Polisi Selidiki Tewasnya Wartawan di Kamar Mandi Kos di Medan, Korban Ditemukan Luka - Luka.

MEDAN //Liputan Sindo7.id - Polsek Medan Baru selidiki tewasnya oknum wartawan di kamarmandi kos-kosannya, melalui Kanit Reskrim, Iptu Paul M Tambunan, yang juga hadir di ruang jenazah mengungkapkan jika pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian oknum wartawan tersebut, tuturnya Sabtu (06/09/2025).

“Untuk sementara ini masih kita lakukan penyelidikan, tadi kita sudah olah tkp di tempat kosnya, cctv sudah kita ambil dan untuk beberapa orang saksi juga tengah kita mintai keterangan,” ujarnya.

Selain itu, dirinya turut mengungkapkan jika saat ini pihak nya masih menunggu pihak keluarga datang ke Medan untuk meminta persetujuan dilakukannya otopsi.

“Kalau soal otopsi itu tergantung keluarga, dan sampai saat ini kita masih menunggu keluarga yang dalam perjalanan dari Simalungun menuju medan,” Terangnya.

Setelah beberapa jam berada di ruang transit jenazah rumah sakit adven, selanjutnya jenazah nico pun di bawa petugas kepolisian dengan ambulance ke rumah sakit bhayangkara tingkat II medan. 

Oknum Wartawan tersebut bernama Nico Saragih yang tewas di kamar mandi kosnya di Jalan Pasundan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Jumat (5/9/2025) pagi.

Selanjutnya korban di temukan kekasihnya, dalam keadaan luka-luka di kepala dan di kaki serta ditangan. Penyebab tewasnya pria yang berprofesi jurnalis tersebut tetap masih kita tindaklanjuti prosesnya, tegaskannya.

Lanjut kekasih korban (Ica), kejadian tersebut tidak dipahaminnya mengetahui begitu jelas apa yang terjadi dengan Nico pada saat berada di dalam kamar mandi.

“Begitu aku masuk ke kamar mandi dan liat kondisinya sudah berdarah gitu, aku langsung minta tolong penghuni lain untuk bawa dia ke klinik. Tapi karna kondisinya cukup parah, di rujuk lah ke rumah sakit adven,” terangnya.

Namun tidak tertolong lagi, dikarenakan akibat luka yang cukup parah di bagian kepala, akhirnya Nico pun meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Adven, (kbr Mdn-PS).

Rdks/Tim kbr Mdn

Read More

Bakamla RI dan Kemenhut Amankan Kayu Olahan Ilegal di Batam.

BATAM//Liputan Sindo7.id - Bakamla RI bersama Kementerian Kehutanan berhasil menggagalkan pengangkutan kayu olahan yang diduga ilegal di Dermaga Sagulung, Batam, Sabtu (6/9/2025). Pengamanan ini berawal dari laporan warga yang menginformasikan adanya aktivitas pembongkaran kayu olahan dari kapal KM AAL Delima yang hendak dipindahkan ke truk di dermaga.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bakamla RI melalui unsur KN.Tanjung Datu-301 bersama Polisi Kehutanan (Polhut) dari Kementerian Kehutanan yang sedang melaksanakan Operasi Bersama Yudhistira-II/25, segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Operasi dipimpin langsung oleh Komandan KN.Tanjung Datu-301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., yang memerintahkan pelaksanaan pengecekan muatan kapal.

Hasil pemeriksaan menemukan bahwa berdasarkan manifest tertulis 99 batang kayu Meranti dan 344 batang kayu rimba campuran, kayu olahan tersebut tidak ditempeli ID Barcode, serta tidak disertai dokumen angkut yang sah. Kondisi ini tidak sesuai dengan izin yang dimiliki kapal.

Berdasarkan analisis awal penyidik Polhut Kepri, dugaan pelanggaran meliputi muatan yang tidak sesuai dengan surat angkut, penggunaan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) Kayu Olahan yang seharusnya menggunakan blanko Kayu Bulat, serta indikasi pelanggaran terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, tim gabungan saat ini sedang melakukan penghitungan ulang jumlah kayu di Dermaga Sagulung dan akan mendalami kasus ini dengan menelusuri lokasi tujuan pembongkaran kayu ke pihak pelaku usaha yang memiliki izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).

Rdks/Tim krlip Kepri P2s.-BTM

Read More

Hasil Rapat DPR-RI, "Setop Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri."

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Dari Seluruh Fraksi DPR-RI, menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025) 

Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR, berupa Komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media," ujar Dasco.

Berdasarkan dokumen yang diterima. Berikut rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah ada pemangkasan.

Gaji Pokok: Rp 4.200.000

Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000

Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000

Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000

Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680

Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680.

Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000

Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000

Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000

Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan

a. fungsi legislasi: Rp 8.461.000

b. fungsi pengawasan: Rp 8.461.000

c. fungsi anggaran: Rp 8.461.000

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Total bruto: Rp 74.210.680

Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): 

Rp 8.614.950

Take home pay: Rp 65.595.730. 

Adapun enam poin hasil rapat konsultasi DPR, yaitu:

1. Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025.

2. Moratorium kunjungan luar negeri terhitung 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan.

3. Pemangkasan sejumlah fasilitas DPR, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.

4. Anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak-hak keuangan.

5. Penonaktifan anggota DPR akan ditindaklanjuti melalui koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR dengan Mahkamah Partai.

6. Memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Dasco menambahkan, DPR berkomitmen memastikan implementasi keputusan ini berjalan konsisten, transparan, dan tidak sekadar menjadi wacana. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

Prof.Dr. Sutan Nasomal Buka Suara Agar Presiden Perintahkan, "Kementerian Komnas HAM Team" Bela Rakyat Untuk Keadilan di Hukum.. !!!

JAKART//Liputan Sindo7.id - Dari Berbagai aneka kejadian peristiwa protes demi dilakukan rakyat terjadi dimana mana tidak saja di Ibukota Jakarta saja melainkan di berbagai daerah juga terjadi protes, yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah, karena memang harus didengar dievaluasi kinerja aparatur pemerintah bahkan pihak pihak yang mengatakan dari rakyat fungsi jobnya para aparatur. 

Akibatnya terjadi banyak korban baik tewas luka luka ringan sedang bahkan cacat dibuatnya atas terjadinya peristiwa demo yang terjadi selama seminggu belakangan ini ujar Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi media onlen cetak dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta via telpon selulernya 2/9/2025. "Berkaitan kejadian peristiwa ini ini terjadi berbagai korban baik dari aparat sendiri maupun masyarakar. "

Supaya terlaksananya hukum yang sebagaimana mestinya Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto agar membentuk team yang saling membahu dengan memerintahkan para menteri yang membidangi bekerjasama dengan Komnas HAM RI mendata mengevaluasi menangani permasalahan ini. 

Tandas Prof Dr Sutan Nasomal SH MH.      Menurutnya kaitan kejadian peristiwa ini sebaiknya memang terhadap para korban di pihak kalangan SIPIL seperti misalnya,masyarakat dst. Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH juga ikut turut berduka cita kepada para korban baik dari Mahasiswa dan Masyarakat. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini.

PROF DR SUTAN NASOMAL : KOMNAS HAM JANGAN BUNGKAM KARENA TERJADI PENANGKAPAN LEBIH DARI 3000 ORANG. 

Masyarakat yang mendapatkan kekerasan penganiayaan oleh oknum petugas keamanan harus segera melaporkannya ke pihak KOMNAS HAM. Sebaiknya masing masing ketua BEM mengevaluasi mendata pihak korban dari mahasiswa atau dari masyarakat yang mengalami kekerasan ringan atau berat di saat terjadi aksi demo. PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH menilai hampir di semua daerah terjadi aksi demo dan ada saja kekerasan terjadi oleh perbuatan beberapa oknum petugas keamanan. Bila perlu masing masing ketua BEM bekerja sama dengan LSM membuat posko pengaduan untuk Masyarakat.

Informasi Sementara :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menangkap 3.195 orang dari massa yang terlibat aksi demonstrasi ricuh.

“Untuk data sementara yang dihimpun dari Polda jajaran sebanyak 387 orang telah dipulangkan, 55 orang telah ditetapkan tersangka, dan 2.753 dalam tahap pemeriksaan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Trunoyudo memperincikan sebaran pengamanan tersebut sebagai berikut:

1. Polda Metro Jaya: 1.240 orang.

2. Polda Jawa Timur (Jatim): 709 orang; 173 telah dipulangkan, 485 dalam tahap pemeriksaan, dan 51 ditetapkan tersangka.

3. Polda Jawa Tengah (Jateng): 653 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

4. Polda Jawa Barat (Jabar): 147 orang; 23 telah dipulangkan dan 124 dalam tahap pemeriksaan.

5. Polda Bali: 138 orang, 38 telah dipulangkan dan 100 dalam tahap pemeriksaan.

6. Polda Kalimantan Barat (Kalbar): 91 orang; 86 telah dipulangkan dan 5 dalam tahap pemeriksaan.

7. Polda Sumatera Selatan (Sumsel): 63 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

8. Polda DI Yogyakarta: 60 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

9. Polda Sumatera Utara (Sumut): 50 orang; 48 telah dipulangkan dan 2 dalam tahap pemeriksaan karena positif narkoba.

10. Polda Jambi: 17 orang dan saat ini telah dipulangkan.

11. Polda Banten: 15 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

12. Polda Sulawesi Barat (Sulbar): 6 orang yang saat ini dalam tahap pemeriksaan.

13. Polda Papua Barat Daya: 4 orang yang saat ini ditetapkan tersangka.

14. Polda Sulteng: 1 orang dan saat ini telah dipulangkan.

15. Polda NTB: 1 orang dan saat ini telah dipulangkan.

Belum jelas ada berapa orang yang meninggal dari Mahasiswa dan Masyarakat akibat mendapatkan kekerasan dari pihak oknum penjaga keamanan selama menjalankan Aksi Demo di Jakarta dan daerah lainnya

Juga belum ada data yang jelas ada berapa mahasiswa dan Masyarakat yang masih berada di RS karena mengalami kekerasan penganiayaan berat oleh perbuatan oknum petugas keamanan.

Bila KOMNAS HAM bungkam maka pihak LSM atau LBH bisa membuka posko pengaduan untuk di investigasi kembali bekerjasama dengan masing masing Ketua BEM. Bila perlu Raport Merah oknum petugas keamanan yang melakukan tindakan kekerasan secara detil di umumkan di semua media nasional. Apalagi tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat bahwa hukum jangan tajam kebawah dan tumpul keatas.

Data Sementara Korban Meninggal dalam peristiwa aksi demo :

1. Affan Kurniawan

Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas setelah dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (28/8) malam.

2. Saiful Akbar

Saiful Akbar (46), Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, meninggal dunia di RS Grestelina setelah peristiwa kebakaran gedung DPRD Makassar pada Jumat (29/8).

3. Muhammad Akbar Basri

Muhammad Akbar Basri atau Abay, staf Humas DPRD Makassar, juga menjadi korban jiwa dalam peristiwa kebakaran gedung DPRD. Ia meninggal di lokasi kejadian pada Jumat malam dan sempat dibawa ke RS Bhayangkara.

4. Sarina Wati

Selain Abay, staf DPRD Makassar lainnya, Sarinawati (26), juga meninggal akibat kebakaran.

5. Rusdamiansyah

Di Makassar, korban jiwa lain adalah Rusdamiansyah atau Dandi (25), driver ojek online (ojol). Dandi tewas dianiaya saat demo ricuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah dituduh anggota intelijen oleh massa aksi.

6. Rheza Sendy Pratama

Korban berikutnya adalah Rheza Sendy Pratama, mahasiswa semester V Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Ia meninggal dalam kericuhan di depan Markas Polda DIY, Ring Road Utara, Minggu pagi (31/8).

7. Sumari

Seorang tukang becak bernama Sumari (60), yang sehari-hari mencari nafkah dengan mangkal di kawasan Pasar Gede, meninggal dunia di tengah memanasnya bentrokan antara aparat kepolisian dan massa di sekitar Bundaran Gladak, Solo, Jumat malam (29/8).

Rasa Cinta dan Perduli Mahasiswa kepada Negara Indonesia sangat tinggi. Sehingga aksi demo ini terjadi karena perlunya pemerintah pusat dan daerah di kritik serta di nasehati. Agar tidak mengorbankan Masyarakat untuk segelintir kelompok.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH Meminta dan Mohon bantuannya LSM dan LBH agar mendata korban yang ditangkap dan korban yang meninggal atau di rawat akibat cidera berat. 

Narasumber : PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH

Rdks/Tim redaksi 

Read More

Pemerintah Pusat Pastikan Penanganan, Perkembangan Ekonomi dan Situasi Isu Kondisi Terkini Secara Nasional, Termasuk Demostrasi Berjalan Sesuai Koridor Hukum dan HAM.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025. 

Rapat tersebut membahas sejumlah isu dan kondisi terkini di Tanah Air, di antaranya perkembangan ekonomi dan progres investasi, hingga percepatan perbaikan fasilitas umum yang rusak. 

 

Dalam sektor ekonomi, Presiden Prabowo meminta kepada Tim Ekonomi untuk memastikan investasi-investasi ini bisa mendorong peningkatan lapangan kerja secara merata di Tanah Air, dan tidak memusat di Jakarta saja. 

 

Dalam ratas ini, Presiden juga meminta Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan percepatan perbaikan beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat adanya beberapa aksi anarkis dalam demonstrasi di minggu kemarin, agar masyarakat bisa beraktivitas kembali secara nyaman. 

Berikut dari hasil kutipan, penyampaian Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap langkah penanganan situasi nasional, termasuk demonstrasi berjalan sesuai dengan koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan Menko Yusril usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (04/09/2025). 

Menurut Yusril, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya soliditas jajaran pemerintah dalam menghadapi situasi nasional saat ini. Sebagai Menko Kumham Impas, Yusril menjelaskan bahwa tugas utamanya adalah memastikan seluruh aparat penegak hukum bertindak sesuai aturan dengan tetap mengedepankan HAM.

Lebih jauh, Yusril menekankan bahwa penegakan hukum secara tegas diberlakukan kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan situasi demonstrasi untuk melakukan tindak kejahatan. Meski begitu, Yusril kembali menekankan bahwa tindakan tegas aparat tetap harus berada dalam koridor hukum dan menghormati prinsip HAM.

Dalam keterangannya, Yusril turut menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap hak-hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka juga menjadi komitmen pemerintah. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Menang Lelang Rumah dan Lahan, Warga Sekupang Malah Dapat Tanah Kosong

BATAM// Liputan Sindo7.id - Wahyu, warga Sekupang merasa dirugikan setelah memenangkan lelang rumah dan tanah di Perumahan Delta Vila Blok 02 Nomor 1, Sekupang. Objek lelang yang awalnya dijanjikan berupa rumah dan tanah, ternyata di lapangan hanya berupa lahan kosong.

Wahyu menjelaskan, sebelum lelang ia sempat meninjau lokasi bersama rekannya. Berdasarkan denah dan informasi dari pihak terkait, objek yang dilelang adalah rumah dan tanah dengan luas sekitar 168 meter persegi. Keyakinannya semakin kuat setelah berkomunikasi dengan pihak pengacara Bank BNI yang memastikan bahwa objek lelang mencakup bangunan dan tanah.

“Dua hari sebelum lelang, tim pengacara turun langsung memastikan tanah dan bangunan. Mereka pastikan objeknya rumah dan tanah seluas 168 meter persegi. Karena itu saya berani ikut lelang,” ujar Wahyu. 

Ia kemudian memenangkan lelang dengan nilai Rp164 juta. Namun saat proses eksekusi, Wahyu menghadapi masalah. Penghuni yang menempati rumah menolak keluar, hingga akhirnya diketahui bahwa yang dilelang sebenarnya hanya tanah kosong.

“Terakhir eksekusi di lapangan baru ketahuan, memang tanah kosong seluas 168 meter persegi. Saya kembali ke pihak pengacara Bank, tapi mereka tetap ngotot bahwa itu rumah dan tanah. Padahal jelas berbeda dengan kenyataan,” katanya dengan nada kecewa.

Untuk memperkuat keluhannya, Wahyu turut menunjukkan sejumlah dokumen, mulai dari risalah lelang, sertifikat, hingga bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

“Semua surat-surat sudah lengkap, tapi di lapangan justru berbeda. Saya jelas merasa dirugikan,” tegasnya.

Menurut keterangan Bank, lelang ini sudah melalui proses panjang lebih dari dua tahun, termasuk appraisal, aanmaning di Pengadilan Negeri, hingga verifikasi di BPN. Pihak debitur lama bahkan sudah dua kali dipanggil untuk menghadiri proses aanmaning, tetapi tidak pernah hadir.

Masalah lain muncul ketika Wahyu mengurus risalah lelang. Setelah melunasi PBB dan BPHTB, dokumen risalah baru terbit setelah lebih dari sebulan. Dari penelusuran, ternyata pembayaran PBB yang ia lakukan hanya tercatat untuk tanah, bukan tanah dan bangunan seperti yang tertera pada appraisal.

“Di appraisal ada semua foto-fotonya. Jadi ada selisih yang harus dibayar lagi. Saya curiga, kenapa bisa seperti ini? Apakah ada kesengajaan dari pihak Bank?” ucapnya, Selasa (2/9/25).

Wahyu mengaku kerugian yang ia tanggung kini mencapai lebih dari Rp180 juta, termasuk biaya tambahan setelah lelang. 

“Harapan saya uang dikembalikan. Saya tidak mau ribut, tapi kalau disuruh menggugat perdata saya keberatan, karena proses panjang dan biaya mahal. Saya hanya ingin masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Saya merasa ditipu dan terjebak dalam masalah yang bukan kesalahan saya,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank BNI Batam yang nomor kontaknya diberikan Wahyu juga belum menjawab konfirmasi terkait keluhan pembeli lelang tersebut, dan sumber berita masuk kemeja redaksi pada hari, Jum'at (05/09/2025) di jam 11:06 Wib selanjutnya di terbitkan.

Reporter : Rengga Yuliandra

Untuk ulasan dan Pelayanan Publik Kontak Kenomor: 0821 2193 0001

Read More

Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop.

JAKARTA//Liputan Sindo7.id - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan penetapan status tersangka terhadap Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook, Kamis (4/9/25).

Penetapan ini mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek digitalisasi pendidikan yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2022. 

“Penetapan tersangka ini berhubungan dengan dugaan keterlibatan NAM (Nadiem Makarim), selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2019-2024,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, dalam pernyataannya.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti yang cukup, yang mencakup keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti fisik dan dokumentasi terkait. Selain itu, sejumlah saksi ahli juga telah dimintai keterangan untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. 

Pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim berlangsung setelah beberapa kali panggilan yang telah dijalani.

Sebelumnya, pada 23 Juni 2025 dan 15 Juli 2025, Nadiem telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan yang berfokus pada program digitalisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek.

Kejagung juga telah menetapkan sejumlah tersangka lain dalam kasus ini, di antaranya mantan staf khusus Mendikbudristek, Jurist Tan, serta beberapa pejabat terkait pengadaan. 

Rdks/Krlip Nsl S2

Read More

Hadiri Rapat Forkopimda, Dandim 1710/Mimika: Kita Semua Sepakat Mimika Aman Dan Damai.

TIMIKA//Liputan Sindo7.id - Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S. Sos., M. Han., M.A., menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda di Kabupaten Mimika. Rapat yang berlangsung di Hotel 66 Cendrawasih ini dipimpin Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, S. Sos. M.M., bertujuan menyikapi perkembangan terkini di wilayah Kabupaten Mimika dan memperkuat sinergitas antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Selasa (02/9/2025).

Rapat diawali dengan sambutan Bupati yang mengajak semua pihak waspada dan bersikap bijak supaya Mimika tetap damai. Ia berharap situasi di Jakarta dan daerah lainnya tidak sampai terjadi di Kabupaten Mimika. Senada dengan hal itu, dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Timika, Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan Mimika yang aman dan damai.

Untuk mencapai hal tersebut, Dandim menekankan pentingnya langkah preventif dan preemtif, serta menggarisbawahi bahwa semua pihak memiliki peran yang sama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Mimika. "Kita yang tinggal di Timika dari mana saja asalnya mau OAP (Orang Asli Papua) atau pendatang tujuannya cuma satu yaitu bagaimana caranya kota Timika aman dan damai tanpa terpengaruh isu di luar sana, “ ujar Dandim.

Dandim 1710/Mimika, menekankan bahwa stabilitas keamanan di wilayah Timika harus terjaga dengan baik, aman, dan damai untuk mendukung program-program pemerintah, terutama program yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mimika. 

Rdks/Tim Tmka 

Read More

𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐢𝐦𝐚𝐥𝐮𝐧𝐠𝐮𝐧 𝐒𝐚𝐦𝐛𝐮𝐭 𝐀𝐤𝐬𝐢 𝐔𝐧𝐣𝐮𝐤 𝐑𝐚𝐬𝐚 𝐁𝐄𝐌 𝐒𝐓𝐀𝐈 𝐏𝐁 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚𝐠𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐡 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚𝐧.

SIMALUNGUN//Liputan Sindo7.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi (PB) Perdagangan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Selasa (2/9/2025).

Aksi tersebut disambut langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, yang menerima kedatangan massa dengan penuh keramahan dengan menggunakan Busana Adat Simalungun lengkap.

Bupati bahkan mengajak para peserta aksi untuk berdialog langsung di Kantor Bupati, dan mengijinkan permintaan peserta aksi untuk dapat memasuki Kantor Bupati sebagai bukti ketulusan dan kepercayaan Bupati dalam menyambut mahasiswa dan peserta unjuk rasa tersebut. 

Turut mendampingi Bupati dalam menyambut massa aksi adalah jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) plus Danrem 022 Pantai Timur, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Koordinator aksi, Rifky, menyampaikan enam poin tuntutan kepada Bupati, antara lain: Transparansi Janji Kampanye, Bupati diminta memenuhi janji kampanye dan secara terbuka melaporkan realisasi janji tersebut kepada publik, disertai indikator capaian yang terukur.

Selanjutnya, Fasilitasi Anak Muda Kreatif, Pemerintah diminta menyediakan wadah nyata bagi anak muda melalui program pelatihan, akses modal, ruang berkarya, dan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif.

Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan, 

Bupati diminta untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan strategis menuju kawasan Danau Toba dan antarwilayah.

Menyinggung tentang Kesejahteraan Guru Honorer, Bupati diminta melakukan peningkatan insentif guru honorer, kepastian pembayaran gaji tepat waktu, dan dorongan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK.

Selanjutnya, mengenai Revitalisasi Perpustakaan, agar Pemerintah diminta melakukan revitalisasi perpustakaan secara menyeluruh.

Kemudian terkait Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar lebih tepat sasaran serta dapat mengawasi pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik. 

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan komitmennya untuk memenuhi aspirasi yang disampaikan, dengan menekankan perlunya waktu, mengingat dirinya baru menjabat selama beberapa bulan.

“Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses,” ujar Bupati.

Bupati juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen nya untuk memenuhi semua tuntutan. Pertemuan antara Bupati dengan aksi unjuk rasa diakhiri dengan bersalaman.

Setelah menyampaikan tuntutan kepada Bupati, massa aksi kemudian melanjutkan pergerakan menuju Gedung DPRD Kabupaten Simalungun.

Di hadapan DPRD, mereka kembali menyuarakan aspirasi yang tertuang dalam surat Nomor: 004/BEM STAI-PB/VIII/2025 perihal Surat Pemberitahuan Aksi. 

Adapun tuntutan yang disampaikan di antaranya, Penolakan terhadap anggaran dan tunjangan DPRD Simalungun yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, Desakan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, Efisiensi anggaran dan tunjangan DPR, Audit transparan atas anggaran DPR yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun per tahun dan Reformasi terhadap institusi Polri, khususnya Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara, atas tindakan represif terhadap massa aksi.

Aksi berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi publik sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

Rdks/Tim Kbr SM

Read More

Kabupaten Pelalawan Tetap Jaga Persatuan, dan Keamanan Berikut Kedamaian Daerah Untuk Kemajuan Berbangsa Untuk NKRI.

RIAU, PELALAWAN//Liputan Sindo7.id - Bupati H.Zukri didampingi Wakilnya Husni Tamrin serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pelalawan mengajak seluruh lapisan masyarakat terus menjaga persatuan dan keamanan daerah di tengah situasi nasional yang sedang tidak kondusif.

Himbauan ini disampaikan Bupati H. Zukri Misran, S.M., M.M. sesaat setelah menghadiri acara di Kantor Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Thamrin, S.H., Kapolres Pelalawan AKBP John Letedara, S.I.K., Kejari Pelalawan Siswanto A.S., S.H., M.H., Kepala Pengadilan Agama Dr. Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., Wakil Ketua DPRD Pelalawan Tengku Azriwardi, S.T., perwakilan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Dandim Pelalawan yang diwakili Kapten Infantri Lilik Harianto, tokoh agama, tokoh adat Pelalawan Datuk H. Herman Maskar, Ketua MPC Pemuda Pancasila Pelalawan Rusdianto, serta berbagai unsur masyarakat dan paguyuban di Kabupaten Pelalawan, Senin (01/09/2025). 

Dalam kesempatan ini, Bupati Zukri menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah yang menimpa sebagian anak bangsa beberapa hari terakhir.

"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," ungkap Zukri.

Bupati Zukri juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Pelalawan yang berperan aktif menjaga kondusivitas dan keamanan daerah di tengah situasi nasional yang dinamis.

"Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang telah bersama-sama menciptakan keseimbangan, persatuan, dan keamanan di daerah yang kita cintai ini. Mari kita terus jaga keharmonisan antarumat beragama, antar-suku, dan antarbudaya. Jangan sampai kita terprovokasi atau terpancing isu-isu menyesatkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kita semua adalah garda terdepan menjaga negeri ini. Di tangan kitalah nasib bangsa dipertaruhkan. Mari kita jaga Kabupaten Pelalawan, bangsa, dan negara yang kita cintai," tegasnya.

Melalui momentum ini, pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan toleransi demi terciptanya Kabupaten Pelalawan yang aman, damai, dan harmonis, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa di NKRI.

Rdks/Tim krlip Riau HT

Read More

Ketua DPRD Deli Serdang Mendukung, "Festival Film Pendek 394 Desa atau Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang."

DELI SERDANG//Liputan Sindo7.id - Dari Pihak Panitia Festival Film Pendek 380 Desa  di 14 Kelurahan se-Kabupaten Deli Serdang silahturahmi dengan pimpinan DPRD Deli Serdang. Senin,(1/9/2025)

Seusai pimpinan dan anggota DPRD Deli Serdang menemui aksi damai Mahasiswa, di depan kantor DPRD, dari tim panitia film pendek bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Zakhy Shahri SH dan di dampingi Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih SH Serta Ketua Komisi ll Ilham Pulungan SE, MM 

Pada kesempatan itu ketua panitia Agustinus Limbong ST bersama Sekretaris Jhon.N.L.Tobing S.Th menyampaikan banyak hal, mulai dari hasil audiensi dengan bapak Bupati dr.H.Asri Ludin Tambunan yang di wakili Asisten ll Hendra Wijaya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Atas persetujuan bapak Bupati untuk kita laksanakan festival film pendek ini, membuat kami selaku panitia terus bergerak dan bekerja dan sampai hari ini kami tetap berkoordinasi dengan dinas terkait dan saat ini kami sedang proses membuka pendaftaran peserta sampai tanggal 10 September, lali dilanjutkan technical meeting seluruh peserta dengan panitia bersama dinas terkait, setelah itu peserta baru diperbolehkan memproduksi film masing-masing dengan 3 kategori

1). Budaya 

2). Pariwisata

3). Kuliner

Dengan total hadiah Rp.30.000.000,00- beserta piagam penghargaan dan tropi/piala Bupati 

 "Jelas Agustinus 

*Kami selaku panitia atau penyelenggara festival film pendek tahun ini sangat mengharapkan masukan dan dukungan dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat untuk kesuksesan festival film tahun ini, semoga kedepannya kegiatan seperti ini bisa di agenda Pemerintah daerah setiap tahunnya*

 "Ujar Jhon Tobing

Zakhy Shahri SH selaku ketua DPRD Deli Serdang mengatakan 

Saya secara khusus maupun secara kelembagaan sangat senang dan akan siap mendukung  program panitia dalam melaksanakan kegiatan festival film pendek ini, karena seingat saya Kabupaten Deli Serdang belum pernah membuat kegiatan seperti ini, untuk itu kami juga berharap agar seluruh desa dan kelurahan yang ada di Deli Serdang ini turut serta mengikuti program ini, sebab ini sangat bernilai positif dan memiliki nilai jual untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah kita, baik itu untuk lokal, nasional maupun untuk internasional," Pungkas Zakhy Shahri 

Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih SH, bersama Ketua Komisi II Ilham Pulungan SE, MM juga menyampaikan dukungan dan suportnya kepada seluruh peserta dan penyelenggara 

Kami menginginkan kepada seluruh desa dan kelurahan agar memproduksi durasi film terbaiknya, karena ini menyangkut nama baik desa itu sendiri. Tutupnya.

 

Read More

Aksi Mahasiswa di Batam Hanya Dihadiri 13 Orang.

BATAM//Liputan Sindo7.id - Diduga ada perpecahan di internal koordinator aksi. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di Kota Batam, Senin (1/9/2025), tak berjalan mulus. Gerakan yang awalnya direncanakan bersama beberapa seluruh organisasi mahasiswa itu justru menyisakan kekecewaan. 

Dua perwakilan mahasiswa dari 13 mahasiswa yang aksi, Muryadi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kerakyatan Sumatra dan Andri Syahputra dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam, menyayangkan sikap sejumlah organisasi yang disebut meninggalkan komitmen mereka di tengah jalan.

“Aksi hari ini beda dengan pertemuan yang dilakukan bersama aparat pada hari Minggu kemarin. Gerakan ini awalnya terorganisir, tapi di tengah jalan koordinator aksi ditinggalkan begitu saja,” ujar Muryadi di depan Gedung DPRD Kota Batam.

Hanya 13 Orang Ikut Demo

Dia menyebut, dari lima hingga enam organisasi yang sebelumnya menyatakan siap menjadi penanggung jawab, hanya dua yang benar-benar hadir. “Saya tidak bisa sebutkan secara spesifik, tapi bisa dicek di surat pemberitahuan aksi,” tambahnya.

Menurut kesaksian mahasiswa, jumlah massa yang hadir di titik kumpul sejak pukul 19.30 WIB hanya sekitar 15 orang. Mereka menuding ada upaya memecah belah, baik dari aparat maupun senior mahasiswa sendiri. Sehingga aksi tidak berjalan maksimal.

“Kami diminta untuk tidak berorasi. Kami kooperatif, datang dan menunggu, tapi pihak terkait yang dijanjikan tidak kunjung hadir,” keluh Andri Syahputra.

Ditemui Wali Kota Batam

Meski diwarnai dinamika internal, aksi mahasiswa ini tetap berlangsung tertib. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menerima langsung perwakilan mahasiswa. Wali Kota justru menyampaikan apresiasi.

“Alhamdulillah, eskalasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, ternyata di Batam semua baik-baik saja. Saya ingin menyampaikan terima kasih karena ini juga bentuk apresiasi terhadap gerakan dan kebebasan berekspresi adik-adik mahasiswa,” ujar Amsakar.

Dia juga menyebut mahasiswa sebagai ‘makhluk yang berani memakai atribut yang maha kuasa’, sebuah istilah yang menandakan kemampuan analisis kritis mahasiswa. Pernyataan itu disambut tepuk tangan para hadirin.

Rdks/Tim krlip Kpri P-2

Read More

Wesly Bersama Forkopimda Duduk Bersama Pengunjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Pematangsiantar.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Gelombang unjuk rasa dilaksanakan sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat di Kota Pematangsiantar, Senin (01/09/2025) siang. Walaupun cuaca cukup terik, namun Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Forkopimda rela duduk bersama massa pengunjukrasa di depan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik. Bahkan Wesly dan Forkopimda menandatangani nota kesepakatan dengan pengunjuk rasa. 

Wesly didampingi Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Agus Supriyono SE MHan, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan, menemui pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi mereka. 

Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada pengunjuk rasa kepada Wesly dan Forkopimda yang telah menemui mereka. Bahkan massa meminta foto bersama Wesly dan Forkopimda. 

Massa dari Cipayung Plus dan Koalisi Masyarakat Sipil merupakan kelompok yang pertama datang ke DPRD, setelah sebelumnya mereka berunjuk rasa di depan Mapolres Pematangsiantar. Wesly dan Forkopimda menemui massa setelah disepakati pintu gerbang Kantor DPRD Pematangsiantar yang tadinya ditutup, akhirnya dibuka. Sehingga pengunjukrasa dengan Wesly dan Forkopimda bisa berhadapan langsung.

Isi nota kesepakatan yang ditandatangani tersebut yaitu "Membatalkan tunjangan mewah DPR-RI, menghentikan tindakan represif aparat, Mengesahkan RUU Perampasan Aset, Reformasi Polri secara menyeluruh, Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), serta mencopot Kapolri dan Kapolda Sumut."

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga mengucapkan terima kasih kepada massa yang sudah menyampaikan aspirasi ke DPRD Pematangsiantar. 

"Kami hadir di sini bersama anggota dewan perwakilan setiap fraksi, juga Forkopimda," kata Timbul.

"Terima kasih sudah tertib. Harapan kami, dalam penyampaian aspirasi tetap menjaga kedamaian Kota Pematangsiantar. Siantar kota toleran dan damai," sebut Timbul.

Unjuk rasa mendapat pengamanan dari TNI dan Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pematangsiantar. 

Rdks/Tim kbr PS

Read More