H Faidil Siregar. SAg, Buka Suara Dan Menyatakan Sikap "Selaku Mantan Ketua DPD-BKPRMI P. Santar Menyesatkan."

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Dirinya Bersikap Dan Menyatakan, Dengan Atas Nama Ketua Terpilih Berikut Sebagai ketua Tim Formatur terpilih ahmad khoir Parinduri S.Hi, sangat menyanykan terkait tutur stetmen Akhy h. Faidil Siregar tentang ketua wilayah tidak layak menjadi ketua umum DPW karena tidak paham AD/RT. Saya sebagai ketua umum terpilih dan sebagai ketua tim formatur memohon maaf kepada ketua UMUM DPW BKPRMI SUMUT, tentang pernyataan akhina faidil Siregar. 

Perlu saya sampaikan saya sebagai mantan bendahara umum DPD BKPRMI kota pematangsiantar, periode sebelumnya mengetahui proses musda VIII Sampai menghasilkan keputusan ketua terpilih dan tim formatur. 

"Itu semua di jalankan dan di tanggung jawab pun oleh H faidil siregar, tanpa ada intervensi oleh DPW BKPRMI SUMUT."

Kekecewaan H faidil siregar muncul setelah rapat formatur terakhir yg di hadiri oleh seluruh tom formatur yg tidak menghendaki H faidil siregar menjadi ketua MPD, dan itu hasil rapat formatur terakhir. Walaupun rapat formatur pertama ia memintak menjadi ketua MPR Dengan dalil wajib dan otomatis karena amanah AD/ART BKPRMI  dan terkesan intimidatif, namun tim formatur memang tidak menghendaki beliau dan saya sudah bertanya terjemahan pasal tersebut (pasal 22 AD dan pasal 19 ART BKPRMI) . 

Kepada sekretaris umum DPW akhi mujhirul iman dan sudah mengkonfirmasi ke ketua 1 bidang organisasi DPP BKPRMI Akhi Hy. Munawar bahwa terjemahan pasal tersebut seluruh mantan mantan ketua umum DPD BKPRMI diberikan gak yg sama untuk menjadi ketua MPD atas dasar itulah formatur memilih tidak akhi H. Faidil Siregar. 

Disini kekecewaan akhi H faidil siregar dan yang sangat disayangkan tidak lebih awal berkomunikasi dengan saya selaku ketua umum terpilih dan ketua tim formatur yang berkewenangan menyusun komposisi pengurus BKPRMI kota pematang siantar periode 2025-2030, tapi H.faidil siregar membuat opini yang sesat padahal ini persoalan internal formatur hasil dari MUSDA VIII, yang juga beliau bagikan dari formatur. 

Dan itu sangat meresahkan kader kader BKPRMI dan mantan mantan ketua umum BKPRMI di kota pematang siantar karen menganggap akhi H faidil siregar tidak memiliki jiwa besar dan contoh yang baik, dan sampai hari ini hasil berita acara rapat formatur belum disampaikan kepada DPW BKPRMI sumut. 

Rdks-Tim

Read More

Peristiwa Kecelakaan Tunggal, Hantam Trotoar Pembatas Jalan dan Pengemudi Mobil BB 1140 YF Belum Dapat di Temukan.

MEDAN//Sindo7.id - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan kantor PDAM Tirtanadi, Minggu (24/8/2025) dini hari. Satu Unit mobil SUV merek DFSK S560 berwarna putih dengan nomor polisi BB 1140 YF terbalik usai menabrak pembatas jalan hingga menghantam ruko.

Informasi dihimpun di lokasi, mobil tersebut melaju dari arah Masjid Raya sekitar pukul 03.00 WIB. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, pengemudi kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan trotoar, lalu menghantam tiang trotoar sebelah kiri, sebelum akhirnya menabrak ruko dan terbalik di badan jalan.

Ditempat terpisah, Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP I Made Parwita membenarkan peristiwa itu. “Pengemudi mobil diduga kabur. Saat diperiksa, petugas menemukan handphone dan kunci mobil yang tertinggal di dalam kendaraan,” ujarnya kepada wartawan.

Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan mobil ke Mapolsek Medan Kota guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, identitas pengemudi masih dalam pencarian pihak kepolisian. 

Rdks/kbr-mdn (Thg P)

Read More

Lintas Dumai-Duri Jadi Sorotan Publik Terkait Maraknya Ilegal Penampungan Inti dan CPO Kelapa Sawit.

PEKANBARU RIAU - Reporter Channel youtuber TV MS7 Dengan Media SINDO7.id Tim, melaporkan dari lokasi kejadian, dari Pantauan saat ini. Menjamurnya Gudang-gudang yang di duga transaksi atau penadah Crude Palm Oil atau CPO, berikut Pengoplosan Kernel Sawet menjadi perhatian utama publik yang akan merusak mutu sebenarnya.

Pasalnya Gudang-gudang Tersebut diduga kuat untuk proses transaksi supir tengki dan truk yang sudah bermuatan, berikut aktivitas pencampur cangkang sawit, setelah Inti sawit yang murni diturunkan, agar muatan tetap seperti awalnya dan kembali didalam gudang di timbang untuk memastikan kilogramnya sesuai dengan surat dari pabrik, ungkap warga yang berada di lokasi dan tidak bersedia namanya disebut. 

Di tempat terpisah, warga (Ss) menyampaikan kepada Wartawan media sindo7.id dan reporter TV-MS7 NASIONAL, adanya dugaan gudang -gudang tersebut bermitra dengan pihak APH di wilayah hukum Polda Riau, dikarenakan bengitu beraninya dan Menjamurnya Gudang-gudang Tersebut seperti usaha yang di legalkan berjalan di lintas Dumai-Duri, katanya (ss).

Senada, udah penampungan tersebut dan transaksi dalam gudang dengan supir tengki yang bermuatan CPO (crude palm oil) baik dengan truk yang bermuatan inti sawit, sepertinya sedikitpun tidak ada lagi takutnya.

Atas kejadian ini warga setempat meminta agar pihak aparat penegak hukum, dan pemerintahan terkait dapat bertindak secara tegas, khusus Polda Riau berikut Kapolri harus bersikap dan memberikan perhatian khusus, dikarenakan Yang terjadi saat ini, bisa merusak produksi inti sawit dan SOP, ungkapnya.  

Sebelum berita ini diterbitkan/diturunkan, dari team Awak media berusaha untuk adakan konfirmasi tapi tidak ada sambutan, dikarenakan dihalangi penjaga pos didepan gudang. Berikut berdalih boos tidak ada baik dengan penanggung jawabnya, hanyalah pihak penjagaan menyampaikan kami hanyalah digaji selainnya kami kurang paham, dari salah satu penjaga pos gudang yang merasa kebal hukum dan terkesan arogan. 

Rdks/Tim krlip Riau HT

Read More

Noel Usai Resmi' di Tetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK, Langsung Minta Maaf Kepada Presiden.

JAKARTA//SINDO7.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel meminta maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto seusai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Hal itu disampaikan Immanuel Ebenezer saat hendak berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).

Pertama saya mau meminta maaf kepada Presiden Prabowo, kedua kepada anak dan istri saya dan ketiga saya meminta maaf kepada rakyat Indonesia, kata Noel.

Diberitakan sebelumnya, Noel telah ditetapkan menjadi tersangka bersama 10 orang lainnya atas kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pakai Rompi KPK, Immanuel Ebenezer Menangis saat Pertama Kali Muncul ke Publikasi

Total ada sebelas orang yang mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro Diperbarui 22 Agu 2025.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Menangis saat Digelandang KPK

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Menangis saat Digelandang KPK. 

* KPK rilis kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3, seret Wamenaker Noel.

* Noel dan 10 tersangka lain ditangkap, terlihat emosional saat digiring.

* Kasus terkait dugaan pemerasan perusahaan pengurus sertifikat K3. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merilis kasus dugaan korupsi terkait pemerasan perusahaan yang mengurus sertifikat K3. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaaan, Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel.

Dari Hasil Liputan Sindo7.id  saat berada di Gedung KPK, Jumat (22/8/2025), para tersangka mulanya turun dari lantai atas dengan menuruni anak tangga. Tampak semua sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Mereka berjalan pelan. Total ada sebelas orang.

Immanuel Ebenezer Menyeka Air Mata

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Menangis saat Digelandang kpk 

Noel berjalan paling depan di antara tersangka lainnya. Sepanjang menuruni anak tangga, wajahnya terlihat murung. Noel juga tampak menyeka air mata. Sementara tersangka yang lain, menunduk.

Sebelum jumpa pers dimulai, para tersangka diperlihatkan ke awak media. Setelah beberapa saat momen tersebut diabadikan, Noel dan sepuluh tersangka lainnya kembali digiring ke dalam ruangan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer

Saat akan kembali masuk ke dalam, Noel yang berdiri di posisi tengah berjalan perlahan. Dia tampak lebih tenang. Kemudian tangan kanannya mengepal. 

Dan dia sempat tersenyum ke arah awak media.

Kronologi OTT KPK

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Fitroh mengatakan dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan.

Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Fitroh. OTT KPK tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker Immanuel Ebenezer.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam  Sebelum Penetapan :  

Sebelumnya Pihak dari KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan korupsi berupa pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan ini KPK menetapkan dan menahan 10 orang sebagai tersangka, salah satunya adalah IEG (Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029).

Para tersangka diduga melakukan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Akibat pemerasan yang dilakukan, masyarakat harus membayar Rp6.000.000 dari harga yang seharusnya hanya Rp275.000. Hasil pemerasan yang dilakukan para tersangka sejak tahun 2019 sampai saat ini telah mencapai Rp81 M.

KPK menyayangkan korupsi yang terjadi di sektor ketenagakerjaan, karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian negara, sehingga kualitas sistem tata kelolanya seharusnya menjadi kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional, bukan justru dipersulit dan berpotensi pada terhambatnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025. (S2). 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Warga Desa Sei Sebesi-Kepri Curiga Keadaan Rumah Kosong dan Langsung Menggerebeknya Ternyata, "Oh Ternyata di Jadikan Sebagai Markasnya Transaksi Narkoba.

KARIMUN//Sindo7.id - Warga Desa Sei Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menggerebek satu unit rumah kosong yang di curigai sarang peredaran narkoba. Kamis, (21/08/2025), dari hasil kutipan informasi wartawan media sindo7.id (sdr).

Dari hasil pantauan aksi tersebut, warga berhasil menyaksikan adanya tiga pria didalamnya di duga sedang menjalankan aktivitas transaksi narkoba dan langsung melaporkan kepihak aparat penegak hukum terdekat, 

Dari hasil pemeriksaan aparat penegak hukum, ternyata salah satunya diduga seorang oknum anggota TNI AD aktif berinisial CH (38). Sementara dua lainnya adalah GU (33) dan EM (25). langsung membuat heboh masyarakat setempat.

Ditempat terpisah Kapolres Karimun, AKBP Robby Topan Manusiwa, menjelaskan bahwa awal mula pengungkapan kasus ini, berasal dari kecurigaan warga di rumah kosong tersebut.

“Masyarakat setempat mencurigainya keadaan rumah kosong tersebut, digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba. Mereka kemudian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan tiga orang yang membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi,” kata Robby.

Senada, Kecurigaan warga tersebut terbukti benar. Saat digerebek ternyata ditemukan sejumlah barang bukti berupa sabu, pil ekstasi, alat hisap sabu, hingga timbangan digital. Warga kemudian menyerahkan ketiga pelaku ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

“Setelah diamankan, para pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek setempat,” kata Robby.

Polres Karimun kini telah berkoordinasi dengan Kodim 0317/TBK untuk menangani kasus hukum yang melibatkan oknum anggota TNI tersebut.

“Untuk oknum anggota TNI, kami sudah serahkan ke pihak Kodim agar diproses sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

Rdks/Tim kprwl Kpri P-2 (kabiro-Sdr)

Read More

DPP SPKN - Frans Sibarani Penuhi Panggilan Dirkrimsus Polda Riau atas Laporan Perjalanan Dinas dan Makan Minum DPRD Riau Tahun 2024-2025.

PEKANBARU//Sindo7.id - Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Kamis, 21 Agustus 2025 penuhi panggilan Dirkrimsus Polda Riau atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun anggaran 2024 - 2025.

Panggilan tersebut dihadiri langsung oleh Sekjend DPP-SPKN Frans Sibarani untuk memberikan keterangan dan dokumen terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023-2024 dan Kegiatan Makan dan Minum pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2025 bersumber dari Dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 - 2025, yang dilaporkan pihaknya ke Ditreskrimsus Polda Riau.

Frans Sibarani menyebutkan, pemanggilan tersebut berdasarkan laporan DPP-SPKN dengan surat laporan Nomor: 140/Lap-DPP-SPKN/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025 kemarin.

"Hari ini kami memenuhi panggilan Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau terkait laporan dugaan korupsi perjalanan dinas dan makan minum di Sekretariat DPRD Provinsi tahun anggaran 2023 - 2025," ujar Frans kepada media, Kamis (21/8/2025).

Selanjutnya, Frans Sibarani juga menyebutkan adapun pemangilan hari ini guna kepentingan pengumpulan bahan keterangan dokumen atas informasi dari DPP SPKN, yang segera akan ditindak lanjuti oleh Subdit lll Ditreskrimsus Polda Riau dengan No B1722/Vlll/ RES.3.3/2025/Ditreskrimsus.

Frans Sibarani selaku sekjen DPP SPKN menyebutkan praktek perjalan dinas dan makan minum diduga adalah bisnis politik meyakini potensi korupsinya kuat dan besar, "Maka untuk itu kami dari DPP SPKN akan tetap mendorong pihak Polda untuk dilakukannya penyelidikan terkait kwitansi, tiket, stempel, tanda tangan, honor, sewa gedung, yang mencurigakan serta menjurus pemalsuan dokumen, atau bodong".

"Praktek dugaan korupsi perjalanan dinas dan makan minum di DPRD Riau ini akan tetap kita kawal," sebutnya lagi mengakhiri keterangan.

Berita sebelumnya dengan judul, DPP-SPKN Laporkan Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum Setwan DPRD Riau Rp40,1 Miliar ke Polda Riau. "Gubernur Riau Pusing Akibat Defisit Anggaran"

Laporan dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran makan minum tahun anggaran 2025 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau resmi dilaporkan DPP-SPKN ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani dengan surat laporan Nomor: 140/Lap-DPP-SPKN/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025.

Ia mengatakan, total anggaran yang dipersoalkan yakni anggaran Kegiatan Makanan dan Minuman di Sekretariat DPRD Riau dengan pagu mencapai Rp40.142.436.000 dengan rincian, yakni:

1.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp220.800.000,-

2.Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan Rp380.000.000.-

3.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp115.000.000,-

4.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.449.386.000.-

5.Belanja makanan dan minuman untuk bulan Januari 2025 Rp199.650.000,-

6.Belanja makanan dan minuman Rapat (Fasilitasi Pelaksana tugas Badan musyawarah) Rp110.400.000,-

7.Belanja makanan dan minuman jamuan tamu (Wakil ketua DPRD) untuk bulan Januari 2025 Rp196.500.000,-

8.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu (Wakil ketua DPRD) untuk bukan Pebruari 2025 Rp196.500.000,-

9.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu Rp7.174.200.000,-

10.Belanja makanan dan minuman  jamuan tamu (Ketua DPRD) Bulan Januari 2025 Rp198.000.000,-

11.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu (Ketua DPRD) untuk bulan Pebruari 2025 Rp198.000.000,-

12. Belanja makanan dan minuman Aktivitas lapangan Rp 2.870.400.000.-

Menurut Frans, berdasarkan data dokumen yang dirangkum tim DPP-SPKN maka patut diduga pada kegiatan tersebut terjadi tindak pidana korupsi. "Ini bukan sekedar kejahatan biasa tetapi kejahatan ter-sistim yang dibungkus melalui kegiatan makanan dan minuman pada Sekretariat DPRD Riau. Bisa disebut item kegiatan tersebut hanya 'Modus'," ujarnya.

Disisi lain, Sekjen DPP-SPKN mengatakan, Gubernur Riau Pusing Tujuh Keliling Akibat Defisit, Sementara DPRD Riau Menikmati Anggaran Makan Minum yang enak dengan anggaran mencapai 40 Miliar dalam DPA Pada Tahun 2025.

"Katanya efesiensi anggaran di saat gentingnya keuangan Riau namun faktanya dalam kegiatan DPRD Riau ada kegiatan makan enak," sindirnya.

Anggaran  makan minum dalam DPA  sampai 40 Milyar pada tahun 2025 sebenarnya kegiatan makan minum di DPRD Riau ini makan apa dan minum apa hingga mencapai 40 milyar, belum lagi nanti dari APBD-P tahun 2025 pasti nambah lagi, ucapnya.

Dikatakan Frans lagi, Gubernur Abdul Wahid pernah sampaikan dalam rapat sampai bingung tuju keliling, akibat defisit Rp3,7 Triliun anggaran,  duitnya dari mana. Bahkan di Nolkanpun kegiatan tidak akan bisa bayar, sebut Gubernur Riau. Namun  fakta di lapangan kegiatan perjalan dinas, Makan minum DPRD Riau kok ratusan milyar, jalan jalannya entah kemana dan apa hasilnya? ditambah lagi anggaran makan minumnya, ucap Frans sibarani.

Kami menyakini dalam anggaran makan minum 40 Milyar di dalam DPA diduga telah terjadi korupsi yang di bungkus dengan jamuan tamu dan kegiatan lapangan, tegas Frans.

Kesimpulan kami anggaran perjalanan dinas yang sudah kami sorot sebelumnya dan makan minum adalah anggaran ATM politik termasuk praktik koruptif terselubung yang dibungkus dengan rapi, terangnya.

Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani  meminta Polda Riau melalui Ditreskrimsus Polda Riau agar mengambil langkah tegas atas laporan ini. Kwitansi kwitansi kegiatan perjalanan dinas dan  makan minum di kroscek jangan sampai ada kwitansi fiktif .

Dan berharap agar laporan ini mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum demi mencegah terulangnya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Lagi kata Frans, adapun laporan yang sudah kami sampaikan ke-Polda Riau adalah bentuk dari kontrol sosial, agar perilaku korupsi tidak berkelanjutan. Karena kami tahu bahwa tahun anggaran 2025 masih berjalan. Artinya anggaran makan minum tahun 2025 dalam DPA masih permulaan dan belum valid karena masih dalam berjalan. Namun kami akan tetap kawal hingga kegiatan ini selesai, tandas Frans Sibarani._

Berita sebelumnya berjudul, DPP SPKN - Soroti DPRD Provinsi Riau Terkait Anggaran 120 Miliar tahun 2023-2024 Menjadi Temuan.

Dugaan korupsi di Sekretariat dewan (Sekwan) DPRD Riau sepertinya sudah menggurita. Pasalnya, perkara dugaan korupsi SPPD Fiktif di Sekwan DPRD Riau belum tuntas alias sedang bergulir. Kini muncul lagi dugaan korupsi pada kegiatan di Sekwan DPRD Riau Tahun Anggaran 2023-2024.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) Frans Sibarani kepada beberapa awak media saat jumpa Pers di Pekanbaru, Jumat (13/6/2025).

Dikatakan Frans Sibarani, berdasarkan data yang diperoleh tim Investigasi DPP-SPKN,  bahwa penggunaan anggaran belanja tahun 2023-2024 diduga adanya pemborosan anggaran dan terkesan dipaksakan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Miris dan anehnya lagi kata Frans Sibarani, seratusan  item kegiatan di Sekwan DPRD Riau tahun 2023 kembali muncul pada kegiatan tahun 2024, alias copy paste, hanya saja besar anggarannya sedikit berbeda, ucapnya.

Diuraikannya, Anggaran belanja di Sekwan DPRD Riau tahun 2023 sebesar Rp43.904.005.602 dengan item pekerjaan 110 kegiatan. Selanjutnya anggaran belanja di Sekwan DPRD Riau Tahun 2024  dengan pagu anggaran sebesar Rp76.694.003.284 dengan 156 item pekerjaan. Maka anggaran belanja selama dua tahun anggaran tersebut mencapai Rp120 M, urainya.

Lagi kata Frans Sibarani, secara khusus kami menyoroti anggaran Perjalanan dinas di DPRD Riau tahun 2023-2024, kita sedang mengumpulkan data-data (Pulbaket) setelah berkas selesai, kami akan laporkan ke KPK.

"Anggaran dalam perjalanan dinas tersebut ditengarai pemborosan anggaran. Maka patut diduga perilaku korupsi sudah menggurita" ucapnya.

Menurutnya, meski adanya dugaan korupsi, DPP-SPKN selaku kontrol sosial tetap mengedepankan azas "praduga tidak bersalah". Maka kami telah melayangkan surat konfirmasi kepada Sekretariat DORD Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 359/Konf-DPP-SPKN/VI/2025, tanggal 11Juni 2025.

Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekwan DPRD Riau Tahun Anggaran 2023 dan 2024, terang Frans Sibarani.

"Dalam surat konfirmasi yang kami layangkan, turut kami uraikan secara rinci seluruh item kegiatan dan besar pagu anggaran nya," kata Frans Sibarani.

Menurut Frans Sibarani, apa yang kami lakukan merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi sosial kontrol masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, paparnya.

Kami meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau memberikan penjelasan secara rinci dan terbuka terhadap dugaan tersebut setelah diterimanya surat konfirmasi.

"Tanpa mengurangi apresiasi atas capaian yang telah dilakukan, kami tetap berhak mencari, memiliki, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," papar Sekjen DPP-SPKN ini.

Ia menegaskan, apabila dalam jangka waktu dekat tidak ada tanggapan resmi, DPP-SPKN akan melaporkan dugaan korupsi  tersebut kepada KPK untuk memeriksa PPK dan KPA dari pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Riau tahun 2023/2024. Kami juga meminta kepada APH di provinsi Riau untuk merespon masalah ini secara positif jangan dianggap angin lalu karena ini persoalan uang negara yang bersumber dari uang rakyat, harap Frans Sibarani.

Secara terpisah, Syarial Abdi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Riau yang dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp nya, namun hingga berita ini dilansir belum memberikan jawaban. 

Rdks/Tim krlip Riau HT 

Read More

Akibat Musim Kemarau, Sumber Air Bersih Di Kota Pematangsiantar Menurun Menyebabkan PDAM Tirta Uli Kehilangan Debet Air.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Akibat iklim Tidak Bersahabat, Keterbatasan Air Bersih di kota Pematangsiantar Menurun, di akibatkan Kemarau yang berlangsung beberapa bulan kebelakang, dan berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih untuk di salurkan kepada konsumen PDAM Tirta Uli.

Menurut dari informasi, direktur utama perusahaan umum daerah perumda tirta uli kota Pematangsiantar, Arianto menyampaikan saat ini debit air dari sejumlah sumber produksi mengalami penurunan signifikan, ucapnya.

Untuk pemahaman, berikut kondisi dari Semua sumber produksi air menurun. Yang paling parah nya lagi di wilayah siantar sitalasari karena sumber mata air nya berasal dari naga huta. Ujar arianto, belum lama ini.

Senada, arianto menyampaikan kemarau panjang membuat mata air di daerah hulu tidak mendapatkan suplai hujan yg cukup, kondisi ini berdampak langsung terhadap produksi air tirta uli,, segala upaya sudah kita lakukan tapi permasalahan nya memang dari sumber nya Muda mudahan hujan segera turun dibagian atas, bukan hanya di siantar saja, tutur Kata arianto, selaku Direktur Utama PDAM Tirta uli.

Iya juga menjelaskan normal nya tinggi air di salah satu sumber mencapai 36 sentimeter, namun saat ini hanya tersisa 29 sentimeter Kondisi ini menyebabkan tirta uli kehilangan debit air sekitar 2,38 liter per detik disatu sumber saja.

Secara keseluruhan penurunan debit di naga huta I dan II mencapai 30 persen dari 33,59 liter/detik menjadi 23,07 liter / detik hal terjadi serupa dengan naga huta III dan IV, turun dari 40,60 liter/detik menjadi 27,60/ detik, paparkannya Rabu (20/08/2025).

Rdks/Tim krlip SM (kbr PS Mnk).

Read More

Tragedi Lakalantas, "Ayah dan Anak Tewas Dilindas Truk Tangki" Di Jalur Lintas Duri-Dumi Provinsi Riau.

BENGKALIS/Sindo7.id TVMS7 - Kecelakaan maut merenggut nyawa ayah dan anak di Jalan lintas Dumai–Duri KM 6 Percis didepan SPBU Kulim Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Selasa (19/8/2025). Motor yang mereka kendarai terjatuh lalu tergilas truk tangki, membuat keduanya meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala.

Korban diketahui bernama Sahlan Simangunsong, (49) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 2457 DAK, dengan membonceng adiknya, Darma Mahesa Ali Simangunsong. Saat itu, mereka melaju dari arah Dumai menuju Duri dengan kecepatan sedang. 

Setibanya di lokasi kejadian, Sahlan mencoba mendahului sebuah truk tangki Mitsubishi BK 8004 XE yang dikemudikan Muhammad Yusup. Namun nahas, ia kehilangan kendali setelah melihat kendaraan lain dari arah berlawanan. Motor langsung oleng dan terjatuh tepat di sisi kanan roda belakang truk tangki, hingga keduanya tergilas.

Kasat lantas Polres Bengkalis AKP Vino Lestari melalui Kanit Gakkum satlantas Polres Bengkalis Ipda Denico S Ginting,  membenarkan peristiwa memilukan tersebut.

“Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah sudah kami evakuasi ke RSUD Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap IPDA Denico.

Selain menewaskan kedua korban, motor Honda Beat yang mereka kendarai juga mengalami kerusakan parah. 

Dari pantauan wartawan media SINDO7.id rumah duka dipenuhi warga setempat merasakan turut berdukacita dan menggelar doa bersama.

Kecelakaan ini menjadi pelajaran berharga akan pentingnya keselamatan di jalan raya dan kesadaran untuk santun berlalu lintas, agar terhindar dari bahanya yang mengintai setiap kali kita menggunakan jalur jalan raya saat berkendara. (S7)

Rdks/Kprwl (Welly kbr bkls)

Read More

Kapolri Resmi Melantik Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, Menjadi Kapolda Aceh Berikut 5 Kapolda Lainnya Dan Penjabat Utama Mabes Polri.

JAKARTA//Sindo7.id - Acara Pelantikan Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah resmi menjabat sebagai Kapolda Aceh, dan dilantik langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa, 19 Agustus 2025. Untuk menggantikan Irjen Pol Achmad Kartiko yang mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.

Dan Irjen Achmad Kartiko sendiri telah menjabat sebagai Kapolda Aceh sejak 26 September 2023 menggantikan Irjen Pol Achmad Haydar. Lulusan Akabri 1991 tersebut dikenal berpengalaman di bidang intelijen.

Pelantikan Brigjen Marzuki merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus 2025.

Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri.

Sebagai informasi, sebelum menjabat Kapolda Aceh, Brigjen Marzuki Ali Basyah merupakan Pati Bareskrim Polri yang dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. Jenderal bintang satu itu juga lulusan Akpol 1991, sama dengan Irjen Achmad Kartiko. 

Lanjut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan pelantikan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi

Selain itu, enam pejabat utama Mabes Polri juga melaksanakan serah terima jabatan (sertijab), yakni:

➡️ Kabareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono

➡️ Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Akhmad Wiyagus 

➡️ Asisten Operasi Kapolri Komjen Pol. M. Fadil Imran 

➡️ Kabaharkam Polri Irjen Pol. Karyoto

➡️ Kadiv Hubinter Polri Brigjen Pol. Amur Chandra Juli Buana

➡️ Kapos jarah Polri Kombes Pol. V. Bagas Uji Nugroho

Berikut enam kapolda yang melaksanakan sertijab, yaitu:

1)- Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri

2)- Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy

3)- Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo

4)- Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto

5)- Kapolda Banten Brigjen Pol. Hengki

6)- Kapolda Aceh Brigjen Pol. Marzuki Ali Basyah

Saat acara berlangsung sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan jajaran kapolda dalam upacara korps rapor di Rupatama Mabes Polri.(S-2)

Rdks/Krlip Nsl S2

Read More

BREAKING NEWS: Tangisan, "Seorang Ibu Tak Sanggup Membiayai Pemulangan Jenazah Putrinya Dari Kamboja Mencapai USD 8.500 (138 Juta)."

PERCUT SEITUAN//Sindo7.id - Jeritan Kepahitan hidup dan Tangisan ibu Lanniari Hasibuan (53), putrinya sendiri tidak lagi bisa bertemu selamanya, air mata pecah saat menerima kabar putrinya, Nazwa Aliya (19), telah meninggal dunia tempatnya meratantau (di Kamboja). Warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun XVI, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang ini hanya bisa pasrah lantaran tak sanggup membiayai pemulangan jenazah anaknya dari Negara Jiran.

Dan kabar terakhir, Jasad Nazwa masih berada di State Hospital, Provinsi Siem Reap, Kamboja sejak dinyatakan kabar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2025. Sementara biaya pemulangan dibutuhkan mencapai USD 8.500 atau sekitar Rp138 juta, angka yang mustahil dipenuhi Lanniari yang hanya ibu rumah tangga dari garis keturunan tidak mampu.

Saat Team Wartawan Sindo7.id, "berkunjung Ke kediaman Ibu Lanniari, "menceritakan awal mula kabar duka sampai kepada dirinya (kesaya). Langsung dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, menghubungi saya, memberi tahu bahwa Nazwa sedang sakit, dan dirawat di rumah sakit. Namun, pihak KBRI melarangnya berangkat ke Kamboja, dengan alasan sang anak “tak ingin melihat ibunya.” Dan pihak KBRI, menyarankan agar keluarga terdekatnya atau kerabat lain yang berangkat katanya.

“Berikut Adik saya yang pergi, tapi katanya tidak ada satupun petugas KBRI di rumah sakit,” ujar Lanniari lirih, Jumat (15/8/2025).

Lanniari masih ingat dan terbayang, putrinya yang lulusan SMK Telkom 2 Medan itu seudah lama ingin bekerja di luar negeri, termasuk Kamboja. Namun, ia selalu melarang karena menilai negara tersebut berisiko tinggi bagi tenaga kerja migran.

Pada Tanggal 7 Mei 2024, Nazwa pamit untuk interview di salah satu bank di Medan. Dan malam harinya setibanya dirumah, putrinya kembali bilang ada interview kedua. Namun, pada 28 Mei pagi, Nazwa pergi diam-diam, meninggalkan rumah dan kunci rumah berikut jendela, dan tak pulang lagi sampai saat ini. 

Hingga akhirnya pada Tanggal 29 Agustus 2024 Lanniari mendapat kabar bahwa anaknya sudah berada di Bangkok, berikut berlanjut Ke Thailand, beberapa bulan terakhir, dan kemudian berita duka itu datang ke saya.

Kini, Lanniari memohonkan bantuan dan perhatian pemerintah pusat, Pemprov Sumut, maupun Pemkab Deli Serdang untuk membantu memulangkan jasad Nazwa Putrinya.

“Saya masyarakat tidak mampu, apalagi menyediakan uang sebanyak itu. Hanyalah doa berikut air mata saya rasakan saat ini, Perhatian dari pemerintahlah yang sangat saya harapkan untuk memulangkan  anak saya,” ucapnya sambil menangis. 

Rdks/Tim kbr Ds 

Read More

Prabowo Dalam Sambutan Pidato kenegaraannya, "Sindir Suasana Paripurna dan Kritik Jumlah Komisaris BUMN."

JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Kepala Negara mengatakan bahwa distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menilai, kelangkaan dan mahalnya harga pangan meski telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Menurut Presiden Prabowo, pengabaian terhadap konstitusi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.

“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkap Presiden.

Meski demikian, dalam 299 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo melaporkan berbagai kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.

Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah pun membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau. “Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden.

Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional. “Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” pungkasnya.

Berikut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam dalam pidato kenegaraan terkait nota keuangan dan RAPBN 2025, Jumat (15/8/2025). Salah satu yang disorot adalah jumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu banyak dan tidak efisien.

Dalam pidato yang disampaikan di Gedung DPR/MPR RI, Prabowo juga menyindir suasana rapat paripurna yang menurutnya lebih mirip rapat di tingkat kecamatan karena antusiasme yang begitu tinggi dan sambutan yang meriah terhadap dirinya.

“Seperti rapat kecamatan ini, ramai sekali, semangat!” ucap Prabowo sambil tersenyum, yang disambut tawa dan tepuk tangan para anggota dewan.

Kritik Terhadap BUMN: "Terlalu Banyak Komisaris"

Presiden Prabowo secara terbuka mengungkapkan kekesalannya terhadap struktur BUMN yang dinilainya tidak efisien.

“Saya sudah tugaskan Danantara untuk benahi BUMN. Terlalu banyak komisaris di situ. Masak ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali, tapi tetap dapat tantiem (dana tunjangan). Saya bahkan tidak paham apa fungsinya,” ujarnya.

Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pemborosan negara dan menyatakan komitmennya untuk memangkas jabatan yang tidak produktif dalam tubuh BUMN.

Tegas "kepada Direksi dan Komisaris"

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemangkasan jabatan yang tidak efisien bukan sekadar wacana. Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika ada pihak yang tidak setuju.

“Kalau direksi atau komisaris itu keberatan, ya segera berhenti saja, saudara-saudara sekalian!” katanya, yang langsung disambut riuh tepuk tangan dari hadirin di ruang sidang paripurna. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Aksi Pelemparan Warnai Penertiban Markas GRIB Sumut dan Diskotek Marcopolo: Pangdam Bukit Barisan Jadi Sasaran .

DELI SERDANG//Sindo7.id - Penertiban markas ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Sumatera Utara di Desa Namorubejulu, Kutalimbaru, Deli Serdang, pada Kamis (14/8/2025) diwarnai ketegangan.

 

Sempat terjadi adu argumentasi antara petugas kepolisian dengan anggota ormas saat tim gabungan hendak memasuki gedung. Perlawanan kembali pecah saat alat berat mulai merobohkan bangunan. Massa mencoba menghalangi eskavator, namun upaya mereka sia-sia.

 

Puncaknya, sekelompok anggota GRIB Sumut yang diperintah untuk mundur justru melempari petugas dan pejabat dengan batu. Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Rio Firdianto, menjadi salah satu sasaran lemparan.

 

Dengan nada tinggi, Pangdam Rio meminta massa untuk membubarkan diri. Ajudan yang sigap langsung membentuk lingkaran perlindungan bersenjata di sekelilingnya. Mengantisipasi situasi yang semakin memanas, Mayjen Rio mundur beberapa meter, sementara ajudan mengambil dua tameng polisi untuk melindunginya dari hujan batu.

 

"Ekspresi wajah Mayjen Rio tampak geram melihat aksi pelemparan tersebut."

 

Sebelumnya, tim gabungan dari Polda Sumut, Kodam I BB, Satpol PP, Kejaksaan, dan Bea Cukai meratakan diskotek Marcopolo yang juga menjadi markas DPD GRIB Sumut dengan alat berat.

 

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, dan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Rio Firdianto, sempat meninjau lokasi sebelum perobohan dilakukan.

 

Bobby Nasution menegaskan bahwa penertiban ini dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, Pemprov Sumut menerima banyak laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di lokasi tersebut.

 

"Kami menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Secara legalitas, tempat ini tidak memiliki izin bangunan, IMB, maupun PBG," ujar Bobby Nasution.

 

Bobby juga menambahkan bahwa diskotek Marcopolo yang diduga milik Samsul Tarigan tidak memiliki izin hiburan malam dari Pemprov Sumut.

 

"Samsul Tarigan Dieksekusi"

 

Sebelumnya, Samsul Tarigan, terdakwa kasus penguasaan lahan PTPN seluas 80 hektare, telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya dan mengembalikan putusan 16 bulan penjara.

 

Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, menjelaskan bahwa Samsul sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun hal itu tidak menghalangi proses eksekusi. Samsul akhirnya menyerahkan diri ke Kejari Binjai pada 12 Agustus 2025, didampingi penasihat hukum dan Sekjen DPD GRIB Jaya Sumut, sebelum akhirnya dijebloskan ke Lapas Kelas 1 A Medan, ucapnya. 

Rdks/Tim krlip SM

Read More

Kopi Hangat Dari Meja Redaksi Sindo7, "Di Luar Gedung DPRD Kabupaten Pati Demo", di Dalam Hak Angket, Sudewo pun di Ujung Tanduk.

PATI//Sindo7.id - Ratusan Ribu Warga Yang Turun Kejalan Untuk Ikut Acara Gelar Demo  Di Depan gedung DPRD Pati. Sementara di dalam gedung, Seluruh Anggota fraksi sepakat keluarkan jurus maut, Hak Angket. 

Bupati Pati (Sudewo) pun terancam sudah di ujung tanduk. Apakah pertolongan presiden bisa obatnya Untuk langkah menyelamatkan posisinya tetap jadi Bupati. Narasi kepedihan dan darah mendidih masyarakat terkini dari kabupaten PatiJawa Tengah.

Langit Pati masih memerah. Matahari tergantung di ufuk barat, tapi sinarnya tak lagi hangat. Ia seperti lampu tua yang memandang bosan pada panggung drama politik. 

Jalanan mendidih, bukan oleh lava gunung berapi, melainkan oleh gelombang manusia yang menggerakkan kaki mereka seperti genderang perang. Mereka datang dengan teriakan, spanduk, dan amarah yang tak lagi bisa diikat dengan pita janji manis.

Di tengah kerumunan masyarakat, informasi hangat berdesir, dari dalam gedung DPRD Pati , Wakil Rakyat juga sepakat menggunakan Hak Angket. Untuk senjata pamungkas parlemen daerah. 

Biasanya hanya keluar jika kopi sudah terlalu pahit untuk diminum. Sementara itu, sang Bupati, Sudewo, yang kabarnya sempat di isukan mundur, justru memilih berdiri tegak menolak mundur. Seperti kapten kapal yang berjanji akan tetap di dek, meskipun kapal itu sudah miring 45 derajat dan pelampungnya habis diborong awak kapal sendiri.

Massa sudah tak peduli lagi, Sudewo ngotot tak mundur. Amarah Warga  malah makin membara. Di alun-alun, aroma campuran debu, keringat, dan bensin dari kendaraan yang terbakar dan menampar hidung.

Sejumlah polisi yang awalnya berjaga kini malah menjadi pihak yang diamankan pendemo. Pemandangan absurd tersaji. Ada polisi berlari-lari dikejar massa, ada yang berlindung di balik gerobak bakso, ada yang kehilangan sepatu, dan ada yang matanya melotot karena dilempari botol air mineral yang entah kenapa terasa seperti granat moral.

Gas air mata yang ditembakkan untuk membubarkan massa justru menambah teater tragedi. Seorang demonstran terkulai lemas di trotoar, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Beberapa kawannya dengan sigap menggotongnya sambil meneriakkan, “Oksigen! Bawa oksigen!” dan entah dari mana, sebuah tabung oksigen muncul, seperti properti ajaib dari panggung sirkus. Mereka menempelkan masker tabung itu ke wajahnya, sementara di sekeliling mereka, asap gas air mata terus bergulung seperti kabut neraka.

Adegan ini bukan sekadar protes, tapi seperti bab terakhir dari epos rakyat yang muak. Setiap batu yang dilempar, setiap ban yang dibakar, adalah puisi kemarahan yang ditulis dengan tinta peluh. Mereka tak lagi peduli siapa di depan mereka, selama simbol kekuasaan itu masih berdiri, mereka akan terus menggempur.

Di panggung politik, Hak Angket DPRD menjadi peluru yang diarahkan ke kursi bupati. Namun, di luar gedung itu, di jalanan yang berdebu, rakyat sudah punya bahasa mereka sendiri, bahasa lemparan, bahasa bakar-bakaran, bahasa teriakan serak yang memukul telinga siapa saja yang merasa kebal. Ketika sang Bupati dari kader Gerundra ini berkata ia menolak mundur, suara di lapangan menjawab dengan nada yang tak lagi bisa disensor.

Dari balkon-balkon toko yang tutup, orang-orang menonton. Ada yang mengangkat ponsel, ada yang hanya menggeleng, seakan berkata, “Inilah Pati hari ini. Panggung absurd di mana aktor dan penonton sama-sama lelah.” Langit semakin merah, bukan karena senja yang indah, melainkan pantulan api dari ban-ban yang dibakar. Entah besok atau lusa, apakah lakon ini akan berakhir dengan tepuk tangan, tangisan, atau sekadar keheninga. Yang jelas, drama ini sudah menjadi bagian dari kitab besar suara rakyat, yang tak akan pernah selesai ditulis.

Di tengah asap, lemparan, dan teriakan itu, Kang Ngopi di warung pojok cuma senyum sambil mengaduk gula yang tak larut-larut, lalu berucap pelan, “Kekuasaan itu seperti kopi panas, kalau diminum rakus bisa bikin lidah melepuh. Kalau didiamkan terlalu lama bisa dingin dan basi. Maka pemimpin harus tahu kapan menyeruput, kapan meniup, dan kapan meletakkan cangkirnya agar orang lain juga bisa ikut merasakan hangatnya.” 

Aksi Demo Akbar di Pati terjadi karena kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250% yang kontroversial. Masyarakat turun ke jalan menuntut Bupati Sudewo mundur karena dianggap mengabaikan aspirasi rakyat. Setelah tekanan keras, Bupati membatalkan kebijakan dan meminta maaf, mengajak semua pihak menjaga kondusifitas demi pembangunan Pati. 

Sikap Lintas Fraksi :

Dukungan untuk melengserkan Sudewo ternyata datang dari lintas fraksi. Sejumlah partai besar di DPRD Pati, termasuk PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, dan bahkan Partai Gerindra (partai yang mengusung Sudewo) dilaporkan telah satu suara untuk membentuk pansus.

Lintas Atensi Parlemen :

Tuntutan dari masing-masing fraksi pun spesifik dan tajam. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti masalah kebijakan internal pemkab.

"Hak angket Fraksi PKS: pengangkatan Direktur RSUD, pemaikaian anggaran."

Sementara itu, Fraksi Demokrat secara terang-terangan mendorong proses pelengseran.

Fraksi Golkar juga memberikan catatan kritis, menyebut bahwa kebijakan kenaikan PBB yang sebelumnya digulirkan Sudewo adalah sebuah langkah yang sangat fatal.

Sikap tegas DPRD ini menjadi respons langsung terhadap eskalasi tuntutan rakyat yang berujung pada chaos, yang memaksa polisi menembakkan  gas air mata untuk membubarkan massa, tapi hasilnya bukan menbubarkan nyatanya pendemo memilih bertahan. 

Tahapan Ulansan Kopi Hangat Dari Meja Redaksi Media Sindo7.id - Kejadian ini bisa Pelajaran penting bagi Pemerintah Pusat dan kepala daerah untuk perjalanan kekuasaannya dari hasil kandungan pesta demokrasi, agar tidak asal membuat kebijakan lewat Jalur Terpoliktisasi, "Baiknya Jangan buat kecederah hati nurani Dan Kepedihan Rakyatnya." Ketika Rakyat Sudah Turun Kejalan pasti Jabatan akan terhusik, kopi hangat terasa mendidih.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

  

Read More