JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah, di Istana Merdeka, Selasa, (12/8/2025).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan sejumlah pajabat yang hadir di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana, Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani serta Wakil Ketua DPR Prof Sufmi Dasco.
Meski berlangsung secara tertutup, Seskab Teddy menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu strategis, termaksud keamanan dan ketahanan pangan nasional.
Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dalam keterangan tertulis, Selasa, (12/8/202).
Laporan Ketua BGN
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia turut melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis (MBG).
Dadan menyampaikan, ada sebanyak 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah melayani 15 juta penerima manfaat.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Lebih lanjut, Dadan mengatakan sebanyak 14.000 SPPG telah disiapkan untuk melayani program MBG. SPPG tersebut merupakan hasil kemitraan dengan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI, hingga pelaku usaha di berbagai daerah.
“Yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami, dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan," ungkapnya.
Dadan menjelaskan, anggaran untuk membangun SPPG tersebut sepenuhnya berasal dari mitra. Adapun satu SPPG membutuhkan biaya pembangunan mencapai Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar.
"Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra," jelasnya.
Sementara itu, Dadan menjelaskan BGN hanya mengeluarkan anggaran yang difokuskan untuk intervensi gizi. Adapun realisasi APBN untuk program MBG per 11 Agustus 2025 mencapai Rp 8,2 triliun.
“Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra," tutupnya.
Rdks/Tim krlip Nsl S2
0 komentar:
Posting Komentar