TNI Hadir Bantu Atasi Kesulitan Masyarakat Distrik Oksop - Provinsi Papua Pegunungan Bintang.

PAPUA PEGUBIN//Sindo7.id - TNI dari Satgas 751/VJS Koops Swasembada hadir untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan darat RI-PNG sekaligus membantu mengatasi permasalahan masyarakat di Kampung Oksop, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Kampung Oksop berada pada jarak -/+ 30 km dari Oksibil, Ibukota Kab. Pegunungan Bintang. Masyarakat Kampung Oksop sempat mengalami trauma dan harus mengungsi ke hutan dan beberapa Kampung di sekitarnya dikarenakan adanya ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kondisi Kampung Oksop yang jauh dari Ibukota Oksibil tersebut semakin diperparah dengan adanya pengrusakan 3 jembatan pada jalur utama dari Distrik Serambakon menuju Distrik Oksop oleh kelompok OPM, hal ini menyebabkan masyarakat di Distrik Oksop semakin terisolir dan pengiriman bahan makanan dan logistik kebutuhan masyarakat sehari-hari tidak dapat dilaksanakan karena kondisi jembatan yang tidak memungkinkan dilewati kendaraan.

Kehadiran Satgas Yonif 751/VJS Koops Swasembada di Kampung Oksop menjadi titik balik dan membawa sejuta harapan dari masyarakat. Kini berangsur-angsur masyarakat mulai kembali ke kampung asalnya. Masyarakat kini banyak yang mulai datang ke Pos TNI di Kampung Oksop  untuk berobat sekaligus berobat dengan personel TNI disana. Layanan kesehatan yang mereka harapkan selama ini bisa terwujud dengan hadirnya TNI.

Terlihat keceriaan dan kegembiraan mereka akan terwujudnya harapan dan doa mereka di tengah kondisi terisolir selama ini saat helikopter TNI mendarat di Pos Satgas Yonif 751/VJS Koops Swasembada Kampung Oksop yang membawa dukungan bahan makanan dan obat-obatan dari Koops Swasembada, masyarakat terlihat sangat senang dan bergotong royong bersama TNI menurunkan dukungan makanan dari Helly.

Forban Kalakmabin salah satu toko masyarakat Distrik Oksop mewakili seluruh masyarakat Distrik Oksop menyampaikan syukur dan banyak terima kasih karena baru pertama kali TNI yang datang ke Distrik Oksop sangat memperhatikan masyarakat disini dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Distrik Oksop.

"Terimakasih banyak Satgas Yonif 751/VJS Koops Swasembada telah membantu memberikan bahan makanan kepada kami di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak dengan bantuan bahan makanan dengan ada bapak-bapak TNI disini kami sudah tidak susah lagi mendapat bahan makanan," Ungkap Forban.

Terkait dengan terputusnya 3 jembatan yang menjadi akses utama jalur darat dari Oksibil -Serambakon - Oksop yang sebelumnya telah sengaja dirusak oleh kelompok OPM, ke depan TNI akan bersinergi dengan Pemda Pegubin membangun kembali jembatan tersebut guna mengatasi keterisoliran masyarakat Distrik Oksop sehingga aktifitas masyarakat dan pengiriman bahan makan dan logistik dapat berjalan lancar.

Rdks/Tim P2 

Read More

Masyarakat Gemparkan Untuk Fungsi Kehadiran Robot' Polisi, Kadiv Humas Polri Buka Suara.

JAKARTA//Sindo7.id - Masyarakat Indonesia dibuat gempar dengan kehadiran robot-robot dalam gladi kotor acara Hari Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus) pekan lalu. Robot-robot yang dimaksud adalah robot humanoid, robot dog, robot tank, ropi, hingga robot agriculture.

Tujuan penggunaan robot, ketakjuban pada kecanggihan hingga sumber anggaran pengadaan robot-robot tersebut menjadi pembahasan. Lalu sebenarnya apa maksud dari kehadiran robot-robot tersebut?

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kehadiran robot menjadi gambaran modernisasi Polri. Sandi menuturkan kepolisian di negara-negara maju sudah mulai menggunakan robot, bahkan beberapa negara di kawasan ASEAN juga telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja.

"Antusias masyarakat terhadap demo robot saat gladi Hari Bhayangkara ke-79 di Monas benar-benar luar ekspektasi kami. Kami sangat berterima kasih khususnya kepada para orang tua yang telah mengajak anak-anak mereka untuk menyaksikan secara langsung robot humanoid, robodog, dan ropi. Dari hari ke hari Monas ramai dengan masyarakat yang mau melihat robot tersebut. Tapi kami tentu pahami betul masyarakat bertanya-tanya untuk apa robot-robot ini?" kata Sandi kepada wartawan, Senin (30/6/2025).

Sandi menuturkan Polri berupaya adaptif dengan perkembangan teknologi dengan mengedepankan kemitraan serta kolaborasi bersama seluruh komponen anak bangsa. Di sisi yang lain pengembangan robot juga disebut sejalan dengan penguatan SDM, sains, dan teknologi yang termaktub dalam Asta Cita Presiden.

"Tahun 2030 'wajah' kepolisian di sejumlah negara akan diwarnai kehadiran robot-robot yang dinilai efektif untuk tugas kepolisian. Thailand sudah memperkenalkan robot humanoidnya, Dubai sudah men-declare juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan Cina sudah uji coba robot polisi untuk patroli. Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (search and rescue)," papar Sandi memberi contoh negara-negara yang memiliki proyeksi penggunaan robot.

"Memang di kita masih awam, Hari Bhayangkara menjadi momen pertama Polri memperkenalkan robot-robot ini," imbuh Sandi.

Sandi menjelaskan dalam rencana strategis Polri tahun 2025 hingga 2045, kehadiran robot-robot tersebut telah dibahas. Bahkan untuk anggaran tahun 2026, Polri telah memasukan pengadaan robodog.

"Renstra Polri 2025 sd 2045 tentang penggunaan robot dalam membantu tugas-tugas Polri sudah ada. Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog, kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya, namun lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya," terang Sandi.

Lebih jauh, Sandi menjelaskan robot humanoid efektif untuk teknologi pemindaian wajah dan pemantauan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sandi juga menyebutkan bahwa robot tersebut dapat lebih dinamis karena memiliki kemampuan bergerak bebas dan pandangan 360 derajat.

 "Untuk robot humanoid hampir sama, untuk melakukan scanning, identifikasi biometrik Polri, pengenalan wajah di tempat-tempat keramaian, dan untuk pemantauan  pada jalur-jalur rawan pelanggaran lalu lintas. Seperti saya sampaikan, robot tersebut sudah dipakai oleh Kepolisian China untuk membantu patroli kepolisian, Dubai juga sudah menggunakan robot untuk memberikan pelayanan perpanjangan SIM dan lainnya," jelas Sandi.

Polri juga berharap robot-robot dapat berfungsi untuk pengawasan dan pemantauan di lokasi berbahaya seperti gedung terbengkalai atau area bencana; penanganan situasi berbahaya termasuk penjinakan bahan peledak dan penyanderaan; pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran. 

Yang menjadi harapan juga robot-robot dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian dalam rangka harkamtibmas, pelayanan publik maupun penegakkan hukum yang lebih presisi, humanis, transparan dan akuntabel.

Gandeng Anak Bangsa Kembangkan Penggunaan Robot

Sebagai mitra Polri dalam mengembangkan robot, Direktur Utama PT SARI Teknologi Yohanes Kurnia Widjaja menambahkan robot-robot dihadirkan sesuai tantangan tugas Polri. Dia memberi gambaran soal robot K9 dan humanoid

"Kami membangun teknologi ini dengan menyesuaikan kebutuhan unik Polri," kata Yohanes.

Dia memberi contoh, robot K9 atau i-K9 mampu bertahan selama 8 jam di cuaca ekstrem. Robot tersebut juga terintegrasi dengan AI.

"Contoh robot i- K9 kedepannya mampu bertahan 8 jam dalam cuaca ekstrem dan terintegrasi AI behavior analysis," ujar Yohanes.

Pun robot humanoid yang masih terus dikembangkan dan diadaptasikan dengan kebutuhan tugas pelayanan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Untuk robot Humanoid masih terus dipelajari dan dikembangkan sesuai kebutuhan kepolisian di masa depan. Kami masih memerlukan ribuan jam uji coba dan penyempurnaan algoritma sebelum mencapai tingkat operasional penuh,” jelasnya.

Sebelumnya Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan robot tersebut akan menunjang kinerja Polri di masa depan. Mereka dirancang untuk mengambil peran di lokasi berbahaya.

"Robot-robot ini dimasa depan akan menjadi mitra strategis personel Polri. Mereka dirancang untuk mengambil peran di lokasi berisiko tinggi guna mengurangi paparan bahaya terhadap manusia, sekaligus meningkatkan akurasi operasi," ucap Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6).

Dia pun mengakui teknologi robotika ini masih dalam tahap pengembangan awal. "Kami mengakui bahwa teknologi ini masih dalam tahap pengembangan awal dan akan terus belajar dari praktik terbaik negara-negara maju,” sambung Dedi.

Upaya pengembangan robot juga disebut sejalan dengan penguatan SDM, sains, dan teknologi yang termaktub dalam Asta Cita. Pelibatan anak bangsa diyakini sebagai wujud pemberdayaan dan dukungan terhadap generasi muda yang berkecimpung di bidang teknologi robotik dan AI.  

"Modernisasi Polri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Kami berkomitmen menjalani proses ini dengan transparansi, termasuk belajar dari mitra internasional dan melaporkan perkembangan riset secara berkala. Teknologi ini hadir untuk memperkuat nilai kemanusiaan dalam pelayanan kepolisian,” pungkas Dedi. 

Rdks/Tim krlip Nsl 

Read More

Kodim 1710/Mimika Tutup Persami Pramuka, Wujudkan Generasi Berkarakter dan Disiplin.

TIMIKA//Sindo7.id - Kasdim 1710/Mimika Mayor Inf Abdul Munir mewakili Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S. Sos., M. Han., M.A. menutup Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 1710/Mimika bertempat di Makodim 1710/Mimika, Kab. Mimika. Minggu (29/6/2025).

Dalam amanat Dandim 1710/Mimika yang dibacakan Kasdim 1710/Mimika, pertama-tama menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap panitia penyelenggara dan kakak-kakak Pembina yang telah mengawal kegiatan Persami sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sampai dengan selesai.

Dandim berharap melalui kegiatan Persami yang berlangsung selama 2 hari ini, adik-adik Pramuka Saka Wira Kartika Korem 1710/Mimika kedepan akan menjadi pribadi yang lebih berdisiplin, mandiri, memiliki karakter yang kuat serta dapat membentuk kader-kader Pramuka yang berkualitas yang dapat memajukan gugus depan, menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat maupun dalam meraih prestasi di sekolah.

"Khusus adik-adik peserta Persami, sekali lagi saya berpesan agar semua materi yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak Pembina benar-benar dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan dari kegiatan ini dalam rangka menyiapkan generasi muda untuk memberikan pengalaman dan menanamkan tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin serta kepedulian tentang melestarikan lingkungan dan alam sekitar,” pesan Dandim.

Rdks/Krlip Tmka

Read More

Rapimnas Persaudaraan Profesi Advokat, Wabup Samosir Ikut Serta Hadirin Acara Kegiatan.

SAMOSIR//Sindo7.id - Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyambut baik pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (Peradi Pergerakan) di Kabupaten Samosir. Kehadiran DPP, DPC Peradi Pergerakan dari seluruh Indonesia ini diharapkan dapat menjadi promosi pariwisata yang baik. Memperkenalkan Samosir dengan mengunjungi destinasi wisata yang sudah viral seperti WFC, Menara Pandang Tele, Sibea-bea dan objek wisata lainnya. 

"Kami sangat senang dan berterima kasih telah memilih Samosir. Saya sangat bangga dan mendukung kegiatan ini. Kami juga berharap Peradi Pergerakan membantu kami dalam mempromosikan Pariwisata Samosir yang semakin dikenal saat ini" kata Ariston dalam Pembukaan Rapimnas di Hotel Vantas, 27/06/2025.

Ariston berharap selalu ada support dari Peradi Pergerakan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kebutuhan hukum bagi masyarakat Samosir dan untuk tahun berikutnya siap kembali menjadi tuan rumah.  

Acara Kegiatan Rapimnas Peradi akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 27-29 Juni dengan Tema "Mengembangkan Profesionalitas Advokat Dalam Upaya menjamin hak konstitusional Pencari Keadilan". Hadir Ketua Umum Peradi Hermawi  Fransiskus Taslim, Sekjen Erna Ratnaningsih, Ketua Stering Commite Pardomuan Simanjuntak, Ketua Organization Commite Banuara Sirait, ketua DPP dan DPC se-Indonesia, Wakil  Ketua DPRD Samosir Sarhockhel Tamba, Anggota DPRD Samosir Marco Simbolon, Juliana Pardede, Magdalena Sitinjak. Turut Mendampingi Wabup, Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kadis Sosial PMD F.Agus Karokaro. 

Ketum Peradi Pergerakan Hermawi Fransiskus Taslim mengucapkan terima kasih atas penyambutan dan kesediaan Pemkab. Samosir menjadi tuan rumah. Melihat kemacetan yang ada di Samosir, Hermawi mengakui bahwa Samosir saat ini mengalami kemajuan yang pesat. "Kemacetan ini tanda-tanda kemajuan, ada perputaran ekonomi di masyarakat. Kita bersyukur Samosir mengalami kemajuan" kata Hermawi.

Hermawi Fransiskus Taslim yang menempuh perkuliahan di USU mengaku sudah  mengunjungi Samosir jauh sebelum menjadi Kabupaten dan memiliki banyak teman dari Samosir sehingga perkembangan itu ia lihat sungguh nyata saat ini. 

Dalam 6 bulan persiapan, Hermawi mengutarakan keinginan pengurus sangat tinggi, banyak yang mau datang ke Samosir. Kesepakatan seluruh pengurus yang hadir akan promosi melalui postingan pribadi selama 3 hari. "Mulai hari ini kami wajib posting minimal 5 potensi wisata di Samosir sebagai bagian terima kasih kepada Pemda. Kehadiran kami sebagai bagian tanggung jawab, kontribusi mendukung program pariwisata Samosir" ucap Hermawi.

Hermawi berpesan, Pemkab. Samosir untuk terus berbenah, menghadapi tantangan dengan optimis, terutama dalam situasi ekonomi saat ini. Mempersiapkan anak-anak Samosir menjadi tuan rumah yang baik.

Hal yang sama disampaikan Ketua Steering Commite Pardomuan Simanjuntak dan Ketua Organization Commite Banuara Sirait, sudah menjadi keputusan bersama untuk membantu promosi wisata Samosir dengan postingan minimal 5 foto setiap hari guna membangkitkan dan memperkenalkan Samosir Kepingan Surga. 

Rdks/Tim Kbr (SAM)

Read More

46 Saksi Diantaranya 3 Dari Oknum Kepala Desa, Perkara Terbitnya SKT Di Kawasan "TNTN PELALAWAN RIAU."

PELALAWAN KERINCI//Sindo7.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan terus mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) ilegal di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), khususnya di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui.

Kepala Kejari Pelalawan, Azrijal, SH MH mengatakan, proses penyelidikan ini merupakan lanjutan dari penyegelan kawasan TNTN oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kawasan seluas 81 ribu hektare yang seharusnya menjadi hutan konservasi ini kini sebagian telah beralih fungsi menjadi kebun sawit. Ironisnya, beberapa lahan di kawasan tersebut diduga telah memiliki SKT yang tidak sah.

"Kami sedang mendalami alur penerbitan dokumen tersebut dan siapa saja yang terlibat. Penyelidikan ini penting untuk memastikan aturan dipatuhi dan kawasan TNTN terlindungi," ujar Azrijal.

Sebanyak 46 saksi telah diperiksa oleh tim penyidik. Diantaranya adalah tiga kepala desa yang diduga turut terlibat dalam penerbitan SKT dan pungli: Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga, Rusi Chairus Slamet, Kepala Desa Air Hitam, Tansi Sitorus (keduanya dari Kecamatan Ukui), serta Kepala Desa Bukit Kesuma, Yasir Herawansyah Sitorus dari Kecamatan Pangkalan Kuras.

Selain itu, pemeriksaan juga menyasar perangkat desa, petani yang tercantum dalam SKT, pemilik lahan, pemilik ram atau timbangan sawit, serta sejumlah pihak dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Proses penyidikan ini dilakukan bersama Satgas PKH.

Dalam waktu dekat, Kejari akan menggelar ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi Riau dan Satgas PKH untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

TNI Serukan Dukungan Penyelamatan TNTN

Kepedulian terhadap kerusakan kawasan TNTN juga datang dari jajaran TNI. Dalam acara silaturahmi bersama insan pers Riau, Kepala Seksi Intelijen Korem 131/Wirabima, Letkol CPN Fransiskus Hendra Gunawan, menyatakan bahwa kawasan TNTN adalah paru-paru dunia yang harus dijaga bersama.

"Kerusakan TNTN sudah menjadi perhatian dunia. Sayangnya, masih ada oknum pengusaha dan cukong yang terus merambah kawasan hutan untuk sawit ilegal," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Satgas PKH tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam penertiban, melainkan menggandeng masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Frans juga mengajak media berperan aktif mengawal kasus ini dan menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan.

"Saya baru dua bulan di Riau, dan langsung disambut isu besar ini. Tapi saya bangga, karena kita punya semangat bersama untuk menyelamatkan TNTN," tuturnya Azrijal Sabtu (28/6/2025).

Rdks/Tim kbr PLW (C-A)

Read More

Ampun Bang Jago..!! KPK Tak Menutup Peluang Akan Memanggil "Gubsu Bobby Nasution, Terikat OTT 26 Juni 25."

JAKARTA//Sindo7.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup peluang memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal.

"Tentu kami akan panggil, akan kami minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang ini bisa sampai kepada yang bersangkutan (tersangka)," ujar kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpai pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

Asep mengatakan, follow the money akan terus dilakukan untuk mengetahui aliran dana dari kasus korupsi proyek pembangunan tersebut.

"Kami  bersama dengan  PPATK  untuk bergerakmelihat ke mana saja yang itu bergerak," tutur dia. 

Spion Karir Anak Main Bobby : 

Mengenal Topan Ginting Orang Dekat Bobby Masuk di Kubangan Miliaran

Ini Medan, Bung...! 

Ungkap yang sering kita dengar bila dengar orang Sumatera Utara. lagi sorotan tajam KPK  dan Publik, seperti rasanya nikmatnya seruput kopi Mandailing. Tapi, saya tidak bicara kopi, melainkan korupsi. 

"Kebetulan sudah agak lama tidak mengenalkan lagi para koruptor hebat di negeri ini."  Kali ini kita akan mengenal seorang koruptor kelas elit yang berasal dari jantungnya tanah Sumut. Simak lae sambil seruput kopi tanpa gula. 

Mari kita beri standing ovation dulu. Berdirilah bentar, wak! Beri hormat. Karena inilah dia, sang maestro birokrasi Sumatera Utara, lelaki yang diyakini sebagian dari warga Sumut sebagai perpaduan antara kecerdasan teknokrat, kharisma selebgram, dan kelicinan pejabat era Reformasi. Dr. Topan Obaja Putra Ginting, S.STP, M.SP, nama yang panjangnya setara daftar dakwaan.  Lho tak tengok tu gelarnya tu....

Tempat Lahir di Medan, 7 April 1983, Topan tumbuh menjadi sosok yang diimpikan dari rahim-Lulusan STPDN 2007, ia menapaki karier ASN seperti menaiki eskalator yang tak pernah rusak. Dari Kasubbag Protokol Pemkot Medan, naik jadi Kabid Diskominfo, melesat menjadi Camat, lanjut Plt Sekda Kota Medan, Kadis PU, Plt Kadispora, Kadisdik, Kadis PUPR Sumut, dan Plt Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Setiap kali jabatan kosong, seolah makhluk bersayap turun membawa SK baru khusus untuknya.

Lihatlah Instagram-nya. Sebuah altar digital penuh wajah-wajah agung. Ada foto dengan Presiden Prabowo, tegak gagah penuh harapan. Ada potret bersama mantan Presiden Jokowi, dengan senyum yang seolah berkata, "Anak muda ini, masa depan bangsa." Ada juga jepretan dengan Jenderal TNI, Gubernur Bobby Nasution, bahkan selfie di lokasi proyek. Ia tampil seperti tokoh anime yang sudah menamatkan semua level ASN dan kini siap menjadi legenda.

Tapi legenda itu lebur juga. Tepatnya, remuk redam di tangan KPK, 26 Juni 2025. Dari jaringan OTT yang menghebohkan publik terkini. Topan ditangkap dalam dugaan suap proyek infrastruktur jalan senilai Rp231,8 miliar. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot–batas Labusel (Rp96 miliar) dan Hutaimbaru, Sipiongot (Rp61,8 miliar) mendadak berubah dari jalan kemajuan menjadi jalan produksi perkaya dirinya. Dari sinyal keberhasilan jadi sinyal darurat moral. Dari proyek pembangunan berubah jadi proyek dugaan korupsi dan rumah baru untuknya atau penjara.

Jangan lupakan mahakarya paling absurd dalam riwayatnya, proyek lampu pocong. Bukan puisi, bukan metafora. Ini lampu jalan beneran yang wujudnya seperti pocong, jumlahnya 1.700 unit, nilainya Rp25,7 miliar. Seperti nasib kebanyakan janji pejabat, banyak yang mati sebelum waktunya. Lampunya tak nyala, tapi anggarannya menyala-nyala. DPRD pun mengutuk. Warga mengelus dada. Hantu pun ikut bingung.

Topan juga Terduga dalam proyek kabel tanam dan drainase perkotaan, proyek-proyek yang dalam rapat disebut “infrastruktur penopang masa depan”, tapi dalam kenyataan lebih cocok disebut “lubang masa depan”. Tak jelas progresnya, tak jelas dampaknya, tapi yang jelas... uangnya jalan terus.

Kini semua gelar, jabatan, dan koneksi hanya tinggal deretan nama di berkas perkara. Yang dulu dielu-elukan karena kariernya cepat, kini dicaci karena kerakusannya lebih cepat lagi. Ia adalah simbol ASN superkilat yang bukan hanya pintar meniti karier, tapi juga mahir mencari celah proyek. Ia tak sekadar koruptor. Ia artis anggaran. Tukang poles laporan. Aktor utama dalam sinetron “Jalan-Jalan ke Penjara”.

Hati nurani Rakyat, dibuat muntah oleh kisah berulang ini. "Kisah di mana foto bersama presiden jadi tameng moral," proyek bernilai miliaran jadi bancakan, dan pejabat yang katanya membangun negeri justru menghancurkannya dari dalam, sambil tersenyum, dan sesekali update story.

Topan, namamu akan dikenang. Bukan sebagai pembaharu Sumut. "Tapi sebagai badai kecil yang menyapu bersih harapan di jalanan," belum selesai diaspal. 

Rdks /Tim kopi hangat Sumut.

Read More

KADIS PUPR - SUMUT "Topan Ginting Resmi Di ditetapkan Sebagai Tersangka" Oleh KPK.

JAKARTA//Sindo7.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam, 27 Juni 2025. Ia tampak mengenakan rompi oranye saat dibawa ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

OTT ini tak hanya menyeret Topan, tapi juga empat orang lainnya yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek pembangunan jalan. Proyek itu disebut berasal dari lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I.

Akibatnya, Kantor PJN Wilayah I Sumut turut disegel oleh penyidik KPK sebagai bagian dari proses penyidikan.

"Ini hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat," kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers.

Topan yang baru menjabat sebagai Kadis PUPR Sumut sejak Februari 2025, disebut sebagai tokoh kunci dalam pengaturan proyek bernilai miliaran rupiah. Sebelumnya, ia dikenal dekat dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan pernah menjabat sebagai Kadis PU Kota Medan serta Plt Sekda saat Bobby masih menjadi Wali Kota.

Kini Topan ditahan untuk masa awal 20 hari di Rutan KPK dan bisa diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan. 

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD.

JAKARTA//Sindo7.id - Puspen TNI, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kembali menggelar sidang perkara korupsi koneksitas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) dengan agenda pembacaan putusan terhadap tiga terdakwa: Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah (Alm), Agustinus Soegih, dan Tafieldi Nevawan, kutipan sumber berita ini disampaikan kemeja redaksi Sindo7.id-pada hari Minggu (28/06/2025).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, proses hukum dinyatakan gugur karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Sementara itu, terdakwa Agustinus Soegih dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun, denda sebesar Rp 650 juta subsider 6 bulan penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 39.622.938.300 subsider 6 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Tafieldi Nevawan divonis 7 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara, dan uang pengganti sebesar Rp1.643.437.500. subsider 2 tahun penjara.

Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh tim penuntut koneksitas yang terdiri dari unsur Oditur Militer, Jaksa Penuntut Umum, dan penyidik Polisi Militer TNI AD di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL).

Kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan terhadap dugaan penyalahgunaan dana TWP AD Tahun Anggaran 2019–2020 oleh pihak internal dan eksternal TNI. Agustinus Soegih, selaku Direktur PT Indah Berkah Utama (PT IBU), diduga melakukan kerja sama tidak sah dengan pihak Direktorat Keuangan TWP AD yang kala itu dipimpin oleh Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah.

Menanggapi putusan tersebut, dalam keterangannya di Cilangkap Jakarta Timur, Sabtu 28 Juni 2025, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI berkomitmen penuh mendukung proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. “TNI menghormati setiap proses hukum yang berlaku dan mendukung langkah-langkah aparat penegak hukum dalam menindak segala bentuk pelanggaran, guna menimbulkan efek jera, termasuk korupsi. Ini adalah bagian dari upaya institusi TNI untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik,” ujar Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Rabu (25/6/2025).

Kapuspen TNI juga menambahkan bahwa institusi TNI akan terus memperkuat sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Majelis Hakim koneksitas dalam sidang ini terdiri dari Marsma TNI Mirtusin, S.H., M.H. (Ketua Majelis), Brigjen TNI Arwin Makal, S.H., M.H., dan Laksma TNI Tituler Fasal, S.H., M.H. Sementara tim penuntut merupakan gabungan dari Oditur Militer Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam penegakan hukum dan penguatan tata kelola keuangan di lingkungan TNI.

Rdks/Hms Puspen TNI 

Read More

Polri' Kembali Jadi Sorotan Tajam Publik, Dan Wakil Ketua Komisi III-DPR "Ahmad Sahroni Prihatin."

JAKARTA//Sindo7.id - Polri terus mendapat sorotan tajam publik karena dinilai lambat dalam merespons laporan masyarakat. Terbaru, seperti kejadian pilu yang dialami masyarakat di Bekasi.

Seorang istri berinisial D, 26 tahun, memilih mengadu ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) karena frustrasi lantaran polisi tidak menindaklanjuti aduannya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku prihatin dengan kejadian ini. Menurutnya, kejadian ini menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran Polri di lapangan.

Bendahara Umum NasDem ini meminta Polri untuk belajar dari Damkar. Menurutnya Damkar tidak pernah mengeluh dan selalu responsif dalam menerima aduan masyarakat.

"Kita harus jujur melihat realitasnya. Ketika dibutuhkan, Damkar hadir dengan cepat, tanggap, dan empatik. Ini pelajaran penting. Polri harus dengan rendah hati mengamati dan mencontoh hal-hal baik yang dilakukan teman-teman Damkar, khususnya dalam hal respons cepat, humanisme, dan keandalan dalam pelayanan publik," kata Sahroni, lewat tutur sapahnya dengan Kabiro DKI Sindo7.id Sabtu (28/06/2025).

Rdks/Tim krlip Nsl S2

Read More

Presiden Prabowo dan PM Anwar: Sahabat Lama, Mitra Strategis.

JAKARTA//Sindo7.id - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menyambut Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah kunjungan resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/06/2025). 

Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bahagianya dapat menerima langsung kunjungan sahabat lamanya tersebut, seraya menekankan bahwa kehadiran PM Anwar tidak hanya bermakna secara pribadi, namun juga mencerminkan hubungan istimewa antara rakyat Indonesia dan Malaysia.

Presiden juga menyebut kunjungan ini sebagai wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor, serta menjadi bagian dari rangkaian menuju pertemuan bilateral tahunan yang akan digelar bulan Juli mendatang.

Sementara itu, PM Anwar mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Presiden Prabowo dan menyebut pertemuan tersebut awalnya direncanakan sebagai kunjungan tidak resmi.

Lebih lanjut, PM Anwar menegaskan bahwa persahabatannya dengan Presiden Prabowo telah terjalin erat sejak lama. Persahabatan tersebut turut menjadi fondasi kuat bagi hubungan Indonesia dan Malaysia.

Dalam pertemuan kedua pemimpin dibahas secara intens sejumlah isu strategis bilateral kedua negara, regional ASEAN, hingga masalah global.

Rdks/Tim krlip Nsl S2 

Read More

OTT KPK di Mandailing Natal: Profil PT Dalihan Natolu Grup yang Kantornya Disegel.

PADANGSIDIMPUAN//Sindo7.id - PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor perusahaan tersebut di Jalan Teratai, Padangsidimpuan, 

Penyegelan dilakukan dalam rangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait proyek jalan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Perusahaan konstruksi yang selama ini mengklaim menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme itu, kini terseret dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat enam orang, termasuk pimpinan DNG, terjaring pada Kamis malam (26/6/2025).

Profil Singkat PT Dalihan Natolu Grup (DNG)

- Nama Resmi: PT Dalihan Natolu Grup (DNG)

- Alamat Kantor Pusat: Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut)

- Pimpinan: Muhammad Akhirun Piliang (berdasarkan data dari Gapensi Sumut)

- Bidang Usaha: Konstruksi jalan, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya.

Rekam Jejak Proyek dan Sertifikasi

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Proyek (Sispro) Kementerian PUPR dan situs Indokontraktor, DNG tercatat memiliki legalitas dan pengalaman di sejumlah proyek strategis, antara lain:

- Kode SI003: Proyek konstruksi jalan raya dan landasan pacu - bersertifikasi LPJK Kementerian PUPR

- Kode SI004: Proyek jembatan, jalan layang, dan terowongan-bersertifikasi LPJK

- Kode BG009: Proyek konstruksi gedung non-publik , memiliki lisensi umum KBLI 41019

Perusahaan ini juga mengklaim telah mengerjakan lebih dari 100 proyek, dengan penerapan standar mutu ISO 9001, sistem manajemen anti-suap ISO 37001, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Namun, ironi muncul ketika proyek terbarunya, jalan Simpang Pagur-Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer dengan nilai kontrak Rp12,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024-justru menjadi sumber mencuatnya kasus ini.

Keterlibatan DNG dalam OTT KPK

Dalam operasi yang berlangsung Kamis malam tersebut, KPK menemukan indikasi kuat keterlibatan DNG dalam dugaan praktik suap dan manipulasi proyek. Berikut poin-poin pentingnya:

1. Penyegelan Kantor DNG:

Kantor DNG di Padangsidimpuan dipasang segel bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”. Hal ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan menjadi aktor penting dalam skema suap proyek jalan.

2. Penangkapan Direksi dan Pihak Terkait:

Salah satu pimpinan DNG, berinisial K, turut diamankan bersama lima tersangka lainnya, termasuk seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Pemprov Sumut berinisial RN serta mantan kepala daerah berinisial SP.

3. Modus Dugaan Korupsi:

Praktik korupsi diduga melibatkan mark-up anggaran dan penggunaan material berkualitas rendah, yang merugikan proyek di bawah Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah I Sumut.

Kontradiksi Antara Reputasi dan Realita

Di situs resminya, PT DNG menyatakan komitmen terhadap integritas dan kualitas proyek. Salah satu kutipan yang ditampilkan menyebutkan:

"Kami menjunjung tinggi profesionalisme dan standar kualitas sesuai pedoman Gapensi."

Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya. Beberapa kontradiksi mencolok antara klaim dan fakta di antaranya:

Sertifikat ISO Dipertanyakan:

- Klaim kepemilikan sertifikasi ISO 37001 sebagai bentuk komitmen anti-suap tampak tidak sejalan dengan penangkapan direktur perusahaan dalam dugaan kasus suap.

- Sumber Dana Rawan Korupsi:

Proyek Simpang Pagur–Banjar Lancat didanai dari DAK 2024, salah satu jenis anggaran yang kerap disorot karena lemahnya sistem pengawasan di daerah.

Kronologi dan Perkembangan Terbaru

- 27 Juni 2025, pukul 22.00 WIB: Empat tersangka telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dua lainnya menyusul pada dini hari.

- 28 Juni 2025: KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk membeberkan identitas para tersangka serta kronologi dugaan korupsi.

- Langkah Lanjutan: Penyegelan kantor DNG memungkinkan KPK menyita dokumen penting, mulai dari laporan keuangan hingga arsip digital komunikasi proyek.

Artikel ini disusun berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber media terpercaya dan didukung teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Informasi akan terus diperbarui sesuai perkembangan penyidikan. 

Rdks/Tim krlip (SUM)

Read More

Presiden Prabowo Gagas Langkah Taktis Jaga Ekonomi dan Perkuat Posisi RI di AS.

JAKARTA//Sindo7.id - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/06/2025). Rapat tersebut digelar usai Kepala Negara menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Salah satu bahasan utama dalam rapat tersebut adalah respons Indonesia terhadap keadaan ekonomi global. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah deregulasi sektor riil melalui Revisi Permendag 8 Tahun 2024 yang disederhanakan menjadi pengaturan sektoral, untuk menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dengan menghapus hambatan perizinan yang berbelit.

Selain itu, rapat juga menyoroti perkembangan positif dalam perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua negara sepakat untuk mengedepankan win-win solution dengan melihat aspek strategis hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah juga telah mendapatkan dukungan kuat dari otoritas ekonomi Amerika Serikat terhadap inisiatif Indonesia untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan AS.

Rdks/Krlip Nsl S2

Read More

Ratusan Warga Menghadang Polisi. Warga Sebut, "Barita Dolok Saribu" Diduga Mafia Tanah.

SIMALUNGUN//Sindo7.id - Persoalan Lahan di Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, kembali menjadi sorotan warga pada Kamis, 26 Juni 2025.

Bukan sekadar konflik agraria biasa, peristiwa ini mencerminkan ketegangan antara hukum negara dan legitimasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika aparat hukum hadir, bukan keadilan yang dirasakan warga, melainkan kecemasan akan keberpihakan.

Laporan Barita Dolok Saribu atas dugaan pencurian sawit justru menyulut kemarahan ratusan warga. Mereka bukan hanya membantah tudingan tersebut, tetapi secara terbuka menyebut Barita sebagai dugaan “mafia tanah” yang tidak memiliki dasar sah atas lahan yang disengketakan.

Warga menegaskan bahwa hak atas tanah tersebut bersifat turun-temurun, diwariskan dan dijaga selama beberapa generasi.

Upaya polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) berlangsung di bawah tekanan dan teriakan protes. Ketidak hadiran Barita Dolok Saribu memperburuk ketegangan.

Bagi warga, kehadiran polisi seolah menjadi simbol ketidakadilan, terutama ketika yang diprioritaskan justru keterangan dari pelapor. Spanduk dan teriakan, “Polri milik rakyat, bukan milik mafia tanah” menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap aparat.

Pangulu Pokan Baru, Jefri Gultom, mengingatkan pada putusan Mahkamah Agung tahun 2019 yang memenangkan pihak lain dalam sengketa serupa, sekaligus menggugurkan klaim Barita Dolok Saribu secara hukum.

Ini menjadi landasan kuat yang selama ini dipegang warga, bahwa hak mereka bukan hanya soal penguasaan fisik tetapi juga telah dibenarkan secara hukum tertinggi negara.

Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Simalungun, Iptu Ivan Roni Purba, menyatakan bahwa polisi bersikap netral dan hanya menjalankan prosedur penyelidikan.

Namun, persepsi publik berbeda. Prioritas terhadap pelapor dan permintaan data baru belakangan menimbulkan kesan bahwa polisi tidak memahami konteks sosial-budaya yang menyelimuti kasus ini. Penyidik Tipiter, Josua Siagian, akhirnya meminta salinan putusan MA, tapi langkah itu dianggap terlambat.

Peristiwa di Kecamatan Huta Bayuraja menjadi cermin penting bahwa penyelesaian konflik agraria di Indonesia tidak bisa mengandalkan pendekatan hukum formal semata.

Dibutuhkan kebijakan yang mengintegrasikan dimensi sosial, sejarah lokal, dan hak-hak masyarakat setempat. 

Penegakan hukum harus menyatu dengan keadilan substantif yang berpihak kepada mereka yang secara nyata menggarap dan menjaga tanahnya.

Putusan MA seharusnya menjadi panduan utama, bukan hanya dokumen pelengkap. Pemerintah daerah pun harus proaktif, bukan reaktif, dalam melindungi warga dari kriminalisasi dan perampasan tanah berkedok legalitas.

Kasus ini menegaskan kembali urgensi reformasi agraria yang bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga pengakuan atas sejarah, identitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat alokal. Negara perlu hadir, bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai pelindung hak-hak rakyat.

Kecamatan Huta Bayuraja dalah alam bagi kita semua, bahwa keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan. 

Rdks/Krlip SM

Read More