Iklan

BERITA TERKINI

Nasibnya Ayah' Kandung, Dibakar Oleh Anaknya Sendiri Dan Melawan Saat Diamankan Dari Team Polres Belawan Atas Kejadian Tersebut Palaku Harus di Lumpuhkan Dengan Tembakan.

BERITA TERKINI

Kapolri Terima Audiensi Menteri Imipas, Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba.

BERITA TERKINI

Ketum Lingkar Nusantara (LISAN) Turut Angkat Bicara, Untuk Mendesak Perselisihan Pelaku Usaha Yang Sudah Jadi Korban Kerugian Di Pasar Malam Deli Serdang, Dapat Diselesaikan Secepatnya.

BERITA TERKINI

Penandatanganan Program Pencegahan Korupsi 2025 - 2026 Sebagai Prioritas Pemerintah Pusat Dengan KPK Yang Diluncurkan Oleh KSP.

BERITA TERKINI

BUMD - PT. BPJ Dengan Pelaku Usaha UMKM Deli Serdang Belum Ada Titik Temu Sampai Saat ini, dan Abaikan Hasil RDP di Komisi II DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Rabu, 20 Agustus 2025

Akibat Musim Kemarau, Sumber Air Bersih Di Kota Pematangsiantar Menurun Menyebabkan PDAM Tirta Uli Kehilangan Debet Air.


PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Akibat iklim Tidak Bersahabat, Keterbatasan Air Bersih di kota Pematangsiantar Menurun, di akibatkan Kemarau yang berlangsung beberapa bulan kebelakang, dan berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih untuk di salurkan kepada konsumen PDAM Tirta Uli.


Menurut dari informasi, direktur utama perusahaan umum daerah perumda tirta uli kota Pematangsiantar, Arianto menyampaikan saat ini debit air dari sejumlah sumber produksi mengalami penurunan signifikan, ucapnya.


Untuk pemahaman, berikut kondisi dari Semua sumber produksi air menurun. Yang paling parah nya lagi di wilayah siantar sitalasari karena sumber mata air nya berasal dari naga huta. Ujar arianto, belum lama ini.


Senada, arianto menyampaikan kemarau panjang membuat mata air di daerah hulu tidak mendapatkan suplai hujan yg cukup, kondisi ini berdampak langsung terhadap produksi air tirta uli,, segala upaya sudah kita lakukan tapi permasalahan nya memang dari sumber nya Muda mudahan hujan segera turun dibagian atas, bukan hanya di siantar saja, tutur Kata arianto, selaku Direktur Utama PDAM Tirta uli.


Iya juga menjelaskan normal nya tinggi air di salah satu sumber mencapai 36 sentimeter, namun saat ini hanya tersisa 29 sentimeter Kondisi ini menyebabkan tirta uli kehilangan debit air sekitar 2,38 liter per detik disatu sumber saja.


Secara keseluruhan penurunan debit di naga huta I dan II mencapai 30 persen dari 33,59 liter/detik menjadi 23,07 liter / detik hal terjadi serupa dengan naga huta III dan IV, turun dari 40,60 liter/detik menjadi 27,60/ detik, paparkannya Rabu (20/08/2025).


Rdks/Tim krlip SM (kbr PS Mnk).

Selasa, 19 Agustus 2025

Tragedi Lakalantas, "Ayah dan Anak Tewas Dilindas Truk Tangki" Di Jalur Lintas Duri-Dumi Provinsi Riau.



BENGKALIS/Sindo7.id TVMS7 - Kecelakaan maut merenggut nyawa ayah dan anak di Jalan lintas Dumai–Duri KM 6 Percis didepan SPBU Kulim Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Selasa (19/8/2025). Motor yang mereka kendarai terjatuh lalu tergilas truk tangki, membuat keduanya meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala.



Korban diketahui bernama Sahlan Simangunsong, (49) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 2457 DAK, dengan membonceng adiknya, Darma Mahesa Ali Simangunsong. Saat itu, mereka melaju dari arah Dumai menuju Duri dengan kecepatan sedang. 


Setibanya di lokasi kejadian, Sahlan mencoba mendahului sebuah truk tangki Mitsubishi BK 8004 XE yang dikemudikan Muhammad Yusup. Namun nahas, ia kehilangan kendali setelah melihat kendaraan lain dari arah berlawanan. Motor langsung oleng dan terjatuh tepat di sisi kanan roda belakang truk tangki, hingga keduanya tergilas.


Kasat lantas Polres Bengkalis AKP Vino Lestari melalui Kanit Gakkum satlantas Polres Bengkalis Ipda Denico S Ginting,  membenarkan peristiwa memilukan tersebut.


“Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah sudah kami evakuasi ke RSUD Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap IPDA Denico.


Selain menewaskan kedua korban, motor Honda Beat yang mereka kendarai juga mengalami kerusakan parah. 


Dari pantauan wartawan media SINDO7.id rumah duka dipenuhi warga setempat merasakan turut berdukacita dan menggelar doa bersama.


Kecelakaan ini menjadi pelajaran berharga akan pentingnya keselamatan di jalan raya dan kesadaran untuk santun berlalu lintas, agar terhindar dari bahanya yang mengintai setiap kali kita menggunakan jalur jalan raya saat berkendara. (S7)


Rdks/Kprwl (Welly kbr bkls)

Kapolri Resmi Melantik Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, Menjadi Kapolda Aceh Berikut 5 Kapolda Lainnya Dan Penjabat Utama Mabes Polri.



JAKARTA//Sindo7.id - Acara Pelantikan Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah resmi menjabat sebagai Kapolda Aceh, dan dilantik langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa, 19 Agustus 2025. Untuk menggantikan Irjen Pol Achmad Kartiko yang mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.



Dan Irjen Achmad Kartiko sendiri telah menjabat sebagai Kapolda Aceh sejak 26 September 2023 menggantikan Irjen Pol Achmad Haydar. Lulusan Akabri 1991 tersebut dikenal berpengalaman di bidang intelijen.


Pelantikan Brigjen Marzuki merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus 2025.


Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri.


Sebagai informasi, sebelum menjabat Kapolda Aceh, Brigjen Marzuki Ali Basyah merupakan Pati Bareskrim Polri yang dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. Jenderal bintang satu itu juga lulusan Akpol 1991, sama dengan Irjen Achmad Kartiko. 


Lanjut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan pelantikan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi



Selain itu, enam pejabat utama Mabes Polri juga melaksanakan serah terima jabatan (sertijab), yakni:


➡️ Kabareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono

➡️ Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Akhmad Wiyagus 

➡️ Asisten Operasi Kapolri Komjen Pol. M. Fadil Imran 

➡️ Kabaharkam Polri Irjen Pol. Karyoto

➡️ Kadiv Hubinter Polri Brigjen Pol. Amur Chandra Juli Buana

➡️ Kapos jarah Polri Kombes Pol. V. Bagas Uji Nugroho


Berikut enam kapolda yang melaksanakan sertijab, yaitu:


1)- Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri


2)- Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy


3)- Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo


4)- Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto


5)- Kapolda Banten Brigjen Pol. Hengki


6)- Kapolda Aceh Brigjen Pol. Marzuki Ali Basyah


Saat acara berlangsung sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan jajaran kapolda dalam upacara korps rapor di Rupatama Mabes Polri.(S-2)


Rdks/Krlip Nsl S2

Jumat, 15 Agustus 2025

BREAKING NEWS: Tangisan, "Seorang Ibu Tak Sanggup Membiayai Pemulangan Jenazah Putrinya Dari Kamboja Mencapai USD 8.500 (138 Juta)."



PERCUT SEITUAN//Sindo7.id - Jeritan Kepahitan hidup dan Tangisan ibu Lanniari Hasibuan (53), putrinya sendiri tidak lagi bisa bertemu selamanya, air mata pecah saat menerima kabar putrinya, Nazwa Aliya (19), telah meninggal dunia tempatnya meratantau (di Kamboja). Warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun XVI, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang ini hanya bisa pasrah lantaran tak sanggup membiayai pemulangan jenazah anaknya dari Negara Jiran.


Dan kabar terakhir, Jasad Nazwa masih berada di State Hospital, Provinsi Siem Reap, Kamboja sejak dinyatakan kabar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2025. Sementara biaya pemulangan dibutuhkan mencapai USD 8.500 atau sekitar Rp138 juta, angka yang mustahil dipenuhi Lanniari yang hanya ibu rumah tangga dari garis keturunan tidak mampu.


Saat Team Wartawan Sindo7.id, "berkunjung Ke kediaman Ibu Lanniari, "menceritakan awal mula kabar duka sampai kepada dirinya (kesaya). Langsung dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, menghubungi saya, memberi tahu bahwa Nazwa sedang sakit, dan dirawat di rumah sakit. Namun, pihak KBRI melarangnya berangkat ke Kamboja, dengan alasan sang anak “tak ingin melihat ibunya.” Dan pihak KBRI, menyarankan agar keluarga terdekatnya atau kerabat lain yang berangkat katanya.


“Berikut Adik saya yang pergi, tapi katanya tidak ada satupun petugas KBRI di rumah sakit,” ujar Lanniari lirih, Jumat (15/8/2025).


Lanniari masih ingat dan terbayang, putrinya yang lulusan SMK Telkom 2 Medan itu seudah lama ingin bekerja di luar negeri, termasuk Kamboja. Namun, ia selalu melarang karena menilai negara tersebut berisiko tinggi bagi tenaga kerja migran.


Pada Tanggal 7 Mei 2024, Nazwa pamit untuk interview di salah satu bank di Medan. Dan malam harinya setibanya dirumah, putrinya kembali bilang ada interview kedua. Namun, pada 28 Mei pagi, Nazwa pergi diam-diam, meninggalkan rumah dan kunci rumah berikut jendela, dan tak pulang lagi sampai saat ini. 


Hingga akhirnya pada Tanggal 29 Agustus 2024 Lanniari mendapat kabar bahwa anaknya sudah berada di Bangkok, berikut berlanjut Ke Thailand, beberapa bulan terakhir, dan kemudian berita duka itu datang ke saya.


Kini, Lanniari memohonkan bantuan dan perhatian pemerintah pusat, Pemprov Sumut, maupun Pemkab Deli Serdang untuk membantu memulangkan jasad Nazwa Putrinya.


“Saya masyarakat tidak mampu, apalagi menyediakan uang sebanyak itu. Hanyalah doa berikut air mata saya rasakan saat ini, Perhatian dari pemerintahlah yang sangat saya harapkan untuk memulangkan  anak saya,” ucapnya sambil menangis. 



Rdks/Tim kbr Ds 

Prabowo Dalam Sambutan Pidato kenegaraannya, "Sindir Suasana Paripurna dan Kritik Jumlah Komisaris BUMN."



JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Kepala Negara mengatakan bahwa distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.



“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo.


Kepala Negara menilai, kelangkaan dan mahalnya harga pangan meski telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Menurut Presiden Prabowo, pengabaian terhadap konstitusi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.



“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkap Presiden.


Meski demikian, dalam 299 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo melaporkan berbagai kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.


Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah pun membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau. “Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden.



Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.


Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional. “Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” pungkasnya.


Berikut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam dalam pidato kenegaraan terkait nota keuangan dan RAPBN 2025, Jumat (15/8/2025). Salah satu yang disorot adalah jumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu banyak dan tidak efisien.


Dalam pidato yang disampaikan di Gedung DPR/MPR RI, Prabowo juga menyindir suasana rapat paripurna yang menurutnya lebih mirip rapat di tingkat kecamatan karena antusiasme yang begitu tinggi dan sambutan yang meriah terhadap dirinya.


“Seperti rapat kecamatan ini, ramai sekali, semangat!” ucap Prabowo sambil tersenyum, yang disambut tawa dan tepuk tangan para anggota dewan.

Kritik Terhadap BUMN: "Terlalu Banyak Komisaris"

Presiden Prabowo secara terbuka mengungkapkan kekesalannya terhadap struktur BUMN yang dinilainya tidak efisien.

“Saya sudah tugaskan Danantara untuk benahi BUMN. Terlalu banyak komisaris di situ. Masak ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali, tapi tetap dapat tantiem (dana tunjangan). Saya bahkan tidak paham apa fungsinya,” ujarnya.

Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pemborosan negara dan menyatakan komitmennya untuk memangkas jabatan yang tidak produktif dalam tubuh BUMN.

Tegas "kepada Direksi dan Komisaris"

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemangkasan jabatan yang tidak efisien bukan sekadar wacana. Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika ada pihak yang tidak setuju.


“Kalau direksi atau komisaris itu keberatan, ya segera berhenti saja, saudara-saudara sekalian!” katanya, yang langsung disambut riuh tepuk tangan dari hadirin di ruang sidang paripurna. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2

Kamis, 14 Agustus 2025

Aksi Pelemparan Warnai Penertiban Markas GRIB Sumut dan Diskotek Marcopolo: Pangdam Bukit Barisan Jadi Sasaran .



DELI SERDANG//Sindo7.id - Penertiban markas ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Sumatera Utara di Desa Namorubejulu, Kutalimbaru, Deli Serdang, pada Kamis (14/8/2025) diwarnai ketegangan.

 


Sempat terjadi adu argumentasi antara petugas kepolisian dengan anggota ormas saat tim gabungan hendak memasuki gedung. Perlawanan kembali pecah saat alat berat mulai merobohkan bangunan. Massa mencoba menghalangi eskavator, namun upaya mereka sia-sia.

 

Puncaknya, sekelompok anggota GRIB Sumut yang diperintah untuk mundur justru melempari petugas dan pejabat dengan batu. Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Rio Firdianto, menjadi salah satu sasaran lemparan.

 


Dengan nada tinggi, Pangdam Rio meminta massa untuk membubarkan diri. Ajudan yang sigap langsung membentuk lingkaran perlindungan bersenjata di sekelilingnya. Mengantisipasi situasi yang semakin memanas, Mayjen Rio mundur beberapa meter, sementara ajudan mengambil dua tameng polisi untuk melindunginya dari hujan batu.

 

"Ekspresi wajah Mayjen Rio tampak geram melihat aksi pelemparan tersebut."

 

Sebelumnya, tim gabungan dari Polda Sumut, Kodam I BB, Satpol PP, Kejaksaan, dan Bea Cukai meratakan diskotek Marcopolo yang juga menjadi markas DPD GRIB Sumut dengan alat berat.

 

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, dan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Rio Firdianto, sempat meninjau lokasi sebelum perobohan dilakukan.

 


Bobby Nasution menegaskan bahwa penertiban ini dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, Pemprov Sumut menerima banyak laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di lokasi tersebut.

 

"Kami menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Secara legalitas, tempat ini tidak memiliki izin bangunan, IMB, maupun PBG," ujar Bobby Nasution.

 

Bobby juga menambahkan bahwa diskotek Marcopolo yang diduga milik Samsul Tarigan tidak memiliki izin hiburan malam dari Pemprov Sumut.

 

"Samsul Tarigan Dieksekusi"

 

Sebelumnya, Samsul Tarigan, terdakwa kasus penguasaan lahan PTPN seluas 80 hektare, telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya dan mengembalikan putusan 16 bulan penjara.

 

Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, menjelaskan bahwa Samsul sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun hal itu tidak menghalangi proses eksekusi. Samsul akhirnya menyerahkan diri ke Kejari Binjai pada 12 Agustus 2025, didampingi penasihat hukum dan Sekjen DPD GRIB Jaya Sumut, sebelum akhirnya dijebloskan ke Lapas Kelas 1 A Medan, ucapnya. 


Rdks/Tim krlip SM

Rabu, 13 Agustus 2025

Kopi Hangat Dari Meja Redaksi Sindo7, "Di Luar Gedung DPRD Kabupaten Pati Demo", di Dalam Hak Angket, Sudewo pun di Ujung Tanduk.


PATI//Sindo7.id - Ratusan Ribu Warga Yang Turun Kejalan Untuk Ikut Acara Gelar Demo  Di Depan gedung DPRD Pati. Sementara di dalam gedung, Seluruh Anggota fraksi sepakat keluarkan jurus maut, Hak Angket. 



Bupati Pati (Sudewo) pun terancam sudah di ujung tanduk. Apakah pertolongan presiden bisa obatnya Untuk langkah menyelamatkan posisinya tetap jadi Bupati. Narasi kepedihan dan darah mendidih masyarakat terkini dari kabupaten PatiJawa Tengah.


Langit Pati masih memerah. Matahari tergantung di ufuk barat, tapi sinarnya tak lagi hangat. Ia seperti lampu tua yang memandang bosan pada panggung drama politik. 


Jalanan mendidih, bukan oleh lava gunung berapi, melainkan oleh gelombang manusia yang menggerakkan kaki mereka seperti genderang perang. Mereka datang dengan teriakan, spanduk, dan amarah yang tak lagi bisa diikat dengan pita janji manis.



Di tengah kerumunan masyarakat, informasi hangat berdesir, dari dalam gedung DPRD Pati , Wakil Rakyat juga sepakat menggunakan Hak Angket. Untuk senjata pamungkas parlemen daerah. 


Biasanya hanya keluar jika kopi sudah terlalu pahit untuk diminum. Sementara itu, sang Bupati, Sudewo, yang kabarnya sempat di isukan mundur, justru memilih berdiri tegak menolak mundur. Seperti kapten kapal yang berjanji akan tetap di dek, meskipun kapal itu sudah miring 45 derajat dan pelampungnya habis diborong awak kapal sendiri.


Massa sudah tak peduli lagi, Sudewo ngotot tak mundur. Amarah Warga  malah makin membara. Di alun-alun, aroma campuran debu, keringat, dan bensin dari kendaraan yang terbakar dan menampar hidung.


Sejumlah polisi yang awalnya berjaga kini malah menjadi pihak yang diamankan pendemo. Pemandangan absurd tersaji. Ada polisi berlari-lari dikejar massa, ada yang berlindung di balik gerobak bakso, ada yang kehilangan sepatu, dan ada yang matanya melotot karena dilempari botol air mineral yang entah kenapa terasa seperti granat moral.


Gas air mata yang ditembakkan untuk membubarkan massa justru menambah teater tragedi. Seorang demonstran terkulai lemas di trotoar, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Beberapa kawannya dengan sigap menggotongnya sambil meneriakkan, “Oksigen! Bawa oksigen!” dan entah dari mana, sebuah tabung oksigen muncul, seperti properti ajaib dari panggung sirkus. Mereka menempelkan masker tabung itu ke wajahnya, sementara di sekeliling mereka, asap gas air mata terus bergulung seperti kabut neraka.


Adegan ini bukan sekadar protes, tapi seperti bab terakhir dari epos rakyat yang muak. Setiap batu yang dilempar, setiap ban yang dibakar, adalah puisi kemarahan yang ditulis dengan tinta peluh. Mereka tak lagi peduli siapa di depan mereka, selama simbol kekuasaan itu masih berdiri, mereka akan terus menggempur.


Di panggung politik, Hak Angket DPRD menjadi peluru yang diarahkan ke kursi bupati. Namun, di luar gedung itu, di jalanan yang berdebu, rakyat sudah punya bahasa mereka sendiri, bahasa lemparan, bahasa bakar-bakaran, bahasa teriakan serak yang memukul telinga siapa saja yang merasa kebal. Ketika sang Bupati dari kader Gerundra ini berkata ia menolak mundur, suara di lapangan menjawab dengan nada yang tak lagi bisa disensor.


Dari balkon-balkon toko yang tutup, orang-orang menonton. Ada yang mengangkat ponsel, ada yang hanya menggeleng, seakan berkata, “Inilah Pati hari ini. Panggung absurd di mana aktor dan penonton sama-sama lelah.” Langit semakin merah, bukan karena senja yang indah, melainkan pantulan api dari ban-ban yang dibakar. Entah besok atau lusa, apakah lakon ini akan berakhir dengan tepuk tangan, tangisan, atau sekadar keheninga. Yang jelas, drama ini sudah menjadi bagian dari kitab besar suara rakyat, yang tak akan pernah selesai ditulis.


Di tengah asap, lemparan, dan teriakan itu, Kang Ngopi di warung pojok cuma senyum sambil mengaduk gula yang tak larut-larut, lalu berucap pelan, “Kekuasaan itu seperti kopi panas, kalau diminum rakus bisa bikin lidah melepuh. Kalau didiamkan terlalu lama bisa dingin dan basi. Maka pemimpin harus tahu kapan menyeruput, kapan meniup, dan kapan meletakkan cangkirnya agar orang lain juga bisa ikut merasakan hangatnya.” 


Aksi Demo Akbar di Pati terjadi karena kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250% yang kontroversial. Masyarakat turun ke jalan menuntut Bupati Sudewo mundur karena dianggap mengabaikan aspirasi rakyat. Setelah tekanan keras, Bupati membatalkan kebijakan dan meminta maaf, mengajak semua pihak menjaga kondusifitas demi pembangunan Pati. 

Sikap Lintas Fraksi :

Dukungan untuk melengserkan Sudewo ternyata datang dari lintas fraksi. Sejumlah partai besar di DPRD Pati, termasuk PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, dan bahkan Partai Gerindra (partai yang mengusung Sudewo) dilaporkan telah satu suara untuk membentuk pansus.

Lintas Atensi Parlemen :

Tuntutan dari masing-masing fraksi pun spesifik dan tajam. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti masalah kebijakan internal pemkab.


"Hak angket Fraksi PKS: pengangkatan Direktur RSUD, pemaikaian anggaran."


Sementara itu, Fraksi Demokrat secara terang-terangan mendorong proses pelengseran.


Fraksi Golkar juga memberikan catatan kritis, menyebut bahwa kebijakan kenaikan PBB yang sebelumnya digulirkan Sudewo adalah sebuah langkah yang sangat fatal.


Sikap tegas DPRD ini menjadi respons langsung terhadap eskalasi tuntutan rakyat yang berujung pada chaos, yang memaksa polisi menembakkan  gas air mata untuk membubarkan massa, tapi hasilnya bukan menbubarkan nyatanya pendemo memilih bertahan. 


Tahapan Ulansan Kopi Hangat Dari Meja Redaksi Media Sindo7.id - Kejadian ini bisa Pelajaran penting bagi Pemerintah Pusat dan kepala daerah untuk perjalanan kekuasaannya dari hasil kandungan pesta demokrasi, agar tidak asal membuat kebijakan lewat Jalur Terpoliktisasi, "Baiknya Jangan buat kecederah hati nurani Dan Kepedihan Rakyatnya." Ketika Rakyat Sudah Turun Kejalan pasti Jabatan akan terhusik, kopi hangat terasa mendidih.


Rdks/Tim krlip Nsl S2 


  

"Aksi Demo Akbar di Kabupaten Pati Sempat Memanas," Polisi Jadi Sasaran Emosi Massa.


PATI//Sindo7.id - Ribuan warga memadati di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Tak lagi soal kenaikan pajak, tujuan demonstrasi untuk menuntut agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Hal itu karena masyarakat kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diterapkan Sudewo.



Tujuan awalnya unjuk rasa dimaksudkan untuk memprotes kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Setelah diprotes warga, kebijakan itu akhirnya dibatalkan.



Kendati demikian, ujuk rasa Akbar digelar jumlah peserta lebih banyak dikarenakan warga sudah telanjur kecewa dengan sikap dan perkatan Sudewo saat menangapi penolakan warga terkait kebijakan itu.



”Tuntutan untuk aksinya Bupati Sudewo Turun Dari Jabatannya, dengan teriakan masyarakat, sempat memanas dan sempat menyasar kepihak kepolisian ambukan pendemo dengan melempari botol minuman, dikarenakan sudah enggak butuh pemimpin yang arogan, dan semena-mena. 

"Masyarakat pengin punya pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat," terlebih memikirkan bagaimana masyarakatnya bisa dapat hidup layaknya,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati 


Dan terpantau di sekitar Kantor Bupati  ditutup untuk semua akses selama unjuk rasa berlangsung kawasan dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki menuju lokasi dikarenakan unjuk rasa masih berjalan.


Berikut seluruh kendaraan massa aksi berada di kantong-kantong parkir yang telah disiapkan. Petugas mengawal masyarakat dari kantong parkir menuju kantor bupati.


”Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang mungkin besok terganggu aktivitasnya karena kami mengamankan dengan melakukan rekayasa lalu lintas sehingga ada beberapa jalan yang akan dialihkan,” kata Jaka.


Dia bilang mau 50.000 orang, tidak akan gentar. Artinya ini kan menantang. Cara main seperti ini menurut saya kacau, tambahkannya (Jaka).


Akibat Aksi unjuk rasa, kegiatan dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati meminta sekolah-sekolah yang terletak di kawasan Pati Kota untuk melakukan pembelajaran secara daring. Total ada 22 sekolah, dari tingkat TK, SD, dan SMP yang akan melaksanakan pembelajaran daring.


”Yang di perkotaan sistem pembelajaran daring, sesuai arahan dari polresta,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Andrik Sulaksono. 


Masyarakat Pati  menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran  sebagai buntut dari sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap arogan dan tidak berpihak pada rakyat.



Terkait hal itu, Polres Kota Pati menyiapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.


Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya. 


Kordinator Lapangan Aksi Demo, Ahmad Husein menyampaikan kepada wartawan media Sindo7.id, Aksi di awali dari pagi kami masyarakat sudah berkumpul, termasuk pedagang pasar. 


Ia mengatakan seluruh petugas juga kami amati menjalankan Pengamanan tetap sesuai dengan standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi yang berpotensial provokasi, tutupnya.


Rdks/Tim kbr (Pti)

Selasa, 12 Agustus 2025

Kapolres Simalungun Turun Langsung Pimpin GPM, Target 12 Ton Beras Murah untuk Rakyat.


SIMALUNGUN//Sindo7.id - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., membuktikan komitmennya melayani rakyat dengan turun langsung memimpin Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pos Polisi Simpang Kerasaan Polsek Perdagangan, Selasa (12/8/2025). Aksi nyata ini menjadi bukti profesionalisme Polri dalam menjaga kamtibmas sekaligus mensejahterakan masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun.



Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Simalungun AKP Dorlan Pasaribu saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa pukul 11.10 WIB menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Jalan Besar Pematang Bandar, Kerasaan-1, Kecamatan Pematang Bandar ini merupakan implementasi konsep "Polri Untuk Masyarakat".


"Kegiatan GPM yang dipimpin langsung oleh Kapolres ini adalah wujud nyata dukungan Polres Simalungun dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah hukum kami," ujar AKP Dorlan Pasaribu dengan penuh antusias.


Persiapan kegiatan telah dimulai sejak pukul 08.30 WIB ketika personel Polsek Perdagangan bersama Sat Binmas Polres Simalungun melaksanakan penanganan logistik dan pengaturan lokasi. Tepat pukul 09.00 WIB, Kapolres Simalungun tiba di lokasi untuk memimpin langsung pelaksanaan program yang strategis ini.


Program ambisius ini menargetkan distribusi 12 ton beras yang akan dilaksanakan selama 6 hari dengan target pencapaian 2 ton per hari. Setelah sukses di hari pertama di wilayah Polsek Perdagangan, kegiatan akan berkelanjutan ke berbagai wilayah: Rabu (13/8/2025) di wilayah Polres Simalungun, Kamis (14/8/2025) di Polsek Tanah Jawa, Jumat (15/8/2025) di Polsek Sidamanik, Sabtu (16/8/2025) di Polsek Raya, dan ditutup Senin (18/8/2025) di Polsek Balata.


Yang membuat program ini istimewa adalah kerjasama strategis dengan Perum Bulog Kantor Cabang Pematangsiantar yang memungkinkan Polres Simalungun menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Masyarakat dapat membeli beras seharga Rp 12.000 per kilogram, turun signifikan dari harga pasar Rp 13.500 per kilogram.


"Dengan penghematan Rp 1.500 per kilogram, ini sangat membantu ekonomi keluarga. Kami menyediakan kemasan 5 kilogram seharga Rp 60.000 untuk memudahkan masyarakat," ungkap salah satu personel yang terlibat dalam kegiatan.


Untuk menjaga keadilan distribusi dan mencegah penyalahgunaan, setiap keluarga dibatasi maksimal 4 karung beras berukuran 5 kilogram dengan syarat membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai identitas.


Kehadiran pimpinan tinggi Polres Simalungun menunjukkan keseriusan program ini. Selain Kapolres, turut hadir Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Herison Manulang, SH., Kapolsek Perdagangan AKP Ibrahim SOPI, S.H., MH., KBO Sat Binmas Polres Simalungun IPTU M. Arifin Harahap, serta seluruh personel Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek Perdagangan.


Antusiasme masyarakat Kabupaten Simalungun sangat tinggi terlihat dari banyaknya warga yang rela datang pagi-pagi untuk mengikuti program ini. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan terkendali, menunjukkan profesionalisme anggota Polres Simalungun dalam menjalankan tugas pengamanan.


"Alhamdulillah, program seperti ini yang kami butuhkan. Polisi tidak hanya menjaga keamanan tapi juga peduli dengan kesejahteraan rakyat kecil seperti kami," ucap Ibu Sari, salah seorang warga yang ikut dalam program GPM.


Kasat Binmas AKP Dorlan Pasaribu menegaskan bahwa program ini bukan sekadar distribusi beras murah, tetapi juga strategi mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. "Melalui GPM ini, kami menunjukkan bahwa Polri hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat dalam segala aspek kehidupan," paparnya.


Keberhasilan hari pertama GPM di Polsek Perdagangan menjadi momentum baik untuk kelanjutan program di wilayah lainnya. Dengan kepemimpinan langsung Kapolres Simalungun dan dukungan penuh seluruh jajaran, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berkelanjutan bagi stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Simalungun.


Program Gerakan Pangan Murah ini membuktikan bahwa Polri tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menjadikan Polres Simalungun sebagai contoh implementasi kamtibmas yang holistik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.


Rdks/Tim krlip SM

Presiden Panggil Kapolri hingga Kepala BGN ke Istana, "Apakah Yang Dibahas."




JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah, di Istana Merdeka, Selasa, (12/8/2025).


Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan sejumlah pajabat yang hadir di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana, Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani serta Wakil Ketua DPR Prof Sufmi Dasco. 


Meski berlangsung secara tertutup, Seskab Teddy menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu strategis, termaksud keamanan dan ketahanan pangan nasional. 


Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dalam keterangan tertulis, Selasa, (12/8/202).


Laporan Ketua BGN


Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia turut melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis (MBG).


Dadan menyampaikan, ada sebanyak 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah melayani 15 juta penerima manfaat.


“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). 


Lebih lanjut, Dadan mengatakan sebanyak 14.000 SPPG telah disiapkan untuk melayani program MBG. SPPG tersebut merupakan hasil kemitraan dengan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI, hingga pelaku usaha di berbagai daerah.


“Yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami, dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan," ungkapnya.


Dadan menjelaskan, anggaran untuk membangun SPPG tersebut sepenuhnya berasal dari mitra. Adapun satu SPPG membutuhkan biaya pembangunan mencapai Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar.


"Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra," jelasnya.


Sementara itu, Dadan menjelaskan BGN hanya mengeluarkan anggaran yang difokuskan untuk intervensi gizi. Adapun realisasi APBN untuk program MBG per 11 Agustus 2025 mencapai Rp 8,2 triliun. 


“Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra," tutupnya. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2

Kemenko Polkam: PSE Lingkup Privat Harus Tetap Dilaksanakan Sesuai Regulasi.


BANDUNG//Sindo7.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya terkait poin-poin penting yang ada di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya tidak bisa diakses oleh publik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan relevan lainnya yang berlaku di sektor terkait. 



"Terdapat kebutuhan untuk melakukan pemetaan atas regulasi dan kebijakan relevan di berbagai sektor lainnya untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait pengaturan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik yang dilakukan oleh PSE Lingkup Privat," ujar Asisten Deputi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi dalam Rapat Koordinasi membahas Rencana Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025). 


Berdasarkan identifikasi awal, telah dipetakan beberapa sektor/bidang/layanan yang membutuhkan keterangan informasi lebih lanjut, diantaranya meliputi sektor keuangan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor informasi geospasial, sektor pertahanan dan keamanan, sektor perdagangan, sektor ketenagakerjaan, kependudukan (Data Kependudukan), Imigrasi, keamanan siber, dan investasi/OSS (Data PSE Lingkup Privat).


Pasal 21 ayat (2) PP 71/2019 juga mengatur bahwa dalam hal PSE Lingkup Privat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di luar wilayah Indonesia, maka PSE Lingkup Privat wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh K/L dan penegakan hukum. Adapun efektivitas pengawasan dan penegakan hukum tersebut dilakukan dengan memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 


"Dalam rangka mengidentifikasi implementasi pelaksanaan dari proses permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik, maka perlu diperoleh update dari K/L terkait bagaimana proses permintaan akses tersebut dilakukan," kata Saiful. 


Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Muchtarul Huda mengatakan dalam PSE Lingkup Privat perlu dipertimbangkan untuk memetakan mana kepentingan bisnis dan kepentingan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 21 Revisi PP 71/2019 menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


"Kita sebagai Kementerian/Lembaga punya kewenangan meminta data sepanjang untuk keperluan penegakan hukum. Nanti coba didiskusikan kembali dan tentunya akan ada resistensi," katanya. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2

Kombur Duduk Santai Serba-serbi, "Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7" (Agus Putra Situmorang), Di Lima Titik Proyek Kota Pematangsiantar



PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Pengamatan dunia jurnalistik berikut aktivitas suara aspirasi masyarakat Pematangsiantar, terkait dari lima titik Proyek Besar (5 PSD Menjadi Bergaining) Yang Akan Menelan Dana Senilai Rp.25 Milyar Di Kota Pematangsiantar, Yang beredar di Kalangan Masyarakat.


PEMATANGSIANTAR BUKA CERITA BABAK BARU-TAHUN 2025.


Akibatkan ratusan proyek penujukan langsung (PL) T.A-2025 Belum Berani Dijalankan oleh pihak eksekutif terkait kabar yang beredar saat ini, dan dihimpun wartawan media SINDO7.id, Selasa (12/08/2025).



"Bargaining Harmonisasi." Adapun Kabar dan Kabarin Sampai keteliga Lidah aspirasi masyarakat sampai sejauh ini, belum ada tercapai kesepakatan (Del) dengan pihak PPS.



Atas kejadian Ini Jadi Sorotan Tajam Publik Dikarenakan Masuk Kategori, Proyek Strategis Daerah (PSD), dari hasil kutipan kambur Santai Serba-serbi Wakil Pimpinan Redaksi Media Sindo7.id bersama Pengamat kenerja pemerintah pusat dan daerah (Sabmarut) 


"Berikut Resmi' sudah Pantauan Dari Pihak Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)," dan Kejaksaan Pematangsiantar, tahapan ulasan dari pantauan publik, ada apa dengan PPS Saat ini. Jelas sudut pertanyaan di meja kombur sambil nikmatin hangatnya kopi seduhan.


Rdks/Tim kbr-Ps (Mnk).







Senin, 11 Agustus 2025

Buka Suara, "Wakil Ketua DPW SUMUT LBH-B2UKI, Agus Putra Situmorang." Akan Laporkan 3 Kepala Desa Dari Kabupaten Simalungun Dengan Dugan Kuat Azas Manfaat Dalam Jabatan.



MEDAN//Sindo7.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Sumut LBH B2UKI (Agus Putra Situmorang), buka suara dari hasil investigasi team dari dua pekan terakhir, menyampaikan kepada wartawan media sindo7.id pada hari Senin (11/08/2025). Di kafe kombur jalan SM Raja Kota Medan, di tiga wilayah kepala desa yang ada di kabupaten Simalungun adanya dugaan kuat korupsi, kolusi dan nepotisme.


Dari hasil pantauan dan investigasi team dilapangan dari anggaran tahunan 2021-2024 yang bersumber dari APBN-Dana Desa, di indikasi tidak sesuai dengan peruntukannya, Mar-Up Anggaran dalam pengelolaannya tidak transparan, seolah-olah anggaran tersebut milik dari pihak kepala desa. Dan tidak mengindahkan kepentingan umum berikut tanpa menghiraukan kaidah Marwah ketentuan hukum, tegas Agus.


"Senada, atas temuan ini sebagaimana dengan komitmen dari ketua DPW SUMUT LBH-B2UKI (Indra Pandapotan Raja Dapoton), untuk mendongkrak tata kelola Penjabat pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel berikut bebas dari praktik korupsi," tuturnya. 


Lanjutnya, dari dugaan oknum kepala desa yang ada di tiga titik desa dari Kabupaten Simalungun, akan berpotensi melanggar ketentuan hukum tentang pemberantasan Tipikor: Pasal-3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2021. 

Adapun dari tiga kepala desa yang akan dilaporkan kepada pihak APH yaitu: 


- Oknum Kepala Desa Silampuyang Kec.Siantar.

- Oknum Kepala Desa Saing Kec.Dolok Silau.

- Oknum Kepala Desa Diparhataran Kec.Jorlang Hataran.


Dari tiga desa tersebut dari hasil investigasi team berikut informasi yang kami dapatkan juga dari masyarakat setempat. Bahkan informasi yang kita dapatkan dari warga setempat, "adanya kuat dugaan tidak melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah desa (MUSDES) yang ada di desa dalam pengelolaan anggaran tersebut.”


Dan melihat fakta-fakta dilapangan sangat banyak kejanggalan terkait penggunaan dana-desa yang disalurkan oleh pihak pemerintah pusat, berkeyakinan merugikan negara dan masyarakat, paparkannya. 


Berikut juga kita akan usulkan penggeledahan terhadap oknum dari  kepala desa tersebut, agar terwujud pelaksanaan ASTA-CITA Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi dan juga sesuai instruksi berikut menyerukan segala bentuk praktek korupsi yang kita pahami akan menghambat dalam rangkaian pembangunan desa, tutupnya.


Rdks/Tim krlip SM (Kbr-Mdn)