Menteri PMK, Perintah Presiden Kekuatan Nasional Dikerahkan Pemulihan Tanggap Darurat.

PANDAN//Liputan Sindo7.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, Perintah Presiden Kekuatan Nasional Dikerahkan  Pemulihan Tanggap Darurat bencana, hal itu disampaikan saat mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah  pada hari Minggu (30/11/2025)

Menteri PMK Pratikno, tiba di lapangan sepak bola kaki Pandan disambut Gubernur Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Tengah, Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Dalam kesempatan itu Menteri PMK mengatakan kedatangan kami saat ini untuk mempercepat konsolidasi, untuk  penanganan Tanggap Darurat, jadikan kita perlu mengkoordinasikan kekuatan Nasional sesuai Perintah Presiden Bapak Prabowo Subianto.

Selain itu, bantuan sudah didistribusikan tapi bergilir, seperti inikan bisa kita lihat helikopter berisi logistik untuk didistribusikan. Kemudian  pemulihan Listrik, Dirut PLN itukan ada solusi cepat diaktifkan dulu tegangan rendah, biar masyarakat segera terlayani penerangan, itu sesuai Perintah Presiden.

Kita harus sinergi, bekerjasama, masyarakat harap bersabar, bahwa Bapak Presiden dan seluruh Jajaran untuk membantu masyarakat. Jadi inikan bencana besar, jadi siklon tropis senyar itu sangat besar kita butuh kekuatan luar biasa untuk segera menyelesaikan tanggap darurat ini. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Satgas Gulben Kodam I/BB Berhasil Temukan dan Evakuasi Jenazah Korban Banjir di Tapanuli Selatan.

TAPSEL//Liputan Sindo7.id - Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kodam I/Bukit Barisan  berhasil temukan dan bergerak cepat mengevakuasi jenazah seorang laki-laki yang ditemukan meninggal akibat banjir di Desa Aek Nadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). Korban ditemukan tersangkut pada tumpukan kayu besar yang hanyut terbawa derasnya arus sungai.

Proses evakuasi dilakukan di tengah kondisi medan yang menantang, dengan banyaknya material kayu, lumpur, serta akses yang terputus. Mengedepankan kemanusiaan dan kecepatan penanganan, prajurit TNI bersama masyarakat sekitar bergotong-royong mengevakuasi jenazah ke titik aman sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Selain melakukan evakuasi, Satgas Kodam I/BB melanjutkan pemantauan di sejumlah titik terdampak untuk memastikan tidak ada warga lain yang terisolasi maupun menjadi korban. Personel turut mengamankan area sekitar bantaran sungai serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mendekati kawasan rawan banjir.

Melihat intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah Tapanuli Selatan, Satgas Penanggulangan Bencana Kodam I/BB mengingatkan warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Personel gabungan TNI tetap disiagakan guna mengantisipasi potensi banjir susulan serta memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap masyarakat di lokasi terdampak.

Rdks/Tim kbr T-psel 

Read More

Demi Tugas dan Kemanusiaan, Serda Robi dan Prada Zeni Marpaung Gugur Saat Menolong Warga.

PADANG PANJANG//Liputan Sindo7.id - Dua dari tiga personel TNI AD Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak saat melaksanakan tugas evakuasi korban longsor di wilayah Jembatan Kembar Silaiang Bawah, Padang Panjang, akhirnya ditemukan. Informasi ini menjadi perkembangan terbaru atas operasi kemanusiaan yang terus dilakukan di daerah terdampak bencana.

Seperti diketahui, Serda Robi, Babinsa Koramil X/Koto Kodim 0307/Tanah Datar bersama Prada Zeni Marpaung dan Pelda Yudi Gusnadi dari Subdenpom XX/5 Padang Panjang hilang kontak saat tengah membantu evakuasi masyarakat yang terdampak longsor dan banjir. Ketiganya berada di garis depan pelaksanaan tugas untuk memastikan keselamatan warga di wilayah bencana. Serda Robi menjadi prajurit pertama yang ditemukan dalam keadaan gugur dan telah berhasil dievakuasi. Sementara itu, proses pencarian terhadap dua prajurit lainnya terus dilakukan tanpa henti oleh tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta unsur pemerintah daerah sejak Kamis lalu.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada Jumat, 28 November 2025, sekitar pukul 14.05 WIB, ketika tim menemukan satu dari dua personel tersisa di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, tepatnya di wilayah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah melalui proses identifikasi oleh tim Inafis Polda Sumbar, korban dipastikan merupakan Prada Zeni Marpaung, yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan demikian, dua prajurit terbaik bangsa, Serda Robi dan Prada Zeni Marpaung, telah ditemukan gugur dalam tugas. Pengabdian keduanya menjadi bukti nyata keberanian dan keteguhan prajurit TNI dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan bagi rakyat.

Kapendam XX/Tuanku Imam Bonjol, Letkol Kav Taufiq, S.Sos., M.M., mewakili Panglima serta keluarga besar Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol menyampaikan belasungkawa sekaligus apresiasi terhadap dedikasi para prajurit tersebut. “Mereka adalah prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Sumbar yang kita cintai. Mari kita berdoa bersama agar bencana ini segera berakhir,” ujar Kapendam. 

Sementara itu, pencarian terhadap satu personel lainnya, Pelda Yudi Gusnadi, masih terus dilanjutkan oleh tim gabungan. Semoga pengabdian Serda Robi dan Prada Zeni Marpaung menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI serta menjadi pengingat bahwa tugas kemanusiaan adalah kehormatan tertinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Read More

Panglima TNI dan Kapolri Lantik 1.621 Prabhatar di Akmil Magelang.

MAGELANG//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara Wisuda Prajurit Taruna Akademi TNI dan Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian (Prabhatar) Tahun 2025 di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jumat (28/11/2025).

Sebanyak 1.621 Taruna dan Taruni resmi dilantik setelah menempuh Pendidikan Dasar Integratif selama empat bulan di Resimen Chandradimuka (Menchandra) Akademi TNI, yang terdiri dari 1.273 Taruna Akademi TNI (Akmil 713 Taruna, AAL 350 Taruna, AAU 210 Taruna) serta 348 Taruna Akpol (311 Taruna dan 37 Taruni). Setelah prosesi pelantikan, seluruhnya akan melanjutkan pendidikan lanjutan di akademi masing-masing.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan bahwa kawasan Akademi Militer bukan hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga wilayah yang sarat nilai historis perjuangan bangsa. “Di sini adalah tempat Pangeran Diponegoro membangun basis perjuangan di antara lima gunung, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Tidar. Tempat ini yang dikenal dengan Lembah Tidar adalah pusatnya ksatria, ksatria yang sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan. Kalian telah memilih profesi ksatria, profesi pengabdian, dan profesi kehormatan,” tegas Panglima TNI.

Panglima TNI juga menggarisbawahi bahwa para Taruna TNI dan Taruna Akpol merupakan representasi nyata dari keberagaman Indonesia. Di pundak para taruna tersimpan harapan bangsa untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, dan menjadikan keberagaman sebagai perekat bangsa. Pendidikan dasar integratif dirancang untuk membentuk semangat kesetiaan kepada bangsa dan negara, karakter integratif TNI-Polri yang solid, serta dasar-dasar keperjuritan dan kepolisian sebagai fondasi untuk pendidikan lanjutan.

Di akhir sambutannya, Panglima TNI kembali menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri sebagai kekuatan ganda penjaga stabilitas nasional. “Kelak di medan tugas manapun, kalian harus saling memperkuat. Negara membutuhkan TNI dan Polri yang solid, profesional, berdisiplin tinggi, dan menjaga maruah institusi,” pesan Panglima TNI.

Sebagai bagian dari upacara wisuda, Akademi TNI dan Akademi Kepolisian turut mengumumkan Lulusan Terbaik Prabhatar 2025, yaitu Pratar Moradon Ray More Sinaga (Akmil), Pratar Tri Agung Laksono Putra (AAL), Pratar Fahuda Pangestu (AAU), dan Bhatar Alfon Vekoli Laia (Akpol). Keempatnya meraih peringkat pertama di masing-masing matra dengan predikat memuaskan berdasarkan sesuai aspek Tripola Dasar yaitu Penilaian Sikap dan Perilaku, Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan serta Penilaian ketangkasan/jasmani.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Akibat Banjir Dua Warga Sunggal Meninggal, dan Satu Orang Tersangkut Pohon, "Berikut Satu Ibu Lansia Tenggelam di Kediamannya."

DELISERDANG//Sindo7.id - Seorang wanita lansia, CKP (68), di temukan warga dengan kondisi meninggal di dapur rumahnya di Jalan Medan-Binjai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Jum'at (28/11/2025) siang.

Korban diduga meninggal lantaran tenggelam akibat banjir setinggi satu setengah meter yang terjadi di kawasan tersebut sejak kamis dini hari lalu.

Berdasarkan dari keterangan warga, korban yang tinggal di rumah itu seorang diri, sebelumnya sempat di evakuasi oleh warga lainnya ke posko pengungsian.

Namun, korban menolak dan lebih memilih untuk bertahan di rumahnya tersebut.

"Kemarin sudah di ajak untuk ngungsi ke kantor BPBD, tapi dia (korban) engga mau dievakuasi," ujar tetangga korban bernama Supriati, Jum'at (28/11/2025) siang.

Lanjutnya, korban yang merupakan seorang janda ini, memiliki riwayat penyakit gula. Sementara itu untuk sekedar berjalan, korban harus dibantu menggunakan tongkat.

"Jadi korban itu ada sakitnya, mungkin dia meninggal karena terjatuh lalu engga bisa bangun lagi, jadinya tenggelam," katanya.

Sementara itu, tidak jauh dari lokasi penemuan jasad seorang wanita, warga pun turut menemukan seorang pria paruh baya yang meninggal tersangkut di batang pohon rambutan.

Dimana, korban diduga meninggal akibat terseret derasnya arus banjir yang terjadi saat itu.

"Di blok 13 itu juga ada yang meninggal, mayatnya nyangkut di batang pohon rambutan. Infonya dia (korban) juga enggak mau di evakuasi kemarin, lebih milih bertahan di atap rumahnya," pungkas Supriati.

Sementara itu, sebelumnya banjir akibat luapan Sungai Belawan, mengakibatkan ribuan rumah yang berada di kecamatan Medan Sunggal dan Sunggal Deliserdang terendam banjir setinggi satu hingga dua meter. 

Rdks/Tim krlip SUM

Read More

Panglima TNI Berikan Kuliah Umum kepada 111 Pasis Sesko TNI dan Resmikan Lapangan Olahraga Sesko TNI

BANDUNG//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan kuliah umum kepada 111 Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LIV Sesko TNI TA 2025 yang terdiri dari 48 Pasis TNI AD, 33 Pasis TNI AL, dan 30 Pasis TNI AU, bertempat di Graha Widya Adibrata, Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025). Pembekalan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat wawasan strategis, kepemimpinan, serta karakter para calon pemimpin tertinggi TNI.

Dalam paparannya, Panglima TNI menyampaikan sejumlah isu strategis, mulai dari perkembangan lingkungan global, regional dan nasional, dinamika keamanan di Papua, hingga berbagai program pemerintah seperti Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI), pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Panglima TNI memberikan penjelasan bahwa dinamika lingkungan strategis menuntut para perwira untuk tidak lagi berpikir secara konvensional. "Menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat sehingga mindset kultur tidak bisa hanya berpikir konvensional, harus bisa merubah pola pikir, pola tindak sebagai perwira unggulan yang berpikir untuk kemajuan bangsa," ujarnya.

Jenderal TNI Agus Subiyanto juga menekankan agar setiap tugas dijalankan dengan niat ibadah, karena pemimpin besar lahir dari sikap memberi dan membawa manfaat. Para perwira juga dituntut visioner, adaptif, serta responsif menghadapi perubahan perang modern, sambil menjaga soliditas dan memenangkan kepercayaan rakyat melalui keteladanan serta profesionalisme sebagai kekuatan utama TNI.

Menutup paparannya, Panglima TNI mengingatkan bahwa jabatan dan amanah kepemimpinan harus dimanfaatkan untuk menghadirkan manfaat bagi orang lain, setiap kebaikan maupun keburukan akan kembali kepada diri sendiri, “Surah Al-Isra' ayat 7 berbunyi : Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri,” tutup Panglima TNI.

Setelah memberikan Kuliah Umum, Panglima TNI meresmikan Lapangan Olahraga "Tarempa" Sesko TNI sebagai simbol komitmen peningkatan kualitas fisik dan kebugaran prajurit dalam menunjang profesionalisme. Lapangan tersebut diharapkan menjadi ruang pembentukan fisik dan kekuatan mental, sejalan dengan tuntutan kesiapan personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Wali Kota Wesly dan Ketua TP PKK Ny Liswati Serahkan Kambing kepada Pemenang Lomba PKK Tingkat Sumut .

PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7.id - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi menyerahkan bantuan berupa kambing kepada pemenang Lomba Dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025. Penyerahan hadiah yang merupakan hibah dari PT Bank Sumut tersebut, berlangsung di halaman Kantor TP PKK Kota Pematangsiantar, Jalan Porsea Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Minggu (23/11/2025) siang. 

Hadiah diserahkan kepada Kecamatan Siantar Barat yang meraih juara 1 Kategori Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test; Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat sebagai juara 3 Kategori Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (Aku Hatinya PKK); serta Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara yang menjadi juara 3 Kategori Tertib Admisnistrasi. Setiap pemenang menerima hadiah dua ekor kambing. 

Wali Kota Wesly Silalahi dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar ia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada kecamatan dan kelurahan yang telah berhasil meraih prestasi membanggakan di Lomba HKG PKK Tingkat Provinsi Sumut. 

Wesly juga mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Sumut yang telah memberikan dana hibah kepada TP PKK Kota Pematangsiantar. Menurutnya, dukungan Bank Sumut sangat bermanfaat bagi program-program TP PKK Kota Pematangsiantar. 

"Semoga kerjasama yang baik ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Kota Pematangsiantar," kata Wesly.

Apresiasi juga disampaikan Wesly kepada Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar dan jajaran yang telah bekerja, membimbing, dan menggerakkan kader PKK sehingga mampu menunjukkan hasil nyata.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, pemberian hadiah bantuan berupa kambing merupakan salah satu bentuk dukungan nyata untuk penguatan ketahanan pangan keluarga serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Saya berharap bantuan yang diberikan hari ini dapat dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat di kecamatan dan kelurahan masing-masing," sebut Wesly.

Wesly mengajak agar kegiatan tersebut dijadikan momentum sebagai penyemangat untuk terus berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

"Semoga upaya ini membawa Pematangsiantar menjadi kota yang semakin Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," pungkasnya.

Camat Siantar Barat Herwan AR Saragih SH yang mewakili pemenang lomba mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Wesly Silalahi, Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi beserta jajaran yang selalu mendorong para camat dan lurah agar tetap bekerja keras, semangat, dan pantang menyerah dalam kegiatan Lomba HKG PKK Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2025.

"Terima kasih juga Bank Sumut yang telah memberikan bantuan kepada PKK Kota Pematangsiantar, yang kemudian disalurkan kepasa kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat," kata Herwan.

Herwan juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pendamping dan stakeholder lainnya, kepala puskesmas dan jajarannya, para lurah, dan seluruh kader PKK. 

Ia berharap di tahun mendatang Kota Pematangsiantar dapat meraih Juara Umum Lomba HKG PKK Provinsi Sumut. 

Penyerahan bantuan kambing diserahkan langsung oleh Wesly bersama Ny Liswati.

Turut hadir, mewakili PT Bank Sumut, jajaran TP Kota Pematangsiantar, Kecamatan, dan Kelurahan. 

Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim kbr PS

Read More

Dugaan Pungli SIM Yang Viral di Medsos, Satlantas : Itu Tidak Benar, Semua Sudah Sesuai Ketentuan Peraturan.

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Dari Satlantas Polrestabes Medan mengklarifikasi terkait video yang viral di media sosial (medsos) terkait permintaan pengembalian berkas oleh seorang pemohon layanan perpanjangan SIM.

Lokasi kejadianya di mobil SIM keliling kawasan Komplek Asia Mega Mas Medan, pada September 2025 lalu.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP I Made Parwita melalui Kanit Regident Satlantas Polrestabes Medan, AKP Riris Sitorus dalam keterangannya dikutip pada Minggu (23/11/25) mengatakan pihaknya ada menerima laporan seorang pemohon SIM yang meminta pengembalian berkas.

Berdasarkan prosedur, pemohon SIM itu telah ditempatkan pada antrian kedua sesuai pembagian jalur layanan yang berlaku.

"Pemohon kemudian meminta agar berkas tersebut segera dikembalikan," ucapnya

didampingi Kasi Humas Polrestabes Medan, AKP Halason Sihotang dan Kasubnit 3 Regident, Dr Irnawan Sinulingga SH MH.

Riris menegaskan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada anggotanya hingga viral di medsos tidak benar.

"Seluruh proses pelayanan telah dijalankan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku," terangnya.

Bahkan sebut Ririn, dalam proses perpanjangan SIM, baik SIM A maupun SIM C, setiap pemohon wajib melalui pemeriksaan psikologi dan kesehatan sebagai standar pelayanan.

"Terhadap pemohon SIM tersebut, petugas telah memberikan bantuan untuk mempercepat proses administrasi agar pemohon dapat segera melakukan pengambilan foto dan menerima kembali berkasnya," jelasnya.

Oleh karena itu ditambahkan Kanit Regident, pihaknya (Sat Lantas Polrestabes Medan) berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai prosedur kepada seluruh masyarakat khususnya bagi pemohon SIM.

Sementara itu Kasi Humas, AKP Halason Sihotang menambahkan jika saat ini pihaknya sedang mencermati berbagai pemberitaan informatif yang beredar dan diramu melalui medsos.

Perlu disampaikan sebut Kasi Humas, bahwa klarifikasi resmi sudah diberikan melalui Satlantas Polrestabes Medan.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi terhadap setiap informasi yang muncul di medsos. Apabila ke depan terdapat perkembangan yang berkaitan dengan aspek disiplin maupun kepentingan organisasi, tentu akan kami tindaklanjuti secara terbuka dan profesional. Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada personel serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap AKP Halason Sihotang.

Perlu diketahui, beredar di medsos video seorang pria meminta kepada petugas perpanjangan SIM di dalam mobil agar dikembalikan berkasnya.

Yang bersangkutan juga membuat narasi yang isinya "Buat masyarakat Sumut khususnya Kota Medan, yang memperpanjang SIM A dan C, menurut aturan Undang-undangnya biaya cetak SIM C 75k dan SIM A 80k diluar biaya kesehatan 30k dan psikotes 100k (jika sudah ada surat tersebut dari luar maka tidak ada biaya tersebut).

Jangan mau diperas atau dibodohi dari oknum polisi atau calo.

Rdks/Tim kbr Mdn

Read More

Wapres - RI (Gibran Rakabuming Raka) Dapat Sambutan Luar Biasa, "Setelah Tegaskan Indonesia Dengan Afrika Selatan Bebas Visa."

AFRIKA SELATAN//SINDO7.id - Suasana ruang pertemuan di Hotel Saxon, Johannesburg, mendadak riuh oleh tepuk tangan para delegasi ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan kabar yang telah lama ditunggu.

Gibran mengumumkan bahwa Indonesia dan Afrika Selatan telah sepakat memberlakukan bebas visa.

Pengumuman itu disampaikan Gibran saat berpidato di hadapan ratusan peserta Indonesia–Africa CEO Forum, Jumat (21/11/2025) waktu setempat.

Dalam pidatonya dengan berbahasa Inggris tersebut, Gibran memulai dengan menyinggung kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Jakarta pada 22 Oktober lalu.

Kunjungan itu, yang disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Menurutnya hal itu menjadi penanda kuat semakin eratnya hubungan kedua negara. Dari pertemuan itulah kesepakatan bebas visa disimpulkan.

“Kunjungan Presiden Ramaphosa beberapa minggu lalu mencerminkan kerja sama yang erat antara kedua negara,” ujar Gibran.

“Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk. Jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua tidak ada lagi visa,” katanya yang segera disambut tepuk tangan panjang para delegasi.

Gibran kemudian menekankan bahwa kesepakatan bebas visa bukan hanya mempermudah mobilitas warga negara, tetapi juga memperkuat fondasi kerja sama perdagangan dan investasi.

Di hadapan para CEO dan pemimpin bisnis Afrika, ia juga menggarisbawahi bahwa sektor pertanian dan energi menjadi fokus utama kolaborasi kedua negara dalam waktu dekat.

“Pertemuan kedua presiden juga untuk mendorong perdagangan dan investasi di bidang pertanian dan energi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan ambisi Indonesia untuk memperluas investasi di Afrika Selatan.

Dan menurutnya, negara tersebut memegang posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk ke pasar Afrika yang lebih luas.

Kemudian di saat bersamaan, Indonesia menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, teknologi manufaktur, dan akses pasar kawasan ASEAN.

“Indonesia juga berkomitmen memperluas investasi luar negeri di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah mitra strategis dan pintu gerbang kami ke pasar Afrika,” ujar Gibran.

Selain itu ia menambahkan, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia–Afrika Selatan adalah contoh konkret bagaimana pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan beriringan dalam mengembangkan kemitraan ekonomi.

Langkah itu diperkuat oleh penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai industri strategis antara kedua negara, yang digadang-gadang membuka peluang kolaborasi baru di bidang teknologi, manufaktur, dan energi.

Rdks/Tim krlip Nsl

Read More

Wali Kota Wesly Ambil Sumpah/Janji Muliadi sebagai Dirum Perumda Air Minum Tirta Uli.

PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7.id - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn memimpin Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Wali Kota kepada Muliadi SE MM sebagai Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Uli Masa Jabatan 2025-2030. Pengambilan sumpah/janji dan penyerahan SK wali kota berlangsung di Ruang Rapat Kantor Perumda Air Minum Tirta Uli, Jalan Porsea Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Jumat (21/11/2025) pagi.

Wesly dalam arahan tertulisnya menyampaikan, Perumda Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar memiliki visi menjadi perusahaan umum daerah yang maju dengan kualitas pelayanan prima, sehat, dan ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan misi meningkatkan kemampuan tata kelola perusahaan untuk menjamin pendistribusian air minum aman kepada masyarakat Kota Pematangsiantar dan sekitarnya secara baik dan berkesinambungan.

"Pada hari ini saya menyerahkan Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Air Minum Tirta Uli Masa Jabatan 2025-2030, sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Umum atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah," katanya.

Dirum yang baru diharapkan mampu bertugas dengan baik dan melakukan inovasi kebaruan di perusahaan.

"Bekerjasamalah untuk mengambil langkah terobosan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, dan juga membuat Perumda Air Minum Tirta Uli dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar," pesan Wesly, seraya berharap dirum yang baru dilantik untuk dapat benar-benar mengemban amanah dengan baik. 

Lebih lanjut Wesly mengatakan, berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dua tahun terakhir dinyatakan hasil kinerja Perumda Air Minum Tirta Uli adalah “Baik” dan termasuk kategori perusahaan yang sehat.

"Besar harapan saya, semoga Perumda Air Minum Tirta Uli Pematangsiantar semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kota Pematangsiantar. mendapatkan pelayanan air layak minum adalah hak dari warga, pemerintah melalui Perumda Air Minum Tirta Uli berkewajiban memberikan hak warga tersebut," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP dalam laporannya menerangkan dasar hukum pengangkatan dan penyerahan SK Wali Kota Pematangsiantar tentang Pengangkatan Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2025-2030, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang BUMD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkaatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/100.3.3.3/3441/VIII-2025 Tanggal 15 Agustus 2025 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 001/100.3.3.3/2613/VI/2025 tentang Panitia Seleksi Calon Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli Masa Jabatan 2025-2030 dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Uli Masa Jabatan 2025-2029; 

Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.2/7764/Keuda, perihal Pertimbangan atas Penetapan Calon Direktur Umum Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar; Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900.1.13.2/707/2025 Tanggal 18 November 2025 perihal Penerusan Pertimbangan atas Penetapan Calon Direktur Umum Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar; Kontrak Kinerja antara KPM dengan Direktur Umum Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2025-2030; dan SK Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/100.3.3.3/3596/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2025-2030.

Sari menerangkan, maksud dan tujuan pelaksanaan seleksi Dirum Perumda Air Minum Tirta Uli untuk memenuhi unsur pengurusan BUMD oleh organ BUMD sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 29 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1) dan (2).

"Tujuan kegiatan seleksi adalah untuk menjaring calon Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2025-2030 sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana amanat dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor  37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah," sebutnya.

  

Peserta yang mengikuti seleksi calon Direktur Umum, katanya, sebanyak 9 orang dan yang lanjut untuk wawancara akhir sebanyak 5 orang. Uji kelayakan dan tahapan seleksi administrasi hingga wawancara dilaksanakan di Kota Pematangsiantar sedangakan pelaksanaan kepatutan dilaksanakan di Kota Medan.

Rangkaian acara pengambilan sumpah/janji di antaranya Penandatanganan Kontrak Kinerja oleh Muliadi; pengangkatan sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan dirum oleh Wesly; serta penyerahan SK Wali Kota Pematangsiantar kepada Dirum. Di acara tersebut, Wesly dan Muliadi mengenakan pakaian adat Simalungun.

Turut hadir, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematangsiantar Zainal Siahaan SE MM, sejumlah pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, jajaran Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Uli, jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Uli, jajaran Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PHJ), dan lainnya. 

Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim kbr PS

Read More

Cinta Berujung Tragedi: Dosen Untag Tewas Tanpa Busana, Seorang Polisi Terseret.

SEMARANG//Liputan Sindo7.id - AKBP Basuki resmi ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) selama 20 hari oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah setelah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri karena tinggal satu atap dengan dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Dwinanda Linchia Levi (DLV), tanpa ikatan pernikahan sah. Keputusan ini berlaku sejak 19 November hingga 8 Desember 2025 dan dijatuhkan usai gelar perkara internal yang dipimpin AKBP Hendry Ibnu Indarto serta diawasi Itwasda, Biro SDM, dan Bidkum Polda Jateng. Kutipan berita terkait dikumpulkan oleh wartawan sindo7.id (Kamis 20/11/2025).

DLV (35) sebelumnya ditemukan meninggal tanpa busana di kamar 210 sebuah kos-hotel di Jalan Telaga Bodas Raya, Gajahmungkur, Semarang, pada Senin (17/11/2025). Hasil autopsi lisan menyebut korban mengalami pecah jantung akibat aktivitas berlebihan. Temuan lain yang memicu sorotan publik adalah data administrasi yang menunjukkan AKBP Basuki dan korban tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK) di perumahan Kedungmundu, Tembalang.

Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengungkap AKBP Basuki telah berkeluarga, sementara korban masih lajang. Ia membenarkan adanya hubungan asmara keduanya. 

“Yang jelas mereka ada komunikasi dan intens. Dan hubungan asmara itu ya memang benar. Menurut pengakuan yang bersangkutan dari tahun 2020,” ujarnya.

Selain melanggar kode etik karena tinggal bersama tanpa pernikahan sah, kasus ini menarik perhatian luas setelah ratusan mahasiswa Untag menggeruduk Polda Jateng menuntut kejelasan penyebab kematian dosen mereka. Mereka menyoroti sejumlah kejanggalan, mulai dari kondisi korban, hubungan dengan AKBP Basuki, hingga dugaan hilangnya barang pribadi korban.

Kabid Propam Kombes Pol Saiful Anwar menegaskan penempatan khusus terhadap AKBP Basuki merupakan langkah awal agar pemeriksaan berjalan profesional dan transparan. Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio memastikan penyelidikan juga diarahkan untuk mengetahui ada tidaknya unsur tindak pidana. 

“Iya, kami tarik kasus ini ke Polda Jateng. Kami sedang bekerja melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kasus ini ada dugaan tindak pidana atau tidak,” tegasnya.

Selanjutnya, AKBP Basuki akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri, yang kemungkinan dapat berujung pada sanksi berat seperti demosi hingga PTDH, bergantung hasil sidang. Sementara itu, penjelasan lengkap terkait hasil autopsi masih menunggu gelar perkara resmi. (S2)

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Panglima TNI Tinjau Latihan Terjun Malam di Bangka, Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pengamanan Wilayah.

PUSPEN TNI//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto tinjau Latihan terjun malam Kelompok Depan Operasi Lintas Udara (KDOL) dari Denmatra 1 dan Brigif Para Raider 18/Trisula melaksanakan  penerjunan di Bangka, sebagai bagian dari Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI,  latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi ancaman serta memperkuat pengamanan wilayah strategis di Bandara Depati Amir, Selasa (18/11/2025).

Unsur KDOL berperan memastikan keamanan Drop Zone (DZ), melakukan clearance awal, memantau situasi medan, cuaca, dan potensi ancaman, serta memandu penerjunan pasukan dengan tanda visual. Latihan malam hari menuntut ketepatan tinggi sehingga hanya prajurit terpilih yang dilibatkan. Kegiatan ini juga menguji kesiapan alutsista dan satuan TNI dalam OMP maupun OMSP.

Di depan awak media, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa latihan KDOL seluruhnya mendarat dengan aman dan sesuai rencana. “Alhamdulillah kita sudah melaksanakan latihan di malam hari ini, yaitu KDOL. Kita terjunkan unsur-unsur dari Denmatra 1 dan juga Brigif 18. Ada total 23 peterjun, 13 dari Denmatra 1, kemudian 10 dari Brigif 18. Alhamdulillah seluruhnya berjalan lancar,” ujarnya.

Latihan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengamanan ketat di Bangka Belitung menyusul maraknya tambang timah ilegal yang mencapai sekitar 1.000 titik dan menyebabkan kerugian hingga 80 persen potensi produksi nasional. Panglima TNI menindaklanjuti instruksi tersebut dengan pengerahan unsur darat, laut, dan udara guna memperkuat legitimasi peran TNI dalam OMSP serta menutup ruang gerak aktivitas ilegal.

Melalui latihan KDOL dan operasi terintegrasi lintas matra, TNI menegaskan komitmen negara dalam menjaga keamanan, kedaulatan, serta sumber daya strategis nasional di Bangka Belitung.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Presiden Prabowo Terima Penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda” dari Raja Abdullah II ibn Al Hussein.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance)” dari Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Raja Abdullah II ibn Al Hussein dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, Jumat (14/11/2025), dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.

The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance) merupakan salah satu penghargaan tertinggi Kerajaan Yordania Hasyimiah yang diberikan kepada raja, pangeran, dan kepala negara, serta dapat pula dianugerahkan kepada perdana menteri. Penghargaan ini memiliki beberapa tingkatan, dengan Bejewelled Grand Cordon yang merupakan tingkatan tertinggi dan paling bergengsi dari kategori tanda jasa dan kehormatan tersebut.

Penganugerahan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan Raja Abdullah II ibn Al Hussein atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania, khususnya dalam kerja sama di bidang kemanusiaan, stabilitas kawasan, pertahanan, dan isu-isu global yang menjadi perhatian kedua negara.

Usai acara penganugerahan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sebuah kehormatan bagi Indonesia, tetapi juga bentuk pengakuan atas peran Presiden Prabowo dalam kepemimpinan global.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Panglima TNI Tinjau Gladi Model Latihan TNI 2025.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau pelaksanaan Gladi Model Latihan TNI 2025 yang digelar di Danau Tirta Asri, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan Gladi Model diawali dengan penjelasan Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo selaku Penanggung Jawab Latihan atau Pimpinan Umum Latihan (Pimpum Lat). Latihan ini dimaksudkan untuk menguji pemahaman serta kesiapan satuan-satuan TNI yang akan menggelar latihan.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Gladi Model yang dinilai berjalan dengan baik dan sistematis. Panglima TNI juga menekankan pentingnya penerapan hasil kegiatan ini untuk mendukung kemampuan satuan TNI di masa mendatang. “Saya mengucapkan terima kasih kepada para unsur pimpinan yang sudah melaksanakan Tactical Floor Game dengan menggunakan Time Table dan model yang saya rasa ini bisa dikembangkan di satuan pendidikan,” ucap Panglima TNI.

Latihan ini memiliki peran penting dalam membangun profesionalisme prajurit, memperkuat sinergi antarmatra, serta memastikan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Melalui latihan terpadu yang terencana dan terukur, diharapkan kemampuan operasional TNI semakin solid dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Kapolri Pimpin Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama, di Rupatama Mabes Polri, Selasa (11/11/2025). Auditor Kepolisian Utama TK II Korlantas Polri, Brigjen Pol Chiko Ardwiyanto, S.I.K., M.Hum turut hadir dalam kegiatan tersebut. Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian luar biasa kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bangsa dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwira tinggi Polri, purnawirawan Polri, TNI, dan aparatur sipil negara menerima penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama. Penerima Bintang Bhayangkara Pratama Polri di antaranya : Komjen Pol Ramdani Hidayat, S.H. jabatan Dankorbrimob Polri, Komjen Pol Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H. jabatan Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. jabatan Pati Bareskrim Polri (Penugasan Luar Struktur), Irjen Pol Dr. Anwar, S.I.K., M.Si. jabatan As SDM Kapolri, Irjen Pol Abdul Karim, S.I.K., M.Si. jabatan Kadivpropam Polri

Selain itu, penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama juga diberikan kepada para Purna Pati Polri, di antaranya : Komjen Pol Yudhiawan, S.I.K., S.H., M.H., M.Si. jabatan Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemenkes), Komjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, M.H. jabatan Pati Bareskrim Polri (dalam Rangka Pensiun), Irjen Pol Dr. Aan Suhanan, M.Si. jabatan Pati Mabes Polri

Dari unsur TNI, penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama turut dianugerahkan kepada : Mayjen TNI Kosasih, S.E. jabatan Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si. (Han). jabatan Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Mayjen TNI Dr. Edwin Adrian Sumantha, jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Republik Indonesia

Penerima Bintang Bhayangkara Pratama dari unsur ASN, di antaranya : Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CA., CSFA., CFrA., CGCAE. jabatan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, perwakilan TNI, serta sejumlah tamu undangan. Melalui penganugerahan ini, diharapkan agar para penerima terus berkontribusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas bangsa, serta menjadi teladan dalam pengabdian kepada masyarakat. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan Serap Aspirasi Masyarakat Saat Reses di Desa Kesumbo.

 

BENGKALIS RIAU//Liputan Sindo7.id - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, S.H., dari Partai Gerindra, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 di Desa Kesumbo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin (10 November 2025).

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh aparatur desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan kelompok tani, yang dengan antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.

Dalam kesempatan itu, Hendrik Firnanda Pangaribuan dengan seksama mendengarkan langsung setiap keluhan dan harapan warga, mulai dari persoalan infrastruktur jalan desa, bantuan pertanian, peningkatan layanan pendidikan, hingga kebutuhan air bersih yang masih menjadi perhatian utama masyarakat.

> “Kami datang ke sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk mendengar. Setiap keluhan dan aspirasi dari masyarakat Desa Kesumbo akan kami tampung dan perjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah daerah,” ujar Hendrik Firnanda Pangaribuan di hadapan warga.

Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan wujud nyata tanggung jawab anggota DPRD dalam memperjuangkan suara rakyat di daerah pemilihannya.

“Melalui reses ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam arah pembangunan Kabupaten Bengkalis,” tambahnya.

Warga Desa Kesumbo mengaku senang atas kehadiran Wakil Ketua DPRD tersebut dan berharap agar aspirasi mereka dapat terealisasi melalui program pemerintah daerah. Acara reses berlangsung dengan suasana hangat, penuh keakraban, dan rasa kekeluargaan. 

Rdks/S2-WILLY Riau HT 

Read More

Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Sepuluh Tokoh Bangsa.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara khidmat yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh, yaitu:

1. K.H. Abdurrahman Wahid;

2. Jenderal Besar TNI (Purn) H. M. Soeharto;

3. Marsinah;

4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja;

5. Hj. Rahmah El Yunusiyyah;

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo;

7. Sultan Muhammad Salahuddin;

8. Syaikhona Muhammad Kholil;

9. Tuan Rondahaim Saragih; dan

10. Zainal Abidin Syah.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proses pengusulan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

Rdks//Tim krlip Nsl S2

Read More

Ribuan Massa Aksi Desak Gubernur Sumut Tutup PT Toba Pulp Lestari.

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Ribuan massa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Tutup TPL menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatra Utara, Kota Medan, pada Senin, 10 November 2025. Aksi ini bertujuan mendesak Gubernur Sumatra Utara untuk menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berlokasi di Kabupaten Toba, Sumatra Utara.

 

Aksi Damai dan Tuntutan Tegas

 

Aksi dimulai dengan doa bersama dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, termasuk tokoh adat Sumatra Utara yang telah berjuang demi tanah adat di Tano Batak. Para demonstran membawa berbagai atribut seperti gondang Batak, Ulos, serta spanduk dan poster bertuliskan tuntutan, termasuk seruan 'Selamatkan Tanah Batak, Tutup TPL'.

 

Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk memastikan Gubernur segera menutup PT TPL. "Kita ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai gubernur datang menjumpai kita," tegas Rocky dari atas mobil komando.

 

Aksi Kolektif Masyarakat Terdampak

 

Rocky Pasaribu menambahkan bahwa gerakan ini merupakan aksi kolektif dari warga yang merasa menderita akibat intimidasi yang dilakukan oleh PT TPL. Massa aksi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, warga sekitar Danau Toba, dan warga Tapanuli Selatan.

 

Gubernur Belum Menemui Massa

 

Salah satu koordinator aksi, Jon Tarihoran, mendesak Gubernur Bobby Nasution untuk segera menemui mereka. "Bobby Nasution segera hadir di sini. Sejak pagi kami sudah aksi, tapi tak kunjung menemui kami," ujarnya, sambil menyatakan niat untuk mencari Gubernur di dalam kantor.

Read More

Pelaku Penganiayaan Petugas Penagih Hutang, "Michelle Natalie Angel Gultom Sudah Ketangkap Pihak Team Reskrim Polsek Medan Timur."

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Aksi penganiayaan  terhadap seorang petugas penagih pinjaman (perempuan) yang menjadi sorotan publik. Dan peristiwa  terjadi di Jln. Rakyat Gang Barumun, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kamis sore (6/11/2025).

Korban diketahui bernama Michelle Natalie Angel Gultom (22), seorang mahasiswi yang juga bekerja sebagai petugas lapangan di PT Amartha Mikro Fintek. Ia datang bersama rekannya, Kartini, untuk menagih pembayaran dari salah satu nasabah bernama Nuramllyah.

Awalnya penagihan tidak di sambut baik oleh nasabah, pas di TKP pelaku membayarkan angsurannya selanjutnya nasabah Nuramllyah membentak dan memakai korban dengan mengatakan, "Udahlah, pigilah kalian, kan udah kubayar, bukan kau yang kubentak, kan Buk Jum yang kubentak."Cekcok pun tak terelakkan. 

Tak lama berselang, empat orang pria keluar dari rumah dan langsung menyerang korban secara brutal. Korban sempat berusaha merekam kejadian itu, tetapi ponselnya direbut paksa.

Warga sekitar yang melihat kejadian sempat melerai, namun korban sudah lebih dulu mengalami luka dan trauma akibat penganiayaan tersebut.Merasa dirugikan, korban akhirnya membuat laporan ke Polsek Medan Timur.

Menindaklanjuti laporan itu, Unit Reskrim Polsek Medan Timur langsung bergerak cepat. 

Sekitar pukul 17.00 WIB, tim berhasil menangkap salah satu pelaku bernama Suryadani Syahwindri (29), seorang buruh bangunan yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.

Kapolsek Medan Timur, melalui Kanit Reskrim, membenarkan penangkapan tersebut.

"Pelaku sudah kita amankan dan sedang menjalani pemeriksaan. Dari hasil interogasi, dia mengakui perbuatannya bersama tiga orang rekan lainnya, yakni Ilham, Rahmat, dan Farhan, yang saat ini masih kami buru," ujar Iptu Khairul Fazri, Jumat (7/11/2025).

Read More

AMUK-RIAU, "Gelar Aksi Damai dan 5 Tuntutan Orasinya Berikut Massa Minta Pembebasan Gubernur Riau."

PEKANBARU//Liputan Sindo7.id - Dari Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) menggelar aksi unjuk rasa damai di Tugu Kemerdekaan, depan Rumah Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. 

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Massa menilai langkah KPK tersebut tidak prosedural dan sarat dengan muatan politik.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan kepada KPK. Mereka juga menyerukan agar lembaga antirasuah itu tidak dijadikan alat politik untuk menekan Provinsi Riau.

Koordinator aksi, Muhammad Ade, dalam orasinya menyebut bahwa masyarakat Riau menuntut keadilan dan menilai langkah KPK penuh kejanggalan.

“KPK unprosedural karena melakukan operasi tipu-tipu terhadap Gubernur Riau. KPK dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Provinsi Riau ini. Kami sangat percaya, Bapak Gubernur Abdul Wahid tidak terlibat dalam kasus tersebut,” teriak Ade di tengah massa, pada hari Jumat (7/11/2025).

Dalam orasinya, Ade juga menyerukan agar KPK segera membersihkan internalnya dari oknum yang dinilai tidak profesional dan merugikan lembaga itu sendiri.

Setidaknya ada lima tuntutan utama yang disampaikan AMUK, yakni:

1. Menilai KPK unprosedural dalam penetapan tersangka.

2. Meminta agar KPK tidak dijadikan alat politik.

3. Menuntut penghentian kriminalisasi terhadap Provinsi Riau.

4. Mendesak pembersihan internal KPK dari oknum yang tidak kompeten.

5. Meminta pembebasan Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib. 

Rdks/Tim krlip Riau HT 

Read More

Presiden Prabowo Lantik Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. 

 

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, terhadap institusi Polri, termasuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada. 

 

“Komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila mana diperlukan. Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan,” kata Presiden.

 

Presiden menilai bahwa masyarakat membutuhkan kajian yang objektif dan tajam terhadap berbagai lembaga negara, dan menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi keberhasilan bangsa. 

 

Adapun para pejabat yang dilantik sebagai anggota, yaitu:

1. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota;

2. Mahfud MD sebagai anggota; 

3. Yusril Ihza Mahendra sebagai anggota; 

4. Supratman Andi Agtas sebagai anggota;

5. ⁠Otto Hasibuan sebagai anggota;

6. ⁠Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota;

7. ⁠Tito Karnavian sebagai anggota;

8. ⁠Idham Azis sebagai anggota; dan

9. ⁠Badrodin Haiti sebagai anggota.

10. ⁠Ahmad Dofiri sebagai anggota

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Michelle Natalie Angel Gultom, Dikeroyok dari Keluarga Nasabahnya, "Saat Tagih Uang Koperasi."

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Oknum Karyawan dari  Koperasi Yang bernama Michelle Natalie Angel Gultom, menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pria yang diduga merupakan keluarga salah satu nasabah.

Peristiwa terjadi di Jalan Rakyat Gang Barumun, Kecamatan Medan Perjuangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula ketika Michelle datang ke lokasi untuk melakukan penagihan uang koperasi. Namun, situasi mendadak memanas hingga berujung pada aksi pengeroyokan terhadap korban.

Akibat kejadian tersebut, Michelle mengalami luka lebam di bagian wajah dan langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Medan Timur. Ia berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya.

"Saya sudah membuat laporan ke Polsek Medan Timur Pada Hari Kamis (06/11/2025) dan berharap pelakunya segera ditangkap," ujar Michelle usai membuat laporan.

Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim kbr Mdn

Read More

Forkopimda Sambut Kedatangan Kajari Humbang Hasundutan Donald Togi Joshua Situmorang SH, MH

DOLOKSANGGUL//Liputan Sindo7.id - Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH MH bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) sambut kedatangan Kajari Humbang Hasundutan Donald Togi Joshua Situmorang SH MH, Kamis 6 November 2025 di Kantor Kajari Humbang Hasundutan Doloksanggul.

Penyambutan itu sekaligus pisah sambut Kajari Humbang Hasundutan lama Dr Noordien Kusumanegara dengan Kajari Humbang Hasundutan baru Donald Togi Joshua Situmorang SH, MH. 

Hadir dalam pisah sambut itu, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Parulian Simamora, Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Arthur Sameaputty, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun SH M.AP, Wakil Ketua DPRD Humbang Hasundutan Jessika Avelina Simamora dan Marsono Simamora, Sekda Chiristison Rudianto Marbun M.Pd, Danramil Doloksanggul Kapten Sahat Simanullang, para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tokoh agama dan berbagai komponen masyarakat.  Hadir juga dalam acara itu, orangtua dan mertua Kajari Humbang Hasundutan Donald Togi Joshua Situmorang SH, MH termasuk saudaranya Anggota DPRD Sumatera Utara Rony Reynaldo Situmorang. 

Dr Oloan Paniaran Nababan mengatakan pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan maupun institusi penegak hukum. Hal ini merupakan bagian dari proses regenerasi, pembinaan karier serta penyegaran organisasi agar semakin profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Atas nama pribadi, pemerintah daerah dan masyarakat, Bupati Humbang Hasundutan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr Noordien kusumanegara sebagai Kajari Humbang Hasundutan yang lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di daerah Humbang Hasundutan.  

“Berbagai capaian positif telah Bapak torehkan, baik dalam bidang penegakan hukum, pengawalan pembangunan melalui pendampingan hukum terhadap pemerintah daerah, maupun dalam menjaga kondusivitas wilayah bersama jajaran Forkopimda. Kami mencatat dengan baik kerja sama yang harmonis, komunikasi yang terbuka, dan keteladanan Bapak dalam menjalankan amanah yang mulia ini. Kami doakan, semoga bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan di tempat tugas yang baru, serta terus menorehkan prestasi terbaik bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia” ucap Dr Oloan Paniaran Nababan. 

Bupati Humbang Hasundutan mengucapkan selamat datang kepada Donald Togi Joshua Situmorang sebagai Kajari Humbang Hasundutan yang baru. “Kami menyambut bapak di Kabupaten Humbang Hasundutan yang sama-sama kita cintai ini,  daerah yang masyarakatnya ramah, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Kami yakin, dengan pengalaman dan kompetensi yang bapak miliki, sinergi antara Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan  akan semakin kuat’ tambah Dr Oloan Paniaran Nababan.

Dikatakan lagi, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tetap siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini, terutama dalam hal pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Pembinaan kesadaran hukum masyarakat termasuk koordinasi lintas lembaga Forkopimda untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dr Noordien Kusumanegara mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah dan berbagai komponen masyarakat atas kerjasamanya selama bertugas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Bertugas di Humbang Hasundutan bagaikan piknik, alamnya yang indah, toleransi agamanya sangat tinggi dan sangat baik termasuk adat istiadatnya yang luar biasa. Secara khusus, Dr Noordien Kusumanegara mengucapkan terimakasih kepada Bupati Humbang Hasundutan atas dukungannya, selalu memberikan support dalam mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan. 

Donald Togi Joshua Situmorang mengucapkan terimakasih atas penyambutannya di Kabupaten Humbang Hasundutan. “Saya tiba di Humbang Hasundutan, sepertinya hadir di Bona Pasogit Nauli ini, ditambah lagi penyambutan yang luar biasa dari Forkopimda dan berbagai lapisan masyarakat. Saya tiba di Humbang Hasundutan bukan seorang diri, tapi bersama orangtua, mertua, istri, anak dan saudara-saudaraku yang lain. Mari kita sama-sama membangun Humbang Hasundutan ini dengan baik ”ucap mantan Koordinator Kejati Banten itu. 

Ketua DPRD Humbang Hasundutan Parulian Simamora mewakili Forkopimda mengucapkan terimakasih kepada Kajari Humbang Hasundutan yang lama Dr Noordien Kusumanegara. Selama bertugas di Humbang Hasundutan banyak kenangan yang indah demi peningkatan pembangunan di daerah Humbang Hasundutan.  Selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Kajari Subang. Dan kepada Kajari Humbang Hasundutan yang baru Donald Togi Joshua Situmorang, selamat bergabung di Bona Pasogit Humbang Hasundutan. “Mari kita berkolaborasi membangun Humbang Hasundutan ini kearah yang lebih baik lagi” ajak Parulian Simamora. 

Rdks/Tim kbr Ds 

Read More

Gubsu Teken Kesepakatan Dengan Walikota Medan dan Bupati Deli Serdang, "Untuk Kelola Sampah Jadi Energi."

MEDAN//Sindo7.id -  Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terus meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan sampah perkotaan. Bersama Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, Bobby Nasution menandatangani Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.

Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan telah lama menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan persoalan sampah di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang dapat tertangani secara berkelanjutan.

“Ini persoalan yang sudah lama dan merupakan salah satu concern Pak Presiden terkait tata kota, termasuk masalah sampah. Kita harus benar-benar serius menanganinya,” ujar Bobby Nasution saat acara penandatanganan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Kamis (6/11/2025).

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Kota Medan memproduksi sekitar 1.200–1.700 ton sampah per hari, sedangkan Kabupaten Deliserdang sekitar 1.400 ton per hari. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menyuplai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang rencananya akan dibangun di TPA Terjun.

Bobby Nasution meminta seluruh pihak terkait agar melaksanakan tugasnya secara maksimal, termasuk PDAM Tirtanadi dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), yang diharapkan dapat menyuplai kebutuhan air bagi proyek PSEL.

"Medan salah satu dari 10 kota yang menerima program ini, jadi lakukan sebaik-baiknya, kita tindaklanjuti tugas-tugas kita," kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan bahwa pihaknya siap menyuplai 400–600 ton sampah per hari ke PSEL. Ia juga berharap dukungan Pemprov Sumut dalam hal distribusi dan pengelolaan sisa sampah.

“Kami berharap dukungan dari Pemprov terkait distribusi ke PSEL. Untuk sisa sampahnya akan kami kelola secara mandiri,” ujar Asri Ludin Tambunan. 

Rdks/Agus Putra Situmorang &Tim krlip SuM 

Read More

Beban Kerja Kepling Makin Tinggi, Anggota Dewan Sarankan Dana Operasional.

MEDAN//Liputan Sindo7.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus mendorong adanya kajian tentang dana operasional untuk Kepala Lingkungan di Kota Medan.

Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu, ia mencermati banyaknya bobot kinerja kepling belakangan ini.Ia menjelaskan berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2017 disebutkan tugas dan fungsi Kepling adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.

"Banyaknya alur tugas, acapkali Kepling menggunakan dana dari kantongnya sendiri untuk memakimalkan tugasnya. Hal ini harus menjadi perhatian kita," katanya, Selasa (4/11/2025).

Robi mengatakan Kepling melakukan pendataan, pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kebersihan lingkungan serta gotong royong.

"Belum lagi ada kegiatan Posbankum, posyandu, mendorong pekerja informal untuk menjadi peserta BPJSTK, menjadi penengah bila terjadi konflik, membina soliditas hubungan tiga pilar antar babinkamtibmas, babinsa dan lurah, memantau perrdaran narkoba dan kejahatan serta banyak lagi," tambahnya.

Dana operasional itu, menurut Robi diharapkan menunjang kinerja Kepling sehingga pelayanan ke masyarakat semakin baik.

"Dana operasional ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepling, termasuk memfasilitasi program pemerintah yang bersifat mendesak atau tidak terencana sebelumnya," katanya.

Robi Barus menjelaskan, alokasi budgeting serta nggunaan dana ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.

"Termasuk adanya laporan pertanggungjawaban secara transparan dan prinsip akuntabilitas," jelasnya.Selain itu, menurut Robi pihaknya juga sedang mengkaji mekanisme pengangkatan kepling serta perpanjangan usia untuk jabatan tersebut.

"Saya melihat masih banyak pemilihan Kepling tidak berdasarkan Perwal no.21 tahun 2021, yang menyebabkan banyaknya keluhan dari masyaraat seperti Kepling tidak tinggal di domisili," jelasnya.Ia berharap kajian tersebut nantinya menjadi perhatian dan dapat terealisasi dalam APBD Kota Medan tahun 2026.

"Kita harapkan Kepling semakin maksimal kinerjanya, sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah," pungkasnya. 

Rdks/Tim kbr Mdn 

Read More

KPK Resmi Menahan Gubernur Riau Abdul Wahid, "Setelah Terjaring Operasi Tangkap Tangan."

JAKARTA//Liputan Khusus Sindo7.id - Dari Hasil Pantauan  Wartawan Media Sindo7.id - Di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025), Abdul Wahid dibawa oleh KPK pukul 13.46 WIB. Dia terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan tangannya diborgol.

Abdul Wahid dibawa masuk ke gedung KPK. KPK memang telah menetapkan tersangka terkait OTT di Riau sejak kemarin, tapi pengumumannya baru dilakukan sore ini.

Diketahui, para pihak yang terjaring OTT dibawa dalam dua kloter ke KPK pada Selasa (4/11). Salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Total ada 10 orang yang diperiksa KPK terkait OTT ini. 

KPK Ungkap Kode '7 Batang' dan Setoran Rp7 Miliar ke Abdul Wahid, Jika Tidak Setor akan Dimutasi 

Akhirnya mengungkap kode khusus yang digunakan Gubernur Riau, Abdul Wahid kepada Kepala Dinas dan kepala UPT di Provinsi Riau.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan permintaan “jatah proyek” oleh Gubernur Riau kepada pejabat di bawahnya. 

Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya kesepakatan antara Abdul Wahid dengan pejabat PUPR-PKPP untuk menyerahkan 5 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp7 miliar, yang dikomunikasikan menggunakan kode “7 Batang”.

"AW meminta setoran sebesar 5 persen atau sekitar Rp7 miliar dari proyek di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Komunikasi di antara mereka menggunakan istilah sandi ‘7 Batang’".

"Dari hasil penelusuran, kami mendapati adanya tiga kali penyerahan uang dalam kurun waktu Juni hingga November 2025," ujar Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa skema setoran dilakukan secara bertahap melalui sejumlah pejabat dinas.

Setoran Pertama (Juni 2025):

AW melalui perantara MAS, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, memerintahkan pengumpulan dana dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Total yang terkumpul mencapai Rp1,6 miliar. Dari jumlah itu, Rp1 miliar diserahkan kepada AW melalui DN, tenaga ahli Gubernur, sementara Rp600 juta diberikan kepada MAS.

Setoran Kedua (Agustus 2025):

Atas perintah AW melalui MAS dan DN, uang kembali dikumpulkan oleh pejabat UPT. Kali ini, jumlah yang terkumpul mencapai Rp1,2 miliar. 

Dana tersebut digunakan untuk berbagai alokasi, antara lain Rp300 juta untuk sopir pribadi, Rp375 juta untuk pengurusan proposal kegiatan perangkat daerah, dan Rp300 juta disimpan oleh pihak tertentu.

Setoran Ketiga (November 2025):

Kepala UPT Wilayah III ditunjuk sebagai pengepul. Dana yang terkumpul mencapai Rp1,2 miliar. 

Dari jumlah tersebut, Rp450 juta mengalir kepada AW melalui MAS, dan Rp800 juta lainnya diserahkan langsung kepada AW.

Dengan demikian, total setoran dari Juni hingga November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal senilai Rp7 miliar.

Operasi tangkap tangan dilakukan pada Senin, 3 November 2025. Dalam kegiatan itu, tim KPK lebih dulu mengamankan MAS, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, dan FY, Sekretaris Dinas. Selain itu, turut diamankan lima Kepala UPT Jalan dan Jembatan, masing-masing:

KA (UPT Wilayah I),

EI (UPT Wilayah III),

LH (UPT Wilayah IV),

BS (UPT Wilayah V), dan

RA (UPT Wilayah VI).

KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp800 juta. Tim kemudian bergerak memburu AW yang sempat bersembunyi di salah satu kafe di Pekanbaru, dan akhirnya berhasil diamankan bersama TM, orang kepercayaan Gubernur Riau.

KPK menegaskan bahwa operasi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

"Kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, agar tidak bermain-main dengan uang rakyat," tutup Johanis Tanak. 

Rdks/TIM Krlip Nsl S2

Read More

Abdul Wahid Tiba Dikantor KPK (Gedung Merah Putih), Bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Setelah Terjaringnya  dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Pads hari Selasa (4/11/2025).

Abdul Wahid tiba pada pukul 09.35 WIB dengan mengenakan kaus berwarna putih, menutupi wajahnya dengan masker berwarna serupa, dan membawa sebuah tas hijau.

Abdul Wahid kena OTT di Riau pada Senin (3/11).

Walaupun demikian, Abdul Wahid tidak memberikan keterangan apa pun kepada para jurnalis yang menunggunya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Abdul Wahid tiba bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan yang memakai jaket berwarna cokelat, serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda yang memakai jaket berwarna putih. Keduanya kompak mengenakan masker berwarna putih.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau. “Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo saat dihubungi.

Adapun OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025.

KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. 

Rdks/Krlip Nsl S2 

Read More

𝗥𝗶𝗮𝘂 𝗠𝗲𝗺𝗲𝗰𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿, 𝟰 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗞𝗣𝗞.

PEKANBARU//Sindo7.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam operasi yang berlangsung di Kota Pekanbaru pada Senin (3/11/2025) malam, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. “Ya, salah satunya (Gubernur Riau) dilakukan penangkapan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin malam.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Meski belum ada keterangan resmi terkait peran masing-masing pihak, sumber internal menyebut OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Jika benar terbukti, Abdul Wahid akan menjadi gubernur keempat dari Riau yang berurusan dengan KPK. Berdasarkan penelusuran Beritasatucom,  tiga pendahulunya lebih dahulu pernah tersangkut kasus korupsi di periode berbeda. 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮?

𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗷𝗮𝘀𝗶𝘁 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟭𝟵𝟵𝟴–𝟮𝟬𝟬𝟯)

Saleh Djasit menjadi Gubernur Riau pertama yang ditangani KPK terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2002. Ia dijatuhi hukuman penjara dua tahun oleh Mahkamah Agung pada 2009. Kasusnya bermula saat Pemerintah Provinsi Riau membeli 16 unit mobil damkar tanpa mengikuti prosedur lelang terbuka.

𝗥𝘂𝘀𝗹𝗶 𝗭𝗮𝗶𝗻𝗮𝗹 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟮𝟬𝟬𝟯–𝟮𝟬𝟭𝟯)

Sepeninggal Saleh Djasit, tongkat kepemimpinan beralih ke Rusli Zainal yang kemudian juga terseret kasus korupsi. KPK menjerat Rusli dalam dua perkara, yakni korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dan kasus izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman (IUPHHK-HT) pada 2013. Ia divonis 14 tahun penjara, sebelum kemudian mendapat remisi hingga masa tahanannya berkurang.

𝗔𝗻𝗻𝗮𝘀 𝗠𝗮𝗮𝗺𝘂𝗻 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟮𝟬𝟭𝟰–𝟮𝟬𝟭𝟵)

Annas Maamun, yang akrab disapa “Atuk Annas”, ditangkap KPK pada September 2014 hanya beberapa bulan setelah dilantik sebagai gubernur. Ia terbukti menerima suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Meski sempat mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2020, Annas kemudian kembali terjerat kasus gratifikasi yang membuatnya kembali mendekam di balik jeruji.

𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹 𝗪𝗮𝗵𝗶𝗱

Abdul Wahid lahir di Indragiri Hilir, Riau, pada 21 November 1980. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau pada Februari 2025, berpasangan dengan S. F. Hariyanto sebagai wakil gubernur.

Sebelum terjun ke politik nasional, Abdul Wahid dikenal sebagai aktivis muda NU yang memulai kiprahnya dari bawah. Ia sempat menjadi anggota DPRD Riau, Ketua DPW PKB Riau, hingga akhirnya memenangkan Pilgub 2024. Dalam banyak kesempatan, Wahid dikenal dekat dengan masyarakat dan kerap mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba serta menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

Kini, hanya sembilan bulan setelah dilantik, nama Abdul Wahid kembali mencuat, bukan karena kebijakan atau program, melainkan karena operasi senyap lembaga antirasuah yang menyentuh jantung pemerintahan Riau. Kasus OTT yang menjerat Abdul Wahid kini menambah panjang daftar kepala daerah di Riau yang tersandung kasus korupsi. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More