Dari Pengamat Politik, SMT.Situmorang,SH Berikan Pesan Penting...! Bagi kepala Daerah Yang Sudah Resmi' di Lantik Oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

JAKARTA, //Sindo7.id - Usai Resmi' Terlantik sebagi kepala daerah di masing-masing jabatan tugasnya, dari Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 20 februari 2025, sebagai kepala daerah dari hasil kandungan suara rakyat. yang menerima amanah mulia tugas jabatan, harus memegang peran utama yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Yang memiliki beragam tantangan sosial dan ekonomi, peran seorang pimpinan pemerintahan sangat krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mengayomi warganya dan membawa tujuan jabatannya menuju kesejahteraan dan kepentingan orang banyak yang berkelanjutan.

Tugas seorang pimpinan pemerintahan tidak hanya sebatas pada pengelolaan anggaran APBD dan APBN, akan tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan daerah dimana dirinya Terim amanah jabatan dari pihak rakyat.

Pengamat Politik ( SMT.Situmorang,SH,) dan Selaku ketua umum dari LSM LKA - RI  atau Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Kesatuan Aspirasi Rakyat Indonesia dan Orang nomor satu di media Sindo7, berikut Ketum LBH ARI - BBUKI, maparkan sejumlah poin-poin penting agar pemerintahan pusat dan daerah dapat berjalan dengan “MANTAP”. 

Hal itu dia sampaikan kepada wartawan media Sindo7 di warung kafe santai dekat kediamannya, Minggu (02/03/2025).

HARUS MAMPU MENGAYOMI RAKYATNYA DENGAN KEBIJAKAN UTAMA - Pro Rakyat :

Peran pertama dan paling mendasar seorang pemimpin pemerintahan adalah menjadi pengayom bagi masyarakatnya. Sebagai pengayom, dan harus mampu mendengarkan kebutuhan dan keluhan warganya, serta merancang kebijakan yang berpihak kepada rakyat nya yang sangat membutuhkan, terutama yang berada dalam kategori masyarakat kurang mampu atau terpinggirkan.

Kebijakan yang pro-rakyat bisa mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks Pemerintah Pusat dan Daerah kerja sama dengan baik' agar memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di pusat kota maupun di daerah pinggiran. Program-program seperti bantuan sosial, subsidi kesehatan, dan beasiswa pendidikan dapat menjadi contoh kebijakan yang tepat untuk meringankan beban masyarakat yang sangat membutuhkan.

Selain itu, sebagai pemimpin pemerintahan daerah harus memastikan adanya pengawasan yang transparan, terhadap penggunaan anggaran Pusat baik dari daerah itu sendiri, dengan tujuan utamanya program yang dicanangkan benar-benar yang membutuhkan tempat sasarannya atau terhadap masyarakat yang benar - benar tidak mampu.

HARUS MAMPU TEGAK LURUS MENINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKATNYA : 

Salah satu tantangan terbesar di rasakan masyarakat Indonesia di garis kalangan pekerja serabutan dan penerima upah minimum tingkat daerah seluruh NKRI saat ini adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kalangan bawah.

Selaku pimpinan pemerintahan harus memiliki langkah bulat di jabatannya yang dikedepankan visi setelah di Lantik untuk mengembangkan perekonomian daerah sangat penting agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. 

Berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif harus dimaksimalkan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Program-program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, serta penyediaan akses permodalan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dapat membuka peluang kerja yang lebih banyak. 

Sebagai contoh, sektor pariwisata di Indonesia yang kaya akan potensi alam dan budaya bisa dijadikan salah satu andalan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian lokal.

Lebih jauh lagi, kebijakan digitalisasi ekonomi dan inovasi teknologi di sektor pemerintahan bisa mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di daerah tugasnya.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG EFISIEN DAN MERATA :

Salah satu faktor utama dalam mengayomi masyarakat adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Wilayah tugasnya berjalan dengan baik dan merata. 

Terkait dengan Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempermudah akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta transportasi.

Pimpinan pemerintahan dari tingkat daerah dan pusat harus berfokus pada pembangunan jalan raya, saluran air, jaringan listrik, serta fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, dan pusat pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan kepada daerah-daerah pinggiran yang selama ini sering kali terabaikan dalam hal pembangunan infrastruktur.

Melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan, Pemerintah Pusat dan Daerah harus bergandengan tangan agar dapat memastikan bahwa tidak ada satu pun daerah yang terisolasi, serta seluruh warga Indonesia dapat merasakan manfaatnya.

MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN :

Salah satu aspek penting dalam kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan untuk meningkatkan layanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Kepada Masyarakatnya ( Untuk kepentingan Umum pada khususnya ) mendapatkan layanan yang optimal dalam hal administrasi, kesehatan, pendidikan, serta urusan publik lainnya. 

Untuk itu, para pemimpin pemerintahan harus memastikan bahwa pelayanan di pemerintahnya  berjalan dengan baik dan bebas dari birokrasi yang rumit.tegasnya SMT.Situmorang.

Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan juga sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat. 

Dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengurusan administrasi dan akses layanan publik bisa lebih cepat dan efisien. Ini akan memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah tingkat pusat terlebih di daerah. 

MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN DAN KESEHATAN : 

Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Pimpinan pemerintahan harus memastikan bahwa kedua sektor ini mendapat perhatian yang serius. 

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah tingkat daerah masing-masing harus berupaya untuk meningkatkan kualitas sekolah dan akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh wilayah Tugasnya, terutama di daerah terpencil.

Di sektor kesehatan, Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pusat perlu memastikan bahwa fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya dapat diakses oleh semua masyarakat. 

Program-program kesehatan preventif seperti vaksinasi dan penyuluhan kesehatan sangat penting untuk mengurangi angka penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas.

MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN  : 

Sebagai pemimpin Pemerintahan dari Tingkat Pusat dan Daerah juga bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban yang terjamin, kualitasnya sangat penting untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga keamanan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakatnya.

Penyuluhan mengenai keamanan sosial dan kesadaran hukum kepada masyarakat juga perlu digalakkan agar tercipta masyarakat yang lebih disiplin dan menghargai hukum. Selain itu, kehadiran aparat keamanan yang responsif dan bersinergi dengan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah potensi kerusuhan atau konflik sosial. 

KESIMPULAN  : 

SMT.Situmorang menyimpulkan bahwa, dari peran seorang pemimpin itu harus kedepankan langkah khusus  mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya di wilayah jabatannya dari Kandungan Suara rakyat, maka dengan demikian Wilayah tugasnya sangat dampak positif pro kepentingan umum.

Lanjutannya, Kepala Pemerintahan dari tingkat provinsi dan kabupaten / kota, harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan rakyat dan mencakup berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta pelayanan publik.

“Melalui pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengelolaan sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, Pemerintah Daerah dan Pusat" harus sejalan Untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

"Dengan demikian, di wilayah jabatannya bisa berkembang menjadi Daerah yang lebih sejahtera dan maju perekonomian bagi seluruh warganya,” jelaskannya.

Lebih lanjut, SMT. SITUMORANG,SH. Mencerna dengan Akal' pikiran positif dan berpendapat bahwa Setiap Pimpinan Kepala Pemerintahan dari Tingkat Pusat dan Daerah Harus dapat memahami dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakatnya pokok utamanya harus memberikan dampak besar dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di Wilayah tugasnya.

“Keberhasilan dalam mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan yang tepat sasaran, guna menentukan arah masa depan di daerah tugas Jabatannya ” tutupnya.

Rdks ( Tim Lip khs krlp Nasional )

Read More

PT Bhineka Perkasa Jaya (BPJ) Resmi Dilaporkan Agustinus Limbong ST Ke Polisi Atas Dugaan Pengerusakan Dan Penipuan

DELI SERDANG //sindo7.id - Dugaan Kasus penghentian secara sepihak atas kegiatan wahana Pasar Malam (12/1/2025), dari PT BPJ selaku pengelola lokasi tersebut sudah kembali menimbulkan perselisihan Baru terkait dengan perselisihan awal tetap langkah tahapan berproses (belum ada titik temu), ungkapnya Jumat (28/2/2025).

Disaat para pelaku Usaha UMKM dan Direktur PT TKR (EO) Agustinus Limbong ST masih mengupayakan tuntutan ganti rugi, kepada Pengelola atau manajemen dari PT BPJ lewat, dengan upaya mediasi 2 kali dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi ll DPRD Deli Serdang dan laporan pengaduan ke APH masih jalan, eehh pihak PT BPJ malah melakukan pengerusakan atas aset Agustinus Limbong yang masih terpasang didalam Plaza Kuliner tersebut, tuturnya kepada Koordinator Liputan Sindo7 (Pinondang P Situmorang) di lokasi kejadian.

Sesuai surat perintah bongkar sendiri atas wahana Rumah Hantu milik saya yang masih terpasang di Plaza Kuliner dari Satpol-PP no 100.3.12/376 tertanggal 26/2/2025 dan ditandatangani Kasatpol-PP Marzuki Hasibuan masih memberikan waktu kepada kami tempo 3 hari, jadi jika kita urut kan tempo kami melakukan bongkar sendiri jatuh di hari Sabtu 1/3/2025 dan memang disitulah rencana saya akan membongkar wahana Rumah Hantu itu, tapi nyatanya hari ini Jumat 28/2/2025 pihak PT BPJ telah melakukan pembongkaran paksa tanpa ada pemberitahuan langsung ataupun lewat karyawan saya yang berjualan di lokasi Plaza Kuliner ini. "Jelas Agustinus Limbong dilokasi Plaza Kuliner jumat malam (28/2/2025) jam 20 : 35 Wib

LANGKAH PROSES BERLANJUT : 

Atas kejadian ini saya langsung melaporkan hal ini ke SPKT Polresta Deli Serdang dan pihak kepolisian telah turun kelapangan untuk cek TKP.

Direktur PT BPJ Taufik Ismail telah mengangkangi dan tidak menghormati surat Satpol-PP hanya demi kepentingan kelompoknya. "Pungkas Agustinus Limbong 

Terkait atas kejadian ini, sampai kemanapun Taufik Ismail Cq, akan berupaya tuntut lewat perdata dan pidana atas pengerusakan dan pencurian atas asetnya.

Dikarenakan 7 kios/tenan yang selama ini kita bayar dan ter gembok dengan baik malah mereka rusak gemboknya alias digergaji, inikan sudah keterlaluan kelakuan si Taufik nya.

Dan Jangan merasa kebal terhadap hukum dan hebat, karena dirinya kelola BUMD alias aset Pemkab Deli Serdang, Sebagai warga negara Indonesia tidak ada dimata hukum pandangan jabatan atau siapa yang salah pasti dia yang akan dihukum. " Ucap Agustinus dengan rasa kecewa atas kejadian tersebut.

Rdks ( Tim Lip krlp Sumut P2TUM )

Read More

Tautan Pemahaman dari Pimpinan Perusahaan Media Sindo7 (SMT.Situmorang,SH), Untuk Menjaga Nama baik Profesi Wartawan atau Pers Kedepannya.

JAKARTA //sido7.id - Langkah Tahapan dan Pencernaan dari Pimpinan Perusahaan / Pimpinan Umum Media Sindo7 Perseroan Terbatas (SMT.Situmorang,SH), dengan tercorengnya Salah satu langkah dari oknum profesi Wartawan saat ini, setelah dapat mandat dari setiap perusahaan media banyak belum memahami landasan - landasan kemerdekaan Pers, ungkapnya Kamis (27/2/2025).  

LANDASAN TUJUAN SEBENARNYA : 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. 

Tujuan utama Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. 

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

PASAL - 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

PASAL - 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. menghormati hak privasi;

c. tidak menyuap;

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

PASAL - 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

PASAL - 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

PASAL - 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

PASAL - 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

PASAL - 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. 

PASAL 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

PENAFSIRAN :

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

PASAL - 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

PASAL - 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok 

PASAL - 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) di jakarta 

Rdks //sindo7.id

Read More

Wakil Presiden RI ( Gibran ) Turut Berikan Arahan dan Pemaparan Langkah Tujuan Utama Peserta Retreat Dihari Ke - 6 Yang di Ikuti Para Kepala Daerah di Magelang.

MAGELANG, //sindo7.id - Atas kehadiran Wakil Presiden Gibran menjadi salah satu momen penting bagi Kepala daerah, atau peserta retreat dalam rangkaian acara yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pimpinan daerah di berbagai sektor wilayah Tugas dengan Pemerintah Pusat, dihari acara retreat berjalan yang sudah memasuki hari ke-6 Rabu (26/2/2025)

Tujuan langkah pokok pemahaman materi utama pengarahan, dari Wapres Gibran ajak dari seluruh kepala daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wapres menekankan pentingnya kesiapan rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi, guna memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dan tak hanya itu, Wapres Gibran juga mengingatkan kepala daerah mengenai target-target pembangunan di lapangan. Melalui ilustrasi dan gambar yang ditampilkan, ia menyoroti kondisi irigasi di berbagai wilayah yang membutuhkan perhatian serius dari para pemimpin daerah.

Juga Para kepala daerah diminta fokus pada upaya penurunan angka stunting. tegaskan Wapres bahkan mencontohkan satu daerah di Kalimantan yang berhasil menekan angka stunting secara signifikan. Beliau juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang dinilai sukses dalam pelaksanaannya. 

Selain pengarahan pemaparan dari Wapres,  juga ditambahkan materi langkah pemahaman Pemerintah Pusat dari menteri dan pejabat tinggi lainnya, termasuk dari Menteri Kebudayaan, Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menko Bidang Politik dan Keamanan. Sesi-sesi ini difokuskan pada pembahasan mengenai kebijakan strategis di bidang pemerintahan, keamanan, dan pembangunan daerah sampai tingkat desa.

Tujuan utama kegiatan Retreat ini, di adakan oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah yang baru dilantik langkah utamanya Presiden untuk memberikan pemahaman pelayanan dan pembelajaran tata kelola pemerintah di tingkat daerah masing-masing, demi pembangun kebersamaan secara merata berikut sinergi langkah program terkhusus pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. 

Di acara akhir sesi pemaparan, dari Wapres Ri Gibran meminta seluruh kepala daerah untuk selalu hadir dalam setiap arahan Presiden. Kehadiran penuh dinilai penting agar tidak ada kepala daerah yang tertinggal dalam memahami kebijakan nasional yang sedang dijalankan. 

Rdks (Tim Lip khs mgl kprwl Rdi)

Read More

Kasus Dugaan Penipuan yang Dilakukan MS Jetro Sitorus, Saat Ini Masih Menunggu Kepastian Hukum dan Ketegasan Penyidik

PEKANBARU, Sindo7.id - Meskipun sudah memasuki tahun kedua, kasus dugaan penipuan yang dilakukan  (MS) masih terus bergulir di Polda Riau. Sebagai pelapor, Jetro Sitorus, SH saat ini masih menunggu kepastian hukum dan ketegasan penyidik untuk dapat segera menyelesaikan perkara tersebut.

Kepada wartawan, Jetro Sitorus, SH menyampaikan, hari ini saya ke Polda Riau ingin berkoordinasi dengan penyidik, akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Informasinya, penyidik sedang ada kegiatan di luar daerah,Rabu ( 26/2/2025 )

"Kami mempertanyakan bagaimana perkembangan laporan polisi terhadap MS. Tempo lalu, saya melaporkan MS di Polda Riau atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP", ungkap Jetro Sitorus di halaman Mapolda Riau.

Ditambahkannya, "Harapan saya selaku pelapor, tentu melalui penyidik, perkara ini tetap diproses dan dilanjut. Kemudian, kami meminta penyidik segera menetapkan status MS sebagai tersangka, sehingga nanti bisa dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan agar ada kepastian hukum dari perkara ini", ungkap Jetro Sitorus, SH.

Dijelaskannya, "Sejauh ini, saya selaku pelapor sudah diperiksa beserta para saksi-saksi. MS selaku terlapor juga sudah diperiksa, tetapi dia hadir dalam panggilan ketiga, karena panggilan pertama dan kedua kemarin dia beralasan hal lain. Dan ada juga permohonan dari organisasi yang menaunginya supaya dilakukan penundaan pemeriksaan untuk MS saat itu", ujar Jetro Sitorus.

Diungkapkan Jetro Sitorus, "Dalam waktu dekat, kami akan menyurati Polda Riau agar memperhatikan perkara. Jadi untuk itu, saya berharap kepada bapak Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal agar membuat atensi terhadap perkara ini dan segera memproses dan melanjutkan kasus ini demi kepastian hukum yang berkeadilan", tegasnya.

Ditegaskannya, "Selain fokus ke perkara di Polda Riau, kami juga dalam waktu dekat akan menyurati Mahkamah Agung cq Pengadilan Tinggi Riau agar supaya membekukan BAS MS. Karena sesuai dengan informasi yang kita peroleh, diduga MS ini tidak memenuhi persyaratan diangkat sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", ungkap Jetro Sitorus kepada wartawan.

Untuk diketahui bersama, kasus ini bermula atas laporan Jetro Sitorus, SH berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/483/XII/2023/SPKT/ POLDA RIAU tertanggal 4 Desember 2023 yang melaporkan saudara Mirwansyah atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada bulan Juli Tahun 2022. Namun sangat disayangkan, kasus tersebut hingga saat ini belum ada kepastian hukum yang berkeadilan dari Polda Riau.

Rdks  (Tim Lip /Rls)

Read More

Presiden Prabowo Subianto, Resmi Meluncurkan BPI Danantara Indonesia

JAKARTA,Sindo7.id// - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat BPI Danantara Indonesia di Istana Merdeka,jakarta Senin (24/2/2025).

Prabowo menegaskan Danantara Indonesia akan dikelola dengan sangat hati-hati, transparan, dan "harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun karena ini adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia."

Sebagai langkah awal, Prabowo berkata dana sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun dari penghematan anggaran akan digelontorkan untuk Danantara Indonesia.

"Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi dan belanja-belanja kurang tepat sasaran, kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestikasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional," kata Prabowo.

Prabowo menjabarkan gelombang pertama investasi ratusan triliun rupiah itu akan berfokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, "pabrik petrokimia, produksi pangan dan proteni, aquaculture, serta energi terbarukan."

Secara total, lembaga ini menargetkan akan mengelola aset negara, yang mencapai lebih dari US$900 miliar (Rp14.000 triliun) guna membiayai proyek-proyek strategis. 

Rdks ( Tim Lip khs Hms istn S2 bro )

Read More

Memasuki Hari Ketiga Acara Kegiatan Retreat, Gubsu Bobby Nasution dan Kepala Daerah Yang Terlantik bersamaan Menerima Materi Terkait Pengelolan Anggaran (Keuangan).

MAGELANG,Sindo7.id// - Kegiatan Retreat Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang memasuki hari ke 3 pada hari minggu pagi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang terus semangat mengawali harinya dalam acara kegiatan dengan apel pagi dan mendengarkan arahan Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dilanjutkan dengan kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing Kepala Daerah.

Gubernur Sumatera Utara (Bobby Nasution) di hari ketiga acara retreat berjalan tetap terlihat bugar dan fokus mengikuti berbagai agenda kegiatan. Bahkan Gubsu terlihat hadir berbaur dengan sejumlah kepala daerah lainnya saat olahraga pagi yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Selanjutnya dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Gubernur Sumatera Utara ( Bobby Nasution) beserta rekan rekannya dari Kepala Daerah lainnya mengikuti Penyampaian Materi dari Gubernur Lemhanas TB. Ace Hasan Syadzily. Sesi pertama yaitu Implementasi Kewaspadaan Nasional dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Bertempat di Ruang Sudirman Akmil Magelang, Minggu, (23/02/2025)

Di waktu siang hari, Gubsu Bobby Nasution beserta Kepala Daerah Yang ikut program Retreat menerima Materi kedua mengenai Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dan Implementasi Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. 

Pemahaman dari Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Pertumbuhan Ekonomi. Didampingi Mendagri RI Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Sri Mulyani memaparkan beberapa point. Antara lain agar menyatukan visi misi Presiden Prabowo Subianto di Bidang Ekonomi dengan Kepala Daerah dengan masing-masing ada 4 pembahasan.

Pembahasan pertama tentang APBN dan Perekonomian, kedua Kebijakan Fiskal untuk kesejahteraan rakyat, ketiga pembiayaan inovatif untuk keselarasan untuk pembangunan dan pembahasan ke empat mengenai arahan Presiden Prabowo dan tindak lanjut APBN 2025.

Selanjutnya disampaikan Sri Mulyani untuk mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045 di bidang ekonomi, dimana butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi 6% hingga 8% per Tahunnya. 

Untuk di malam hari materi diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Pertumbuhan Ekonomi. Didampingi Mendagri RI Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Sri Mulyani memaparkan beberapa point. Antara lain agar menyatukan visi misi Presiden Prabowo Subianto di Bidang Ekonomi dengan Kepala Daerah dengan masing-masing ada 4 pembahasan.

MATERI SUPLEMEN VISI DAN MISI : 

Dalam Langkah Pembahasan Awal (pertama) tentang APBN dan Perekonomian, kedua Kebijakan Fiskal untuk kesejahteraan rakyat, ketiga pembiayaan inovatif untuk keselarasan untuk pembangunan dan pembahasan ke empat mengenai arahan Presiden Prabowo dan tindak lanjut APBN 2025.

Berikut penyampaian oleh ibu Sri Mulyani    (Menteri keuangan) untuk mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045 di bidang ekonomi, dimana butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi 6% hingga 8% per Tahunnya. 

Sehari Sebelumnya,Sabtu (22/2/2025). Gubenrur HD dan seluruh kepala daerah yang mengikuti retreat, mengikuti Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian.

Untuk acara kegiatan tersebut para kepala daerah mengenakan seragam Satpol PP. Suasana meriah tampak mewarnai kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, kegiatan retreat Kepala Daerah sangat penting lantaran menjadi momentum untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, Kepala Daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis kedepannya.

“Kepala Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Gubernur tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan Bupati, Walikota. Sebaliknya, Bupati, Walikota tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari Gubernur. Antar Bupati juga tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Mendagri. 

Dalam Agenda acara retreat tersebut, Mendagri memberikan pujian kepada sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antar Kepala Daerah. Dirinya berharap, kebersamaan yang terjalin akan dapat membantu Kepala Daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

Di acara ke tiga turut hadir dalam pembukaan Gubernur Lemhanas TB. Ace Hasan Syadzily, Gubernur Akmil beserta para pejabat utama Akmil, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, serta para pejabat tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga.

Rdks ( Tim Lip khs krlp tgr Jtm )

Read More

TNI Ukir Sejarah: Taruna Akmil Pertama Tempuh Pendidikan Di Australian Defence Force Academy

AUSTRALIA, Sindo7.id// - Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencetak sejarah dalam dunia pendidikan. Pertama kalinya, seorang Taruna Akademi Militer (Akmil) Sersan Mayor Dua Taruna (Sermadatar) Muhammad Arghi Aqila Nugroho menjadi perwakilan TNI Angkatan Darat untuk mengikuti pendidikan di Australian Defence Force Academy (ADFA), Australia, Canberra, Sabtu.(22/02/2025).

Sebelumya, Sermadatar Arghi telah menyelesaikan program persiapan pendidiikan di Defence International Training Center (DITC) serta Monash College, Melbourne, selama kurang lebih satu tahun. Kini, ia resmi memulai perjalanan akademiknya di ADFA, yang bekerja sama dengan University of New South Wales (UNSW) dalam memberikan pendidikan setingkat S1 di bidang Arts, Business, Engineering, Science, Cyber, dan Information Technology, bersamaan dengan pelatihan militer. 

Sermadatar Arghi akan menempuh pendidikan di ADFA sampai dengan tahun 2027. Namun pada tahun 2026 ia bersama rekan-rekan taruna seangkatannya akan mengikuti upacara pelantikan perwira (Prasetya Perwira) di Indonesia dan kemudian melanjutkan pendidikannya kembali di ADFA

.

Sebagai momentum, digelar parade Panglima Angkatan Bersenjata (CDF Parade) pada tanggal 22 Februari 2025, dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Admiral David Lance Johnston. Acara ini sebagai simbol selesainya Year One Familiarisation Training (YOFT) atau Pelatihan Familiarisasi bagi lebih dari 360 taruna tingkat pertama, termasuk 21 taruna internasional dari 12 negara, seperti Brunei, Kamboja, Fiji, Malaysia, Kepulauan Solomon, Thailand, Vanuatu, Filipina, Vietnam, Selandia Baru, Pakistan, dan Indonesia.

Komandan ADFA, Brigadir Jenderal Troy Francis, manyampaikan bahwa kehadiran taruna internasional memberikan manfaat besar dalam membentuk para pemimpin masa depan ADF, dimana kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama merupakan kunci keberhasilan dalam setiap misi.

Keikutsertaan taruna Akademi Militer dalam program pendidikan di ADFA menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Australia, khususnya dalam kerja sama pertahanan dan pengembangan sumber daya perwira. Kehadiran taruna Indonesia di akademi bergengsi ini diharapkan dapat memperkuat jejaring dan mempererat kerjasama kedua negara dalam menghadapi tantangan pertahanan di masa depan.

Dalam acara ini, turut hadir Atase Pertahanan Republik Indonesia, Laksma TNI Yusliandi Ginting, dan Atase Darat Republik Indonesia, Kolonel Inf Leo Sugandi, serta Instruktur RMC Duntroon, Kapten Kav Fiko Laksmana Yudha yang memberikan dukungan langsung kepada taruna pertama TNI AD yang menempuh pendidikan di ADFA. 

Rdks ( Tim lip khs Hms Bhrd Pusp jkt )

Read More

Presiden Prabowo Subianto Terima Silaturahmi dari Pimpinan Perusahaan Media, Serta Tokoh - Tokoh Sinor Penerbitan Media.

BOGOR, Sindo7.id// - Presiden Prabowo Subianto Terim kunjungan dari beberapa unsur pimpinan penerbitan media, dengan agenda kegiatan ramah tamah.

Sambutan Prabowo Subianto dengan sapah dari hati nuraninya Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan kembali bersilaturahmi dengan rekan-rekan Pimpinan Redaksi (Pimred) serta tokoh-tokoh senior media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat Sabtu 22/02/25

Setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhir kita pada 18 Juni 2023, akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam.

Dalam Agenda pertemuan tersebut hanya berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis, di mana media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat.

Semoga atas pertemuan ramah tamah ini  semakin menperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa.

Rdks ( Lip khs S2 )

Read More

PT.HKI Diduga Jadi Dalang Menjamurnya Galian C - ilegal Dipekanbaru Riau, Langkah Proses Hukum Sudah Mulai Ditindak lanjuti Polda Riau.

PEKANBARU,Sindo7.id// - Ketua Sinergi Pemuda Riau (SPR) Randi Syaputra datang memenuhi panggilan Subdit IV Polda Riau, Jum'at, 21 Februari 2025. Randi datang untuk memberikan keterangan sebagai pelapor.

Randi memberikan keterangan kepada penyidik selama 2.5 jam, atas perihal laporan dugaan tindak pidana pertambangan oleh PT Hutama Karya Insfrastruktur (HKI). PT HKI dilaporkan atas dugaan pemanfaatan tanah urug (Galian C) yang berasal dari penambangan yang diduga ilegal pada pembangunan jalan tol lingkar Pekanbaru. 

Randi menjelaskan, bahwa ia telah memberikan keterangan kepada penyidik secara rinci. Bukti tambahan guna mempermudah kerja penyidik juga telah ia berikan. 

"Saat ini tinggal menunggu hasil dari penyelidikan oleh penyidik, saya sendiri meyakini ini bukanlah perkara yang rumit. Sebab lokasi penambangan yang kita laporkan ini tempatnya jelas, pelakunya jelas, armadanya ada, alat berat yang digunakan ada, jadi, jika benar penyidik mau mengusut saya rasa ini bukan perkara yang sulit," bebernya.

Ia pun menegaskan, bahwa sebagai sosial kontrol, SPR akan terus konsisten mengawal perkara ini. Sebagaimana diatur undang-undang, SPR akan bersinergi dengan siapapun, demi terciptanya iklim usaha yang baik yang mematuhi aturan hukum. 

Randi juga mengungkap, bahwa PT HKI diduga sebagai dalang penyebab menjamurnya aktivitas Galian C Ilegal di Rumbai. Dalam pantauannya dilapangan, aktifitas tersebut sudah bermain secara terang - terangan tanpa ada rasa cemas akan dilakukannya penegakkan hukum oleh kepolisian.  

"Sejak kami SPR buat laporan ke Polda Riau, 10 Januari 2025 yang lalu, lokasi Galian C yang diduga Ilegal kian bertambah, dan tambang tersebut diduga digunakan untuk pembangunan proyek tol," ungkapnya. 

Ketua SPR tersebut juga menjelaskan posisi PT HKI bersama vendor pelaksana kegiatan pembangunan proyek dilapangan. Ia menduga, sebagai pemanfaat tanah urug (Galian C) ilegal, berpotensi melanggar aturan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 161 yang berbunyi "Setiap orang yang menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/Pemurnian, Pengembangan dan/Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)".

Sebagai informasi, Laporan Randi teregister dengan nomor : B/155/II/2025/Ditreskrimsus/POLDA RIAU. Sebagai terlapor PT HKI, terkait dugaan tindak pidana pertambangan.

Rdks ( Tim Lip khs krlp Riu gru stmg Ads )

Read More

Cermin Langkah Walikota Medan Kandas (Bobby Nasution) Putus Rantai Jadi Terpidana Korupsi, Bertepatan dirinya Di Lantik Jadi Gubsu Periode 2025 - 2030.

MEDAN, Sindo7.// - Masa jabatan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan kandas, menjadi Orang nomor satu di Sumatera Utara Sejalan dengan dilantiknya dirinya menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) periode 2025-2030. Bobby bakal menjadi sosok Wali Kota Medan pertama hasil pemilihan langsung yang tidak terpidana korupsi saat menjabat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh kaperwil liputan Sindo7, sebelum Bobby Nasution Menjabat adanya sandungan mantan Walikota Medan terhimpun dalam kasus korupsi tidak mengakhiri masa jabatannya sudah kandas di penjara dari tiga mantan Wali Kota Medan Sumatera Utara dari hasil kandungan pemilihan langsung yang terjerat kasus korupsi.

TIGA OKNUM MANTAN WALIKOTA TERSANDUNG KORUPSI :

Ketiganya adalah :

Abdillah, Rahudman Harahap, dan Dzulmi Eldin. 

ATAU AZAS MANFAAT DALAM JABATAN :

Mantan Walikota ( Sebelum nya )

Abdillah merupakan Wali Kota Medan periode 2000-2005 dan 2005-2010. Namun 2008 Abdillah terjerat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) dan penyalahgunaan APBD Kota Medan.

Dalam kasus tersebut, Abdillah saat itu divonis bersalah dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah wajib membayar uang pengganti Rp 17,8 miliar. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 8 tahun penjara. 

CERMIN JERATAN HUKUMAN :

Hukuman itu dipangkas di tingkat banding hingga dikuatkan pada tingkat kasasi menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah uang pengganti Rp 12,1 miliar. Abdillah kemudian bebas pada 1 Juni 2010 usai menjalani 2/3 hukuman 

Cermin wajah Jabatan "Rahudman Harahap" merupakan Wali Kota Medan 2010-2015. Namun pada 2013, Rahudman terjerat dalam 2 kasus korupsi.

Kasus pertama saat dia menjadi Sekda Tapanuli Selatan terkait dana tunjangan aparat desa ke kas Pemda. Dalam kasus pertama itu, dia dihukum 4 tahun penjara.

Kasus kedua terkait alih fungsi lahan PT KAI. Aparat penegak hukum menilai ada unsur korupsi saat Rahudman mengalihkan fungsi lahan milik PT KAI ke pengusaha Handoko Lie. Aset tanah yang ditaksir bernilai mencapai Rp 185 miliar. 

Dan Langkah Cermin Jabatan "Dzulmi Eldin merupakan Wali Kota Medan periode 2013-2015 dan 2016-2020". Namun pada 15 Oktober 2019, Dzulmi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Eldin ditangkap dalam kasus suap setoran dari para kepala dinas.

Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah menerima suap.Dzulmi kemudian bebas bersyarat pada 28 Februari 2023. Dzulmi ditahan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Langkah Perjalanan karier Bobby Nasution di awali dari "Akhyar Nasution sempat menjabat sebagai Wali Kota Medan sisa jabatan 2016-2020". Akhyar menjadi Wali Kota Medan hanya beberapa hari.

PERTARUNGAN LANJUTAN BOBBY :

Akhyar kemudian bertarung melawan Bobby di Pilwalkot Medan 2020. Hasilnya, Bobby yang berpasangan dengan Aulia Rachman keluar sebagai pemenang. 

Narasumber / PENULIS : Pinondang Situmorang ( Jumat 21/02/2025 )

Rdks ( Tim liputan P2TUM Sumut)

Read More

Dari Team Kajati Sumut, Berhasil Amankan Tersangka DPO Korupsi Pembangunan Stadion Madina Saat Jualan Bakso Keliling Di Tapanuli Utara.

MEDAN,Sindo7.id// -  Dari Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali berhasil mengamankan seorang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berinisial AL. 

Tersangka ini ditangkap pada saat sedang berjualan bakso keliling di Jalan Mayjen DI Panjaitan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (19/2/2025), pukul 20.10 WIB.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting SH MH, Kamis (20/2/2025), sebelumnya tim telah mengamankan DPO tersangka IS, Senin (17/2/2025) malam di rumahnya di Desa Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Senin (17/2/2025) pukul 20.00 WIB dan sudah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.

Lebih lanjut Kasi Penkum menyampaikan bahwa tersangka DPO atas nama AL, pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan. AL ditetapkan tersangka 18 Oktober 2023 terkait perkara dugaan korupsi pembangunan stadion di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumut pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.

"Pasca ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka AL secara patut sebanyak tiga kali untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka, namun tersangka tidak pernah hadir hingga ditetapkan DPO sejak 5 Desember 2024," kata Adre W Ginting.

Kronologis perkaranya, lanjut Adre pada tahun anggaran 2017 terdapat dana bantuan pekerjaan pembangunan lanjutan tribun A stadion Kabupaten Madina yang berlokasi di Sarak Matua, Panyabungan, Kabupaten Madina dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.146.569.00,00 yang bersumber dari Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. 

"Tersangka AL dalam perkara ini bertindak selaku Wakil Direktur II CV Pelangi Nusantara sebagai penyedia pekerjaan konstruksi pada pembangunan stadion Kabupaten Mandailing Natal pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017," paparnya.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan stadion Kabupaten Madina Tahun Anggaran 2017, lanjut Adre, tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan fisik hanya 87,14% dan terjadi kekurangan volume pekerjaan yang berdampak merugikan keuangan negara sebesar Rp 844.047.819.   

Mantan Kasi Intel Kejari Binjai ini menyampaikan bahwa tersangka AL melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. 

"Tersangka AL selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Madina untuk proses lebih lanjut," tandasnya.

Serah terima tersangka dari Kasi E Husairi SH MH kepada Kajari Madina didampingi Kasi Pidsus Herianto. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka ditahan di rumah tahanan (Rutan) Klas II B Panyabungan.

Rdks ( Lip khs korlip Sumut P2TUM )

Read More

Tunda Mengikuti Retret Ke Magelang, Bupati Tapanuli Tengah, Yang Di Lantik Bersama Dengan Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Negara.

JAKARTA, Sindo7.id// - Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menunda keberangkatannya untuk mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan mulai Jumat, 21 Februari 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kader partai menunda partisipasi dalam kegiatan tersebut menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025. 

Instruksi Megawati disampaikan melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Megawati mengarahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke Magelang yang direncanakan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Bagi yang sudah dalam perjalanan, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. 

Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan upaya perintangan penyidikan. Hasto ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025, di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur. 

Menanggapi penahanannya, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi tersebut dan akan terus berjuang demi Indonesia. Ia juga berharap penegakan hukum dapat dilakukan tanpa pandang bulu. 

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada tahun 2020 yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Harun Masiku, seorang caleg PDI Perjuangan yang hingga kini masih buron. Hasto diduga terlibat dalam upaya suap untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW serta menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. 

Situasi ini menambah dinamika politik di Indonesia, khususnya terkait dengan komitmen partai politik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil serta transparan.

Rdks ( Tim lip khusus S2 )

Read More