Ketum LBH - ARI BBUKI Buka Suara, Dewan Pers Tidak Berhak Intervensi Wartawan dan Perusahaan Media.

JAKARTA, //sindo7.id - Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum, Aspirasi Rakyat Indonesia Bersama Buruh Untuk Keadilan Intelektual ( LBH - ARI BBUKI ), SMT.Situmorang,SH, turut buka suara Atas ancaman kuat Prihal, kebebasan pers sebagai pilar demokrasi kembali mendapat ujian. Pernyataan dan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh, Dewan Pers menuai kontroversi karena dinilai melampaui kewenangannya dan berpotensi membatasi independensi media di Indonesia,tuturnya kepada awak media kamis ( 13/03/2025 ).

HAK DARI DEWAN PERS DAN BATASAN KEWENANGAN KETENTUAN POKOK DI DALAM, UU PERS :

Dewan Pers terbentuk dari kandungan murni dan lahir berdasarkan Undang -Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan fungsi utamanya, "Sebagai pengawas independen dalam memastikan kebebasan dan profesionalisme pers". Namun belakangan ini, beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru dinilai bertentangan dengan semangat kebebasan pers.

PEMAHAMAN LANGKAH KEBIJAKAN INTERNAL SIKAP :

Salah satu kebijakan yang menuai kritik adalah intervensi terhadap operasional perusahaan media, yang seharusnya menjadi ranah manajemen internal perusahaan pers itu sendiri. Pasal 15 ayat (2) huruf - f  dalam UU Pers, menegaskan bahwa tugas Dewan Pers adalah, "Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan PERS", dan bukan mengatur struktur dan kebijakan internal perusahaan media.

MELANGGAR PRINSIP KEBEBASAN PERS TERGOLONG INTERVENSI JADINYA : 

Dari beberapa pengamat Hukum turut menyoroti juga dan menilai langkah -langkah Kewenangan Dewan Pers akhir - akhir ini, sudah menyerupai tindakan lembaga pemerintah yang mengontrol media. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pers," yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara".

“Pers harus bebas dari intervensi, baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain, termasuk Dewan Pers. Jika tidak, segera kita kembalikan ke era landasan pokok utamanya. Kedepannya dan berkelanjutan di mana perusahaan media akan dikendalikan oleh pihak - pihak tertentu, yang ingin membungkam kebebasan berbicara,” ungkap (SMT.Situmorang,SH)

“Peran Dewan Pers sebagai pengawas kode etik jurnalistik, juga dipertanyakan ketika lembaga ini mulai mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada operasional perusahaan media. Jika dibiarkan, langkah ini dapat berujung pada pembatasan ruang gerak media independen.” dengan tegas pria asal Medan yang akrab di panggil SMT.

UNTUK LANGKAH SIKAP, KEBEBASAN PERS DAN DEMOKRASI TERGUGAT ANCAMAN TAJAM JADINYA :

Dari sejak reformasi 1998, fungsi pers telah menjadi bagian dari kekuatan demokrasi di Indonesia. Namun intervensi berlebihan seperti yang dilakukan oleh Dewan Pers saat ini, dapat mengancam pencapaian tersebut. Beberapa organisasi pers bahkan mulai mempertimbangkan upaya hukum untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, ujarnya ( SMT ).

“Jika ini tetap dibiarkan dan berkelanjutan, bisa menjadi bencana buruk bagi kebebasan pers di masa depan. Kita harus mengingat bahwa pers yang bebas untuk pilar utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta lembaga lainnya, tambahkannya (SMT).

LANGKAH SIKAP DAN TRANSPARAN MENGEMBALIKAN FUNGSI KE HAK JULUR SEBENARNYA :

Menyikapi situasi saat ini, berbagai pihak mendesak agar Dewan Pers kembali kepada fungsi awalnya sesuai dengan. "Pasal 15 UU Pers, yaitu menjaga independensi dan profesionalisme pers tanpa mencampuri kebijakan internal media".

SMT.Situmorang, SH. memaparkan untuk pemahaman selain itu, dan ada dugaan dorongan agar revisi terhadap regulasi terkait dilakukan untuk memperjelas batasan kewenangan Dewan Pers, guna memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat membahayakan kebebasan pers di Indonesia, pungkasnya (Smt)

“Kebebasan pers bukan sekadar hak bagi media, tetapi juga hak bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bebas dari tekanan dan intervensi. Jika kebebasan pers terkikis, maka demokrasi pun terancam.” tutupnya (SMT.Situmorang,SH) 

Rdks ( Tim Lip khs krlp Nasional S2 )

Read More

Wakil Walikota Pematangsiantar, Sidak ke Camat Sitalasari dan Disdik.

PEMATANGSIANTAR, //sindo7.id - Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah satuan kerja, Kamis (13/03/2025) pagi. Herlina mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Kantor Camat Siantar Sitalasari, dan Kantor Camat Siantar Barat.

Herlina tiba di Kantor Disdik didampingi Kepala Inspektorat Kota Pematangsiantar Herri Oktarizal SH dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Timbul Hamonangan Simanjuntak SAP MSP. Di kantor tersebut, Herlina disambut Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Hamdani Lubis SH, Sekretaris Simon Tarigan SPd MM dan jajaran.

Di kantor yang berada di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat itu, Herlina mengatakan ia datang melakukan sidak atas arahan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn. Herlina memeriksa kehadiran para pegawai. Bahkan Herlina membawa catatan absensi pegawai untuk dilaporkan ke Wesly. 

Kepada para pegawai, Herlina berpesan untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan. Sehingga Disdik bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Pematangsiantar.

“Kita ingin meningkatkan Pendidikan di Kota Pematangsiantar, sejalan dengan visi Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Itu harus dimulai dari Dinas Pendidikan,” sebut Herlina.

Dari Kantor Disdik, Herlina dan rombongan menuju Kantor Camat Siantar Sitalasari di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa. Di kantor tersebut, Herlina disambut Camat Siantar Sitalasari Syahrul Ramadhan Pane SH dan jajaran. 

Terakhir, Herlina ke Kantor Camat Siantar Barat di Jalan Bangau Ujung Kelurahan Sipinggol-pinggol. Camat Siantar Barat Herwan AR Saragih SH dan jajaran menyambut kedatangan Herlina.

Di dua kantor camat tersebut, Herlina juga menekankan kehadiran para pegawai. Selain itu, kepada para camat, Herlina mengingatkan untuk memperhatikan kebersihan lingkungan di seluruh kecamatan.

“Jangan sampai ada sampah berserakan. Lingkungan harus bersih dan indah,” kata Herlina. 

Rdks ( Tim Lip krlp Sumut P2TUM )

Read More

Pemerintah Pusat Siapkan Strategi, Pengolahan Sampah Jadi Prioritas Saat ini.

 

JAKARTA, //sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, guna membahas solusi komprehensif dalam penanganan dan pengelolaan sampah secara nasional. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa permasalahan sampah yang masih dihadapi di berbagai wilayah ini menjadi perhatian dan prioritas dari Presiden.

“Tentu kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak sekali yang sudah mengeluhkan permasalahan ini dan tentu kita tidak boleh diam,Rabu (12/3/2025)” ucapnya.

Menurut AHY, rapat ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menangani permasalahan sampah yang makin kompleks. Pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menangani persoalan sampah menjadi hal yang penting, salah satunya dengan meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sejak dini di sekolah.

“Tentunya kita harus menghadirkan kesadaran dan kepedulian secara nasional. Pertama itu yang harus dibangun. Oleh karenanya pendidikan, sosialisasi termasuk di sekolah-sekolah kita dari mulai kecil sampai dengan dewasa harus ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah itu sendiri,” lanjutnya.

Selain membangun kesadaran masyarakat, pemerintah juga akan fokus pada penerapan teknologi dan penguatan infrastruktur dalam menangani sampah dari hulu hingga hilir. AHY menyoroti kondisi sejumlah tempat pembuangan sampah yang sudah penuh serta dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Disinilah harus hadir beberapa terobosan termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial dan semua yang memproduksi sampah,” jelas AHY.

Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, AHY berharap pengelolaan sampah dapat ditangani dengan baik mulai dari tempat pembuangan sampah terpadu (TSPT) hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Sampah diharapkan bisa dihancurkan kemudian juga sebagian bisa ditimbun, tetapi selebihnya benar-benar kita fokus pada recycle, dikembalikan kepada produser untuk bisa diproduksi komunitas tertentu, tapi juga pembakaran tadi bisa kemudian diubah menjadi listrik,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, AHY mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan satuan tugas percepatan pengelolaan sampah nasional yang akan berfokus pada infrastruktur serta penerapan kebijakan berbasis teknologi. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini secara terintegrasi.

“Kita ingin menghadirkan kebijakan yang komprehensif terintegrasi. Yang menjadi ujung tombak sebetulnya pada pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat akan hadir dengan kebijakan dan bersama-sama,” ungkap AHY.

Sebagai bagian dari upaya nasional, AHY menyebut bahwa pemerintah juga akan menghadirkan gerakan nasional Indonesia bersih dari sampah. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan.

“Sekali lagi bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa terus kita bangun bersama-sama,” tandasnya.

Rdks ( Tim Lip krlp nsl hms istn S2)

Read More

Gubernur Sumatera Utara Kunker Ke Nias Utara, Memberikan Solusi Pelayanan Kesehatan Di RSUD Tafaeri.

NIAS UTARA, //sindo7.id  - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Nias Utara dan langsung memberikan solusi terkait permasalahan kesehatan di daerah ini. Ia memfokuskan fasilitas pendukung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tafaeri, Nias Utara.

Solusi pertama yang Ia berikan adalah pembangunan jalan di Nias Utara. Dengan jalan yang baik, akses menuju atau dari RSUD Tafaeri menjadi mudah bagi pasien. 

“Saya sudah melewati jalan menuju ke mari, Pak Direktur Rumah Sakit juga bilang tadi yang mau ke Rumah Sakit, yang tadinya panas demamnya 37,6 derajat, begitu lewat jalan ini jadi 38 derajat, karena itu akses ke rumah sakit ini sangat perlu diperbaiki,” kata Bobby Nasution saat bertemu dengan para tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Tafaeri, Nias Utara, Senin (10/3/2025).

Bobby Nasution juga diberitahu banyak ibu hamil yang mengalami pendaharan saat dibawa ke rumah sakit tersebut, lantaran jalan yang rusak. Untuk itu, perbaikan jalan di Nias Utara menjadi sangat penting baginya.

Ia juga menjawab permasalahan Bupati Nias Utara mengenai ketersediaan dokter di daerahnya. Bobby Nasution pun akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkoordinasi dan berdiskusi dengan universitas yang ada di Sumut, atau lainnya mengenai kemungkinan pemberian beasiswa kedokteran. 

Bahkan Bobby Nasution juga menawarkan mobil yang ada di rumah dinasnya untuk dijadikan ambulans. Hal itu dilakukannya untuk menambah jumlah ambulans yang ada di Nias Utara.

Selain mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tafaeri, Nias Utara, sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution juga meninjau Jembatan Oyo yang rusak diterjang banjir di Nias Barat, meninjau jalan rusak di ruas Jalan Gunungsitoli - Nias Utara, dan sekolah SMKN 1 Gido, Nias. 

Rdks ( Tim Lip krlp Nias Utara W2 )

Read More

Pemerintah Pusat Mengeluarkan Kebijakan, Menjelang Liburan IdulFitri dan Hari Raya Nyepi.

JAKARTA, //sindo7.id - Dalam kurun waktu 11 hari selama bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat menjelang liburan Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. Antara lain:

 

1. Penurunan harga tiket pesawat dalam negeri, setidaknya 13-14% selama 2 minggu. 

2. Penurunan tarif jalan tol dan transportasi selama mudik lebaran.

3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. 

4. Pemberian Bonus Hari Raya untuk pengemudi dan kurir online, yang baru diumumkan kemarin. 

Hari ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. 

 

THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), prajurit TNI dan anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan, dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. 

 

THR akan dibayarkan dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri, atau mulai dicairkan pada Senin, 17 Maret 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

 

Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran nantinya.

Rdks ( Tim Lip khs Hms istn S2 JKT )

Read More

Panglima TNI Tegaskan, Untuk Anggota TNI yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Mundur Atau Pensiun Dini.

JAKARTA, //sindo7.id - Untuk menanggapi pertanyaan publik, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa setiap prajurit yang menduduki jabatan sipil, harus melalui ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses pengalihan status prajurit TNI ke jabatan sipil di luar struktur TNI, pernyataan tersebut disampaikan di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam keterangannya, Panglima TNI menyampaikan penekanan bahwa Prajurit TNI yang berdinas di Kementerian/Lembaga lain diluar ketetapan pasal 47 ayat 2,  UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, maka harus pensiun dini/mengundurkan diri, "TNI aktif yang berdinas di Kementerian/Lembaga lain, harus mengundurkan diri/pensiun dini dari dinas aktif", ungkap Panglima TNI Senin (10/3/25)

Prajurit yang menempati jabatan sipil di luar struktur TNI harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini dari dinas militer. Hal ini menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan peran prajurit TNI.

Prajurit yang mengajukan pengunduran diri akan menjalani proses administrasi yang seluruhnya berada di bawah kewenangan pimpinan TNI. Setelah proses pengunduran diri disetujui, maka yang bersangkutan secara resmi berstatus sebagai warga sipil dan tidak lagi memiliki keterikatan dengan tugas, kewajiban, maupun aturan yang berlaku di lingkungan militer.

Dengan penegasan Panglima TNI ini diharapkan  tidak ada lagi keraguan atau kesalahpahaman dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur transisi prajurit TNI ke jabatan sipil. Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah kepatuhan terhadap aturan, profesionalisme, dan integritas institusi TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.

Rdks (Tim Lip krlp jkt Hms Bhrd Pusp)

Read More

Oknum Penyidik YS Dilaporkan Ke Propam Polda Riau, Diduga Langgar Kode Etik

PEKANBARU, //Sindo7.id - Oknum anggota kepolisian berinisial YS resmi dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau berdasarkan Surat Pengaduan Propam nomor: SPSP2/17/III/2025/Propam tertanggal 7 Maret tahun 2025. YS merupakan penyidik polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dengan pangkat Bripka.

Jetro Sitorus, SH melaporkan oknum penyidik YS atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani perkara penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Ms berdasarkan laporan polisi nomor: STTLP/B/483/XII/2023/SPKT/POLDA RIAU tertanggal 4 Desember 2023.

Ketika dikonfirmasi, Jetro Sitorus, SH menyampaikan kepada wartawan, “Benar kita hari ini melaporkan seorang oknum polisi (penyidik) yang berinisial YS ke Propam Polda Riau atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani perkara kita terkait laporan tempo hari yang saya buat di Polda Riau”, jelasnya. Jumat, 7 Maret 2025.

Dijelaskan Jetro Sitorus, “Berdasarkan informasi dari klien kami secara langsung maupun tertuang dalam surat pernyataan. Bahwa, yang pertama, klien kami disuruh oknum penyidik menandatangani surat pencabutan kuasa dari kami sebagai pengacara. Lalu yang kedua, dari pernyataan klien kami, penyidik ini diduga meminta sejumlah uang dari klien kami, yang pertama katanya Rp50 Juta, dan klien kami tidak mengirimnya, sehingga besoknya tetap diminta uang sebesar Rp30 Juta dan diarahkan ke rekening istri dari oknum penyidik YS”, ungkap Jetro Sitorus kepada wartawan.

Ditegaskan Jetro Sitorus, “Atas dasar itulah kami menilai adanya dugaan ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani perkara. Masa seorang penyidik bisa melampaui wewenang yang dimilikinya. Dalam arti, tidak ada ranahnya penyidik untuk mengarahkan, menyuruh menandatangani pencabutan kuasa dari pengacaranya, apalagi meminta sejumlah uang”, ungkap Jetro Sitorus, SH.

Dilain pihak, ketika dikonfirmasi, melalui panggilan maupun pesan singkat WhatsApp (WA), hingga berita ini ditayangkan, oknum penyidik YS tidak memberikan tanggapan maupun jawaban meskipun pesan singkat tersebut centang dua. Senin (10/3/2025)

Untuk diketahui bersama, banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi ditubuh internal Polri nampaknya bukan hanya isapan jempol belaka. 

Kapolri menyampaikan, "Pada tahun 2024 Polri telah mengeluarkan 3.014 putusan sidang disiplin berupa 1.070 Patsus, 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi, dan 260 putusan lainnya. Selain itu, Polri juga telah mengeluarkan 4.572 putusan KEPP berupa 525 Demosi, 414 PTDH, 325 pembinaan, 127 penundaan pangkat, 98 penundaan pendidikan, dan 3.083 putusan lainnya," paparnya pada konferensi pers akhir tahun di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

Rdks ( Tim lip korlp Riau Rls)

Read More

Walikota Pematang Siantar, kunjungi Terminal Tanjung Pinggir dan Arahkan Segera Dioperasikan.

PEMATANGSIANTAR, //sindo7.id - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menekankan agar Terminal Tipe A Tanjung Pinggir segera dioperasikan. Kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta fokus sesuai kewenangannya dalam rangka pengoperasian terminal tersebut. 

Penekanan tersebut disampaikan Wesly didampingi Wakil Wali Kota Herlina saat mengunjungi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, Sabtu (08/03/2025) usai meninjau pembenahan Stadion Sang Naualuh.

Tiba di terminal, Wesly bersama Herlina didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSI langsung meninjau kondisi terminal. Wesly sempat berbincang dengan petugas yang sedang bekerja di terminal tersebut. Wesly juga menanyakan situasi terminal setiap harinya.

Usai kunjungan, Wesly menekankan agar Terminal Tipe A Tanjung Pinggir segera dioperasikan. Untuk itu para OPD terkait diminta fokus dalam rangka pengoperasian terminal sesuai kewenangannya.

Sarana dan prasarana pendukung Terminal Tanjung Pinggir juga menjadi atensi Wesly, termasuk jalan masuk menuju terminal. 

Wesly meminta agar jalan tersebut segera diperbaiki. Sehingga bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang masuk ke terminal dapat tiba dengan nyaman dan tidak terkendala.

Sembari meninggalkan lokasi Terminal Tanjung Pinggir, Wesly bersama Herlina sempat meninjau lokasi jalan masuk terminal yang tergenang air. Dalam hal ini, Wesly menekankan kepada OPD terkait agar perbaikan jalan tersebut segera dilakukan, tutupnya.

Rdks (Tim Lip krlp Sumut P2TUM)

Read More

Warga Kelurahan Bahsorma Panen Tumpukan Sampah Berikut Jutaan Lalat, Dan Keluhkan Kenerja Petugas Dinas Kebersihan Pemkot Siantar.

 

PEMATANGSIANTAR, //sindo7.id - Warga Kelurahan Bahsorma terasa di anak tirikan oleh petugas dinas kebersihan, semakin terasa pahitnya. Sejak mendekati waktu transisi pergantian Walikota Pematang Siantar, dan berkelanjutan kepedihan itu terhantar kepada Walikota baru masih berkelanjutan. Belum terasa terobati yang kami rasakan selaku warga kelurahan Bahsorma, khususnya rukun warga Pisang kipas, dari kecamatan Sitalasari Kotamadya Pematangsiantar. Turut menyoroti dan buat rasa kesal atas kenerja petugas dinas kebersihanny saat ini.

Pasalnya di lokasi Sentral bank  sampah tetap sepertinys lokasi TPA bayangan aja, jarang petugas dinas kebersihan lakukan pengangkutan sampah, tutur kata dari tokoh masyarakat ( stmr ) kepada wartawan media Sindo7, Sabtu (08/03/2025).

Senada dari perwakilan warga, atas prilaku Petugas Dinas Kebersihan. kami selaku warga RW pisang kipas jadi panen lalat dan aroma busuk, berikut tumpukan sampah sudah jadi wisata panorama baru diruas jalan dengan menghiasi banyaknya ceceran sampah, tambahkannya.

Dan menurut dari salah satu ibu, yang dekat kediamannya dengan tempat sentral sampah, sudah jarang sekali berhenti mobil pengangkut sampah ke areal ini. Sementara petugas dinas kebersihan dinamakan sebagai Lisa ( Lihat Sampah Ambil ) dan seiring berjalannya pergantian Walikota jadi berobah nama juga, pemahaman kita warga saat ini, jadi lihat sampah Abaikan, tetap jadi korban rasa aroma tidak sedap itu saya. Dikarenakan terdekat dengan lokasi Sentral tempat sampah ini, ungkapnya.

Ditempat terpisah, sebelum kutipan berita ini di sampaikan ke meja redaksi, terlebih dahulu wartawan Sindo7 antarkan keluhan warga kelurahan bahsorma, kepihak jajaran pemerintahannya, dan sekaligus konfermasi dan berlanjut kekediaman Ketua wilayah rukun warga Pisang kipas, (bpk,S.Manik Ketua RW). menuturkan bahwa merasa kesal juga atas kejadian tersebut, dan sudah berulangkali buat permohonan agar sampah di sentral bank sampah rutinitas di angkut agar jangan sampai berserakan di bahu jalan tersebut, kepihak petugas dinas kebersihan, tapi hasilnya tetap terabaikan aja sampai hari ini, pungkasnya.

Sementara uang iuran bulanan untuk sampah dari warga tetap harus bayar di setiap temu bulan berjalan, dimana saya selaku warga yang di tuakan jadi korban buah bibir warga saat ini  prihal sampah tersebut, tutupnya.

Rdks (Tim liputan krlp P2TUM)

Read More

Untuk Putuskan Mata Rantai Kemiskinan, Presiden Prabowo Akan Membentuk Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA, //sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, yang membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

“Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” tegas Tito.

Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

“Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelasnya.

Mendagri Tito juga menambahkan bahwa koperasi desa ini akan hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum. “Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum,” tegasnya.

Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan adalah melalui pembiayaan dari Bank Himbara, yang diperkirakan akan memberikan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

Tito juga mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas ini. Hal tersebut untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.

“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.

Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini juga diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.

Rdks (Tim Lip khs S2 Hms ISTN)

Read More

Warga Kelurahan Gurilla Di Resahkan Bekas Galian Pembangunan Drainase, Khususnya Pengguna Jalan.

PEMATANGSIANTAR, //sindo7.id - Dari pihak warga Gurilla sangat menyayangkan atas kejadian ini, Pasalnya pihak dari pemegang tender  CV. OPN UNGGUL. Sudah Menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal,17 Oktober di tahun 2024 lalu, namun tetap bekas galiannya masih bertumpuk di ruas jalan akses kelurahan Gurilla,tegas salah satu ibu dari warga Gurilla, Jumat (07/03/2024)

Atas kejadian ini, pihak warga Gurilla menilai bahwa Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase, hasil hunjukan (Penerima SPK) dari Pemerintah. melalui Anggaran Daerah Kotamadya Pematangsiantar, sepertinya ada cerminkan dari kontraktornya etika abaikan  keselamatan pengguna akses jalan ini, ucap seorang warga.

Senada, dimana posisi badan jalan sudah  semakin sempit jelas tidak dapat digunakan  seluruh permukaan jalan Sementara Mobil Proyek Pembangunan Tol dan Kendaraan  Lainnya Juga Memakai akses jalan ini, dan kita selaku warga sangat dirugikan atas kejadian ini terlebih iklim belakangan ini, lebih sering hujan sejak memasuki bulan puasa pungkasnya.

Menurut pantauan dari kordinator Liputan Sindo7 kota Pematang Siantar  (E.P.Situmorang,SH) sangat Prihatin atas perbuatan pihak Kontraktor Pembangunan Drainase, tidak peduli terhadap kenyamanan pengguna di akses jalan kelurahan Gurilla, terlebih sudah ada beberapa bulan di selesaikan, tapi bekas galiannya masih tertumpuk di badan jalan.

Ditempat terpisah, sebelum kutipan berita ini disampaikan kemeja Redaksi Sindo7 dari pihak kordinator Liputan Sindo7, Lakukan kunjungan kekantor kelurahan Gurilla lakukan konfirmasi kepihak pejabat kelurahan dan hasil lanjutannya lewat jawaban ibu lurah Gurilla tidak paham dan tidak tau ada proyek pembangunan Drainase tersebut, ( Ibu lurah Gurilla ).

Rdks ( Tim Lip khs krlp Sumut P2TUM )

Read More

WAPRES RI Tinjau Langsung Korban Banjir Di Bekasi, Dan Cek distribusi Logistik Memastikan Berjalan Dengan Optimal Sesuai Kebutuhan Pengungsi.

JAKARTA, //sindo7.id - Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi tempat pengungsian di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB Kota Bekasi sekaligus meninjau lokasi banjir di Perum Pondok Gede Permai (PGP), Jatirasa, Jatiasih, Bekasi (5/3). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3) lalu. Dalam ratas tersebut, Presiden menegaskan agar aksi tanggap banjir berfokus pada dua klaster yakni logistik dan lokasi penampungan. 

Didampingi Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas M. Syafii, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wapres langsung mengunjungi sekaligus menanyakan keadaan dan kondisi para pengungsi. Wapres menekankan bahwa selain evakuasi warga yang menjadi prioritas utama, distribusi logistik, obat-obatan, dan pengoperasian dapur umum harus dipastikan berjalan optimal. 

Selain itu, Wapres juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menangani dampak banjir. Ia meminta agar pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga terkait terus bersinergi dalam menyalurkan bantuan serta memastikan tempat pengungsian aman dan layak huni. 

Rdks ( Tim Lip khs krlp jkb S2 )

Read More

Presiden - RI Pimpin Rapat Terbatas di Istana Negara, Dengan Agenda Fokus Pada Pendidikan Hingga Ekonomi Desa.

JAKARTA, //sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara membahas sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dalam keterangannya usai mengikuti kegiatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Salah satu program utama yang menjadi perhatian yakni pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan.

“Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok, sarana prasarana untuk belajar begitu,” ucap Bima Arya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pada kesempatan terpisah, mengatakan bahwa Presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya, Presiden Prabowo mendorong agar pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pembukaan sekolah rakyat utamanya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat segera terlaksana.

“Tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut. Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem,” jelasnya.

“Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya insyaallah mulai dari SD, SMP maupun SMK,” tambah Mensos.

Selain bidang pendidikan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyampaikan rencana pendirian 70 ribu koperasi desa yang akan berfungsi sebagai outlet sembako, obat-obatan, dan klinik kesehatan. “Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu Rp1 miliar 1 desa, sekarang 1 desa itu bisa Rp7 miliar. Ada dana dari Rp1 miliar dan MBG itu Rp6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang,” ucap Wamendagri.

Kepala Negara turut menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintah harus berjalan tanpa keraguan. Kritik yang ada merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Selasa ( 04/03/2025 ).

“Kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada. Tetapi kita semua sudah on the track lah kira-kira oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Di samping itu, Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku.

“Beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang, oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, sudah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, sehingga begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan, kesehatan,” imbuhnya.

Rapat terbatas pada hari ini juga menjadi momentum penguatan kerja sama jajaran kabinet Merah Putih. Presiden pun terus memotivasi jajarannya untuk fokus pada pencapaian dan memastikan bahwa program prioritas berjalan sesuai rencana.

“Konsolidasi tiada henti menurut kami, konsolidasi tiada henti. Kalau dibilang ada pesan khusus ya tidak juga. Tapi ini cara beliau membangun kebersamaan tadi dan bahkan beliau berkeliling, menyelami semua orang yang ada, setiap meja beliau datang,” tandas Bima Arya.

Rdks (Tim Lip khs Hms istn skb)

Read More