rony Reynaldo Situmorang. 


Dr Oloan Paniaran Nababan mengatakan pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan maupun institusi penegak hukum. Hal ini merupakan bagian dari proses regenerasi, pembinaan karier serta penyegaran organisasi agar semakin profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman.


Atas nama pribadi, pemerintah daerah dan masyarakat, Bupati Humbang Hasundutan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr Noordien kusumanegara sebagai Kajari Humbang Hasundutan yang lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di daerah Humbang Hasundutan.  


“Berbagai capaian positif telah Bapak torehkan, baik dalam bidang penegakan hukum, pengawalan pembangunan melalui pendampingan hukum terhadap pemerintah daerah, maupun dalam menjaga kondusivitas wilayah bersama jajaran Forkopimda. Kami mencatat dengan baik kerja sama yang harmonis, komunikasi yang terbuka, dan keteladanan Bapak dalam menjalankan amanah yang mulia ini. Kami doakan, semoga bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan di tempat tugas yang baru, serta terus menorehkan prestasi terbaik bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia” ucap Dr Oloan Paniaran Nababan. 


Bupati Humbang Hasundutan mengucapkan selamat datang kepada Donald Togi Joshua Situmorang sebagai Kajari Humbang Hasundutan yang baru. “Kami menyambut bapak di Kabupaten Humbang Hasundutan yang sama-sama kita cintai ini,  daerah yang masyarakatnya ramah, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Kami yakin, dengan pengalaman dan kompetensi yang bapak miliki, sinergi antara Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan  akan semakin kuat’ tambah Dr Oloan Paniaran Nababan.


Dikatakan lagi, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tetap siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini, terutama dalam hal pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Pembinaan kesadaran hukum masyarakat termasuk koordinasi lintas lembaga Forkopimda untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.


Dr Noordien Kusumanegara mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah dan berbagai komponen masyarakat atas kerjasamanya selama bertugas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Bertugas di Humbang Hasundutan bagaikan piknik, alamnya yang indah, toleransi agamanya sangat tinggi dan sangat baik termasuk adat istiadatnya yang luar biasa. Secara khusus, Dr Noordien Kusumanegara mengucapkan terimakasih kepada Bupati Humbang Hasundutan atas dukungannya, selalu memberikan support dalam mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan. 


Donald Togi Joshua Situmorang mengucapkan terimakasih atas penyambutannya di Kabupaten Humbang Hasundutan. “Saya tiba di Humbang Hasundutan, sepertinya hadir di Bona Pasogit Nauli ini, ditambah lagi penyambutan yang luar biasa dari Forkopimda dan berbagai lapisan masyarakat. Saya tiba di Humbang Hasundutan bukan seorang diri, tapi bersama orangtua, mertua, istri, anak dan saudara-saudaraku yang lain. Mari kita sama-sama membangun Humbang Hasundutan ini dengan baik ”ucap mantan Koordinator Kejati Banten itu. 


Ketua DPRD Humbang Hasundutan Parulian Simamora mewakili Forkopimda mengucapkan terimakasih kepada Kajari Humbang Hasundutan yang lama Dr Noordien Kusumanegara. Selama bertugas di Humbang Hasundutan banyak kenangan yang indah demi peningkatan pembangunan di daerah Humbang Hasundutan.  Selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Kajari Subang. Dan kepada Kajari Humbang Hasundutan yang baru Donald Togi Joshua Situmorang, selamat bergabung di Bona Pasogit Humbang Hasundutan. “Mari kita berkolaborasi membangun Humbang Hasundutan ini kearah yang lebih baik lagi” ajak Parulian Simamora. 


Rdks/Tim kbr Ds 

Gubsu Teken Kesepakatan Dengan Walikota Medan dan Bupati Deli Serdang, "Untuk Kelola Sampah Jadi Energi."



MEDAN//Sindo7.id -  Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terus meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan sampah perkotaan. Bersama Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, Bobby Nasution menandatangani Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.


Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan telah lama menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan persoalan sampah di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang dapat tertangani secara berkelanjutan.


“Ini persoalan yang sudah lama dan merupakan salah satu concern Pak Presiden terkait tata kota, termasuk masalah sampah. Kita harus benar-benar serius menanganinya,” ujar Bobby Nasution saat acara penandatanganan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Kamis (6/11/2025).


Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Kota Medan memproduksi sekitar 1.200–1.700 ton sampah per hari, sedangkan Kabupaten Deliserdang sekitar 1.400 ton per hari. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menyuplai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang rencananya akan dibangun di TPA Terjun.


Bobby Nasution meminta seluruh pihak terkait agar melaksanakan tugasnya secara maksimal, termasuk PDAM Tirtanadi dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), yang diharapkan dapat menyuplai kebutuhan air bagi proyek PSEL.


"Medan salah satu dari 10 kota yang menerima program ini, jadi lakukan sebaik-baiknya, kita tindaklanjuti tugas-tugas kita," kata Bobby Nasution.


Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan bahwa pihaknya siap menyuplai 400–600 ton sampah per hari ke PSEL. Ia juga berharap dukungan Pemprov Sumut dalam hal distribusi dan pengelolaan sisa sampah.


“Kami berharap dukungan dari Pemprov terkait distribusi ke PSEL. Untuk sisa sampahnya akan kami kelola secara mandiri,” ujar Asri Ludin Tambunan. 


Rdks/Agus Putra Situmorang &Tim krlip SuM 

Beban Kerja Kepling Makin Tinggi, Anggota Dewan Sarankan Dana Operasional.



MEDAN//Liputan Sindo7.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus mendorong adanya kajian tentang dana operasional untuk Kepala Lingkungan di Kota Medan.


Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu, ia mencermati banyaknya bobot kinerja kepling belakangan ini.Ia menjelaskan berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2017 disebutkan tugas dan fungsi Kepling adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.


"Banyaknya alur tugas, acapkali Kepling menggunakan dana dari kantongnya sendiri untuk memakimalkan tugasnya. Hal ini harus menjadi perhatian kita," katanya, Selasa (4/11/2025).


Robi mengatakan Kepling melakukan pendataan, pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kebersihan lingkungan serta gotong royong.


"Belum lagi ada kegiatan Posbankum, posyandu, mendorong pekerja informal untuk menjadi peserta BPJSTK, menjadi penengah bila terjadi konflik, membina soliditas hubungan tiga pilar antar babinkamtibmas, babinsa dan lurah, memantau perrdaran narkoba dan kejahatan serta banyak lagi," tambahnya.


Dana operasional itu, menurut Robi diharapkan menunjang kinerja Kepling sehingga pelayanan ke masyarakat semakin baik.


"Dana operasional ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepling, termasuk memfasilitasi program pemerintah yang bersifat mendesak atau tidak terencana sebelumnya," katanya.


Robi Barus menjelaskan, alokasi budgeting serta nggunaan dana ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.


"Termasuk adanya laporan pertanggungjawaban secara transparan dan prinsip akuntabilitas," jelasnya.Selain itu, menurut Robi pihaknya juga sedang mengkaji mekanisme pengangkatan kepling serta perpanjangan usia untuk jabatan tersebut.


"Saya melihat masih banyak pemilihan Kepling tidak berdasarkan Perwal no.21 tahun 2021, yang menyebabkan banyaknya keluhan dari masyaraat seperti Kepling tidak tinggal di domisili," jelasnya.Ia berharap kajian tersebut nantinya menjadi perhatian dan dapat terealisasi dalam APBD Kota Medan tahun 2026.


"Kita harapkan Kepling semakin maksimal kinerjanya, sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah," pungkasnya. 


Rdks/Tim kbr Mdn 

Rabu, 05 November 2025

KPK Resmi Menahan Gubernur Riau Abdul Wahid, "Setelah Terjaring Operasi Tangkap Tangan."




JAKARTA//Liputan Khusus Sindo7.id - Dari Hasil Pantauan  Wartawan Media Sindo7.id - Di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025), Abdul Wahid dibawa oleh KPK pukul 13.46 WIB. Dia terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan tangannya diborgol.



Abdul Wahid dibawa masuk ke gedung KPK. KPK memang telah menetapkan tersangka terkait OTT di Riau sejak kemarin, tapi pengumumannya baru dilakukan sore ini.


Diketahui, para pihak yang terjaring OTT dibawa dalam dua kloter ke KPK pada Selasa (4/11). Salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Total ada 10 orang yang diperiksa KPK terkait OTT ini. 


KPK Ungkap Kode '7 Batang' dan Setoran Rp7 Miliar ke Abdul Wahid, Jika Tidak Setor akan Dimutasi 


Akhirnya mengungkap kode khusus yang digunakan Gubernur Riau, Abdul Wahid kepada Kepala Dinas dan kepala UPT di Provinsi Riau.


Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan permintaan “jatah proyek” oleh Gubernur Riau kepada pejabat di bawahnya. 


Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya kesepakatan antara Abdul Wahid dengan pejabat PUPR-PKPP untuk menyerahkan 5 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp7 miliar, yang dikomunikasikan menggunakan kode “7 Batang”.


"AW meminta setoran sebesar 5 persen atau sekitar Rp7 miliar dari proyek di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Komunikasi di antara mereka menggunakan istilah sandi ‘7 Batang’".


"Dari hasil penelusuran, kami mendapati adanya tiga kali penyerahan uang dalam kurun waktu Juni hingga November 2025," ujar Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.


Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa skema setoran dilakukan secara bertahap melalui sejumlah pejabat dinas.

Setoran Pertama (Juni 2025):

AW melalui perantara MAS, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, memerintahkan pengumpulan dana dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). 


Total yang terkumpul mencapai Rp1,6 miliar. Dari jumlah itu, Rp1 miliar diserahkan kepada AW melalui DN, tenaga ahli Gubernur, sementara Rp600 juta diberikan kepada MAS.

Setoran Kedua (Agustus 2025):

Atas perintah AW melalui MAS dan DN, uang kembali dikumpulkan oleh pejabat UPT. Kali ini, jumlah yang terkumpul mencapai Rp1,2 miliar. 


Dana tersebut digunakan untuk berbagai alokasi, antara lain Rp300 juta untuk sopir pribadi, Rp375 juta untuk pengurusan proposal kegiatan perangkat daerah, dan Rp300 juta disimpan oleh pihak tertentu.

Setoran Ketiga (November 2025):

Kepala UPT Wilayah III ditunjuk sebagai pengepul. Dana yang terkumpul mencapai Rp1,2 miliar. 


Dari jumlah tersebut, Rp450 juta mengalir kepada AW melalui MAS, dan Rp800 juta lainnya diserahkan langsung kepada AW.


Dengan demikian, total setoran dari Juni hingga November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal senilai Rp7 miliar.


Operasi tangkap tangan dilakukan pada Senin, 3 November 2025. Dalam kegiatan itu, tim KPK lebih dulu mengamankan MAS, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, dan FY, Sekretaris Dinas. Selain itu, turut diamankan lima Kepala UPT Jalan dan Jembatan, masing-masing:


KA (UPT Wilayah I),


EI (UPT Wilayah III),


LH (UPT Wilayah IV),


BS (UPT Wilayah V), dan


RA (UPT Wilayah VI).


KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp800 juta. Tim kemudian bergerak memburu AW yang sempat bersembunyi di salah satu kafe di Pekanbaru, dan akhirnya berhasil diamankan bersama TM, orang kepercayaan Gubernur Riau.


KPK menegaskan bahwa operasi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.


"Kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, agar tidak bermain-main dengan uang rakyat," tutup Johanis Tanak. 


Rdks/TIM Krlip Nsl S2

Selasa, 04 November 2025

Abdul Wahid Tiba Dikantor KPK (Gedung Merah Putih), Bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau



JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Setelah Terjaringnya  dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Pads hari Selasa (4/11/2025).


Abdul Wahid tiba pada pukul 09.35 WIB dengan mengenakan kaus berwarna putih, menutupi wajahnya dengan masker berwarna serupa, dan membawa sebuah tas hijau.

Abdul Wahid kena OTT di Riau pada Senin (3/11).

Walaupun demikian, Abdul Wahid tidak memberikan keterangan apa pun kepada para jurnalis yang menunggunya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.


Abdul Wahid tiba bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan yang memakai jaket berwarna cokelat, serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda yang memakai jaket berwarna putih. Keduanya kompak mengenakan masker berwarna putih.


Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau. “Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi.


Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.


“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo saat dihubungi.


Adapun OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025.


KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.


Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.


Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.


Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.


Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. 


Rdks/Krlip Nsl S2 

𝗥𝗶𝗮𝘂 𝗠𝗲𝗺𝗲𝗰𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿, 𝟰 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗞𝗣𝗞.


PEKANBARU//Sindo7.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam operasi yang berlangsung di Kota Pekanbaru pada Senin (3/11/2025) malam, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid.


Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. “Ya, salah satunya (Gubernur Riau) dilakukan penangkapan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin malam.


KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Meski belum ada keterangan resmi terkait peran masing-masing pihak, sumber internal menyebut OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.


Jika benar terbukti, Abdul Wahid akan menjadi gubernur keempat dari Riau yang berurusan dengan KPK. Berdasarkan penelusuran Beritasatucom,  tiga pendahulunya lebih dahulu pernah tersangkut kasus korupsi di periode berbeda. 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮?


𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗷𝗮𝘀𝗶𝘁 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟭𝟵𝟵𝟴–𝟮𝟬𝟬𝟯)


Saleh Djasit menjadi Gubernur Riau pertama yang ditangani KPK terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2002. Ia dijatuhi hukuman penjara dua tahun oleh Mahkamah Agung pada 2009. Kasusnya bermula saat Pemerintah Provinsi Riau membeli 16 unit mobil damkar tanpa mengikuti prosedur lelang terbuka.


𝗥𝘂𝘀𝗹𝗶 𝗭𝗮𝗶𝗻𝗮𝗹 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟮𝟬𝟬𝟯–𝟮𝟬𝟭𝟯)


Sepeninggal Saleh Djasit, tongkat kepemimpinan beralih ke Rusli Zainal yang kemudian juga terseret kasus korupsi. KPK menjerat Rusli dalam dua perkara, yakni korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dan kasus izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman (IUPHHK-HT) pada 2013. Ia divonis 14 tahun penjara, sebelum kemudian mendapat remisi hingga masa tahanannya berkurang.


𝗔𝗻𝗻𝗮𝘀 𝗠𝗮𝗮𝗺𝘂𝗻 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟮𝟬𝟭𝟰–𝟮𝟬𝟭𝟵)


Annas Maamun, yang akrab disapa “Atuk Annas”, ditangkap KPK pada September 2014 hanya beberapa bulan setelah dilantik sebagai gubernur. Ia terbukti menerima suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Meski sempat mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2020, Annas kemudian kembali terjerat kasus gratifikasi yang membuatnya kembali mendekam di balik jeruji.


𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹 𝗪𝗮𝗵𝗶𝗱


Abdul Wahid lahir di Indragiri Hilir, Riau, pada 21 November 1980. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau pada Februari 2025, berpasangan dengan S. F. Hariyanto sebagai wakil gubernur.


Sebelum terjun ke politik nasional, Abdul Wahid dikenal sebagai aktivis muda NU yang memulai kiprahnya dari bawah. Ia sempat menjadi anggota DPRD Riau, Ketua DPW PKB Riau, hingga akhirnya memenangkan Pilgub 2024. Dalam banyak kesempatan, Wahid dikenal dekat dengan masyarakat dan kerap mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba serta menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.


Kini, hanya sembilan bulan setelah dilantik, nama Abdul Wahid kembali mencuat, bukan karena kebijakan atau program, melainkan karena operasi senyap lembaga antirasuah yang menyentuh jantung pemerintahan Riau. Kasus OTT yang menjerat Abdul Wahid kini menambah panjang daftar kepala daerah di Riau yang tersandung kasus korupsi. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Presiden Prabowo Buka Suara Terkait, isu Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh."



JAKARTA/Sindo7.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akhirnya buka suara menanggapi kegaduhan publik terkait isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah mempelajari secara langsung permasalahan tersebut dan tidak menemukan adanya persoalan serius yang perlu dikhawatirkan.


“Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah,” tegas Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).


Presiden: Jangan Dipolitisasi


Prabowo menekankan agar isu utang proyek strategis nasional tersebut tidak dijadikan alat politik. Ia meminta seluruh pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator, untuk tetap tenang dan fokus menjalankan tugas.


“Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarang. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir,” ujarnya menegaskan.


Menurut Presiden, proyek Whoosh merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dipandang sebagai investasi sosial, bukan semata-mata proyek bisnis. Ia menegaskan bahwa pengoperasian moda transportasi publik di berbagai negara juga tidak diukur dari untung atau rugi, melainkan manfaatnya bagi masyarakat.


“Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung-rugi. Hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Itu namanya public service obligation (PSO),” tutur Prabowo.


Subsidi Negara untuk Rakyat


Prabowo menjelaskan bahwa pengoperasian transportasi publik pada dasarnya menggunakan dana rakyat yang dikembalikan dalam bentuk subsidi agar masyarakat bisa menikmati tarif yang terjangkau.


“Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita disubsidi pemerintah 60 persen. Rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari rakyat, pajak, kekayaan negara,” paparnya.


Namun, Prabowo juga menegaskan pentingnya pengawasan agar dana subsidi tersebut tidak bocor akibat praktik korupsi.


“Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan seluruh penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.


Jokowi Ungkap Latar Belakang Proyek Whoosh


Pernyataan Prabowo ini menyusul komentar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menanggapi isu utang Whoosh yang sempat menjadi sorotan publik. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat tersebut berawal dari kebutuhan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung.


“Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama. Dalam setahun, negara bisa rugi sampai Rp 65 triliun di Jakarta saja. Kalau Jabodetabek dan Bandung, lebih dari Rp 100 triliun,” ungkap Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).


Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta bandara, KRL, dan kereta cepat Whoosh menjadi solusi strategis agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.


“Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, dan KRL agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” jelasnya.


Keuntungan Sosial, Bukan Komersial


Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dan moda transportasi publik lainnya tidak bisa diukur dari laba semata, melainkan dari manfaat sosial dan lingkungan.


“Transportasi massal itu layanan publik, bukan bisnis. Keuntungan sosialnya besar — mengurangi emisi karbon dan mempercepat waktu tempuh masyarakat,” tegasnya.


Sebagai gambaran, ia mencontohkan subsidi tahunan untuk MRT Jakarta yang mencapai Rp 800 miliar per tahun hanya untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.


“Nanti kalau semua rute sudah selesai, bisa sampai Rp 4,4 triliun per tahun. Itu bukan kerugian, tapi investasi sosial jangka panjang,” ujarnya.


Tentang Whoosh


Kereta Cepat Jakarta–Bandung dengan nama resmi Whoosh merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Proyek ini diresmikan pertama kali pada 2 Oktober 2023 dan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.


Selain mempercepat waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi sekitar 36 menit, Whoosh diharapkan mampu mengurangi kemacetan di jalur tol serta menekan polusi udara akibat kendaraan pribadi.


Baik Presiden Prabowo maupun mantan Presiden Jokowi sama-sama menegaskan bahwa Whoosh adalah simbol kemajuan infrastruktur Indonesia dan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan.



Rdks/Krlip Nsl S2

Senin, 03 November 2025

Satpol PP Kota Medan, Tidak Tegas Bangunan Tanpa Izin.



MEDAN//Liputan Sindo7.id - Dari Satpol PP Kota Medan, terpantau kembali bertindak tegas menertibkan bangunan yang menyalahi aturan. Kali ini, bangunan tanpa izin di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur dibongkar petugas pada Senin (3/11/2025).


Petugas terlihat merobohkan bagian dinding bangunan. Tindakan itu dilakukan karena pemilik bangunan tidak mengantongi izin PBG/SIMB dan tetap membandel meski sudah diberi peringatan berulang kali.


“Langkah ini sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pembangunan yang tetap berjalan meski sudah pernah ditindak,” kata Kasatpol PP Medan, M Yunus.


Pada hari yang sama, tim Satpol PP juga melakukan pemeriksaan ke lokasi pembangunan di Jalan Pematang Pasir Simpang Gang Alfaka II, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati enam pekerja masih beraktivitas memasang batako dan mengangkut material bangunan. Bagian yang sebelumnya telah disegel juga terlihat ditutup kembali.


Menurut keterangan mandor proyek, bangunan tersebut akan dijadikan ruko untuk usaha ritel minimarket. Mereka mengaku menutup segel karena takut bangunan dimasuki maling. Namun alasan itu tak membuat Satpol PP melonggarkan aturan.


“Sudah jelas, tanpa izin tidak boleh ada kegiatan pembangunan. Kami ingatkan agar tidak bermain-main dengan aturan,” tegas salah satu petugas di lapangan.


Pemko Medan memastikan akan terus mengawasi dan menindak setiap pelanggaran pembangunan di seluruh wilayah kota. Masyarakat juga diimbau aktif melaporkan kegiatan pembangunan yang diduga melanggar aturan melalui layanan pengaduan Satpol PP Kota Medan di nomor 0853-7109-3888. 


Rdks/Tim kbr Mdn