"Aksi Demo Akbar di Kabupaten Pati Sempat Memanas," Polisi Jadi Sasaran Emosi Massa.

PATI//Sindo7.id - Ribuan warga memadati di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Tak lagi soal kenaikan pajak, tujuan demonstrasi untuk menuntut agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Hal itu karena masyarakat kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diterapkan Sudewo.

Tujuan awalnya unjuk rasa dimaksudkan untuk memprotes kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Setelah diprotes warga, kebijakan itu akhirnya dibatalkan.

Kendati demikian, ujuk rasa Akbar digelar jumlah peserta lebih banyak dikarenakan warga sudah telanjur kecewa dengan sikap dan perkatan Sudewo saat menangapi penolakan warga terkait kebijakan itu.

”Tuntutan untuk aksinya Bupati Sudewo Turun Dari Jabatannya, dengan teriakan masyarakat, sempat memanas dan sempat menyasar kepihak kepolisian ambukan pendemo dengan melempari botol minuman, dikarenakan sudah enggak butuh pemimpin yang arogan, dan semena-mena. 

"Masyarakat pengin punya pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat," terlebih memikirkan bagaimana masyarakatnya bisa dapat hidup layaknya,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati 

Dan terpantau di sekitar Kantor Bupati  ditutup untuk semua akses selama unjuk rasa berlangsung kawasan dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki menuju lokasi dikarenakan unjuk rasa masih berjalan.

Berikut seluruh kendaraan massa aksi berada di kantong-kantong parkir yang telah disiapkan. Petugas mengawal masyarakat dari kantong parkir menuju kantor bupati.

”Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang mungkin besok terganggu aktivitasnya karena kami mengamankan dengan melakukan rekayasa lalu lintas sehingga ada beberapa jalan yang akan dialihkan,” kata Jaka.

Dia bilang mau 50.000 orang, tidak akan gentar. Artinya ini kan menantang. Cara main seperti ini menurut saya kacau, tambahkannya (Jaka).

Akibat Aksi unjuk rasa, kegiatan dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati meminta sekolah-sekolah yang terletak di kawasan Pati Kota untuk melakukan pembelajaran secara daring. Total ada 22 sekolah, dari tingkat TK, SD, dan SMP yang akan melaksanakan pembelajaran daring.

”Yang di perkotaan sistem pembelajaran daring, sesuai arahan dari polresta,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Andrik Sulaksono. 

Masyarakat Pati  menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran  sebagai buntut dari sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap arogan dan tidak berpihak pada rakyat.

Terkait hal itu, Polres Kota Pati menyiapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya. 

Kordinator Lapangan Aksi Demo, Ahmad Husein menyampaikan kepada wartawan media Sindo7.id, Aksi di awali dari pagi kami masyarakat sudah berkumpul, termasuk pedagang pasar. 

Ia mengatakan seluruh petugas juga kami amati menjalankan Pengamanan tetap sesuai dengan standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi yang berpotensial provokasi, tutupnya.

Rdks/Tim kbr (Pti)

Read More

Kapolres Simalungun Turun Langsung Pimpin GPM, Target 12 Ton Beras Murah untuk Rakyat.

SIMALUNGUN//Sindo7.id - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., membuktikan komitmennya melayani rakyat dengan turun langsung memimpin Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pos Polisi Simpang Kerasaan Polsek Perdagangan, Selasa (12/8/2025). Aksi nyata ini menjadi bukti profesionalisme Polri dalam menjaga kamtibmas sekaligus mensejahterakan masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun.

Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Simalungun AKP Dorlan Pasaribu saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa pukul 11.10 WIB menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Jalan Besar Pematang Bandar, Kerasaan-1, Kecamatan Pematang Bandar ini merupakan implementasi konsep "Polri Untuk Masyarakat".

"Kegiatan GPM yang dipimpin langsung oleh Kapolres ini adalah wujud nyata dukungan Polres Simalungun dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah hukum kami," ujar AKP Dorlan Pasaribu dengan penuh antusias.

Persiapan kegiatan telah dimulai sejak pukul 08.30 WIB ketika personel Polsek Perdagangan bersama Sat Binmas Polres Simalungun melaksanakan penanganan logistik dan pengaturan lokasi. Tepat pukul 09.00 WIB, Kapolres Simalungun tiba di lokasi untuk memimpin langsung pelaksanaan program yang strategis ini.

Program ambisius ini menargetkan distribusi 12 ton beras yang akan dilaksanakan selama 6 hari dengan target pencapaian 2 ton per hari. Setelah sukses di hari pertama di wilayah Polsek Perdagangan, kegiatan akan berkelanjutan ke berbagai wilayah: Rabu (13/8/2025) di wilayah Polres Simalungun, Kamis (14/8/2025) di Polsek Tanah Jawa, Jumat (15/8/2025) di Polsek Sidamanik, Sabtu (16/8/2025) di Polsek Raya, dan ditutup Senin (18/8/2025) di Polsek Balata.

Yang membuat program ini istimewa adalah kerjasama strategis dengan Perum Bulog Kantor Cabang Pematangsiantar yang memungkinkan Polres Simalungun menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Masyarakat dapat membeli beras seharga Rp 12.000 per kilogram, turun signifikan dari harga pasar Rp 13.500 per kilogram.

"Dengan penghematan Rp 1.500 per kilogram, ini sangat membantu ekonomi keluarga. Kami menyediakan kemasan 5 kilogram seharga Rp 60.000 untuk memudahkan masyarakat," ungkap salah satu personel yang terlibat dalam kegiatan.

Untuk menjaga keadilan distribusi dan mencegah penyalahgunaan, setiap keluarga dibatasi maksimal 4 karung beras berukuran 5 kilogram dengan syarat membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai identitas.

Kehadiran pimpinan tinggi Polres Simalungun menunjukkan keseriusan program ini. Selain Kapolres, turut hadir Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Herison Manulang, SH., Kapolsek Perdagangan AKP Ibrahim SOPI, S.H., MH., KBO Sat Binmas Polres Simalungun IPTU M. Arifin Harahap, serta seluruh personel Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek Perdagangan.

Antusiasme masyarakat Kabupaten Simalungun sangat tinggi terlihat dari banyaknya warga yang rela datang pagi-pagi untuk mengikuti program ini. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan terkendali, menunjukkan profesionalisme anggota Polres Simalungun dalam menjalankan tugas pengamanan.

"Alhamdulillah, program seperti ini yang kami butuhkan. Polisi tidak hanya menjaga keamanan tapi juga peduli dengan kesejahteraan rakyat kecil seperti kami," ucap Ibu Sari, salah seorang warga yang ikut dalam program GPM.

Kasat Binmas AKP Dorlan Pasaribu menegaskan bahwa program ini bukan sekadar distribusi beras murah, tetapi juga strategi mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. "Melalui GPM ini, kami menunjukkan bahwa Polri hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat dalam segala aspek kehidupan," paparnya.

Keberhasilan hari pertama GPM di Polsek Perdagangan menjadi momentum baik untuk kelanjutan program di wilayah lainnya. Dengan kepemimpinan langsung Kapolres Simalungun dan dukungan penuh seluruh jajaran, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berkelanjutan bagi stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Simalungun.

Program Gerakan Pangan Murah ini membuktikan bahwa Polri tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menjadikan Polres Simalungun sebagai contoh implementasi kamtibmas yang holistik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rdks/Tim krlip SM

Read More

Presiden Panggil Kapolri hingga Kepala BGN ke Istana, "Apakah Yang Dibahas."

JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah, di Istana Merdeka, Selasa, (12/8/2025).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan sejumlah pajabat yang hadir di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana, Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani serta Wakil Ketua DPR Prof Sufmi Dasco. 

Meski berlangsung secara tertutup, Seskab Teddy menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu strategis, termaksud keamanan dan ketahanan pangan nasional. 

Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dalam keterangan tertulis, Selasa, (12/8/202).

Laporan Ketua BGN

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia turut melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyampaikan, ada sebanyak 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah melayani 15 juta penerima manfaat.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

Lebih lanjut, Dadan mengatakan sebanyak 14.000 SPPG telah disiapkan untuk melayani program MBG. SPPG tersebut merupakan hasil kemitraan dengan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI, hingga pelaku usaha di berbagai daerah.

“Yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami, dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan," ungkapnya.

Dadan menjelaskan, anggaran untuk membangun SPPG tersebut sepenuhnya berasal dari mitra. Adapun satu SPPG membutuhkan biaya pembangunan mencapai Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar.

"Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra," jelasnya.

Sementara itu, Dadan menjelaskan BGN hanya mengeluarkan anggaran yang difokuskan untuk intervensi gizi. Adapun realisasi APBN untuk program MBG per 11 Agustus 2025 mencapai Rp 8,2 triliun. 

“Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra," tutupnya. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Kemenko Polkam: PSE Lingkup Privat Harus Tetap Dilaksanakan Sesuai Regulasi.

BANDUNG//Sindo7.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya terkait poin-poin penting yang ada di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya tidak bisa diakses oleh publik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan relevan lainnya yang berlaku di sektor terkait. 

"Terdapat kebutuhan untuk melakukan pemetaan atas regulasi dan kebijakan relevan di berbagai sektor lainnya untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait pengaturan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik yang dilakukan oleh PSE Lingkup Privat," ujar Asisten Deputi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi dalam Rapat Koordinasi membahas Rencana Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025). 

Berdasarkan identifikasi awal, telah dipetakan beberapa sektor/bidang/layanan yang membutuhkan keterangan informasi lebih lanjut, diantaranya meliputi sektor keuangan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor informasi geospasial, sektor pertahanan dan keamanan, sektor perdagangan, sektor ketenagakerjaan, kependudukan (Data Kependudukan), Imigrasi, keamanan siber, dan investasi/OSS (Data PSE Lingkup Privat).

Pasal 21 ayat (2) PP 71/2019 juga mengatur bahwa dalam hal PSE Lingkup Privat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di luar wilayah Indonesia, maka PSE Lingkup Privat wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh K/L dan penegakan hukum. Adapun efektivitas pengawasan dan penegakan hukum tersebut dilakukan dengan memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Dalam rangka mengidentifikasi implementasi pelaksanaan dari proses permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik, maka perlu diperoleh update dari K/L terkait bagaimana proses permintaan akses tersebut dilakukan," kata Saiful. 

Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Muchtarul Huda mengatakan dalam PSE Lingkup Privat perlu dipertimbangkan untuk memetakan mana kepentingan bisnis dan kepentingan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 21 Revisi PP 71/2019 menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Kita sebagai Kementerian/Lembaga punya kewenangan meminta data sepanjang untuk keperluan penegakan hukum. Nanti coba didiskusikan kembali dan tentunya akan ada resistensi," katanya. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Kombur Duduk Santai Serba-serbi, "Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7" (Agus Putra Situmorang), Di Lima Titik Proyek Kota Pematangsiantar

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Pengamatan dunia jurnalistik berikut aktivitas suara aspirasi masyarakat Pematangsiantar, terkait dari lima titik Proyek Besar (5 PSD Menjadi Bergaining) Yang Akan Menelan Dana Senilai Rp.25 Milyar Di Kota Pematangsiantar, Yang beredar di Kalangan Masyarakat.

PEMATANGSIANTAR BUKA CERITA BABAK BARU-TAHUN 2025.

Akibatkan ratusan proyek penujukan langsung (PL) T.A-2025 Belum Berani Dijalankan oleh pihak eksekutif terkait kabar yang beredar saat ini, dan dihimpun wartawan media SINDO7.id, Selasa (12/08/2025).

"Bargaining Harmonisasi." Adapun Kabar dan Kabarin Sampai keteliga Lidah aspirasi masyarakat sampai sejauh ini, belum ada tercapai kesepakatan (Del) dengan pihak PPS.

Atas kejadian Ini Jadi Sorotan Tajam Publik Dikarenakan Masuk Kategori, Proyek Strategis Daerah (PSD), dari hasil kutipan kambur Santai Serba-serbi Wakil Pimpinan Redaksi Media Sindo7.id bersama Pengamat kenerja pemerintah pusat dan daerah (Sabmarut) 

"Berikut Resmi' sudah Pantauan Dari Pihak Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)," dan Kejaksaan Pematangsiantar, tahapan ulasan dari pantauan publik, ada apa dengan PPS Saat ini. Jelas sudut pertanyaan di meja kombur sambil nikmatin hangatnya kopi seduhan.

Rdks/Tim kbr-Ps (Mnk).

Read More

Buka Suara, "Wakil Ketua DPW SUMUT LBH-B2UKI, Agus Putra Situmorang." Akan Laporkan 3 Kepala Desa Dari Kabupaten Simalungun Dengan Dugan Kuat Azas Manfaat Dalam Jabatan.

MEDAN//Sindo7.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Sumut LBH B2UKI (Agus Putra Situmorang), buka suara dari hasil investigasi team dari dua pekan terakhir, menyampaikan kepada wartawan media sindo7.id pada hari Senin (11/08/2025). Di kafe kombur jalan SM Raja Kota Medan, di tiga wilayah kepala desa yang ada di kabupaten Simalungun adanya dugaan kuat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari hasil pantauan dan investigasi team dilapangan dari anggaran tahunan 2021-2024 yang bersumber dari APBN-Dana Desa, di indikasi tidak sesuai dengan peruntukannya, Mar-Up Anggaran dalam pengelolaannya tidak transparan, seolah-olah anggaran tersebut milik dari pihak kepala desa. Dan tidak mengindahkan kepentingan umum berikut tanpa menghiraukan kaidah Marwah ketentuan hukum, tegas Agus.

"Senada, atas temuan ini sebagaimana dengan komitmen dari ketua DPW SUMUT LBH-B2UKI (Indra Pandapotan Raja Dapoton), untuk mendongkrak tata kelola Penjabat pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel berikut bebas dari praktik korupsi," tuturnya. 

Lanjutnya, dari dugaan oknum kepala desa yang ada di tiga titik desa dari Kabupaten Simalungun, akan berpotensi melanggar ketentuan hukum tentang pemberantasan Tipikor: Pasal-3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2021. 

Adapun dari tiga kepala desa yang akan dilaporkan kepada pihak APH yaitu: 

- Oknum Kepala Desa Silampuyang Kec.Siantar.

- Oknum Kepala Desa Saing Kec.Dolok Silau.

- Oknum Kepala Desa Diparhataran Kec.Jorlang Hataran.

Dari tiga desa tersebut dari hasil investigasi team berikut informasi yang kami dapatkan juga dari masyarakat setempat. Bahkan informasi yang kita dapatkan dari warga setempat, "adanya kuat dugaan tidak melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah desa (MUSDES) yang ada di desa dalam pengelolaan anggaran tersebut.”

Dan melihat fakta-fakta dilapangan sangat banyak kejanggalan terkait penggunaan dana-desa yang disalurkan oleh pihak pemerintah pusat, berkeyakinan merugikan negara dan masyarakat, paparkannya. 

Berikut juga kita akan usulkan penggeledahan terhadap oknum dari  kepala desa tersebut, agar terwujud pelaksanaan ASTA-CITA Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi dan juga sesuai instruksi berikut menyerukan segala bentuk praktek korupsi yang kita pahami akan menghambat dalam rangkaian pembangunan desa, tutupnya.

Rdks/Tim krlip SM (Kbr-Mdn)

Read More

Pemprov-Kepri Mencatat Jumlah Penerima Manfaat MBG di Seluruh Kepri Sebanyak 516.149 Orang.

 

BATAM//Sindo7.id - Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat terdapat 516.149 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Kepulauan Riau.

Sebanyak 253 Satuan pelayanan MBG disiapkan untuk mendukung program ini, dan telah tersedia sebanyak 91 Satuan Pelayanan Eksisting.

Program MBG di Kepri menjangkau 3.354 sekolah di dengan total peserta didik sesuai target penerima manfaat.

Selain anak sekolah, program ini juga menyasar kelompok ibu hamil dan ibu bersalin. Terdapat 10.834 ibu hamil dan 9.474 ibu bersalin yang menjadi penerima manfaat di seluruh Kepulauan Riau.

Saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batu Hitam, yang terletak di Ranai, Senin (11/8/2025), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memastikan program prioritas Presiden Prabowo ini dapat dijalankan di seluruh Kepri yang terdiri dari banyak pulau.

“Karakteristik wilayah kita yang kepulauan bukan halangan. Kami berkomitmen memastikan program ini berjalan baik dan tepat sasaran, sehingga anak-anak Kepri mendapatkan asupan gizi yang cukup demi masa depan yang lebih sehat dan cerdas,” ujarnya. (Dr) 

Rdks/Tim kprwl Kpri (kbr-K.Rimun SUDARNO)

Read More

Kemerdekaan Pers sebagai Pilar Demokrasi, Kemenko Polkam Tekankan Penguatan IKP di Banten.

SIARAN PERS NO. 309/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

BANTEN//Sindo7.id - Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.

Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam kegiatan “Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 di Provinsi Banten” di Tangerang, Jumat (8/8/2025).

Rapat ini membahas hasil pengukuran IKP di Provinsi Banten tahun 2024, yang menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan yang terjadi di lapangan, seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum bagi jurnalis, serta maraknya media dan pihak yang mengaku pers namun tidak terverifikasi atau tersertifikasi Dewan Pers.

“Kondisi ini dinilai rawan memicu penyebaran informasi yang belum tentu benar (misinformasi), karena pihak-pihak tersebut dapat dengan mudah mempublikasikan berita tanpa proses verifikasi yang memadai dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,” jelasnya.

Deputi Bidkoor Kominfo menyampaikan bahwa IKP harus dimaknai sebagai cermin kualitas demokrasi, karena angka yang diperoleh menjadi tolok ukur seberapa jauh kebebasan pers terjamin dan terlindungi.

“Tantangan yang ada bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita cari solusinya bersama, termasuk menertibkan praktik pemberitaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas sebagai pers,” ujarnya.

Ia berharap agar penguatan kemerdekaan pers di Banten mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, sehingga berkontribusi pada stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Kemenko Polkam untuk memperbaiki indikator-indikator IKP di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Banten. “Ke depan, Kemenko Polkam akan memfasilitasi koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama jurnalis dan aparat, advokasi perlindungan hukum bagi wartawan, serta mendorong penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi,” jelas Eko menutup sambutannya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten. Turut hadir perwakilan dari Pemprov Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), serta insan pers dari berbagai media nasional dan lokal di wilayah Banten. 

Rdks/Krlip Nsl S2 

Read More

Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7-(Agus Putra Situmorang) Lakukan Silaturahmi Kepolres Pematangsiantar.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Agenda Kerja Dari Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7.id (Agus Putra Situmorang) Untuk Jalin Silaturahmi dalam upaya mempererat hubungan kemitraan dengan media sindo7.id untuk kedepannya.

Dalam rangkaian acara kunjungan Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7, Jumat (08/08/2025) di Sambut oleh Kasat Narkoba, (Bapak, AKP. IRWANTA SEMBIRING). Dengan penuh keakraban saat pertemuan berlangsung, berikut menyampaikan apresiasi dalam sambutannya, dan pentingnya sinergi antara media SINDO7 dengan polri selaku mitra.

Senada, ia menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara kedua pihak selaku mitra sangat diperlukan terutama untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, terkait pencegahan narkoba kepada generasi muda dan masyarakat, ucap Agus (Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7).

Dari sambutan tutur kata kasat, "kami sangat menyadari bahwa media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar dan edukatif. Oleh karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan rekan-rekan media agar setiap informasi, baik mengenai pengungkapan kasus maupun edukasi terkait obat-obatan terlarang khusus narkoba yang dapat merusak generasi muda, dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat," ujar Kasat.  

AKP IRWANTA Sembiring, berharap agar kedepannya seluruh insan pers dapat bekerja secara profesional. ” saya berharap dengan teman teman jurnalis untuk tetap bekerja secara profesional dengan memberikan informasi pemberitaan di kedepankan yang berimbang, berikut positif dan terlebih mengedukasi masyarakat, tentang narkoba. ” Untuk menjauhi narkoba.” DiKARNAKAN KITA ADALAH MINTRA, Pungkasnya.

Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7 Sangat menyambut baik maksud dan tujuan yang di sampaikan oleh Kasat Narkoba, Bapak AKP. IRWANTA SEMBIRING. Untuk mendukung suksesnya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan narkoba di Pematang siantar. "Dan selalu siap bersinergi dalam pemberitaan, khususnya pengungkapan kasus narkoba," Tutupnya (Agus Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7).

Rdks/Tim krlip SM ( kbr-mnk )

Read More

Dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna Ke-8, Presiden RI Memimpin Langsung dan Apresiasi Jajaran Menterinya.

JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8 pemerintahan Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang tersebut menandai evaluasi capaian 10 bulan pertama pemerintahan yang diisi dengan langkah strategis dan sejumlah prestasi.

 

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran menterinya yang dinilai bekerja solid dan kompak dalam mengawal kebijakan pemerintah.

 

“Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan, ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar,” ucap Presiden.

 

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja kabinet dalam menjalankan program prioritas yang semuanya adalah program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, di antaranya:

 

1. Swasembada pangan: Stok beras nasional saat ini mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

 

2. ⁠Swasembada energi: Meningkatnya jumlah proyek energi nasional. 

 

3. ⁠Makan Bergizi Gratis: Di awal Agustus ini sudah terdapat 17 juta penerima manfaat dari anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari.

4. ⁠Sekolah Rakyat: tahun 2025 ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15 ribu siswa dari anak-anak yang putus sekolah, belum pernah sekolah dan berpotensi putus sekolah.

 

5. ⁠Koperasi Desa Merah Putih: Telah diluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi.

 

6. ⁠Cek Kesehatan Gratis: sampai dengan awal Agustus sudah digunakan oleh lebih dari 17.000.000 warga. Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana untuk membangun rumah sakit di setiap kabupaten.

 

7. ⁠Program 3 Juta Rumah Subsidi: Di bulan September nanti, akan ada peluncuran rumah subsidi secara masif yang disertai dengan dan terobosan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

 

8. Dan lain sebagainya, tutupnya.

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

SPBU 14.287.6121 Balai Raja Kecamatan Pinggir-Riau, Jadi Sorotan Tajam Publik Saat ini.

PINGGIR RIAU//Sindo7.id - Warga Setempat dan Konsumen Yang Berada di Lokasi SPBU, Sangat tidak menyangka atas kejadian dugaan mobil yang dibuat untuk langsir bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, Selasa (05/08/2025).

Dari Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis  kasus Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, di wilayah Kabupaten Bengkalis Akibatkan kelangkaan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adanya dugaan kerjasama dengan pihak mafia, ucap seorang warga dilokasi SPBU.

"Dan perlunya dilakukan oleh pihak APH Dalam pengungkapan kejadian dengan perhatian secara khusus, agar dapat terbongkar penjualan BBM  bersubsidi jenis solar. Dengan Modus operandi yang dilakukan adalah membeli solar subsidi dari SPBU menggunakan barcode MyPertamina milik masyarakat yang tertinggal, kemudian menjualnya kembali ke pengecer dengan harga lebih tinggi," ujar salah satu supir truk yang sudah antri berjam-jam.

Informasi yang dikumpulkan oleh wartawan media sindo7.id dari lokasi atas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi disetiap hari ujaran warga di lokasi, atas perbuatan tersebut para pihak berpotensi  dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 56. Para pelaku dapat terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, tegas papar ketua LSM Lka - RI. (HEMAT P TINAMBUNAN)

Dugaan saat ini para pelaku gunakan barcode MyPertamina yang digunakan  untuk meyakinkan Pablik dalam menjalankan aksinya. Temuan aksi tersebut menjadi sorotan masyarakat, agar pihak APH dapat berinteraksi dengan secara khusus untuk mencegah praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat.

Rdks/mst-Krlip (HT)

Read More

Kapolri Umumkan Mutasi Besar-Besaran, Daftar Lengkap Kapolda yang Berganti.

JAKARTA//Sindo7.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran dalam tubuh Polri. Sebanyak 61 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) dimutasi berdasarkan dua surat telegram resmi bernomor Kep/1186/VIII/2025 dan ST/1764/VIII/KEP./2025, tertanggal 5 Agustus 2025. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa mutasi ini terdiri dari 34 personel promosi atau flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel yang memasuki masa pensiun.

Salah satu perubahan penting adalah pengangkatan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri, menggantikan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri yang telah pensiun akhir Juni lalu. Selain itu, sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri juga mengalami pergeseran, antara lain: 

Komjen Akhmad Wiyagus diangkat sebagai Kabaintelkam Polri.

Komjen Mohammad Fadil Imran mengisi posisi Astamaops Kapolri.

Irjen Karyoto menempati jabatan Kabaharkam Polri.

Selain Mabes Polri, mutasi juga menyasar posisi Kapolda di tujuh wilayah strategis:

Irjen Asep Edi Suheri – Kapolda Metro Jaya

Irjen Adi Deriyan Jayamarta – Kapolda Sulawesi Barat

Brigjen Djati Wiyoto Abadhy – Kapolda Kalimantan Utara

Irjen Widodo – Kapolda Gorontalo

Irjen Dadang Hartanto – Kapolda Maluku

Brigjen Hengki – Kapolda Banten

Brigjen Marzuki Ali Basyah – Kapolda Aceh

Kapolri menyebut mutasi ini sebagai langkah penyegaran organisasi dan upaya meningkatkan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

AKBP Marganda Aritonang Pimpin Pergantian Strategis 8 Pejabat Kunci Polres Simalungun.

SIMALUNGUN//Sindo7.id - Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang.S.H, S.I.K.,M.M., mendemonstrasikan kepemimpinan profesional dalam memimpin langsung upacara serah terima jabatan strategis yang melibatkan delapan posisi penting  dilingkungan Polres Simalungun sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pengaman dan ketertiban masyarakat.

Upacara serah terima jabatan ditubuh struktur kepolisian Resort Simalungun tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang pada Selasa 29 juli 2025 pukul 14 wib hingga selesai dilapangan upacara Mako Polres Simalungun pematang Raya kabupaten Simalungun.

Pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan  dan kesempatan bisa mengikuti acara serah terima jabatan dilingkungan Polres Simalungun," ujar AKBP Marganda Aritonang dalam sambutan pembukaan.

Kasih Humas polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Polri untuk masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang.

Kegiatan serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Perihal mutasi jabatan di lingkungan Polda Sumut,"ungkap AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Selasa 29 juli 2025.

AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya pergantian jabatan sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri."

Pelaksana serah terima jabatan dalam organisasi Polri adalah merupakan suatu hal yang rutin dan biasa sebagai wujud pengembangan dan pembinaan karier personel Polri," ucap Kapolres Simalungun.

Dalam kepemimpinannya AKBP Marganda Aritonang mengawasi pergantian beberapa jabatan strategis.Jabatan Kabag SDM Polres Simalungun diserah terima dari AKBP Gandhi,SH kepada KOMPOL Marnaek Sahala Ritonga,SH.

jabatan Kabag Logistik  berpindah dari KOMPOL Gering Damanik ,SH. kepada KOMPOL Pandapotan Butar - butar,SH.

Ditingkat sektor, Kapolres juga memimpin pergantian empat Kapolsek strategis .

Kapolsek Panei Tongah diserahterimakan dari AKP Halashon Sihotang Kepada AKP Daniel Jani Damanik ,SH.

Kapolsek Purba berpindah dari AkP August B.Manihuruk kepada AKP Edwin Angkasa Simanjuntak.

Kapolsek Tiga balata diserahkan dari AKP Sotarduga Panjaitan ,SH.kepada AKP Suit Purba Dasuha ,SH.

Dan Kapolsek Dolok panribuan beralih dari AKP Ikat Lubis,SH kepada IPTU Ponijan Damanik,SH

Hal ini pada hakekatnya adalah merupakan salah satu proses dinamisasi dalam pembinaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus sebagai upaya penyegaran dalam organisasi yang senantiasa harus dilaksanakan,"tegas AKBP Marganda Aritonang.

Kapolres Simalungun juga mengapresiasikan kinerja para pejabat lama dalam sambutannya," Saya  selaku Pimpinan dipolres Simalungun beserta seluruh staf dan Bhayangkari mengucapkan terima kasih dan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada AKBP Gandhi,SH.KOMPOL Gering  Damanik ,SH., AKP Halashon Sihotang, AKP August B.Manihuruk. AKP Ikat Lubis ,SH. atas prestasi baik yang saudara berikan selama bertugas dipolres Simalungun," ujar AKBP Marganda Aritonang.

Dalam Visinya AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya adaptasi terhadap tantangan masa depan."

Diharapkan melalui proses ini personel polri akan memperoleh ruang penugasan dan pengalaman yang lebih luas lagi dalam menghadapi dinamika gangguan  Kamtibmas yg semakin kompleks diera digital dan perkembangan teknologi yang semakin pesat," ungkap Kapolres.

Upacara yang dipimpin AKBP Marganda Aritonang ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan Polres Simalungun , termasuk Wakapolres Simalungun,  KOMPOL Edi Sukamto ,SH.MH.,para kepala satuan dan 17 Kapolsek sejajaran diwilayah hukum Polres Simalungun.

Kehadiran ibu ketua Bhayangkari cabang Simalungun Ny.Nanik  M .Aritonang beserta jajaran dan pengurus Bhayangkari menunjukkan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Kapolres.

Saya berharap saudara dapat segera beradaptasi dan memahami wilayah hukum polres Simalungun serta mampu membangun komunikasi,koordinasi dan kolaborasi dengan pejabat lainnya baik internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas tanggung jawab saudar," ucap AKBP Marganda Aritonang kepada para pejabat baru.

Dalam penutup sambutannya Kapolres menegaskan harapannya terhadap dinamika baru organisasi.

Dengan adanya pergantian pejabat dilingkungan Polres Simalungun ini hendaknya dapat memberikan warna baru dalam dinamika operasional Polres Simalungun untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum dan mampu membawa perubahan Dengan inovasi-inovasi baru,"pungkas AKBP Marganda Aritonang.

Rdks/Tim-Krlip (Kabiro EVA Aritonang)

Read More