Kapolres Simalungun Tinjau Langsung TKP Temuan Mayat Remaja 14 Tahun, Tim Gabungan Selidiki Penyebab Kematian.

 

SIMALUNGUN//Sindo7.id - Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., menunjukkan respon cepat dan tindakan presisi dalam menangani kasus temuan mayat seorang remaja berusia 14 tahun di Kelurahan Perdagangan I.kecamatan Badar  Pimpinan tertinggi Polres Simalungun langsung turun ke lapangan untuk memimpin pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) pada Rabu (6/8/2025) malam, menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya.

Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (7/8/2025) sekitar pukul 16.30 WIB, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bentuk profesionalisme Polri dalam melayani masyarakat melalui tindakan kepolisian yang cepat dan tepat.

"Kapolres langsung memimpin pengecekan TKP kejadian temuan mayat di wilayah hukum Polres Simalungun pada Rabu malam pukul 20.00 WIB hingga selesai," ujar AKP Verry Purba menjelaskan keterlibatan langsung pimpinan dalam penanganan kasus.

Lokasi penemuan mayat berada di dalam kamar rumah korban di Jalan Veteran nomor 42 Lingkungan IV Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Korban yang ditemukan tewas adalah seorang remaja laki-laki berinisial F, berusia 14 tahun, siswa kelas IX SMP, yang beralamat di lokasi yang sama.

"Pengecekan TKP ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran pimpinan Polres Simalungun bersama tim teknis," ungkap Kasi Humas menyebutkan personel yang terlibat dalam penanganan kasus.

Tim yang terlibat dalam pengecekan TKP meliputi Kabag Ren Polres Simalungun AKP Tugono, S.H., Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Herison Manulang, S.H., Kapolsek Perdagangan AKP Ibrahim Sopi, S.H., M.H., Tim Pusinafis Polda Sumut, Tim Inafis Sat Reskrim Polres Simalungun, Lurah Perdagangan I M. Asril Nasution, S.H., personel Jatanras Polres Simalungun, dan personel Polsek Perdagangan.

Menurut keterangan Kasi Humas, kronologi penemuan mayat dimulai pada Rabu (6/8/2025) sekitar pukul 11.15 WIB ketika Kapolsek Perdagangan AKP Ibrahim Sopi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penemuan mayat di lokasi tersebut.

"Kapolsek langsung memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Gerry D. Simanjuntak, S.H., M.H., dan piket fungsi untuk melakukan pengecekan TKP," ucap AKP Verry Purba menjelaskan respon awal kepolisian.

Setelah petugas tiba di TKP, Tim Inafis Polres Simalungun AIPDA Sujid Syahputra bersama personel Polsek Perdagangan melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap korban serta saksi-saksi. Penemuan mayat berawal dari kekhawatiran ibu korban yang sedang bepergian ke Berastagi sejak Senin (4/8/2025) karena anaknya tidak mengangkat telepon selama sehari.

"Ibu korban meminta bantuan pamannya yang tinggal tidak jauh dari rumah untuk mengecek kondisi anaknya," ungkap Kasi Humas menjelaskan latar belakang penemuan mayat.

Saksi berinisial S yang diminta tolong oleh ibu korban mengetuk rumah dan memanggil korban, namun tidak ada sahutan dari dalam rumah meskipun lampu depan masih menyala. Setelah mendapat izin ibu korban untuk membuka pintu, saksi bersama dua orang lainnya berhasil masuk ke dalam rumah dan mencium bau bangkai.

"Ketika saksi mengecek ke dalam kamar, ditemukan sesosok mayat tergeletak di tempat tidur dengan kepala tertutup plastik putih," ujar AKP Verry Purba menyampaikan kondisi penemuan mayat.

Hasil pemeriksaan di TKP menunjukkan korban ditemukan dalam keadaan telentang di tempat tidur dengan kedua kaki ke lantai, mengenakan baju kaos lengan panjang warna putih dengan lengan biru bertuliskan "Berastagi", dan kepala tertutup plastik asoy warna putih.

Tim telah melakukan berbagai tindakan termasuk olah TKP bersama Tim Inafis Polres Simalungun, mengamankan barang bukti, melakukan interogasi terhadap saksi-saksi, berkoordinasi dengan Lurah Perdagangan I, mendokumentasikan mayat, dan melaporkan kepada pimpinan.

"Informasi yang beredar bahwa korban diikat tidak benar, namun memang benar kepala korban ditutup plastik," ucap Kasi Humas meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Mengenai dugaan pembunuhan, AKP Verry Purba menegaskan belum ditemukan indikasi tersebut karena situasi rumah tertutup rapat dari dalam dan pintu kamar terkunci dari dalam. "Untuk penyebab kematian yang pasti, pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar," ungkap Kasi Humas.

Tim penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh keluarga dan saksi-saksi, termasuk teman-teman korban serta perangkat elektronik korban seperti handphone dan laptop. "Ada juga dugaan bahwa korban berniat bunuh diri, namun masih didalami lebih lanjut jika itu benar dan apa penyebabnya," ujar AKP Verry Purba menjelaskan arah penyelidikan.

Korban diketahui tinggal bersama ibu dan kakaknya dalam satu rumah, sedangkan orang tuanya telah bercerai. Saat ibu dan kakak pergi ke Berastagi, korban ditinggal dalam keadaan sehat dan dititipkan kepada pamannya yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka.

"Kasus ini menunjukkan komitmen Kapolres Simalungun dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penanganan yang cepat dan profesional," ucap AKP Verry Purba mengapresiasi kepemimpinan Kapolres dalam menangani kasus ini.(Eva Aritonang)

Read More

Dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna Ke-8, Presiden RI Memimpin Langsung dan Apresiasi Jajaran Menterinya.

JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8 pemerintahan Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang tersebut menandai evaluasi capaian 10 bulan pertama pemerintahan yang diisi dengan langkah strategis dan sejumlah prestasi.

 

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran menterinya yang dinilai bekerja solid dan kompak dalam mengawal kebijakan pemerintah.

 

“Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan, ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar,” ucap Presiden.

 

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja kabinet dalam menjalankan program prioritas yang semuanya adalah program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, di antaranya:

 

1. Swasembada pangan: Stok beras nasional saat ini mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

 

2. ⁠Swasembada energi: Meningkatnya jumlah proyek energi nasional. 

 

3. ⁠Makan Bergizi Gratis: Di awal Agustus ini sudah terdapat 17 juta penerima manfaat dari anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari.

4. ⁠Sekolah Rakyat: tahun 2025 ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15 ribu siswa dari anak-anak yang putus sekolah, belum pernah sekolah dan berpotensi putus sekolah.

 

5. ⁠Koperasi Desa Merah Putih: Telah diluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi.

 

6. ⁠Cek Kesehatan Gratis: sampai dengan awal Agustus sudah digunakan oleh lebih dari 17.000.000 warga. Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana untuk membangun rumah sakit di setiap kabupaten.

 

7. ⁠Program 3 Juta Rumah Subsidi: Di bulan September nanti, akan ada peluncuran rumah subsidi secara masif yang disertai dengan dan terobosan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

 

8. Dan lain sebagainya, tutupnya.

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

SPBU 14.287.6121 Balai Raja Kecamatan Pinggir-Riau, Jadi Sorotan Tajam Publik Saat ini.

PINGGIR RIAU//Sindo7.id - Warga Setempat dan Konsumen Yang Berada di Lokasi SPBU, Sangat tidak menyangka atas kejadian dugaan mobil yang dibuat untuk langsir bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, Selasa (05/08/2025).

Dari Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis  kasus Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, di wilayah Kabupaten Bengkalis Akibatkan kelangkaan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adanya dugaan kerjasama dengan pihak mafia, ucap seorang warga dilokasi SPBU.

"Dan perlunya dilakukan oleh pihak APH Dalam pengungkapan kejadian dengan perhatian secara khusus, agar dapat terbongkar penjualan BBM  bersubsidi jenis solar. Dengan Modus operandi yang dilakukan adalah membeli solar subsidi dari SPBU menggunakan barcode MyPertamina milik masyarakat yang tertinggal, kemudian menjualnya kembali ke pengecer dengan harga lebih tinggi," ujar salah satu supir truk yang sudah antri berjam-jam.

Informasi yang dikumpulkan oleh wartawan media sindo7.id dari lokasi atas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi disetiap hari ujaran warga di lokasi, atas perbuatan tersebut para pihak berpotensi  dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 56. Para pelaku dapat terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, tegas papar ketua LSM Lka - RI. (HEMAT P TINAMBUNAN)

Dugaan saat ini para pelaku gunakan barcode MyPertamina yang digunakan  untuk meyakinkan Pablik dalam menjalankan aksinya. Temuan aksi tersebut menjadi sorotan masyarakat, agar pihak APH dapat berinteraksi dengan secara khusus untuk mencegah praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat.

Rdks/mst-Krlip (HT)

Read More

Kapolri Umumkan Mutasi Besar-Besaran, Daftar Lengkap Kapolda yang Berganti.

JAKARTA//Sindo7.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran dalam tubuh Polri. Sebanyak 61 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) dimutasi berdasarkan dua surat telegram resmi bernomor Kep/1186/VIII/2025 dan ST/1764/VIII/KEP./2025, tertanggal 5 Agustus 2025. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa mutasi ini terdiri dari 34 personel promosi atau flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel yang memasuki masa pensiun.

Salah satu perubahan penting adalah pengangkatan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri, menggantikan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri yang telah pensiun akhir Juni lalu. Selain itu, sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri juga mengalami pergeseran, antara lain: 

Komjen Akhmad Wiyagus diangkat sebagai Kabaintelkam Polri.

Komjen Mohammad Fadil Imran mengisi posisi Astamaops Kapolri.

Irjen Karyoto menempati jabatan Kabaharkam Polri.

Selain Mabes Polri, mutasi juga menyasar posisi Kapolda di tujuh wilayah strategis:

Irjen Asep Edi Suheri – Kapolda Metro Jaya

Irjen Adi Deriyan Jayamarta – Kapolda Sulawesi Barat

Brigjen Djati Wiyoto Abadhy – Kapolda Kalimantan Utara

Irjen Widodo – Kapolda Gorontalo

Irjen Dadang Hartanto – Kapolda Maluku

Brigjen Hengki – Kapolda Banten

Brigjen Marzuki Ali Basyah – Kapolda Aceh

Kapolri menyebut mutasi ini sebagai langkah penyegaran organisasi dan upaya meningkatkan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

TNI Berduka, Kehilangan Satu Putra Terbaik Dalam Latihan FASI.

BOGOR//Sindo7 - TNI berduka atas kecelakaan pesawat latih sipil Microlight Fixedwing Quicksilver GT500 dengan register PK-S126 milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), yang menyebabkan Marsma TNI Fajar Adriyanto meninggal dunia di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Minggu (3/8/2025). Pesawat lepas landas dari Lanud Atang Sendjaja pukul 09.08 WIB dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga dirgantara sebagai bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kemampuan. Sekitar pukul 09.19 WIB, pesawat mengalami hilang kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Kedua awak langsung dievakuasi ke RSAU dr. M. Hassan Toto, namun Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit.

Latihan tersebut dilaksanakan dalam kapasitas Marsma TNI Fajar sebagai pilot dan Sdr. Roni sebagai co-pilot. Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan rutin pembinaan kemampuan personel FASI, induk olahraga dirgantara nasional yang berada di bawah pembinaan TNI AU. Penerbangan telah dilengkapi Surat Izin Terbang (SIT) nomor SIT/1484/VIII/2025 yang diterbitkan Lanud Atang Sendjaja. Pesawat dinyatakan laik terbang dan merupakan sortie kedua pada hari itu.

TNI bersama unsur kewilayahan terkait telah melaksanakan evakuasi dan pengamanan lokasi kejadian serta memastikan seluruh prosedur penanganan berjalan sesuai ketentuan. Jenazah Marsma TNI Fajar saat ini berada di RSAU Lanud Atang Sendjaja untuk prosesi selanjutnya, sementara lokasi jatuhnya pesawat telah diamankan dengan garis pengaman oleh aparat.

Marsma TNI Fajar Adriyanto merupakan lulusan AAU 1992 dan penerbang tempur F-16 dengan call sign “Red Wolf”. Dalam kariernya, ia pernah mengemban berbagai jabatan strategis, antara lain Komandan Skadron Udara 3, Danlanud Manuhua, Kadispenau, Kapuspotdirga, Aspotdirga Kaskoopsudnas, dan terakhir Kapoksahli Kodiklatau. Ia dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dan menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah TNI AU, termasuk keterlibatannya dalam peristiwa udara dengan pesawat F/A-18 Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat di langit Bawean tahun 2003.

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto turut menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Semangat, keteladanan, dan pengabdian Marsma TNI Fajar Adriyanto akan senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga langit Indonesia.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

LPK-RI B.A.I Bantah Tuduhan Pencatutan Penyaluran BBM Bersubsidi di SPBU 14.293.651

‎PEKANBARU//Sindo7.id - Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Badan Advokasi Indonesia (B.A.I) DPW Riau dengan tegas membantah tuduhan pencatutan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU 14.293.651 yang dilakukan oleh salah satu LSM. Menurut Ketua DPW Riau LPK-RI B.A.I, H. Zakaria Saragi, BA, melalui Sekretaris DPW Riau LPK RI B.A.I Ali Amran Piliang mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

‎

‎LPK-RI B.A.I menyatakan bahwa tidak ada bukti yang jelas tentang pencatutan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU 14.293.651. Oleh karena itu, LPK-RI B.A.I meminta kepada LSM yang bersangkutan untuk tidak membuat pernyataan yang tidak berdasar dan dapat merusak reputasi SPBU dan pihak kepolisian, ungkap Ali Amran Piliang 

‎

‎Ali Amran Piliang juga mengatakan LPK-RI B.A.I berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan reputasi lembaga serta pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi. Oleh karena itu, LPK-RI B.A.I akan terus memantau situasi dan memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan transparan dan akuntabel, ungkapnya.

‎

‎Selain itu Ketua Divisi Hukum, Rudi Tampubolon SH juga mengatakan bahwa LPK-RI B.A.I mendesak LSM untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan dan memastikan bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas. 

‎

‎"Kami menyayangkan dan mengecam pernyataan LSM yang tidak berimbang dan tidak berdasarkan fakta di lapangan," kata Rudi Tampubolon, SH, Divisi Hukum LPK-RI B.A.I.

‎

‎Selanjutnya,Hadi Manajer SPBU Peranap juga membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh LSM tidak benar dan tidak berimbang. "Kami meminta kepada rekan-rekan wartawan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum mempublikasikan berita," ujarnya.

‎

‎Manajer SPBU Peranap juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek AKP Rafidin Lumban Gaol, SH, MM, dan jajarannya yang telah bekerja sama dengan SPBU untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar area SPBU,ujar hadi.

‎

‎Rds /Tim krlip Riau HT 

‎

‎

Read More

Wakil Presiden RI Mengunjungi Korban akibat insiden Kerusuhan Rumah Doa GKSI Padang.

PADANG//Sindo7.id - WAPRES Gibran ke Padang: Sembuhkan Trauma Anak-anak GKSI. Dan Sudah 9 Orang Tersangka Perusakan Rumah Doa GKSI Padang, pada hari Rabu (30/7/2025).

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kepedulian mendalam terhadap jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Padang yang menjadi korban perusakan rumah doa.

Dan Gibran langsung mengunjungi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, Sumatera Barat, untuk bertemu langsung dengan jemaat dan 23 anak yang mengalami trauma akibat insiden tersebut.

Pertemuan yang mengharukan

Awalnya, jemaat GKSI dijadwalkan bertemu Wapres Gibran di rumah doa mereka pada Rabu pagi. Namun, lokasi pertemuan dipindahkan ke aula Dinsos Padang.

Sekitar pukul 10.53 WIB, Gibran tiba di lokasi dengan mengenakan kemeja cokelat dan celana panjang hitam. 

Di aula, Gibran mendengarkan cerita langsung dari anak-anak yang mengalami trauma.

Ia didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Rusemy.

Rombongan Wapres membawa bantuan berupa perlengkapan sekolah seperti buku tulis dan mainan anak.

Selain itu, anak-anak juga mendapatkan layanan trauma healing dari tim psikolog.

Hujan Dan Harapan

Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Saat Gibran meninggalkan aula, hujan ringan mengguyur kawasan Dinsos Padang.

Ia dipayungi anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sambil berjalan menuju mobil Toyota Kijang Innova putih.

Sebelum bertolak menuju Balai Kota Padang, Gibran sempat melambaikan tangan ke arah awak media.

Agenda Padat Wapres di Padang

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Rusemy menyampaikan bahwa agenda Gibran di Padang masih berlanjut.

“Mas Wapres agendanya di Padang itu ke Sekolah Rakyat, Dinsos, dan ke Balai Kota Padang untuk bertemu FKUB. Saya juga langsung menuju ke sana mendampingi Wapres,” ujar Vasko.

Sebelum ke Dinsos Padang, Gibran terlebih dahulu mengunjungi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) untuk meninjau kegiatan di Sekolah Rakyat.

Perusakan Rumah Doa GKSI

Sebagaimana diberitakan, insiden perusakan rumah doa GKSI di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, terjadi pada Minggu (27/7/2025).

Rumah doa yang juga difungsikan sebagai tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen itu dirusak oleh sekelompok warga yang menganggap bangunan tersebut tidak memiliki izin.

Peristiwa ini menyebabkan kepanikan di kalangan jemaat, termasuk anak-anak. Fasilitas seperti kursi dan kaca rumah doa dirusak. Dua anak mengalami luka akibat insiden.

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

AKBP Marganda Aritonang Pimpin Pergantian Strategis 8 Pejabat Kunci Polres Simalungun.

SIMALUNGUN//Sindo7.id - Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang.S.H, S.I.K.,M.M., mendemonstrasikan kepemimpinan profesional dalam memimpin langsung upacara serah terima jabatan strategis yang melibatkan delapan posisi penting  dilingkungan Polres Simalungun sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pengaman dan ketertiban masyarakat.

Upacara serah terima jabatan ditubuh struktur kepolisian Resort Simalungun tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang pada Selasa 29 juli 2025 pukul 14 wib hingga selesai dilapangan upacara Mako Polres Simalungun pematang Raya kabupaten Simalungun.

Pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan  dan kesempatan bisa mengikuti acara serah terima jabatan dilingkungan Polres Simalungun," ujar AKBP Marganda Aritonang dalam sambutan pembukaan.

Kasih Humas polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Polri untuk masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang.

Kegiatan serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Perihal mutasi jabatan di lingkungan Polda Sumut,"ungkap AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Selasa 29 juli 2025.

AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya pergantian jabatan sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri."

Pelaksana serah terima jabatan dalam organisasi Polri adalah merupakan suatu hal yang rutin dan biasa sebagai wujud pengembangan dan pembinaan karier personel Polri," ucap Kapolres Simalungun.

Dalam kepemimpinannya AKBP Marganda Aritonang mengawasi pergantian beberapa jabatan strategis.Jabatan Kabag SDM Polres Simalungun diserah terima dari AKBP Gandhi,SH kepada KOMPOL Marnaek Sahala Ritonga,SH.

jabatan Kabag Logistik  berpindah dari KOMPOL Gering Damanik ,SH. kepada KOMPOL Pandapotan Butar - butar,SH.

Ditingkat sektor, Kapolres juga memimpin pergantian empat Kapolsek strategis .

Kapolsek Panei Tongah diserahterimakan dari AKP Halashon Sihotang Kepada AKP Daniel Jani Damanik ,SH.

Kapolsek Purba berpindah dari AkP August B.Manihuruk kepada AKP Edwin Angkasa Simanjuntak.

Kapolsek Tiga balata diserahkan dari AKP Sotarduga Panjaitan ,SH.kepada AKP Suit Purba Dasuha ,SH.

Dan Kapolsek Dolok panribuan beralih dari AKP Ikat Lubis,SH kepada IPTU Ponijan Damanik,SH

Hal ini pada hakekatnya adalah merupakan salah satu proses dinamisasi dalam pembinaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus sebagai upaya penyegaran dalam organisasi yang senantiasa harus dilaksanakan,"tegas AKBP Marganda Aritonang.

Kapolres Simalungun juga mengapresiasikan kinerja para pejabat lama dalam sambutannya," Saya  selaku Pimpinan dipolres Simalungun beserta seluruh staf dan Bhayangkari mengucapkan terima kasih dan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada AKBP Gandhi,SH.KOMPOL Gering  Damanik ,SH., AKP Halashon Sihotang, AKP August B.Manihuruk. AKP Ikat Lubis ,SH. atas prestasi baik yang saudara berikan selama bertugas dipolres Simalungun," ujar AKBP Marganda Aritonang.

Dalam Visinya AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya adaptasi terhadap tantangan masa depan."

Diharapkan melalui proses ini personel polri akan memperoleh ruang penugasan dan pengalaman yang lebih luas lagi dalam menghadapi dinamika gangguan  Kamtibmas yg semakin kompleks diera digital dan perkembangan teknologi yang semakin pesat," ungkap Kapolres.

Upacara yang dipimpin AKBP Marganda Aritonang ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan Polres Simalungun , termasuk Wakapolres Simalungun,  KOMPOL Edi Sukamto ,SH.MH.,para kepala satuan dan 17 Kapolsek sejajaran diwilayah hukum Polres Simalungun.

Kehadiran ibu ketua Bhayangkari cabang Simalungun Ny.Nanik  M .Aritonang beserta jajaran dan pengurus Bhayangkari menunjukkan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Kapolres.

Saya berharap saudara dapat segera beradaptasi dan memahami wilayah hukum polres Simalungun serta mampu membangun komunikasi,koordinasi dan kolaborasi dengan pejabat lainnya baik internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas tanggung jawab saudar," ucap AKBP Marganda Aritonang kepada para pejabat baru.

Dalam penutup sambutannya Kapolres menegaskan harapannya terhadap dinamika baru organisasi.

Dengan adanya pergantian pejabat dilingkungan Polres Simalungun ini hendaknya dapat memberikan warna baru dalam dinamika operasional Polres Simalungun untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum dan mampu membawa perubahan Dengan inovasi-inovasi baru,"pungkas AKBP Marganda Aritonang.

Rdks/Tim-Krlip (Kabiro EVA Aritonang)

Read More

Kabid Humas Polda Sumut: Belum Dapat Informasi Soal Dugaan Pemerasan Kadishub Julham Situmorang.

MEDAN//Sindo7.id - Terkait Viralnya Pernyataan Terbuka Kadishub Pematangsiantar Julham Situmorang atas dugaan pemerasan oleh oknum Polres Pematangsiantar terhadap dirinya, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol AKBP Ferry angkat bicara.

Kombes Ferry menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai pernyataan tersebut, baik dari internal kepolisian maupun dari laporan masyarakat secara langsung.

“Kami dari Humas Polda Sumut belum mendapatkan informasi resmi terkait kabar yang beredar tersebut,” ujar Kombes Ferry saat dikonfirmasi oleh team Media Sindo7.id , Senin (28/7/2025).

Ia menegaskan bahwa Polda Sumatera Utara sangat terbuka terhadap setiap bentuk pengaduan masyarakat, apalagi jika menyangkut dugaan pelanggaran etik maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pernyataan Kadishub Siantar, Julham Situmorang di akun Facebook pribadi miliknya yang menyebut Kanit Tipikor Polres Pematangsiantar, Lizar Hamdani meminta uang sebesar Rp 200 juta agar kasusnya dihentikan.

Julham Situmorang menyampaikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait penetapan dirinya sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan retribusi parkir di RS Vita Insani.

Pernyataan tersebut disampaikan Julham melalui akun Facebook pribadinya pada Senin (28/7/2025). Dalam unggahan tersebut, ia mengungkap adanya dugaan pemerasan oleh oknum aparat kepolisian.

Julham menyebut bahwa Kanit Tipikor Polres Pematangsiantar, Lizar Hamdani, diduga meminta uang sebesar Rp200 juta agar proses hukum atas kasus yang menjeratnya tidak dilanjutkan.

“Permintaan uang tersebut muncul sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka. Nilainya mencapai Rp200 juta, agar perkara ini tidak dilanjutkan,” tulis Julham dalam unggahannya. 

Ia juga mengungkap bahwa dugaan permintaan uang itu diketahui oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, dan beberapa pejabat internal di Dinas Perhubungan.

Pernyataan terbuka Julham sontak memicu perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Ia berharap pernyataannya mendapat tanggapan dari pimpinan institusi hukum dan pemerintahan, agar proses hukum bisa berjalan secara objektif dan adil. 

Rdks/Tim krlip (Sum)

Read More

Kadishub Siantar Resmi Ditahan, dan Upayah Penjemputan Paksa Dari Kediamannya.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Kadishub Yang Sempat Curhat di FB pribadinya, Akhirnya Dijemput Paksa dari kediamannya dan selama menjabat Kepala dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, (Julham Situmorang) adanya dugaan kuat kasus pungutan liar, yang baru dijemput oleh team personel Polres Siantar, Senin (28/07/2025).

Kapolres Siantar AKBP Sah Udur TM Sitinjak membenarkan penangkapan tersebut.” Tadi pagi anggota kami mengetahui keberadaan tersangka dan membawanya ke Polres,” bebernya kepada wartawan.

Dijelaskan, upaya penjemputan paksa dilakukan, karena tersangka yang kasusnya sudah P21 tanggal 16 Juli 2025 itu, sempat makir  atau tidak memunuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali untuk menjalani proses hukum di Kejaksaan Negeri Siantar. Dengan alasan sakit.

“Selanjutnya, kami menerbitkan surat perintah membawa dan tadi pagi anggota  mengetahui keberadaan tersangka dan membawanya ke Polres Pematangsiantar,” ujar Sah Udur.

Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, Julham Situmorang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Siantar  bersama barang bukti berupa  uang senilai Rp48.600.000 dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) retribusi parkir dari Rumah Sakit Vita Insani Kota Siantar.

Di tempat terpisah,  Kasi Intel Henry Situmorang didampingi Kasai Pidum, Arga Hutagalung  melalui keterangan pers mengatakan, Kejaksaan Negeri  membenarkan sudah menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Siantar.

“Sudah dilakukan penahanan di Rutan Kelas I A Tanjung Gusta Medan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 16 Agustus 2025,” kata Henry Situmorang.

Lebih lanjut dijelaskan, dugaan korupsi bermula Rumah Sakit Vita Insani terkait  izin penutupan sementara trotoar dan area parkir tepi jalan umum untuk keperluan renovasi gedung rumah sakit tahun 2024.

Dan, permohonan tersebut ditindaklanjuti pihak Dishub dengan menerbitkan tiga surat keputusan izin penutupan yang ditandatangani Julham Situmorang tanpa atas nama Walikota

Sementara, dalam surat tersebut, pihak rumah sakit diminta membayar Rp48 juta  sebagai bentuk kompensasi atas penutupan area parkir. Dan, dibayar alam tiga tahap kepada staf  Dinas Perhubungan Tohgom  Lumbangaol. Selanjutnya  diteruskan kepada  Julham Situmorang. Namun, tidak disetorkan ke kas daerah sebagaimana seharusnya

“Tindakan tersebut tidak melalui mekanisme resmi retribusi daerah, tidak tercatat dalam sistem keuangan pemerintah, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Sehinga diduga kuat dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain secara melawan hukum,” kata Henry Situmorang lagi.

Terdakwa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4  tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Subsidair ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5  tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 Juta  dan paling banyak Rp250 juta.

“Kejaksaan Negeri Pematangsiantar berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan sebagai wujud nyata pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Pematangsiantar,” tutup Henry Situmorang.

Dari informasi, beberapa jam sebelumnya, Julham Situmorang melalui FB pribadi memposting, menyatakan kasusnya  dipaksakan. Bahkan, menolak menyerahkan uang Rp200 juta kepada oknum polisi.

Julham  juga menjelaskan,bahwa dirinya tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) meski ada menyatakan dilacak Kanit Tipikor Lizar Hamdani. 

Rdks/Tim kbr PS

Read More

Kemenko Polkam-Lanud Hang Nadim Gandeng Media Perkuat Stabilitas dan Ketahanan Informasi di Kepri.

BATAM//Sindo7.id - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Lanud Hang Nadim menggandeng media lokal di Kepulauan Riau untuk memperkuat sinergi komunikasi publik dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan. 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Media Engagement antara Kemenko Polkam dan Lanud Hang Nadim, di lantai 1 Hotel Aston Pelita Batam, Minggu (27/7/2025).

Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa peran media sangat vital sebagai salah satu dari tiga pilar utama ruang publik, bersama pemerintah dan masyarakat.

"Transformasi digital tidak boleh menggerus eksistensi media yang kredibel. Kita harus perkuat kolaborasi agar media tetap menjadi saluran informasi yang sehat dan bertanggung jawab," ujar Marsda Eko, dalam sambutannya.

Eko juga mengumumkan perubahan nomenklatur Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam, sebagai bagian dari penyelarasan tugas dan fungsi kelembagaan.

Dalam paparannya, Eko menyoroti tantangan kebebasan pers di Kepri. Berdasarkan sinyalemen dari Dewan Pers, masih banyak persoalan terkait intervensi terhadap jurnalis, akses informasi publik yang terbatas, hingga ketidakpatuhan terhadap kode etik pers dalam pemberitaan kelompok rentan.

Ia juga menggarisbawahi rendahnya tata kelola perusahaan pers yang berdampak pada independensi redaksi dan kesejahteraan wartawan.

"Kami berharap diskusi ini bisa menjadi jembatan solusi bersama. Persoalan kebebasan pers, keterbukaan informasi, hingga profesionalisme media perlu ditangani secara menyeluruh," imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menyoroti sejumlah masalah serius berdasarkan catatan Dewan Pers, seperti masih maraknya intervensi terhadap jurnalis di Kepri, dominasi akses informasi oleh kelompok tertentu, serta pelanggaran etika dalam pemberitaan isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual dan kelompok rentan.

Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polkam, Muhammad Burhan menyebut bahwa akses informasi publik di Kepri belum terbuka secara optimal, dengan situs-situs resmi pemerintah yang minim pembaruan dan cenderung hanya menampilkan aktivitas kepala daerah.

"Beberapa jurnalis di daerah juga cenderung mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi, dan ini membahayakan kepercayaan publik. Selain itu, ketergantungan bisnis media terhadap pemerintah atau pihak swasta masih mengganggu independensi ruang redaksi," ungkap Burhan.

Sementara itu, Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung keterbukaan informasi dan membangun kerja sama strategis dengan insan pers.

"Media adalah mitra penting kami dalam menjaga stabilitas keamanan. Di era banjir informasi seperti sekarang, sinergi antara aparat keamanan dan media sangat dibutuhkan agar narasi positif bisa terus berkembang dan menangkal hoaks," jelas Hendro.

Lanud Hang Nadim, lanjut Hendro, selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dengan media lokal dan nasional dalam menyampaikan informasi secara transparan dan seimbang, khususnya di kawasan strategis seperti Batam.

"Kami berharap, ini menjadi forum silaturahmi yang membangun pemahaman dan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan media untuk memperkuat ketahanan informasi serta menjaga semangat kebangsaan di tengah tantangan era digital," imbuh Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani.

Rdks/Krlip kpr PS

Read More

Warga Kelurahan Gurilla Geruduk Kantor DPRD Siantar, Saat Walikota Ikuti Sidang Paripurna.

PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Sejumlah Warga Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari kembali Geruduk ke Kantor DPRD Siantar, Mereka meminta DPRD memperhatikan nasib mereka yang terus berkonflik dengan pihak kebun PTPN III.

Kedatangan masaa itu bertepatan dengan digelarnya sidang paripurna DPRD yang dihadiri Walilikota Siantar. Massa tidak bisa masuk ke kantor lantaran gerbang ditutup dan dikawal sejumlah personel kepolisian.  Sehingga mereka hanya bisa orasi di luar pakai pengeras suara.

Walikota Siantar Wesly Silalahi yang datang ke kantor DPRD untuk sidang paripurna tidak menyapa massa tersebut bahkan sampai sidang selesai, Wesly Silalahi langsung naik mobil dan meninggalkan tempat lokasi.

Sementara itu, setelah sekian lama berorasi, akhirnya DPRD dan Sekda Siantar Junedi Sitanggang memperbolehkan 10 orang perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya, Jumat (25/7/2025).

Di pertemuan itu, massa mempertanyakan keberadaan Pemko dan DPRD Siantar yang terkesan membiarkan konflik warga dengan pihak PTPN III yang sudah bertahun-tahun.

Torop Sihombing perwakilan warga mengatakan, keberadaan warga di lahan Eks HGH PTPN III sudah bertahun-tahun untuk mencari nafkah. Hal itu karena lahan itu tidak dimanfaatkan oleh negara selama puluhan tahun.

Namun, belakangan pihak PTPN III datang mengusir masyarakat dengan mengklaim lahan tersebut masih milik PTPN III. Akibatnya konflik berkepanjangan terus berlangsung. Sementara pemerintah daerah seolah-olah enggan mencari solusi.

Dikatakan juga sesuai dengan RT-RW Kota Siantar bahwa di Kota Siantar tidak boleh ada lagi perkebunan. Namun fakta di lapangan, pihak PTPN III kembali menanami sawit.

Setelah mendengar Tuntutan warga tersebut, DPRD dan Pemko menyampaikan agar persoalan itu segera selesai, maka disepakati digelar dulu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan menghadirkan semua instansi yang berkaitan. Atas saran itu, massa menerima usulan tersebut dan berharap rapat itu secepatnya dilaksanakan. 

Rdks/Tim krlip

Read More

Laporan Octaber Lia Manulang Di Tolok Polrestabes Medan, Yang Diduga Di Hamili Oknum ASN Kejaksaan Negeri Binjai.

MEDAN//Sindo7.id - Seorang wanita bernama Indah Sari October Lia Manulang (29) harus menelan pil pahit setelah laporannya ke Polrestabes Medan ditolak, meski mengaku sedang hamil 5 bulan akibat hubungan dengan seorang ASN Kejaksaan Negeri Binjai.

Indah, yang datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Medan pada Rabu (23/7/2025) pagi, didampingi keluarganya. Namun usai membuat laporan awal, mereka diarahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Hasilnya mengecewakan.

“Laporan kami ditolak karena dianggap tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat. Malah kami disuruh bikin laporan pengaduan masyarakat (Dumas), padahal katanya itu sama saja,” ujar Hendrik Saragih, perwakilan keluarga yang ikut mendampingi Indah.

Pihak keluarga pun merasa kecewa berat dan berharap ada perhatian dari Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, hingga Kasatreskrim. Mereka menuntut keadilan hukum terhadap tanggung jawab kehamilan dan status hubungan Indah dengan oknum ASN tersebut.

KISAH DI BALIK HUBUNGAN:

Indah mengaku menjalin hubungan selama setahun dengan pria bernama Andre Raimon Ginting (28), yang diketahui bekerja sebagai ASN di Kejaksaan Negeri Binjai.

Yang menyayat hati, Indah saat ini mengandung anak dari Andre, dan kehamilannya telah memasuki bulan kelima.

“Awalnya dia bilang mau tanggung jawab, tapi dengan cara menyuruh saya menggugurkan kandungan. Tapi saya gak tega, karena ini sudah nyawa. Saya akhirnya kasih tahu keluarga,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.

Pertemuan mereka bermula di salah satu tempat hiburan malam Dragon KTV, dan berlanjut ke hubungan asmara yang cukup intens.

“Selama pacaran, dia tinggal di kos saya. Makan, tidur, semua saya yang tanggung. Tapi sekarang dia bilang kami tidak punya hubungan apa-apa,” ucap Indah dengan nada kecewa.

KEADILAN DIPERTANYAKAN

Kasus ini menuai perhatian karena menyangkut etika dan tanggung jawab moral seorang abdi negara. Namun justru laporan yang diajukan pihak keluarga ditolak, dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana yang cukup kuat.

Pihak keluarga berharap ada itikad baik dari institusi hukum untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. “Kami hanya ingin keadilan. Jangan karena dia ASN, lantas bebas dari tanggung jawab,” tegas Hendrik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Binjai maupun Andre Raimon Ginting. 

Rdks/Tim kbr Mdn

Read More