Iklan

BERITA TERKINI

Nasibnya Ayah' Kandung, Dibakar Oleh Anaknya Sendiri Dan Melawan Saat Diamankan Dari Team Polres Belawan Atas Kejadian Tersebut Palaku Harus di Lumpuhkan Dengan Tembakan.

BERITA TERKINI

Kapolri Terima Audiensi Menteri Imipas, Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba.

BERITA TERKINI

Ketum Lingkar Nusantara (LISAN) Turut Angkat Bicara, Untuk Mendesak Perselisihan Pelaku Usaha Yang Sudah Jadi Korban Kerugian Di Pasar Malam Deli Serdang, Dapat Diselesaikan Secepatnya.

BERITA TERKINI

Penandatanganan Program Pencegahan Korupsi 2025 - 2026 Sebagai Prioritas Pemerintah Pusat Dengan KPK Yang Diluncurkan Oleh KSP.

BERITA TERKINI

BUMD - PT. BPJ Dengan Pelaku Usaha UMKM Deli Serdang Belum Ada Titik Temu Sampai Saat ini, dan Abaikan Hasil RDP di Komisi II DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Kamis, 14 Agustus 2025

Aksi Pelemparan Warnai Penertiban Markas GRIB Sumut dan Diskotek Marcopolo: Pangdam Bukit Barisan Jadi Sasaran .



DELI SERDANG//Sindo7.id - Penertiban markas ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Sumatera Utara di Desa Namorubejulu, Kutalimbaru, Deli Serdang, pada Kamis (14/8/2025) diwarnai ketegangan.

 


Sempat terjadi adu argumentasi antara petugas kepolisian dengan anggota ormas saat tim gabungan hendak memasuki gedung. Perlawanan kembali pecah saat alat berat mulai merobohkan bangunan. Massa mencoba menghalangi eskavator, namun upaya mereka sia-sia.

 

Puncaknya, sekelompok anggota GRIB Sumut yang diperintah untuk mundur justru melempari petugas dan pejabat dengan batu. Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Rio Firdianto, menjadi salah satu sasaran lemparan.

 


Dengan nada tinggi, Pangdam Rio meminta massa untuk membubarkan diri. Ajudan yang sigap langsung membentuk lingkaran perlindungan bersenjata di sekelilingnya. Mengantisipasi situasi yang semakin memanas, Mayjen Rio mundur beberapa meter, sementara ajudan mengambil dua tameng polisi untuk melindunginya dari hujan batu.

 

"Ekspresi wajah Mayjen Rio tampak geram melihat aksi pelemparan tersebut."

 

Sebelumnya, tim gabungan dari Polda Sumut, Kodam I BB, Satpol PP, Kejaksaan, dan Bea Cukai meratakan diskotek Marcopolo yang juga menjadi markas DPD GRIB Sumut dengan alat berat.

 

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, dan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Rio Firdianto, sempat meninjau lokasi sebelum perobohan dilakukan.

 


Bobby Nasution menegaskan bahwa penertiban ini dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, Pemprov Sumut menerima banyak laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di lokasi tersebut.

 

"Kami menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Secara legalitas, tempat ini tidak memiliki izin bangunan, IMB, maupun PBG," ujar Bobby Nasution.

 

Bobby juga menambahkan bahwa diskotek Marcopolo yang diduga milik Samsul Tarigan tidak memiliki izin hiburan malam dari Pemprov Sumut.

 

"Samsul Tarigan Dieksekusi"

 

Sebelumnya, Samsul Tarigan, terdakwa kasus penguasaan lahan PTPN seluas 80 hektare, telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya dan mengembalikan putusan 16 bulan penjara.

 

Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, menjelaskan bahwa Samsul sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun hal itu tidak menghalangi proses eksekusi. Samsul akhirnya menyerahkan diri ke Kejari Binjai pada 12 Agustus 2025, didampingi penasihat hukum dan Sekjen DPD GRIB Jaya Sumut, sebelum akhirnya dijebloskan ke Lapas Kelas 1 A Medan, ucapnya. 


Rdks/Tim krlip SM

Rabu, 13 Agustus 2025

Bupati Pati Buka Suara, Terkait Pemakzulan Dirinya, "Mundur Dari Jabatannya."


PATI//Sindo7.id - Bupati Pati Sudewo buka suara terkait tuntutan mundur atau pemakzulan yang disuarakan warga dalam  aksi demonstrasi, Rabu  (13/8/2025). Demo Akbar merupakan imbas kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen meski kahirnya dibatalkan.



Menanggapi isu pemakzulan dirinya, Sudewo mengimbau agar warga tidak terprovokasi akan isu yang sedang berembus. Dia juga sudah meminta maaf terkait kenaikan PBB dan juga kebijakan 5 hari sekolah yang akhirnya telah dibatalkan.


“Saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis ya kan. Enggak ada kecurangan apa pun. Kok mau digulingkan oleh segelintir orang,” kata Sudewo. 


Sudewo juga mengimbau warganya yang ikut aksi demonstrasi untuk tetap menjaga suasana kondsif serta tidak terprovokasi isu yang tidak benar, ucapnya.



Para pedemo turun ke jalan untuk menuntut agar Bupati Pati, Sudewo segera turun dari jabatannya menyusul munculnya kekecewaan warga terhadap kepemimpinannya, dari orasinya 


Aksi demo ini dipicu oleh pernyataan provokatif Sudewo yang menantang para pengunjuk rasa dan adanya kontroversi besar akibat kenaikan pajak PBB hingga 250 persen yang telah dibatalkan.


Namun, Sudewo menolak tuntutan para pedemo untuk mundur dari jabatannya karena telah dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.


Demo berakhir ricuh karena massa mulai mendesak masuk Kantor Bupati Pati sambil melemparkan botol air mineral yang dibalas dengan tembakan gas air mata oleh petugas keamanan. Gerombolan massa juga melakukan pembakaran terhadap mobil polisi yang sedang terparkir di sekitaran lokasi aksi. 


Rdks/Tim kbr (PTi)

Kopi Hangat Dari Meja Redaksi Sindo7, "Di Luar Gedung DPRD Kabupaten Pati Demo", di Dalam Hak Angket, Sudewo pun di Ujung Tanduk.


PATI//Sindo7.id - Ratusan Ribu Warga Yang Turun Kejalan Untuk Ikut Acara Gelar Demo  Di Depan gedung DPRD Pati. Sementara di dalam gedung, Seluruh Anggota fraksi sepakat keluarkan jurus maut, Hak Angket. 



Bupati Pati (Sudewo) pun terancam sudah di ujung tanduk. Apakah pertolongan presiden bisa obatnya Untuk langkah menyelamatkan posisinya tetap jadi Bupati. Narasi kepedihan dan darah mendidih masyarakat terkini dari kabupaten PatiJawa Tengah.


Langit Pati masih memerah. Matahari tergantung di ufuk barat, tapi sinarnya tak lagi hangat. Ia seperti lampu tua yang memandang bosan pada panggung drama politik. 


Jalanan mendidih, bukan oleh lava gunung berapi, melainkan oleh gelombang manusia yang menggerakkan kaki mereka seperti genderang perang. Mereka datang dengan teriakan, spanduk, dan amarah yang tak lagi bisa diikat dengan pita janji manis.



Di tengah kerumunan masyarakat, informasi hangat berdesir, dari dalam gedung DPRD Pati , Wakil Rakyat juga sepakat menggunakan Hak Angket. Untuk senjata pamungkas parlemen daerah. 


Biasanya hanya keluar jika kopi sudah terlalu pahit untuk diminum. Sementara itu, sang Bupati, Sudewo, yang kabarnya sempat di isukan mundur, justru memilih berdiri tegak menolak mundur. Seperti kapten kapal yang berjanji akan tetap di dek, meskipun kapal itu sudah miring 45 derajat dan pelampungnya habis diborong awak kapal sendiri.


Massa sudah tak peduli lagi, Sudewo ngotot tak mundur. Amarah Warga  malah makin membara. Di alun-alun, aroma campuran debu, keringat, dan bensin dari kendaraan yang terbakar dan menampar hidung.


Sejumlah polisi yang awalnya berjaga kini malah menjadi pihak yang diamankan pendemo. Pemandangan absurd tersaji. Ada polisi berlari-lari dikejar massa, ada yang berlindung di balik gerobak bakso, ada yang kehilangan sepatu, dan ada yang matanya melotot karena dilempari botol air mineral yang entah kenapa terasa seperti granat moral.


Gas air mata yang ditembakkan untuk membubarkan massa justru menambah teater tragedi. Seorang demonstran terkulai lemas di trotoar, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Beberapa kawannya dengan sigap menggotongnya sambil meneriakkan, “Oksigen! Bawa oksigen!” dan entah dari mana, sebuah tabung oksigen muncul, seperti properti ajaib dari panggung sirkus. Mereka menempelkan masker tabung itu ke wajahnya, sementara di sekeliling mereka, asap gas air mata terus bergulung seperti kabut neraka.


Adegan ini bukan sekadar protes, tapi seperti bab terakhir dari epos rakyat yang muak. Setiap batu yang dilempar, setiap ban yang dibakar, adalah puisi kemarahan yang ditulis dengan tinta peluh. Mereka tak lagi peduli siapa di depan mereka, selama simbol kekuasaan itu masih berdiri, mereka akan terus menggempur.


Di panggung politik, Hak Angket DPRD menjadi peluru yang diarahkan ke kursi bupati. Namun, di luar gedung itu, di jalanan yang berdebu, rakyat sudah punya bahasa mereka sendiri, bahasa lemparan, bahasa bakar-bakaran, bahasa teriakan serak yang memukul telinga siapa saja yang merasa kebal. Ketika sang Bupati dari kader Gerundra ini berkata ia menolak mundur, suara di lapangan menjawab dengan nada yang tak lagi bisa disensor.


Dari balkon-balkon toko yang tutup, orang-orang menonton. Ada yang mengangkat ponsel, ada yang hanya menggeleng, seakan berkata, “Inilah Pati hari ini. Panggung absurd di mana aktor dan penonton sama-sama lelah.” Langit semakin merah, bukan karena senja yang indah, melainkan pantulan api dari ban-ban yang dibakar. Entah besok atau lusa, apakah lakon ini akan berakhir dengan tepuk tangan, tangisan, atau sekadar keheninga. Yang jelas, drama ini sudah menjadi bagian dari kitab besar suara rakyat, yang tak akan pernah selesai ditulis.


Di tengah asap, lemparan, dan teriakan itu, Kang Ngopi di warung pojok cuma senyum sambil mengaduk gula yang tak larut-larut, lalu berucap pelan, “Kekuasaan itu seperti kopi panas, kalau diminum rakus bisa bikin lidah melepuh. Kalau didiamkan terlalu lama bisa dingin dan basi. Maka pemimpin harus tahu kapan menyeruput, kapan meniup, dan kapan meletakkan cangkirnya agar orang lain juga bisa ikut merasakan hangatnya.” 


Aksi Demo Akbar di Pati terjadi karena kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250% yang kontroversial. Masyarakat turun ke jalan menuntut Bupati Sudewo mundur karena dianggap mengabaikan aspirasi rakyat. Setelah tekanan keras, Bupati membatalkan kebijakan dan meminta maaf, mengajak semua pihak menjaga kondusifitas demi pembangunan Pati. 

Sikap Lintas Fraksi :

Dukungan untuk melengserkan Sudewo ternyata datang dari lintas fraksi. Sejumlah partai besar di DPRD Pati, termasuk PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, dan bahkan Partai Gerindra (partai yang mengusung Sudewo) dilaporkan telah satu suara untuk membentuk pansus.

Lintas Atensi Parlemen :

Tuntutan dari masing-masing fraksi pun spesifik dan tajam. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti masalah kebijakan internal pemkab.


"Hak angket Fraksi PKS: pengangkatan Direktur RSUD, pemaikaian anggaran."


Sementara itu, Fraksi Demokrat secara terang-terangan mendorong proses pelengseran.


Fraksi Golkar juga memberikan catatan kritis, menyebut bahwa kebijakan kenaikan PBB yang sebelumnya digulirkan Sudewo adalah sebuah langkah yang sangat fatal.


Sikap tegas DPRD ini menjadi respons langsung terhadap eskalasi tuntutan rakyat yang berujung pada chaos, yang memaksa polisi menembakkan  gas air mata untuk membubarkan massa, tapi hasilnya bukan menbubarkan nyatanya pendemo memilih bertahan. 


Tahapan Ulansan Kopi Hangat Dari Meja Redaksi Media Sindo7.id - Kejadian ini bisa Pelajaran penting bagi Pemerintah Pusat dan kepala daerah untuk perjalanan kekuasaannya dari hasil kandungan pesta demokrasi, agar tidak asal membuat kebijakan lewat Jalur Terpoliktisasi, "Baiknya Jangan buat kecederah hati nurani Dan Kepedihan Rakyatnya." Ketika Rakyat Sudah Turun Kejalan pasti Jabatan akan terhusik, kopi hangat terasa mendidih.


Rdks/Tim krlip Nsl S2 


  

"Aksi Demo Akbar di Kabupaten Pati Sempat Memanas," Polisi Jadi Sasaran Emosi Massa.


PATI//Sindo7.id - Ribuan warga memadati di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Tak lagi soal kenaikan pajak, tujuan demonstrasi untuk menuntut agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Hal itu karena masyarakat kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diterapkan Sudewo.



Tujuan awalnya unjuk rasa dimaksudkan untuk memprotes kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Setelah diprotes warga, kebijakan itu akhirnya dibatalkan.



Kendati demikian, ujuk rasa Akbar digelar jumlah peserta lebih banyak dikarenakan warga sudah telanjur kecewa dengan sikap dan perkatan Sudewo saat menangapi penolakan warga terkait kebijakan itu.



”Tuntutan untuk aksinya Bupati Sudewo Turun Dari Jabatannya, dengan teriakan masyarakat, sempat memanas dan sempat menyasar kepihak kepolisian ambukan pendemo dengan melempari botol minuman, dikarenakan sudah enggak butuh pemimpin yang arogan, dan semena-mena. 

"Masyarakat pengin punya pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat," terlebih memikirkan bagaimana masyarakatnya bisa dapat hidup layaknya,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati 


Dan terpantau di sekitar Kantor Bupati  ditutup untuk semua akses selama unjuk rasa berlangsung kawasan dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki menuju lokasi dikarenakan unjuk rasa masih berjalan.


Berikut seluruh kendaraan massa aksi berada di kantong-kantong parkir yang telah disiapkan. Petugas mengawal masyarakat dari kantong parkir menuju kantor bupati.


”Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang mungkin besok terganggu aktivitasnya karena kami mengamankan dengan melakukan rekayasa lalu lintas sehingga ada beberapa jalan yang akan dialihkan,” kata Jaka.


Dia bilang mau 50.000 orang, tidak akan gentar. Artinya ini kan menantang. Cara main seperti ini menurut saya kacau, tambahkannya (Jaka).


Akibat Aksi unjuk rasa, kegiatan dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati meminta sekolah-sekolah yang terletak di kawasan Pati Kota untuk melakukan pembelajaran secara daring. Total ada 22 sekolah, dari tingkat TK, SD, dan SMP yang akan melaksanakan pembelajaran daring.


”Yang di perkotaan sistem pembelajaran daring, sesuai arahan dari polresta,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Andrik Sulaksono. 


Masyarakat Pati  menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran  sebagai buntut dari sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap arogan dan tidak berpihak pada rakyat.



Terkait hal itu, Polres Kota Pati menyiapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.


Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya. 


Kordinator Lapangan Aksi Demo, Ahmad Husein menyampaikan kepada wartawan media Sindo7.id, Aksi di awali dari pagi kami masyarakat sudah berkumpul, termasuk pedagang pasar. 


Ia mengatakan seluruh petugas juga kami amati menjalankan Pengamanan tetap sesuai dengan standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi yang berpotensial provokasi, tutupnya.


Rdks/Tim kbr (Pti)

Selasa, 12 Agustus 2025

Kapolres Simalungun Turun Langsung Pimpin GPM, Target 12 Ton Beras Murah untuk Rakyat.


SIMALUNGUN//Sindo7.id - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., membuktikan komitmennya melayani rakyat dengan turun langsung memimpin Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pos Polisi Simpang Kerasaan Polsek Perdagangan, Selasa (12/8/2025). Aksi nyata ini menjadi bukti profesionalisme Polri dalam menjaga kamtibmas sekaligus mensejahterakan masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun.



Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Simalungun AKP Dorlan Pasaribu saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa pukul 11.10 WIB menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Jalan Besar Pematang Bandar, Kerasaan-1, Kecamatan Pematang Bandar ini merupakan implementasi konsep "Polri Untuk Masyarakat".


"Kegiatan GPM yang dipimpin langsung oleh Kapolres ini adalah wujud nyata dukungan Polres Simalungun dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah hukum kami," ujar AKP Dorlan Pasaribu dengan penuh antusias.


Persiapan kegiatan telah dimulai sejak pukul 08.30 WIB ketika personel Polsek Perdagangan bersama Sat Binmas Polres Simalungun melaksanakan penanganan logistik dan pengaturan lokasi. Tepat pukul 09.00 WIB, Kapolres Simalungun tiba di lokasi untuk memimpin langsung pelaksanaan program yang strategis ini.


Program ambisius ini menargetkan distribusi 12 ton beras yang akan dilaksanakan selama 6 hari dengan target pencapaian 2 ton per hari. Setelah sukses di hari pertama di wilayah Polsek Perdagangan, kegiatan akan berkelanjutan ke berbagai wilayah: Rabu (13/8/2025) di wilayah Polres Simalungun, Kamis (14/8/2025) di Polsek Tanah Jawa, Jumat (15/8/2025) di Polsek Sidamanik, Sabtu (16/8/2025) di Polsek Raya, dan ditutup Senin (18/8/2025) di Polsek Balata.


Yang membuat program ini istimewa adalah kerjasama strategis dengan Perum Bulog Kantor Cabang Pematangsiantar yang memungkinkan Polres Simalungun menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Masyarakat dapat membeli beras seharga Rp 12.000 per kilogram, turun signifikan dari harga pasar Rp 13.500 per kilogram.


"Dengan penghematan Rp 1.500 per kilogram, ini sangat membantu ekonomi keluarga. Kami menyediakan kemasan 5 kilogram seharga Rp 60.000 untuk memudahkan masyarakat," ungkap salah satu personel yang terlibat dalam kegiatan.


Untuk menjaga keadilan distribusi dan mencegah penyalahgunaan, setiap keluarga dibatasi maksimal 4 karung beras berukuran 5 kilogram dengan syarat membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai identitas.


Kehadiran pimpinan tinggi Polres Simalungun menunjukkan keseriusan program ini. Selain Kapolres, turut hadir Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Herison Manulang, SH., Kapolsek Perdagangan AKP Ibrahim SOPI, S.H., MH., KBO Sat Binmas Polres Simalungun IPTU M. Arifin Harahap, serta seluruh personel Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek Perdagangan.


Antusiasme masyarakat Kabupaten Simalungun sangat tinggi terlihat dari banyaknya warga yang rela datang pagi-pagi untuk mengikuti program ini. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan terkendali, menunjukkan profesionalisme anggota Polres Simalungun dalam menjalankan tugas pengamanan.


"Alhamdulillah, program seperti ini yang kami butuhkan. Polisi tidak hanya menjaga keamanan tapi juga peduli dengan kesejahteraan rakyat kecil seperti kami," ucap Ibu Sari, salah seorang warga yang ikut dalam program GPM.


Kasat Binmas AKP Dorlan Pasaribu menegaskan bahwa program ini bukan sekadar distribusi beras murah, tetapi juga strategi mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. "Melalui GPM ini, kami menunjukkan bahwa Polri hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat dalam segala aspek kehidupan," paparnya.


Keberhasilan hari pertama GPM di Polsek Perdagangan menjadi momentum baik untuk kelanjutan program di wilayah lainnya. Dengan kepemimpinan langsung Kapolres Simalungun dan dukungan penuh seluruh jajaran, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berkelanjutan bagi stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Simalungun.


Program Gerakan Pangan Murah ini membuktikan bahwa Polri tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menjadikan Polres Simalungun sebagai contoh implementasi kamtibmas yang holistik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.


Rdks/Tim krlip SM

Presiden Panggil Kapolri hingga Kepala BGN ke Istana, "Apakah Yang Dibahas."




JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah, di Istana Merdeka, Selasa, (12/8/2025).


Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan sejumlah pajabat yang hadir di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana, Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani serta Wakil Ketua DPR Prof Sufmi Dasco. 


Meski berlangsung secara tertutup, Seskab Teddy menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu strategis, termaksud keamanan dan ketahanan pangan nasional. 


Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dalam keterangan tertulis, Selasa, (12/8/202).


Laporan Ketua BGN


Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia turut melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis (MBG).


Dadan menyampaikan, ada sebanyak 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah melayani 15 juta penerima manfaat.


“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). 


Lebih lanjut, Dadan mengatakan sebanyak 14.000 SPPG telah disiapkan untuk melayani program MBG. SPPG tersebut merupakan hasil kemitraan dengan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI, hingga pelaku usaha di berbagai daerah.


“Yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami, dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan," ungkapnya.


Dadan menjelaskan, anggaran untuk membangun SPPG tersebut sepenuhnya berasal dari mitra. Adapun satu SPPG membutuhkan biaya pembangunan mencapai Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar.


"Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra," jelasnya.


Sementara itu, Dadan menjelaskan BGN hanya mengeluarkan anggaran yang difokuskan untuk intervensi gizi. Adapun realisasi APBN untuk program MBG per 11 Agustus 2025 mencapai Rp 8,2 triliun. 


“Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra," tutupnya. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2

Kemenko Polkam: PSE Lingkup Privat Harus Tetap Dilaksanakan Sesuai Regulasi.


BANDUNG//Sindo7.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya terkait poin-poin penting yang ada di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya tidak bisa diakses oleh publik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan relevan lainnya yang berlaku di sektor terkait. 



"Terdapat kebutuhan untuk melakukan pemetaan atas regulasi dan kebijakan relevan di berbagai sektor lainnya untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait pengaturan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik yang dilakukan oleh PSE Lingkup Privat," ujar Asisten Deputi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi dalam Rapat Koordinasi membahas Rencana Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025). 


Berdasarkan identifikasi awal, telah dipetakan beberapa sektor/bidang/layanan yang membutuhkan keterangan informasi lebih lanjut, diantaranya meliputi sektor keuangan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor informasi geospasial, sektor pertahanan dan keamanan, sektor perdagangan, sektor ketenagakerjaan, kependudukan (Data Kependudukan), Imigrasi, keamanan siber, dan investasi/OSS (Data PSE Lingkup Privat).


Pasal 21 ayat (2) PP 71/2019 juga mengatur bahwa dalam hal PSE Lingkup Privat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di luar wilayah Indonesia, maka PSE Lingkup Privat wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh K/L dan penegakan hukum. Adapun efektivitas pengawasan dan penegakan hukum tersebut dilakukan dengan memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 


"Dalam rangka mengidentifikasi implementasi pelaksanaan dari proses permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik, maka perlu diperoleh update dari K/L terkait bagaimana proses permintaan akses tersebut dilakukan," kata Saiful. 


Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Muchtarul Huda mengatakan dalam PSE Lingkup Privat perlu dipertimbangkan untuk memetakan mana kepentingan bisnis dan kepentingan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 21 Revisi PP 71/2019 menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


"Kita sebagai Kementerian/Lembaga punya kewenangan meminta data sepanjang untuk keperluan penegakan hukum. Nanti coba didiskusikan kembali dan tentunya akan ada resistensi," katanya. 


Rdks/Tim krlip Nsl S2

Kombur Duduk Santai Serba-serbi, "Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7" (Agus Putra Situmorang), Di Lima Titik Proyek Kota Pematangsiantar



PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Pengamatan dunia jurnalistik berikut aktivitas suara aspirasi masyarakat Pematangsiantar, terkait dari lima titik Proyek Besar (5 PSD Menjadi Bergaining) Yang Akan Menelan Dana Senilai Rp.25 Milyar Di Kota Pematangsiantar, Yang beredar di Kalangan Masyarakat.


PEMATANGSIANTAR BUKA CERITA BABAK BARU-TAHUN 2025.


Akibatkan ratusan proyek penujukan langsung (PL) T.A-2025 Belum Berani Dijalankan oleh pihak eksekutif terkait kabar yang beredar saat ini, dan dihimpun wartawan media SINDO7.id, Selasa (12/08/2025).



"Bargaining Harmonisasi." Adapun Kabar dan Kabarin Sampai keteliga Lidah aspirasi masyarakat sampai sejauh ini, belum ada tercapai kesepakatan (Del) dengan pihak PPS.



Atas kejadian Ini Jadi Sorotan Tajam Publik Dikarenakan Masuk Kategori, Proyek Strategis Daerah (PSD), dari hasil kutipan kambur Santai Serba-serbi Wakil Pimpinan Redaksi Media Sindo7.id bersama Pengamat kenerja pemerintah pusat dan daerah (Sabmarut) 


"Berikut Resmi' sudah Pantauan Dari Pihak Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)," dan Kejaksaan Pematangsiantar, tahapan ulasan dari pantauan publik, ada apa dengan PPS Saat ini. Jelas sudut pertanyaan di meja kombur sambil nikmatin hangatnya kopi seduhan.


Rdks/Tim kbr-Ps (Mnk).







Senin, 11 Agustus 2025

Buka Suara, "Wakil Ketua DPW SUMUT LBH-B2UKI, Agus Putra Situmorang." Akan Laporkan 3 Kepala Desa Dari Kabupaten Simalungun Dengan Dugan Kuat Azas Manfaat Dalam Jabatan.



MEDAN//Sindo7.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Sumut LBH B2UKI (Agus Putra Situmorang), buka suara dari hasil investigasi team dari dua pekan terakhir, menyampaikan kepada wartawan media sindo7.id pada hari Senin (11/08/2025). Di kafe kombur jalan SM Raja Kota Medan, di tiga wilayah kepala desa yang ada di kabupaten Simalungun adanya dugaan kuat korupsi, kolusi dan nepotisme.


Dari hasil pantauan dan investigasi team dilapangan dari anggaran tahunan 2021-2024 yang bersumber dari APBN-Dana Desa, di indikasi tidak sesuai dengan peruntukannya, Mar-Up Anggaran dalam pengelolaannya tidak transparan, seolah-olah anggaran tersebut milik dari pihak kepala desa. Dan tidak mengindahkan kepentingan umum berikut tanpa menghiraukan kaidah Marwah ketentuan hukum, tegas Agus.


"Senada, atas temuan ini sebagaimana dengan komitmen dari ketua DPW SUMUT LBH-B2UKI (Indra Pandapotan Raja Dapoton), untuk mendongkrak tata kelola Penjabat pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel berikut bebas dari praktik korupsi," tuturnya. 


Lanjutnya, dari dugaan oknum kepala desa yang ada di tiga titik desa dari Kabupaten Simalungun, akan berpotensi melanggar ketentuan hukum tentang pemberantasan Tipikor: Pasal-3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2021. 

Adapun dari tiga kepala desa yang akan dilaporkan kepada pihak APH yaitu: 


- Oknum Kepala Desa Silampuyang Kec.Siantar.

- Oknum Kepala Desa Saing Kec.Dolok Silau.

- Oknum Kepala Desa Diparhataran Kec.Jorlang Hataran.


Dari tiga desa tersebut dari hasil investigasi team berikut informasi yang kami dapatkan juga dari masyarakat setempat. Bahkan informasi yang kita dapatkan dari warga setempat, "adanya kuat dugaan tidak melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah desa (MUSDES) yang ada di desa dalam pengelolaan anggaran tersebut.”


Dan melihat fakta-fakta dilapangan sangat banyak kejanggalan terkait penggunaan dana-desa yang disalurkan oleh pihak pemerintah pusat, berkeyakinan merugikan negara dan masyarakat, paparkannya. 


Berikut juga kita akan usulkan penggeledahan terhadap oknum dari  kepala desa tersebut, agar terwujud pelaksanaan ASTA-CITA Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi dan juga sesuai instruksi berikut menyerukan segala bentuk praktek korupsi yang kita pahami akan menghambat dalam rangkaian pembangunan desa, tutupnya.


Rdks/Tim krlip SM (Kbr-Mdn)


Pemprov-Kepri Mencatat Jumlah Penerima Manfaat MBG di Seluruh Kepri Sebanyak 516.149 Orang.

 


BATAM//Sindo7.id - Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat terdapat 516.149 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Kepulauan Riau.


Sebanyak 253 Satuan pelayanan MBG disiapkan untuk mendukung program ini, dan telah tersedia sebanyak 91 Satuan Pelayanan Eksisting.


Program MBG di Kepri menjangkau 3.354 sekolah di dengan total peserta didik sesuai target penerima manfaat.


Selain anak sekolah, program ini juga menyasar kelompok ibu hamil dan ibu bersalin. Terdapat 10.834 ibu hamil dan 9.474 ibu bersalin yang menjadi penerima manfaat di seluruh Kepulauan Riau.


Saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batu Hitam, yang terletak di Ranai, Senin (11/8/2025), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memastikan program prioritas Presiden Prabowo ini dapat dijalankan di seluruh Kepri yang terdiri dari banyak pulau.


“Karakteristik wilayah kita yang kepulauan bukan halangan. Kami berkomitmen memastikan program ini berjalan baik dan tepat sasaran, sehingga anak-anak Kepri mendapatkan asupan gizi yang cukup demi masa depan yang lebih sehat dan cerdas,” ujarnya. (Dr) 


Rdks/Tim kprwl Kpri (kbr-K.Rimun SUDARNO)

Jumat, 08 Agustus 2025

Kemerdekaan Pers sebagai Pilar Demokrasi, Kemenko Polkam Tekankan Penguatan IKP di Banten.


SIARAN PERS NO. 309/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

BANTEN//Sindo7.id - Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.


Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam kegiatan “Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 di Provinsi Banten” di Tangerang, Jumat (8/8/2025).



Rapat ini membahas hasil pengukuran IKP di Provinsi Banten tahun 2024, yang menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan yang terjadi di lapangan, seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum bagi jurnalis, serta maraknya media dan pihak yang mengaku pers namun tidak terverifikasi atau tersertifikasi Dewan Pers.


“Kondisi ini dinilai rawan memicu penyebaran informasi yang belum tentu benar (misinformasi), karena pihak-pihak tersebut dapat dengan mudah mempublikasikan berita tanpa proses verifikasi yang memadai dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,” jelasnya.


Deputi Bidkoor Kominfo menyampaikan bahwa IKP harus dimaknai sebagai cermin kualitas demokrasi, karena angka yang diperoleh menjadi tolok ukur seberapa jauh kebebasan pers terjamin dan terlindungi.


“Tantangan yang ada bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita cari solusinya bersama, termasuk menertibkan praktik pemberitaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas sebagai pers,” ujarnya.


Ia berharap agar penguatan kemerdekaan pers di Banten mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, sehingga berkontribusi pada stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.


Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Kemenko Polkam untuk memperbaiki indikator-indikator IKP di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Banten. “Ke depan, Kemenko Polkam akan memfasilitasi koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama jurnalis dan aparat, advokasi perlindungan hukum bagi wartawan, serta mendorong penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi,” jelas Eko menutup sambutannya.


Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten. Turut hadir perwakilan dari Pemprov Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), serta insan pers dari berbagai media nasional dan lokal di wilayah Banten. 


Rdks/Krlip Nsl S2 

Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7-(Agus Putra Situmorang) Lakukan Silaturahmi Kepolres Pematangsiantar.




PEMATANGSIANTAR//Sindo7.id - Agenda Kerja Dari Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7.id (Agus Putra Situmorang) Untuk Jalin Silaturahmi dalam upaya mempererat hubungan kemitraan dengan media sindo7.id untuk kedepannya.



Dalam rangkaian acara kunjungan Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7, Jumat (08/08/2025) di Sambut oleh Kasat Narkoba, (Bapak, AKP. IRWANTA SEMBIRING). Dengan penuh keakraban saat pertemuan berlangsung, berikut menyampaikan apresiasi dalam sambutannya, dan pentingnya sinergi antara media SINDO7 dengan polri selaku mitra.


Senada, ia menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara kedua pihak selaku mitra sangat diperlukan terutama untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, terkait pencegahan narkoba kepada generasi muda dan masyarakat, ucap Agus (Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7).


Dari sambutan tutur kata kasat, "kami sangat menyadari bahwa media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar dan edukatif. Oleh karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan rekan-rekan media agar setiap informasi, baik mengenai pengungkapan kasus maupun edukasi terkait obat-obatan terlarang khusus narkoba yang dapat merusak generasi muda, dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat," ujar Kasat.  


AKP IRWANTA Sembiring, berharap agar kedepannya seluruh insan pers dapat bekerja secara profesional. ” saya berharap dengan teman teman jurnalis untuk tetap bekerja secara profesional dengan memberikan informasi pemberitaan di kedepankan yang berimbang, berikut positif dan terlebih mengedukasi masyarakat, tentang narkoba. ” Untuk menjauhi narkoba.” DiKARNAKAN KITA ADALAH MINTRA, Pungkasnya.


Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7 Sangat menyambut baik maksud dan tujuan yang di sampaikan oleh Kasat Narkoba, Bapak AKP. IRWANTA SEMBIRING. Untuk mendukung suksesnya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan narkoba di Pematang siantar. "Dan selalu siap bersinergi dalam pemberitaan, khususnya pengungkapan kasus narkoba," Tutupnya (Agus Wakil Pimpinan Redaksi Sindo7).


Rdks/Tim krlip SM ( kbr-mnk )

Kamis, 07 Agustus 2025

Keluarga Almarhum Prada Lucky Cherpril Saputra Namo, Berharap Agar Pelaku Penganiayaan Di Hukum Mati.



NTT//Sindo7.id - Sersan Mayor TNI Christian Namo tak kuasa lagi menahan emosinya. Bagaimana tidak, putra tercintanya yang dibesarkan sepenuh hati meninggal dunia dengan cara dianiaya.



Sersan Mayor TNI Christian menuntut agar para pelaku penganiayaan anaknya dihukum mati. Tujuannya satu, tidak ada lagi korban berjatuhan di kemudian hari.


"Saya tentara, tentara merah putih, jiwa saya merah putih. Kalau bisa semua dihukum mati. Biar tidak ada satu catatan, biar tidak ada Lucky yang lain, Lucky-Lucky yang lain. Ingat baik-baik. Anak tentara saja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain," ujar Christian



Dan keluarga tak menyangka Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), pergi secepat itu. Prada Lucky tewas diduga usai dianiaya seniornya.



Prajurit TNI AD itu bertugas di Batalyon TP 834 Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).


Penuturan paman korban, Rafael Davids, keponakannya itu baru hitungan bulan menjadi prajurit TNI.


"Prajurit baru dan pelantikannya bulan Juni," kata Davids kepada Wartawan Sindo7.id, Kamis (7/8/2025).


Menurutnya, Lucky beberapa waktu lalu sempat pulang ke Kupang untuk mengadakan syukuran dengan keluarga dan teman-temannya. Kemudian tanggal 5 Juni, kembali ke kompi.


Rafael menambahkan, Prada Lucky dikenal sosok baik. Meski pendiam, tetapi tidak angkuh. Dan tidak sombong hanyalah tinggal kenangnya. Rafael anak kedua dari empat bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan dan dua adik laki-laki yang masih kecil, tutupnya.


Rdks/Tim krlip Nsl (kbr NTT)