PEKANBARU//Sindo7.id - Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem TNTN, sembari tetap menjunjung tinggi hak dasar masyarakat yang terdampak.
Melalui Dari Lanjutan Pihak Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah-langkah tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menata ulang kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Salah satu langkah yang tengah dijalankan adalah imbauan kepada sekolah-sekolah di dalam kawasan konservasi agar tidak lagi menerima siswa baru.
Tutur Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa imbauan ini bertujuan untuk membatasi aktivitas permukiman di wilayah yang seharusnya steril dari pembangunan. Ia juga mendorong agar masyarakat mulai menyekolahkan anak-anaknya ke luar kawasan TNTN, sebagai bagian dari upaya penertiban jangka panjang.
“Sudah kita antisipasi supaya jangan mendaftar ke sana lagi, tapi bisa mendaftar ke sekolah yang berada di luar. Kan tidak semua desa ini masuk dalam kawasan hutan, dusun-dusunnya saja yang masuk,” ujar Wahid, belum lama ini
Kendati demikian, Pemprov tetap memberikan ruang bagi siswa yang saat ini masih menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Mereka diperbolehkan untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus, guna menghindari gangguan terhadap proses belajar dan memastikan hak anak atas pendidikan tetap terjamin.
“Yang kita amankan sekarang ini di Taman Nasionalnya, untuk di luar areal ini belum,” tambah Wahid.
Data sementara menunjukkan masih ada sejumlah sekolah negeri yang beroperasi di dalam TNTN. Wakil Komandan Satgas Penanganan Kawasan Hutan (PKH), Brigjen TNI Dodi Triwinarto, menyebut setidaknya lima sekolah teridentifikasi berada di zona konservasi. Di antaranya SDN 019 Sei Dolik, SDN 020 Toro Jaya, SDN 021 Kualo Onangan, dan SMPN 6 Ukui yang semuanya berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, serta SDN 030 Kesuma Makmur di Desa Bukit Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
“Di sana ada dibangun sekolah, baik sekolah negeri di tingkat SD maupun SMP. Kenapa dibangun sekolah? Karena orang tuanya bekerja di situ,” ujar Dodi. Ia mencatat, populasi penduduk yang tinggal di kawasan tersebut berkisar antara 4.000 hingga 5.000 jiwa.
Satgas saat ini tengah melakukan pendataan lanjutan terhadap sekolah-sekolah jarak jauh atau filial yang diduga masih beroperasi di dalam kawasan TNTN. Proses ini penting untuk memetakan secara akurat aktivitas pendidikan yang berlangsung di area yang semestinya dilindungi dari alih fungsi lahan.
Pemahaman dan dari Pihak Bupati Pelalawan melalui Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) TNTN pelan-pelan sudah mendata. Ada 380 personel yang kita libatkan dan sudah enam minggu hidup dan tinggal di situ. Sehingga kita terus mendapat laporan mengenai data yang ada di sana, terang Dodi.
Dari Penertiban sekolah ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai kawasan konservasi. Selain permukiman dan lahan pertanian ilegal, aktivitas pendidikan yang tak sesuai dengan peraturan juga menjadi perhatian.
“Kita coba lakukan pendekatan dengan prinsip dialog, humanis, dan persuasif. Sejauh ini hampir 1.000 hektare lahan sudah kita pulihkan,” tutup Dodi, terkait sumber berita disampaikan kemeja redaksi pada hari Senin (14/07/2025).
Rdks/Tim krlip Riau HT
0 komentar:
Posting Komentar