Iklan

BERITA TERKINI

Nasibnya Ayah' Kandung, Dibakar Oleh Anaknya Sendiri Dan Melawan Saat Diamankan Dari Team Polres Belawan Atas Kejadian Tersebut Palaku Harus di Lumpuhkan Dengan Tembakan.

BERITA TERKINI

Kapolri Terima Audiensi Menteri Imipas, Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba.

BERITA TERKINI

Ketum Lingkar Nusantara (LISAN) Turut Angkat Bicara, Untuk Mendesak Perselisihan Pelaku Usaha Yang Sudah Jadi Korban Kerugian Di Pasar Malam Deli Serdang, Dapat Diselesaikan Secepatnya.

BERITA TERKINI

Penandatanganan Program Pencegahan Korupsi 2025 - 2026 Sebagai Prioritas Pemerintah Pusat Dengan KPK Yang Diluncurkan Oleh KSP.

BERITA TERKINI

BUMD - PT. BPJ Dengan Pelaku Usaha UMKM Deli Serdang Belum Ada Titik Temu Sampai Saat ini, dan Abaikan Hasil RDP di Komisi II DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Kamis, 06 November 2025

Beban Kerja Kepling Makin Tinggi, Anggota Dewan Sarankan Dana Operasional.



MEDAN//Liputan Sindo7.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus mendorong adanya kajian tentang dana operasional untuk Kepala Lingkungan di Kota Medan.


Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu, ia mencermati banyaknya bobot kinerja kepling belakangan ini.Ia menjelaskan berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2017 disebutkan tugas dan fungsi Kepling adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.


"Banyaknya alur tugas, acapkali Kepling menggunakan dana dari kantongnya sendiri untuk memakimalkan tugasnya. Hal ini harus menjadi perhatian kita," katanya, Selasa (4/11/2025).


Robi mengatakan Kepling melakukan pendataan, pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kebersihan lingkungan serta gotong royong.


"Belum lagi ada kegiatan Posbankum, posyandu, mendorong pekerja informal untuk menjadi peserta BPJSTK, menjadi penengah bila terjadi konflik, membina soliditas hubungan tiga pilar antar babinkamtibmas, babinsa dan lurah, memantau perrdaran narkoba dan kejahatan serta banyak lagi," tambahnya.


Dana operasional itu, menurut Robi diharapkan menunjang kinerja Kepling sehingga pelayanan ke masyarakat semakin baik.


"Dana operasional ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepling, termasuk memfasilitasi program pemerintah yang bersifat mendesak atau tidak terencana sebelumnya," katanya.


Robi Barus menjelaskan, alokasi budgeting serta nggunaan dana ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.


"Termasuk adanya laporan pertanggungjawaban secara transparan dan prinsip akuntabilitas," jelasnya.Selain itu, menurut Robi pihaknya juga sedang mengkaji mekanisme pengangkatan kepling serta perpanjangan usia untuk jabatan tersebut.


"Saya melihat masih banyak pemilihan Kepling tidak berdasarkan Perwal no.21 tahun 2021, yang menyebabkan banyaknya keluhan dari masyaraat seperti Kepling tidak tinggal di domisili," jelasnya.Ia berharap kajian tersebut nantinya menjadi perhatian dan dapat terealisasi dalam APBD Kota Medan tahun 2026.


"Kita harapkan Kepling semakin maksimal kinerjanya, sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah," pungkasnya. 


Rdks/Tim kbr Mdn 

Rabu, 05 November 2025

Kasum TNI Pimpin Taklimat Akhir Audit Ketaatan dan Kinerja Itjen TNI Periode IV TA 2025



JAKARTA, PUSPEN TNI//Liputan Sindo7.id - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon didampingi Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Hersan memimpin acara Taklimat Akhir Audit Ketaatan dan Kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI Periode IV TA 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula A.H. Nasution Balog TNI, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (5/11/2025).


Dalam sambutannya, Kasum TNI menegaskan bahwa audit ini merupakan kegiatan penting yang bertujuan agar sasaran program dan anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan akuntabel, serta diperolehnya informasi dan data aktual hasil pelaksanaan kegiatan di satuan kerja (satker) jajaran UO Mabes TNI.


Lebih lanjut, Kasum TNI menyampaikan harapannya agar hasil audit ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja organisasi. “Dengan adanya audit tersebut diharapkan adanya evaluasi dan koreksi maupun saran tindak lanjut yang membangun dari Itjen TNI kepada satker maupun staf pembantu pimpinan untuk peningkatan dan perbaikan kinerja satker,” harap Kasum TNI.


Kasum TNI mengingatkan agar para pimpinan satker melakukan pengecekan ulang dan pembenahan internal terhadap kinerja pelaksanaan program dan anggaran secara menyeluruh. Hal ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan. Ia menekankan pentingnya langkah tersebut agar tidak terjadi temuan yang berulang dengan permasalahan serupa serta untuk mencegah atau meminimalkan potensi temuan audit eksternal.


Menutup sambutannya, Kasum TNI menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan audit ini. “Saya sampaikan penghargaan disertai ucapan terima kasih kepada Irjen TNI dan jajarannya atas pelaksanaan Audit Ketaatan dan Kinerja Itjen TNI Periode IV TA 2025 di lingkungan UO Mabes TNI. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pimpinan balakpus/satker yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan baik dan lancar,” pungkas Kasum TNI.


Rdks/Tim krlip Nsl S2

KPK Resmi Menahan Gubernur Riau Abdul Wahid, "Setelah Terjaring Operasi Tangkap Tangan."




JAKARTA//Liputan Khusus Sindo7.id - Dari Hasil Pantauan  Wartawan Media Sindo7.id - Di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025), Abdul Wahid dibawa oleh KPK pukul 13.46 WIB. Dia terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan tangannya diborgol.



Abdul Wahid dibawa masuk ke gedung KPK. KPK memang telah menetapkan tersangka terkait OTT di Riau sejak kemarin, tapi pengumumannya baru dilakukan sore ini.


Diketahui, para pihak yang terjaring OTT dibawa dalam dua kloter ke KPK pada Selasa (4/11). Salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Total ada 10 orang yang diperiksa KPK terkait OTT ini. 


KPK Ungkap Kode '7 Batang' dan Setoran Rp7 Miliar ke Abdul Wahid, Jika Tidak Setor akan Dimutasi 


Akhirnya mengungkap kode khusus yang digunakan Gubernur Riau, Abdul Wahid kepada Kepala Dinas dan kepala UPT di Provinsi Riau.


Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan permintaan “jatah proyek” oleh Gubernur Riau kepada pejabat di bawahnya. 


Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya kesepakatan antara Abdul Wahid dengan pejabat PUPR-PKPP untuk menyerahkan 5 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp7 miliar, yang dikomunikasikan menggunakan kode “7 Batang”.


"AW meminta setoran sebesar 5 persen atau sekitar Rp7 miliar dari proyek di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Komunikasi di antara mereka menggunakan istilah sandi ‘7 Batang’".


"Dari hasil penelusuran, kami mendapati adanya tiga kali penyerahan uang dalam kurun waktu Juni hingga November 2025," ujar Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.


Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa skema setoran dilakukan secara bertahap melalui sejumlah pejabat dinas.

Setoran Pertama (Juni 2025):

AW melalui perantara MAS, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, memerintahkan pengumpulan dana dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). 


Total yang terkumpul mencapai Rp1,6 miliar. Dari jumlah itu, Rp1 miliar diserahkan kepada AW melalui DN, tenaga ahli Gubernur, sementara Rp600 juta diberikan kepada MAS.

Setoran Kedua (Agustus 2025):

Atas perintah AW melalui MAS dan DN, uang kembali dikumpulkan oleh pejabat UPT. Kali ini, jumlah yang terkumpul mencapai Rp1,2 miliar. 


Dana tersebut digunakan untuk berbagai alokasi, antara lain Rp300 juta untuk sopir pribadi, Rp375 juta untuk pengurusan proposal kegiatan perangkat daerah, dan Rp300 juta disimpan oleh pihak tertentu.

Setoran Ketiga (November 2025):

Kepala UPT Wilayah III ditunjuk sebagai pengepul. Dana yang terkumpul mencapai Rp1,2 miliar. 


Dari jumlah tersebut, Rp450 juta mengalir kepada AW melalui MAS, dan Rp800 juta lainnya diserahkan langsung kepada AW.


Dengan demikian, total setoran dari Juni hingga November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal senilai Rp7 miliar.


Operasi tangkap tangan dilakukan pada Senin, 3 November 2025. Dalam kegiatan itu, tim KPK lebih dulu mengamankan MAS, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, dan FY, Sekretaris Dinas. Selain itu, turut diamankan lima Kepala UPT Jalan dan Jembatan, masing-masing:


KA (UPT Wilayah I),


EI (UPT Wilayah III),


LH (UPT Wilayah IV),


BS (UPT Wilayah V), dan


RA (UPT Wilayah VI).


KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp800 juta. Tim kemudian bergerak memburu AW yang sempat bersembunyi di salah satu kafe di Pekanbaru, dan akhirnya berhasil diamankan bersama TM, orang kepercayaan Gubernur Riau.


KPK menegaskan bahwa operasi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.


"Kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, agar tidak bermain-main dengan uang rakyat," tutup Johanis Tanak. 


Rdks/TIM Krlip Nsl S2

Polres Pematangsiantar Gelar Razia Gabungan Kepatuhan PKB Tahun 2025



PEMATANGSIANTAR//Liputan Sindo7.id - Polres Pematangsianțar melalui Satuan Lalu lintas (Sat Lantas) menggelar Razia Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  Tahun 2025 di Jalan Merdeka depan Kantor Walikota Pematangsiantar, pada hari Rabu 5 November 2025 pagi pukul : 10.00 Wib.


Razia tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Lalu lintas (Kasat Lantas) IPTU Friska Susana SH bersama Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Lona Amelia, S.H. M.AP, Jasa Raharja Rudi Ardiansyah, KBO Sat Lantas IPDA Syawaluddin Nasution SH, Kanit Regident IPTU Elon Sitinjak, S.H, Kanit Turjawali IPDA Horas Tambunan SH, Kanit Gakkum IPDA Syah Edi Suranta Purba, SH, Kanit Kamsel IPDA Serly Tarigan, Personil Sat Lantas, Personil Denpom 1/1 Pematangsiantar dan Personil Dispenda Pematangsiantar.


Kasat Lantas IPTU Friska Susana SH dalam laporannya mengatakan razia PKB dilakukan kepada pengendara yang belum mengesahkan pajak kendaraan bermotor, guna meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat pentingnya untuk taat pajak.


Dari hasil razia PKB tersebut terjaring belum  membayar pajak kendaraan roda dua (R2) sebanyak 15 unit dan kendaraan roda empat (R4) sebanyak 26 unit.


Kemudian kendaraan yang langsung membayar pajak untuk kendaraan R2 sebanyak 8 unit dan kendaraan R4 sebanyak 6 unit.


"Dengan kegiatan razia kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Ini terciptanya situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif di wilayah kota Pematangsiantar," Pungkas IPTU Friska./Humas P Siantar


Rdks/Tim Ps

Pembukaan MTQ Ke-50 Berlangsung Meriah, "Bupati Bengkalis Apresiasi Semangat Keagamaan."



DURI//Liputan Sindo7.id - Pembukaan MTQ Ke-50 Berlangsung Meriah di halaman Kantor Camat Duri, turut dihadiri Bupati Bengkalis dan Sejumlah Pejabat Daerah. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Kecamatan Duri berlangsung meriah pada Senin (4/11/2025). Acara yang digelar di halaman Kantor Camat Duri, Kabupaten Bengkalis ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah.


Turut hadir dalam kesempatan tersebut para anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Camat Duri, Kapolres Bengkalis, Kapolsek Mandau, serta tokoh masyarakat, alim ulama, dan para peserta MTQ dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah Duri.


Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan MTQ yang menjadi ajang untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan mempererat ukhuwah islamiyah di tengah masyarakat.


 “MTQ bukan hanya perlombaan membaca Al-Qur’an, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat mencintai dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.


Sementara itu, Camat Duri menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga pelaksanaan MTQ tahun ini berjalan lancar dan penuh antusiasme. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda agar lebih dekat dengan Al-Qur’an.


Acara pembukaan MTQ ini juga dimeriahkan dengan penampilan marhaban dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh qari-qariah terbaik dari daerah setempat. Suasana khidmat dan semangat religius terasa kuat sepanjang kegiatan.


Dengan pembukaan yang meriah ini, rangkaian lomba MTQ di Kecamatan Duri resmi dimulai dan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan untuk menentukan para qari dan qariah terbaik yang akan mewakili daerah ke tingkat kabupaten.(Wly)


Rdks/Agus Putra Situmorang & Tim S2-WILLY. Riau 

Selasa, 04 November 2025

Usai Lantik Penjabat Sekda Toba, Bupati Pesankan 5 Hal



Sindo7.id - Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu melantik Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Toba di ruang rapat Staf Ahli kantor Bupati Toba, Selasa (4/11/2025). Adapun Penjabat Sekda yang dilantik adalah Paber Napitupulu, AP., M.Si yang secara defenitif menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Toba Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan, SDA dan Aset.


Usai mengambil sumpah janji, Bupati Toba dalam amanatnya menyampaikan bahwa tugas jabatan Sekretaris Daerah sangat strategis dalam mengkoordinasikan seluruh kebijakan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat daerah Kabupaten Toba agar lebih terarah, saling mendukung dan melengkapi, utamanya dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba, 'Toba Mantap 2029'.


Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Penjabat Sekda diminta harus mampu mengakselerasi program dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. 


"Jalin komunikasi dan wujudkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Antar lembaga pemerintah daerah, DPRD, dan Forkompinda untuk bersatu padu dan saling mendukung serta bekerja sama dan sama-sama kerja mewujudkan Toba Mantap 2029," sebut Bupati. 


Selain itu, beliau juga menyampaikan 5 poin penting kepada Penjabat Sekda yang dilantik, yakni;

1. Menjaga integritas dan loyalitas terhadap tugas dan jabatan. Bekerja dengan jujur, disiplin dan bertanggung jawab, serta mengimplementasikan delapan poin fakta integritas yang telah ditandatangani. 

2. Membangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang baik antar sesama stakeholder, baiksecara horizontal maupun

vertikal untuk kelancaran melaksanakan tugas. 

3. Berinovasi dalam pelayanan, seperti pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Menjadi bagian dari perubahan menuju birokrasi yang bertransformasi digital, efisien dan profesional serta sesuai dengan core value ASN  yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

4. Menjunjung tinggi etika birokrasi. Hindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

5. Meningkatkan kualitas jati diri agar memiliki

kompetensi yang tinggi, sehingga dapat menjadi

aparatur yang profesional. 


Usai pelantikan, acara kemudian dilanjutkan dengan serah-terima jabatan Sekretaris Daerah dari pejabat lama Drs. Augus Sitorus kepada Penjabat Sekda yang baru dilantik, termasuk penyerahan aset secara simbolis. Pada kesempatan itu, Bupati Toba juga menyampaikan terimakasih atas dedikasi dan pengabdian Drs. Augus Sitorus selama kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Toba. 


Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Ketua  DPRD Kabupaten Toba Franshendrik Tambunan, Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD dan para Kabag Setdakab Toba.


Rdks/Kbr TB

Kapolri Takziah ke Keraton Kasunanan Solo, Pastikan Pengamanan Pemakaman Pakubuwono XIII

 


SOLO//Liputan Sindo7.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir di Keraton Surakarta untuk melayat mendiang Sri Susuhunan Pakubuwono XIII 


Jenderal Listyo Sigit hadir didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo dan Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur C Wibowo


“Yang pertama tentunya kami mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Almarhum Sri Susuhunan Pakubuwono XIII. Kami tadi juga sempat ikut mendoakan,” kata Jenderal Listyo Sigit usai bertakziah, Selasa (4/11).


Kapolri menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan membantu mengamankan proses pemakaman Pakubuwono XIII yang akan dilaksanakan di Astana Pajimatan Imogiri, Bantul, DIY, Rabu (5/11) besok.


“Kita dari kepolisian akan melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan agar prosesi mulai dari pemakaman sampai dengan selesai nanti, dan tentunya hal-hal lain yang diperlukan, kita akan menjaga agar situasi dan prosesi semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.


Sebelum Jeneral Listyo, sejumlah tokoh juga melayat di hari yang sama, seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X beserta keluarga Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.


Sejumlah tokoh nasional lain juga diagendakan hadir di Keraton Surakarta, seperti Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Anggota DPR RI Titiek Suharto. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2 

 

Abdul Wahid Tiba Dikantor KPK (Gedung Merah Putih), Bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau



JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Setelah Terjaringnya  dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Pads hari Selasa (4/11/2025).


Abdul Wahid tiba pada pukul 09.35 WIB dengan mengenakan kaus berwarna putih, menutupi wajahnya dengan masker berwarna serupa, dan membawa sebuah tas hijau.

Abdul Wahid kena OTT di Riau pada Senin (3/11).

Walaupun demikian, Abdul Wahid tidak memberikan keterangan apa pun kepada para jurnalis yang menunggunya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.


Abdul Wahid tiba bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan yang memakai jaket berwarna cokelat, serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda yang memakai jaket berwarna putih. Keduanya kompak mengenakan masker berwarna putih.


Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau. “Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi.


Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.


“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo saat dihubungi.


Adapun OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025.


KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.


Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.


Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.


Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.


Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. 


Rdks/Krlip Nsl S2 

Panglima TNI Bersama Menhan RI Tinjau Keberhasilan Satgas PKH Tertibkan Tambang Nikel Ilegal di Morowali, Sulteng



MOROWALI//Liputan Sindo7.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).


Kunjungan ini merupakan wujud perhatian dan dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam di wilayah nasional. Di hadapan awak media, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.


“Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu,” ujar Menhan RI.


Menhan RI juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif. “Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan,” tegasnya.


Menutup keterangannya, Menhan RI menekankan bahwa langkah penertiban ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa mendatang. “Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan-penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan luar wilayah nasional,” pungkasnya.


Dalam pelaksanaan kegiatan ini, TNI yang tergabung dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bertugas dalam pengamanan sumber daya alam dan berperan aktif di lapangan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, yang berperan dalam pengawasan strategis serta koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, turut memastikan jalannya operasi berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.


Rdks/Tim krlip Nsl S2 

𝗥𝗶𝗮𝘂 𝗠𝗲𝗺𝗲𝗰𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿, 𝟰 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗞𝗣𝗞.


PEKANBARU//Sindo7.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam operasi yang berlangsung di Kota Pekanbaru pada Senin (3/11/2025) malam, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid.


Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. “Ya, salah satunya (Gubernur Riau) dilakukan penangkapan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin malam.


KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Meski belum ada keterangan resmi terkait peran masing-masing pihak, sumber internal menyebut OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.


Jika benar terbukti, Abdul Wahid akan menjadi gubernur keempat dari Riau yang berurusan dengan KPK. Berdasarkan penelusuran Beritasatucom,  tiga pendahulunya lebih dahulu pernah tersangkut kasus korupsi di periode berbeda. 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮?


𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗷𝗮𝘀𝗶𝘁 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟭𝟵𝟵𝟴–𝟮𝟬𝟬𝟯)


Saleh Djasit menjadi Gubernur Riau pertama yang ditangani KPK terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2002. Ia dijatuhi hukuman penjara dua tahun oleh Mahkamah Agung pada 2009. Kasusnya bermula saat Pemerintah Provinsi Riau membeli 16 unit mobil damkar tanpa mengikuti prosedur lelang terbuka.


𝗥𝘂𝘀𝗹𝗶 𝗭𝗮𝗶𝗻𝗮𝗹 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟮𝟬𝟬𝟯–𝟮𝟬𝟭𝟯)


Sepeninggal Saleh Djasit, tongkat kepemimpinan beralih ke Rusli Zainal yang kemudian juga terseret kasus korupsi. KPK menjerat Rusli dalam dua perkara, yakni korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dan kasus izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman (IUPHHK-HT) pada 2013. Ia divonis 14 tahun penjara, sebelum kemudian mendapat remisi hingga masa tahanannya berkurang.


𝗔𝗻𝗻𝗮𝘀 𝗠𝗮𝗮𝗺𝘂𝗻 (𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗥𝗶𝗮𝘂 𝟮𝟬𝟭𝟰–𝟮𝟬𝟭𝟵)


Annas Maamun, yang akrab disapa “Atuk Annas”, ditangkap KPK pada September 2014 hanya beberapa bulan setelah dilantik sebagai gubernur. Ia terbukti menerima suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Meski sempat mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2020, Annas kemudian kembali terjerat kasus gratifikasi yang membuatnya kembali mendekam di balik jeruji.


𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹 𝗪𝗮𝗵𝗶𝗱


Abdul Wahid lahir di Indragiri Hilir, Riau, pada 21 November 1980. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau pada Februari 2025, berpasangan dengan S. F. Hariyanto sebagai wakil gubernur.


Sebelum terjun ke politik nasional, Abdul Wahid dikenal sebagai aktivis muda NU yang memulai kiprahnya dari bawah. Ia sempat menjadi anggota DPRD Riau, Ketua DPW PKB Riau, hingga akhirnya memenangkan Pilgub 2024. Dalam banyak kesempatan, Wahid dikenal dekat dengan masyarakat dan kerap mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba serta menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.


Kini, hanya sembilan bulan setelah dilantik, nama Abdul Wahid kembali mencuat, bukan karena kebijakan atau program, melainkan karena operasi senyap lembaga antirasuah yang menyentuh jantung pemerintahan Riau. Kasus OTT yang menjerat Abdul Wahid kini menambah panjang daftar kepala daerah di Riau yang tersandung kasus korupsi. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Presiden Prabowo Buka Suara Terkait, isu Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh."



JAKARTA/Sindo7.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akhirnya buka suara menanggapi kegaduhan publik terkait isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah mempelajari secara langsung permasalahan tersebut dan tidak menemukan adanya persoalan serius yang perlu dikhawatirkan.


“Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah,” tegas Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).


Presiden: Jangan Dipolitisasi


Prabowo menekankan agar isu utang proyek strategis nasional tersebut tidak dijadikan alat politik. Ia meminta seluruh pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator, untuk tetap tenang dan fokus menjalankan tugas.


“Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarang. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir,” ujarnya menegaskan.


Menurut Presiden, proyek Whoosh merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dipandang sebagai investasi sosial, bukan semata-mata proyek bisnis. Ia menegaskan bahwa pengoperasian moda transportasi publik di berbagai negara juga tidak diukur dari untung atau rugi, melainkan manfaatnya bagi masyarakat.


“Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung-rugi. Hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Itu namanya public service obligation (PSO),” tutur Prabowo.


Subsidi Negara untuk Rakyat


Prabowo menjelaskan bahwa pengoperasian transportasi publik pada dasarnya menggunakan dana rakyat yang dikembalikan dalam bentuk subsidi agar masyarakat bisa menikmati tarif yang terjangkau.


“Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita disubsidi pemerintah 60 persen. Rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari rakyat, pajak, kekayaan negara,” paparnya.


Namun, Prabowo juga menegaskan pentingnya pengawasan agar dana subsidi tersebut tidak bocor akibat praktik korupsi.


“Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan seluruh penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.


Jokowi Ungkap Latar Belakang Proyek Whoosh


Pernyataan Prabowo ini menyusul komentar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menanggapi isu utang Whoosh yang sempat menjadi sorotan publik. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat tersebut berawal dari kebutuhan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung.


“Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama. Dalam setahun, negara bisa rugi sampai Rp 65 triliun di Jakarta saja. Kalau Jabodetabek dan Bandung, lebih dari Rp 100 triliun,” ungkap Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).


Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta bandara, KRL, dan kereta cepat Whoosh menjadi solusi strategis agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.


“Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, dan KRL agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” jelasnya.


Keuntungan Sosial, Bukan Komersial


Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dan moda transportasi publik lainnya tidak bisa diukur dari laba semata, melainkan dari manfaat sosial dan lingkungan.


“Transportasi massal itu layanan publik, bukan bisnis. Keuntungan sosialnya besar — mengurangi emisi karbon dan mempercepat waktu tempuh masyarakat,” tegasnya.


Sebagai gambaran, ia mencontohkan subsidi tahunan untuk MRT Jakarta yang mencapai Rp 800 miliar per tahun hanya untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.


“Nanti kalau semua rute sudah selesai, bisa sampai Rp 4,4 triliun per tahun. Itu bukan kerugian, tapi investasi sosial jangka panjang,” ujarnya.


Tentang Whoosh


Kereta Cepat Jakarta–Bandung dengan nama resmi Whoosh merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Proyek ini diresmikan pertama kali pada 2 Oktober 2023 dan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.


Selain mempercepat waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi sekitar 36 menit, Whoosh diharapkan mampu mengurangi kemacetan di jalur tol serta menekan polusi udara akibat kendaraan pribadi.


Baik Presiden Prabowo maupun mantan Presiden Jokowi sama-sama menegaskan bahwa Whoosh adalah simbol kemajuan infrastruktur Indonesia dan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan.



Rdks/Krlip Nsl S2

Senin, 03 November 2025

Satpol PP Kota Medan, Tidak Tegas Bangunan Tanpa Izin.



MEDAN//Liputan Sindo7.id - Dari Satpol PP Kota Medan, terpantau kembali bertindak tegas menertibkan bangunan yang menyalahi aturan. Kali ini, bangunan tanpa izin di Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur dibongkar petugas pada Senin (3/11/2025).


Petugas terlihat merobohkan bagian dinding bangunan. Tindakan itu dilakukan karena pemilik bangunan tidak mengantongi izin PBG/SIMB dan tetap membandel meski sudah diberi peringatan berulang kali.


“Langkah ini sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pembangunan yang tetap berjalan meski sudah pernah ditindak,” kata Kasatpol PP Medan, M Yunus.


Pada hari yang sama, tim Satpol PP juga melakukan pemeriksaan ke lokasi pembangunan di Jalan Pematang Pasir Simpang Gang Alfaka II, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati enam pekerja masih beraktivitas memasang batako dan mengangkut material bangunan. Bagian yang sebelumnya telah disegel juga terlihat ditutup kembali.


Menurut keterangan mandor proyek, bangunan tersebut akan dijadikan ruko untuk usaha ritel minimarket. Mereka mengaku menutup segel karena takut bangunan dimasuki maling. Namun alasan itu tak membuat Satpol PP melonggarkan aturan.


“Sudah jelas, tanpa izin tidak boleh ada kegiatan pembangunan. Kami ingatkan agar tidak bermain-main dengan aturan,” tegas salah satu petugas di lapangan.


Pemko Medan memastikan akan terus mengawasi dan menindak setiap pelanggaran pembangunan di seluruh wilayah kota. Masyarakat juga diimbau aktif melaporkan kegiatan pembangunan yang diduga melanggar aturan melalui layanan pengaduan Satpol PP Kota Medan di nomor 0853-7109-3888. 


Rdks/Tim kbr Mdn 

Polrestabes Medan Grebek Gudang Botot di Jalan H Anif.



MEDAN//Liputan Sindo7.id - Polrestabes Medan membongkar sebuah gudang barang bekas atau botot yang diduga menjadi sarang utama penadah hasil kejahatan, di Jalan Haji Anif, Kecamatan Percut Sei Tuan, beberapa hari lalu.


Dalam pengungkapan yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, terungkap sedikitnya 159 kasus kejahatan jalanan dan narkoba alias narkoboy yang terkait dengan jaringan tersebut.


"Ini adalah botot milik Samuel, yang kami tangkap karena perannya sebagai penadah. Semua penampung dari jenis kejahatan ini tidak boleh lagi menerima barang-barang hasil kejahatan," ujar Kombes Jean Calvijn di lokasi, Senin (3/11/2025).


Penggerebekan ini merupakan bagian dari strategi Polrestabes Medan untuk memutus mata rantai ekonomi kejahatan. Menurut Jean Calvijn, para pelaku kriminal berani beraksi karena adanya pasar yang pasti untuk menjual barang curian mereka.


"Para tersangka mencuri karena mengetahui pasar untuk menjual hasil kejahatannya, dan barang-barang itu ditampung di botot tertentu. Dengan menindak penadah, pelaku akan kesulitan menjual hasil kejahatannya," jelasnya.


Polisi bahkan melakukan prarekonstruksi di lokasi, yang menunjukkan bagaimana barang curian seperti besi diterima, ditimbang, lalu dibayar tanpa pertanyaan mengenai asal-usulnya.


Dari pengembangan kasus ini, Polrestabes Medan merinci total 159 kasus yang terkuak, di antaranya: Begal: 15 kasus dengan 22 tersangka. Sebanyak 11 di antaranya terpaksa ditindak tegas karena melawan petugas dan berupaya menghilangkan barang bukti. 


Polisi menyita 8 unit sepeda motor, 4 ponsel, klewang, parang, hingga kunci T.


Pencurian Besi/Kayu: 60 kasus dengan 96 tersangka. Barang bukti yang diamankan meliputi tiang dan kabel Telkom, balok kayu, kusen pintu, hingga berbagai peralatan seperti linggis, martil, dan becak motor.


Narkoba: 81 kasus yang melibatkan pompa, barak, dan loket narkoba dengan total 95 tersangka. Petugas mengamankan 32,35 gram sabu.


 Barak-barak narkoba ini ditemukan di sepanjang pinggiran sungai.


Geng Motor dan Tawuran: 3 kasus dengan 6 tersangka, beserta barang bukti senjata tajam seperti cocor bebek, celurit, dan anak panah.


Premanisme/Pemerasan: 1 kasus dengan 1 tersangka.Jean Calvijn menegaskan, pihaknya akan terus menyisir lokasi-lokasi lain yang diduga menjadi sarang kejahatan dan barak narkoba.


Wilayah prioritas seperti Medan Sunggal, Medan Tembung, dan Medan Timur akan menjadi fokus pengawasan intensif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.


"Semua laporan masyarakat terkait tindak pidana harus segera ditindaklanjuti. Pelaku yang berani melawan petugas, merampas barang bukti, atau merusak fasilitas umum akan kami tindak tegas," pungkasnya.


Rdks/Tim kbr Mdn