Hercules Akhirnya Bisa Dipenjara?Kapolda Metro Sebut Omongan 'Jenderal Ompong' Bisa Masuk Pasal Penghinaan.

JAKARTA//Sindo7.id - Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah melontarkan sejumlah pernyataan yang memicu kontroversi, khususnya terkait purnawirawan TNI.

Salah satu pernyataan itu ditujukan kepada Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, di mana Hercules menyebutnya sebagai "jenderal ompong".

Ucapan tersebut merupakan reaksi Hercules terhadap pernyataan Rodon yang sebelumnya menyatakan keinginannya untuk memberantas organisasi masyarakat.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian tengah mendiskusikan apakah pernyataan Hercules bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

"Sejak sebelum adanya laporan, kami sudah membahas apakah pernyataan seperti yang disampaikan Hercules ini dapat termasuk dalam penghinaan atau pencemaran nama baik secara lisan terhadap sosok-sosok yang selama ini dihormati," ujar Karyoto.

Ia menambahkan, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas ucapan tersebut, maka mereka dipersilakan untuk melapor ke polisi.

Karyoto menegaskan bahwa kepolisian akan segera menindaklanjuti jika memang ada laporan resmi yang masuk.

Di sisi lain, Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay menilai bahwa pernyataan dari sosok yang dikenal sebagai mantan preman itu sudah masuk ke ranah hukum, belum lama ini ( 9/5/2025 ).

“Sudah jelas, ini adalah persoalan hukum. Saya sebagai anggota TNI aktif tentu akan bertindak jika menyangkut prajurit saya. Apa yang tadi disampaikan Kapolda memang sudah masuk ranah hukum,” katanya.

Sebelumnya, publik dihebohkan oleh pernyataan Hercules yang menyebut Rodon Pedrason sebagai "jenderal ompong".

Ucapan tersebut dilontarkan Ketum GRIB Jaya setelah merasa tersinggung dengan pernyataan Rodon yang menyinggung soal pemberantasan ormas.

“Kalau saat masih aktif saja beliau tidak berani bilang ‘tumpas’, sekarang sudah pensiun, gigi pun ompong, berani bilang ‘tumpas’. Mau gigit pakai apa?” ujar pria yang dulu dikenal menguasai kawasan Tanah Abang. 

Rdks/Tim kbr-dki.

Read More

Jadi Sorotan Warga, Galian C Ilegal Semakin Menjamur dan HKI Bungkam,SPR Sebut Ini Adalah Dugaan Jaringan Mafia Terorganisir.

PEKANBARU//Sindo7.id - Diduga Kuat Lokasi Tambang Ilegal tanah urug (Galian C) Samping SPBU Muara Fajar di Jalan Taman Buah, RT01/RW07, Kel. Muara Fajar Timur , Kec. Rumbai Barat, Exploitasi lahan Kuari secara membabi buta bekas penambangan dimana-mana. terlihat Satu Unit Alat Berat Excavator dan Dozer sedang beroperasi Loading tanah Urug ke armada transportasi Dump truck tronton, (09/05/2025).

Berdasarkan Informasi dan Penelusuran awak media Galian C tersebut Diduga pemilik lahan Atas Nama Parlin, pengelola Kuari An. Kasmiadi dan Robi. Aktivitas Galian ini sudah berlangsung sekitar 5 (lima) hari, diduga kuat galian C tidak memiliki izin resmi.

Penelusuran Tim awak media, Mobil angkutan tronton membawa tanah tersebut kelokasi penimbunan Infrastruktur Jalan TOL Pekanbaru - Rengat, tepatnya di jalan LKMD Palas.

Maraknya praktik ilegal galian C oleh mafia yang beroperasi tanpa izin resmi semakin mengkhawatirkan. Meskipun Pemerintah telah berupaya mengeluarkan Regulasi dan Penegakan Hukum, banyak pihak menilai bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) masih lemah dalam menindak Mafia Galian C yang merusak lingkungan dan mengancam kesejahteraan masyarakat. 

Menanggapi situasi ini, SPR melontarkan kritik pedas terhadap efektivitas penegakan hukum yang saat ini diterapkan. "Kita masih melihat banyaknya aktivitas galian C ilegal, namun kasus-kasus ini jarang sekali berujung pada penangkapan dan sanksi yang tegas bagi pelakunya," ungkap Randi Ketua Sinergi Pemuda Riau, (09/05/2025).

Dalam banyak kasus, Mafia Galian C sering kali terorganisir dan memiliki jaringan yang kuat, sehingga mempersulit aparat untuk melakukan tindakan. Menurut investigasi yang dilakukan oleh SPR, banyak dari mereka yang beroperasi dengan melibatkan Oknum Aparat Penegak Hukum untuk melindungi praktik ilegal tersebut. "Ini adalah masalah sistemik. Jika aparat penegak hukum tidak berkomitmen untuk menindak tegas, maka mafia akan terus beroperasi," kata Randi. 

Sementara itu, dampak dari galian C ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat semakin meresahkan. Aktivitas ini dikenal menyebabkan kerusakan Lingkungan yang merugikan kehidupan sehari-hari masyarakat. "Masyarakat di sekitar lokasi Galian C sering kali menjadi korban dan kesehatan mereka terancam akibat debu yang dihasilkan, belum lagi jalan rusak akibat dari mobil besar yang lalu lalang." ungkap (DS), seorang warga yang terkena dampak. 

Dari sisi Pemerintah, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh APH dinilai belum memadai. "Kami sudah berupaya mendesak Pemerintah menangani kasus Mafia Galian C, Disini bukan Masyarakat saja yang jadi korban Pemerintah di rugikan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hilang, belum lagi memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas Transportasi Tambang tersebut. Belum ada keseriusan Pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan ini, wajar saya kami menduga ada Oknum yang Terlibat " tambah Randi. 

SPR juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat. 

Isu ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, dan aktor-aktor terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan galian C ilegal demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Saat awak media mencoba konfirmasi melalui no WhatsApp kepada bapak Andit Pihak HKI ,Namun sangat di sayangkan Hingga di Terbitkan Berita Belum da jawaban dari yang bersangkutan. 

Rdks/Tim krlip Riau (TNB)

Read More

11 Guru Tewas di Purworejo Tragedi Transportasi dan Kritik untuk Pemerintah, Keselamatan di Titik Nol.

PURWOREJO//Sindo7.id - Tragedi memilukan terjadi di ruas Jalan Provinsi Magelang–Purworejo, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (7/5/2025).

Kecelakaan melibatkan sebuah dump truk dan bus 3/4 yang mengangkut rombongan guru TK dan SD Tahfidz Qur’an As Syafiiyah, Kabupaten Magelang.

Sebanyak 11 penumpang tewas di tempat, sementara sejumlah lainnya luka berat.

Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Dugaan awal menyebut rem dump truk blong saat melaju di jalanan menurun.

Tak terkendali, truk menabrak bus dan sebuah rumah warga. Selain 11 korban jiwa, enam orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk sopir truk dan penghuni rumah yang tertabrak.

Seluruh korban segera dilarikan ke RSUD R.A.A. Tjokronegoro, Purworejo. Polisi masih melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban, baik yang tewas maupun yang luka-luka.

Tangis dan Doa dari Sekolah

Rombongan bus nahas itu diketahui membawa para guru TK dan SD Tahfidz Qur’an As Syafiiyah yang tengah dalam perjalanan takziah ke keluarga kepala sekolah mereka. 

Seusai kabar duka menyebar, suasana haru menyelimuti sekolah. Doa bersama dilakukan oleh murid dan pengurus, sebagian menangis dalam keheningan.

Bhineke Giandika, anggota komite sekolah, mengungkapkan bahwa keberangkatan guru-guru itu telah direncanakan dalam beberapa kloter.

Ia mengaku awalnya hanya mendengar kabar kecelakaan dari grup WhatsApp, dan baru menyadari skala tragedi setelah muncul informasi salat jenazah di sekolah.

Korban Tewas dan Luka-Luka

Daftar Nama korban meninggal dunia yang telah diidentifikasi:

1.Ayu Salwa Naziatun

2.Siti Nur Rodiyah

3.Aulia Anggi Praktiwi

4.Finna Mukarromah

5.Divya Kreswinnanda

6.Suvita

7.Naely Nur Sa’diyah

8.Naqi Umi Rohmah

9.Hesti Nurngaini Rahayu

10.Nely Suraya

11.Mila Mudianawati

Sementara dua lainnya yang turut menjadi korban luka adalah Isna Hayati dan Melani Septiani Putri.

Saksi Mata dan Lokasi Rawan

Iskandar, warga sekitar, menyebut bahwa lokasi kejadian memang dikenal rawan kecelakaan. “Sudah sering kejadian di situ. Jalannya turunan tajam,” ujarnya.

Ia juga membenarkan bahwa korban tewas adalah penumpang bus, sementara penghuni rumah yang tertabrak mengalami luka-luka.

Kritik untuk Pemerintah: Keselamatan di Titik Nol

Tragedi ini membuka kembali kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah soal keselamatan transportasi. 

Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, pemangkasan anggaran keselamatan oleh Kementerian Perhubungan sangat membahayakan nyawa publik.

Ia menyoroti dua kejadian beruntun: kecelakaan bus ALS di Padang Panjang (12 tewas) dan kecelakaan di Purworejo ini.

“Pemotongan anggaran untuk keselamatan akan memperbanyak korban. Pemerintah jangan tutupi masalah ini,” tegas Djoko.

Menurutnya, sejak dihentikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan dan program Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), pengawasan terhadap angkutan umum nyaris tak berjalan.

Tanpa dana, tidak ada pembinaan, pengawasan, ataupun evaluasi sistem keselamatan.

KNKT: Indonesia Darurat Transportasi

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebut 84% penyebab kecelakaan adalah kelelahan sopir dan kegagalan sistem rem.

Kondisi kerja pengemudi bus dan truk di Indonesia disebut sangat buruk minim waktu istirahat, tanpa regulasi perlindungan, dan tanpa standar kesehatan yang memadai.

KNKT juga mencatat bahwa kecelakaan lalu lintas terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 tercatat 150.491 kecelakaan, dan meskipun 2024 sedikit menurun menjadi 145.599, tingkat fatalitas tetap tinggi.

Desakan untuk Menteri Perhubungan

Djoko menyerukan agar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi segera memulihkan anggaran keselamatan. Ia juga mendorong Direktorat Keselamatan Transportasi Darat untuk diaktifkan kembali. 

“Keselamatan tak bisa ditawar. Jangan jadikan nyawa warga sebagai angka statistik semata,” ujarnya.

Tragedi Purworejo ini menjadi pengingat keras bahwa keselamatan transportasi darat bukan sekadar soal teknis kendaraan, melainkan cermin dari keseriusan negara melindungi warganya.

Bila anggaran terus dipangkas, siapa yang bisa menjamin bahwa tragedi serupa tak akan kembali terulang.

Rdks/Tim krlip Nsl

Read More

Kapolda Sumut Melayat ke Rumah Duka Korban Tawuran di Belawan, Sampaikan Belasungkawa Mendalam.

 

MEDAN,//Sindo7.id - Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga almarhum MS, remaja yang meninggal dunia diduga akibat luka tembak saat insiden tawuran di wilayah Belawan. 

Di tengah duka mendalam keluarga, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., hadir secara langsung untuk menyampaikan belasungkawa dan dukungan moril kepada orang tua korban.

Didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumut, Irjen Whisnu tiba di rumah duka yang berlokasi di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Lingkungan II, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Senin (5/5/2025). Dalam suasana yang penuh keprihatinan, Kapolda menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian almarhum.

“Saya atas nama pribadi, keluarga besar Polda Sumatera Utara, menyampaikan turut berdukacita yang sebesar-besarnya atas wafatnya adek kita yang terkena peluru. Kami memahami kesedihan yang dialami keluarga, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketabahan,” ucap Kapolda dengan penuh empati.

Kapolda juga menyempatkan diri berbincang dengan keluarga, mendengarkan penuturan mereka secara langsung, serta menegaskan bahwa pihaknya akan menangani insiden ini secara terbuka, profesional, dan humanis. 

Kehadiran jenderal bintang dua ini di rumah duka diharapkan menjadi penyejuk hati bagi keluarga korban serta masyarakat sekitar. 

Kapolda juga menyampaikan bahwa jajaran kepolisian di Sumut tidak akan membiarkan situasi konflik meluas, dan terus mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional.

“Kami tidak ingin ada lagi korban jiwa, baik dari masyarakat maupun petugas. Tawuran bukan budaya kita. Kami terus berupaya menjaga keamanan, namun juga akan mengevaluasi secara menyeluruh agar hal seperti ini tidak kembali terjadi,” tutup Kapolda.

Masyarakat yang hadir turut menyambut positif langkah Kapolda Sumut yang hadir langsung ke tengah keluarga korban.

Rdks/Kbr Mdn ( Thg Tim )

Read More

Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Mangihut Rajagukguk, (DPRD - BATAM) Terus menerus Menjadi Sorotan Masyarakat Kepri.

BATAM,//Sindo7.id - Dugaan kasus penggelapan dan penipuan dalam jual beli pasir hasil pengerukan (dredging) yang menyeret nama Anggota DPRD Batam dari Fraksi PDI Perjuangan, Mangihut Rajagukguk, terus menjadi sorotan. 

Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam telah menerima laporan resmi dari pelapor melalui kuasa hukumnya dan kini tengah mendalami kasus tersebut. Tak hanya kuasa hukum pelapor, masyarakat yang mengatasnamakan sebagai penjaga marwah partai juga sudah melayangkan laporan beberapa hari sebelumnya.  

Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyampaikan bahwa pimpinan dewan telah mengetahui adanya polemik tersebut, awalnya melalui pemberitaan dari media. Kamaluddin menyatakan bahwa langkah pimpinan akan bergantung sepenuhnya pada hasil kajian resmi dari BK.

"Informasi awal kami dapat dari media. Setelah itu, pelapor juga telah menyampaikan surat resmi melalui pengacaranya ke BK," kata Kamaluddin, Senin (5/5/2025). 

Kami belum tahu duduk persoalan secara lengkap. Jika hasil dari BK sudah ada, baru bisa kami simpulkan apakah ada pelanggaran etik atau tidak," tegasnya.

Kamaluddin juga menegaskan bahwa pimpinan DPRD akan bersikap objektif dan menunggu proses internal berjalan sesuai aturan. Ia meminta publik untuk bersabar menantikan kejelasan hasil pemeriksaan dari BK.

Sementara itu, pada Minggu (4/5/2025) sore, Mangihut Rajagukguk memenuhi panggilan klarifikasi kedua dari DPC PDI Perjuangan Batam. Pemeriksaan tertutup itu berlangsung di Kantor DPC sekitar pukul 15.300 WIB dan baru selesai pada malam hari. Pemeriksaan terhadap kader baru partai moncong putih itu berjalan 3 jam lebih. 

Usai pemeriksaan, Mangihut memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Dengan wajah lelah Ia membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dan mengklaim telah memberikan klarifikasi langsung kepada Ketua DPC PDI-P Batam, Nuryanto.

"Kita sudah memberikan klarifikasi tentang masalah yang lagi viral. Detailnya sama pak Ketua (Nuryanto)," ujar Mangihut singkat.

Ia juga menyebut bahwa dalam proses jual beli pasir tersebut, tidak ada uang yang berpindah tangan antara dirinya dan pihak lain.

"Pokoknya kita pastikan tidak ada kita memberikan uang. Selanjutnya, menunggu arahan dari partai," ucap Mangihut sambi buru-buru masuk ke mobil yang menunggunya.

Menurutnya, pimpinan DPRD belum bisa menyampaikan kesimpulan apa pun sebelum menerima hasil kajian dari BK. Ia memperkirakan laporan tersebut kemungkinan baru akan diterima pada Selasa atau Rabu pekan ini.

Rdks/Tim krlip Kepri

Read More

Brigjen TNI Kristomei Sianturi Menjelaskan, Penyesuaian Rotasi Jabatan Pati TNI: Letjen Kunto Tetap di Pangkogabwilhan I

JAKARTA,//Sindo7.id - (Puspen TNI),Panglima TNI secara resmi menetapkan kembali jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya direncanakan untuk mengisi jabatan sebagai Staf Khusus KSAD. Dengan penyesuaian tersebut, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi TNI yang terkait dalam rangkaian rotasi tersebut.

“Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” ujar Brigjen Kristomei dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/5/2025).

Kapuspen TNI menegaskan bahwa seluruh proses mutasi jabatan di lingkungan TNI murni berdasarkan kebutuhan organisasi, Tour of duty/tour of area, dan telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Setiap keputusan dilakukan secara profesional, obyektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI.

Rdks/Tim krlip Nsl S2.

Read More

Miris, Dan Adanya Dugaan Warga Samosir Proyek Yang Bersumber Dari Dana Desa T.A - 2024 Asal Jadi.

SAMOSIR//SINDO7.Id – Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan pembangunan di desa, namun saat ini banyak dugaan Dana Desa (DD) menjadi lahan basah dan finansial Oknum Kepala desa yang dikerjakan asal jadi. Tahun anggaran 2024 diduga Asal Jadi,yang baru selesai dikerjakan 2024.

Dari hasil pantauan wartawan media sindo7.id bersama team beberapa awak media, saat lakukan investigasi dengan warga setempat ke kelokasi, Senin (21/04/2025) sangat miris dan sungguh sangat memperihatinkan yang dikerjakan asal jadi , dari anggaran (DD) yang hasilnya saat ini sudah sebagian retak dan tidak ada perawatannya.

Lebih Lanjut Sesuai UU RI No14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, atas kejadian ini pihak dari wartawan sindo7 dan beberapa awak media bersikap mau lakukan konfirmasi ke kepala desa, terkait pekerjaan proyek Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan tidak berhasil.

Namun seolah kebal dan tidak takut hukum yang berlaku di Indonesia, hingga Berita ini dikirim ke meja redaksi lalu diterbitkan, Kepala Desa tersebut sama sekali Tidak Menggubris dan memberikan Jawaban atas Konfirmasi pihak Team Awak Media. 

Yang jelas nilai Ratusan Juta Anggaran Dana Desa yang terlaksana di desa Sarimarhit Kecamatan Sianjur mula mula,kabupaten Samosir, Sumatra Utara, dikerjakan asal jadi alias Amburadul.

Berikut Pantau warga ini dilapangan ada Dua titik kegiatan anggaran  Dana desa digolontorkan seperti pengerjaan Rabat Beton dan saluran drainase dikerjakan tampak  asal jadi ,baru selesai Tahun 2024, tapi pekerjaan Rabat beton sudah retak-retak dan Saluran derenase tumpek didaerah pemukiman penduduk diseputaran dusun Satu Sarimarhit 

Melihat dari kejadian ini, akhirnya salah satu warga setempat berinisial Marga Limbong meminta kepada pihak APH atau pihak kejaksaan Kajari Samosir untuk turut serta memeriksa atau mengawasi dan mengaudit kegiatan ini karena diduga keras pekerjaan ini sudah ada make-up atau pengurangan volume dan kwalitas pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan RAB, tegaskannya.

    

Berikut dari warga sekitar bermohon juga meminta kepada petugas/prangkap desa,agar saluran yang mati fungsi ini agar diperbaiki, ( NN ) ungkapnya.

Rdks/Tim Kbr smr  thg)

Read More

Disdik Kota Batam Larang Sekolah Pungut Uang Wisuda, Kegiatan Perpisahan Bukan Kewajiban.

BATAM,//sindo7.id - Dinas Pendidikan Kota Batam secara tegas melarang sekolah-sekolah di wilayahnya untuk memungut uang wisuda atau perpisahan dari orang tua siswa menjelang akhir tahun ajaran 2024/2025.

Larangan tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto.

“Disdik juga melarang keras untuk pelaksanaan wisuda,” ujar Tri saat dikonfirmasi pada Minggu (20/4/2025).

Larangan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) pada Kegiatan Wisuda atau Perpisahan pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam.

Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Kepulauan Riau, tertuang dalam surat nomor B/15/I/2025/UPP Prov. Kepri tertanggal 14 Maret 2025. 

Dalam surat edaran tersebut, Tri mengingatkan seluruh kepala satuan pendidikan agar tidak menjadikan kegiatan wisuda atau perpisahan sebagai kegiatan wajib. Jika sekolah tetap melaksanakan kegiatan tersebut, maka harus dilakukan dengan ketentuan yang ketat.

Tri menegaskan sejumlah ketentuan penting terkait pelaksanaan kegiatan wisuda atau perpisahan di tingkat sekolah. Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh bersifat wajib bagi seluruh siswa. Selain itu, biaya pelaksanaan tidak boleh membebani orang tua atau peserta didik, terutama dari kalangan kurang mampu.

Pelaksanaan kegiatan diharuskan dilakukan secara sederhana dan menggunakan fasilitas milik sekolah atau pemerintah. Sumber pendanaan pun harus berasal dari sponsor pihak ketiga atau swadaya sukarela dari orang tua murid tanpa unsur paksaan.

Selain itu, sekolah dilarang memberikan konsekuensi dalam bentuk apapun kepada siswa yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Tri juga menegaskan bahwa pungutan liar, gratifikasi, maupun bentuk suap dalam kegiatan wisuda atau perpisahan merupakan pelanggaran yang dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Surat edaran ini turut ditembuskan kepada sejumlah pihak, termasuk Iwasda Polda Kepri selaku Ketua UPP Provinsi Kepri, Ombudsman Kepri, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Tim Saber Pungli Polresta Barelang, hingga Inspektur Daerah Kota Batam.

Dengan adanya aturan ini, Dinas Pendidikan Kota Batam berharap tidak ada lagi praktik pungutan yang membebani orang tua murid, sekaligus memastikan kegiatan di sekolah tetap berfokus pada pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Rdks/Tim Krwl P2.

Read More

Pembelian BBM Bersubsidi Menggunakan Jerigen dan Drum Di SPBU. 64.785.08

SANGGAU/sindo7.id - Praktek curang dalam distribusi bahan bakar minyak ini(BBM) bersubsidi kembali mencuat. Kali ini terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 64.785.08 Jalan Merdeka Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Pihak SPBU melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen berjalan lancar tanpa kendala, pada Sabtu (19/4/25)

Untuk diketahui bersama, bahwa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilarang melayani konsumen yang membeli bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen. Hal itu diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Larangan itu disebabkan karena jerigen terbuat dari bahan yang mudah terbakar.

Larangan pengisian BBM menggunakan jerigen diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 291 Tahun 2014 yang melarang SPBU menjual BBM bersubsidi yang menggunakan jerigen dan drum untuk dijual lagi kepada konsumen. 

Selain itu, sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014, serta Undangan – Undang Nomor 22 tahun 2001 dan UU Pembelian BBM menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu.

Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, SPBU tidak boleh melayani konsumen dengan menggunakan jerigen dan menggunakan mobil yang sudah di modifikasi.

Pada saat awak media ingin konfirmasi di SPBU tersebut, pihak manager maupun yang bertanggungjawab tidak berada ditempat. Akan hal tersebut, diminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Rdks/Tim krlip

Read More

Wali Kota Pematangsiantar Ikuti Prosesi Jalan Salib Peringatan Jumat Agung.

PEMATANGSIANTAR, //sindo7.id - Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn, turut ambil bagian dalam prosesi Jalan Salib dan memikul kayu salib dalam rangka peringatan Wafatnya Yesus Kristus atau Jumat Agung, Jumat (18/04/2025) siang. Prosesi ini diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Pematangsiantar bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

Prosesi dimulai dari kampus Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar di Jalan Sang Naualuh Damanik, dan berakhir di depan Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, dengan jarak tempuh sekitar tiga kilometer. Prosesi mengangkat tema dari Filipi 3:10-11: “Yang kuhendak ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.”

Wali Kota Wesly berjalan bersama rombongan prosesi didampingi sang istri, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar, Ny. Liswati Wesly Silalahi. Kayu salib dipikul secara bergantian oleh peserta, termasuk Sekda Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi. Wali Kota mendapat kehormatan memikul salib terakhir, hingga ke titik akhir prosesi di depan Balai Kota.

Setibanya di sana, prosesi dilanjutkan dengan dramatiasi penyaliban Yesus dan ibadah lanjutan di Parkir Pariwisata Jalan Merdeka.

Dalam sambutannya, Wesly menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap peristiwa penyaliban Kristus tidak hanya dikenang, tetapi juga dimaknai secara mendalam oleh generasi muda.

“Peringatan Jumat Agung ini bukan sekadar ritual, tetapi harus menjadi inspirasi untuk menjadi garam dan terang dunia. Umat Kristiani harus menangkap makna penderitaan Kristus dan menerapkannya dalam kehidupan,” ungkap Wesly.

Ia juga mengajak GAMKI untuk terus bersinergi dengan Pemko dalam membangun Kota Pematangsiantar menjadi kota yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Menariknya, Wesly membuka kesempatan kepada generasi muda yang memerankan drama dalam prosesi tersebut untuk menjalin komunikasi dengan putri keduanya, Olivia Nur Octora Silalahi, yang saat ini menjadi dosen di Manchester University, Inggris, dan telah mematenkan metode diagnosis kanker melalui urin.

“Saya berikan kesempatan untuk komunikasi dengan putri saya, apalagi sejak kami berdomisili kembali di Pematangsiantar,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Frengky Boy Saragih ST, mewakili Ketua DPRD, menyebut kegiatan ini sebagai refleksi iman yang mendalam. “Begitu beratnya salib yang kita pikul bergantian, tapi Roh Kudus memampukan kita hingga tiba di garis akhir,” ucapnya.

Pdt Kartono Pasaribu (GPdI) dan Rektor Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Dr. Muktar B. Panjaitan MPd, juga menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Mereka menilai kegiatan ini tidak hanya mempererat iman, tetapi juga membentuk kebersamaan lintas elemen masyarakat.

Ketua DPC GAMKI Kota Pematangsiantar, Hendra Simanjuntak SPd MPd, dalam laporannya menyebutkan bahwa sempat ada pertimbangan untuk menunda kegiatan tersebut. Namun Wesly bersikukuh agar kegiatan tetap dilaksanakan meskipun dirinya saat itu berada di Bengkalis untuk ziarah ke makam Raja Sang Naualuh Damanik.

“Kami bangga memiliki pemimpin seperti Bapak Wesly. Beliau bukan hanya milik satu kelompok, tapi milik kita semua,” ujar Hendra.

Prosesi dimulai dengan ibadah singkat yang dipimpin Pdt Sunggul Pasaribu dan penyerahan simbolik kayu salib oleh senioren GAMKI Piliaman Simarmata dan Frengky Boy Saragih kepada Wali Kota Wesly.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolres Pematangsiantar Kompol Hendrik Situmorang, perwakilan Forkopimda, anggota DPRD Robin Manurung, para pendeta, senioren GAMKI seperti Rospita Sitorus, serta berbagai unsur organisasi keumatan dan kemasyarakatan. 

Rdks/Tim krlip Sumut ( Kbr E - A )

Read More

Rapat Tokoh Adat Somosir, Meluruskan Tentang Raja Gusar Diperanak Raja Siteppang.

 

SAMOSIR,//sindo7.id - Dari pihak tokoh adat (Yang Terkait), ikutin acara pertemuan agenda Rapat prasasti tentang Raja gusar, diperanak Raja siteppang. Belum lama ini di Kampung Sitanggang bau, yang berlokasi desa parsaoran1, kecamatan pangururan, kabupaten Samosir, Sumatra utara, dengan Agenda tentang kedudukan marga Raja gusar yang di angkat raja siteppang, menurut sejarah atau fakta di acara adat Samosir. Kutipan sumber relis berita ini disampaikan kemeja redaksi, Selasa (15/04/2025).

Sebelum memasuki tahap pembahasan, tetap lebih awal materi yang di landasi dari sejarah raja siteppang dan masuk pada generasi yang ke 5, atau disebut siteppang 5, yang bernama Raja Panukol, istrinya Br,Tohang, mengalami kendala peperangan, dan raja siteppang mendengar bahwa Rajagusar ini adalah panglima perang yg sakti mandraguna.

Kemudian raja siteppang 5, atau generasi ke5,mencari Raja gusar untuk membantu konflik tersebut, dan siraja gusar bersedia membela raja siteppang tersebut,dan berhasil meraih kemenangan, setelah itu Raja gusar diresmikan menjadi anak raja siteppang 5,, dan disebutlah Raja Sitanggang Gusar.,sampai saat ini.

 

Melibatkan para 12 Sohe Sitanggang bau,  diundang untuk hadiri rapat.  Untuk mensahkan kembali agar tertulis di prasasti tugu dan prasasti tarombo, karena banyak usikan dari luar mempertanyakan tentang kedudukan Sitanggang Gusar.

Demikianlah hasil rapat pada hari Sabtu 12-4-2025,,Raja Sitanggang Gusar diangkat jadi anak, pada generasi,5, atau siteppang,5,,atau sitagang bau (Tanja bau). dan direncanakan akan ditulis di prasasti tugu dan prasasti tarombo. 

Narasumber : Ketua Rapat 

Rdks/krlip Sumut (Sthg)

Read More

Galian C Diduga Tidak Memiliki Izin di Sionggang Kecamatan Lumbanjulu Dipolisikan.

Aktifitas galian C jenis tanah urug yang berada di Sionggang, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba yang disebut-sebut milik pengusaha inisial JM tidak memiliki izin alias ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Janpianta Bangun salah seorang Kepala Seksi UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berkantor di Kota Pematangsiantar, Senin (14/4/2025).

Ketua LSM Kerista (Kinerja Rakyat Independen Sikapi Pemerintah) S Parulian Panjaitan yang sebelumnya telah melakukan investigasi ke lapangan, mengatakan bahwa aktifitas pengambilan tanah urung di galian tersebut menggunakan alat berat excavator dan beberapa mobil colt diesel di sekitar lokasi  tampak lalu lalang dengan leluasa.

Dikatakan Parulian, dengan tidak adanya izin penambangan tersebut, disamping tidak berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sangat berdampak bagi penduduk di sekitar lingkungan tersebut karena berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kontrol sosial, LSM Kerista meminta Kepala Kepilisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara untuk menghentikan dan menindak kegiatan Galian C di Sionggang, Kecamatan Lumbanjulu tersebut.

“Kami telah secara resmi melaporkan adanya kegiatan penambangan pasir dan batuan secara besar-besaran (Galian C) di Desa Sionggang Sibisa, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera-Utara, dengan menggunakan alat berat (excavator) yang hal ini kami duga belum memiliki ijin dari instansi terkait dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat berat yang dioperasikan menggunakan Bahan Bakar subsidi (BBM Subsidi),” ujar Parulian Panjaitan. 

Melalui suratnya, LSM Kerista berharap kepada Kapoldasu agar menindak tegas terhadap terhadap pelaku galian atau pengerukan batuan dan pasir tersebut.

Menurut Parulian, kegiatan galian C ilegal ini dapat merusak ekosistim alam yang mengakibatkan bencana, yang hanya untuk mengambil keuntungan bagi para oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Parulian. 

Rdks/kbr T.

Read More

Momen Humanis, Panglima Koops Udara II Pakaikan Perlengkapan Overal Penerbang untuk Kasad

MADIUN,//sindo7.id - Penkoopsud II. Pada suasana penuh kehangatan dan kebanggaan, Panglima Komando Operasi Udara II (Pangkoopsud II) Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak menunjukkan sisi humanis kepemimpin TNI saat memakaikan perlengkapan Overal penerbang TNI AU kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., pada acara penyematan Wing Kehormatan Penerbang Kelas I TNI AU di Skadron Udara 15, Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur. 

Tak hanya membantu mengenakan dengan rapi, Panglima Koops Udara II juga menjelaskan satu per satu fungsi dari perlengkapan penting penerbang termasuk helm berteknologi tinggi yang menjadi bagian vital dalam operasi udara modern, interaksi itu tidak hanya memperlihatkan profesionalisme tinggi tetapi juga memperlihatkan kedekatan emosional antara dua sosok pemimpin militer.

Dikenal memiliki hubungan dekat kakak dan adik momen ini menjadi simbol sinergi antarmatra yang bukan sekadar formalitas tetapi berakar pada rasa saling menghormati dan memahami tugas masing-masing dan kutipan berita ini sampai kemeja redaksi, Sabtu ( 12/04/25 )

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian penyematan Wing Kehormatan Kelas I TNI AU kepada para pimpinan TNI, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi dan komitmen dalam membangun kekuatan pertahanan udara yang kokoh dan terintegrasi menjadi cerminan dari nilai-nilai PRIMA dan AMPUH, kegiatan ini

dari hasil pantauan awak media, Jumat (11/4/25)

Rdks/Krlip Mkssr 

Read More